Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (Svlk) Pada Kelompok Umkm 2

A. Gambaran Umum                                                        

       Pada tahun 2009 diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor    
   P.38/Menhut-II/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
   Nomor P.6/VI-Set/2009 tentang SVLK. Dalam perjalanannya peraturan tersebut
   mengalami beberapa kali perbaikan terhadap konsep sistem verifikasi legalitas

   kayu tersebut. Alhasil pada tahun 2011 terbitlah Peraturan Menteri Kehutanan
   Nomor 68/Menhut-II/2011 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Menteri 
   Kehutanan Nomor 38/Menhut-II/2009.                                   

       Untuk mempermudah sertifikasi legalitas kayu bagi pelaku usaha skala kecil
   maka diberikan kesempatan untuk melakukan sertifikasi legalitas kayu secara

   kelompok. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
   P.45/Menhut-II/2012, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014
   yang kemudian direvisi kembali dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
   Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 dalam rangka memberikan kemudahan

   bagi pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dalam pemenuhan sertifikasi
   legalitas kayu. Peraturan tersebut terakhir diubah dengan Peraturan Menteri
   Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan
   Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan

   Lindung dan Hutan Produksi.                                          

        Mengacu pada Pasal 251 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
   Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, maka pada tahun 2023 Direktorat Bina   
   Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan mengalokasikan anggaran dalam rangka
   Sertifikasi Legalitas Kayu bagi UMKM TPT-KB, PBPHH dengan kapasitas produksi

   dibawah 6.000 M3 per tahun serta PBUI skala kecil dan menengah (IKM) melalui
   kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi                                  

       Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir
   diubah dengan Nomor 12 Tahun 2021, salah satu dokumen pengadaan jasa 
   konsultansi yang wajib disusun dan dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan

   pengadaan jasa konsultansi adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK).        

B. Maksud dan Tujuan                                                    
       Maksud disusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini, untuk memberi  

   acuan/pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan Barang/Jasa,
   dan Penyedia Jasa Konsultansi dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi,
   pelaksanaan Sertifikasi Legalitas Kayu pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
   Kehutanan.                                                           

       Tujuan disusunnya KAK ini, agar pelaksanaan sertifikasi dapat berjalan sesuai
   ketentuan yang berlaku dalam proses pengadaan berikut pelaksanaan dan
   evaluasinya.                                                         

C. Sasaran dan Lokasi Pekerjaan                                         

       Sasaran kegiatan sertifikasi legalitas kayu pada UMKM Kehutanan akan
   dilaksanakan di Jawa Tengah dengan rincian 19 (Sembilan belas) UMKM  
   Kehutanan (14 UMKM PBPHH, 3 UMKM PBUI dan 2 UMKM TPT-KB) sebagaimana 
   terlampir.                                                           

D. Metodologi                                                           

   1. Pelaksana kegiatan                                                

          Pelaksanaan sertifikasi legalitas kayu bagi UMKM melalui seleksi.
      Kegiatan sertifikasi legalitas kayu dilaksanakan oleh Lembaga Penilai dan
      Verifikasi Independen (LPVI) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi
      Nasional (KAN) dan telah ditetapkan sebagai LPVI oleh Kementerian 

      Kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
      dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan  
      Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan
      Hutan Produksi.                                                   

          Sementara itu untuk pelaksanaan verifikasi legalitas kayu, LPVI

      berpedoman pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
      Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan  
      Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.  

   2. Penyedia Jasa Konsultansi Sertifikasi Legalitas Kayu              

          Penyedia Jasa Konsultansi Sertifikasi Legalitas Kayu bagi UMKM
      Kehutanan adalah LPVI yang telah ditetapkan sebagai Lembaga Penilai dan
      Verifikasi Independen oleh Menteri Kehutanan yang sesuai dengan ruang
      lingkup pekerjaan dimaksud serta masih berlaku.                   

   3. Personil/Tenaga Ahli yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah : 

      a. Pengambil Keputusan minimal 1 (satu) orang, dengan kualifikasi sebagai
        berikut :                                                       

         1) Personil tetap LPVI;                                        
         2) Pendidikan minimal D3 dengan pengalaman 1 tahun             
         3) Memahami sistem verifikasi legalitas hasil hutan;           

         4) Tidak sedang melaksanakan pekerjaan yang sejenis dalam waktu
            bersamaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan.          

      b. Auditor untuk 19 (sembilan belas) UMKM Kehutanan (14 UMKM PBPHH, 3

        UMKM PBUI dan 2 UMKM TPT-KB) membutuhkan minimal 7 (tujuh) orang
        lead auditor VLK industri dengan kualifikasi sebagai berikut :  

         1) Memiliki sertifikat kompetensi Auditor VLK industri yang diterbitkan
            oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang sesuai dengan ruang lingkup
            pekerjaan dimaksud serta masih berlaku.                     

         2) Lead auditor :                                              

             a) Pendidikan minimal D3 dengan pengalaman audit minimal 6 
                bulan                                                   
             b) Auditor yang telah melakukan VLHH sekurang-kurangnya 5  
                (lima) kali.                                            

             c) Memiliki pengalaman memimpin suatu Tim Audit di bawah   
                supervisi sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga)
                tahun, dengan sekurang-kurangnya 1 audit diantaranya adalah
                audit sertifikasi awal atau re-sertifikasi              

         3) Tidak sedang melaksanakan pekerjaan yang sejenis/audit dalam
            waktu bersamaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan.    

   4. Tahapan pelaksanaan pekerjaan sertifikasi legalitas kayu sebagaimana diatur
      dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor      
      SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :   

      a. Tahap Persiapan verifikasi, meliputi : persiapan kegiatan, perencana

         kegiatan dan penyusunan laporan awal.                          
      b. Tahap pelaksanaan verifikasi, meliputi: pertemuan pembukaan, verifikasi

         dokumen dan observasi lapangan serta pertemuan penutup.        
      c. Tahap akhir, meliputi : pengambilan keputusan serta penyusunan laporan

         akhir dan penerbitan keputusan. Laporan akhir dan keputusan wajib
         disampaikan kepada auditi yang dinilai dan Pejabat Pembuat Komitmen
         (salinan keputusan).                                           

   5. Pelaporan                                                         
      a. Laporan Pendahuluan minimal memuat informasi tentang Kondisi Umum
         Kelompok yang dinilai, Metodologi dan Uraian Jenis Pekerjaan serta
         Rencana Kerja (Tata waktu, mobilitas tenaga dll). Laporan harus

         diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak
         SPMK diterbitkan sebanyak 2 (dua) buku laporan.                

      b. Laporan Akhir memuat informasi tentang Kondisi Umum Kelompok yang
         dinilai, Metodologi dan Uraian Jenis Pekerjaan serta Rencana Kerja (Tata
         waktu, mobilitas tenaga dll), data, fakta dan informasi hasil verifikasi, serta
         keputusan verifikasi. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 4

         (empat) hari kerja sebelum berakhirnya kontrak sebanyak 2 (dua) buku
         laporan dan soft file dalam flashdisc.