Penataan Halaman Kantor Tahap II

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           

               PENATAAN HALAMAN  KANTOR  TAHAP II                     

                            (REVISI)                                  

  A. LATAR BELAKANG                                                   

   Pekerjaan Penataan Halaman Kantor Tahap II Balai Pengamanan dan Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah suatu Kegiatan Pembangunan karena

perkembangan kebutuhan pengembangan layanan pelestarian lingkungan hidup terutama
bidang kehutanan yang menjadi isu dunia, dengan kelengkapan seluruh jaringan baik yang

bersifat struktur (bangunan) maupun infrastrukturnya. Bahwa pelaksanaan kegiatan ini

merupakan pekerjaan yang membutuhkan pelaksanaan yang menyeluruh, karena sifatnya
yang terkait dengan pekerjaan lainnya yang segera harus dilaksanakan (Satu Kesatuan

Konstruksi) serta efektifitas kegiatan secara keseluruhan menyangkut alokasi pendanaan,
personel, waktu, rencana mutu kontrak dan lain-lain.                  

  B. MAKSUD DAN TUJUAN                                                

     Uraian ini merupakan petunjuk bagi Pelaksana Konstruksi yang memuat masukan,

azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta
diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas pembangunan. Pada pelaksanaan kegiatan ini

diharapkan pelaksana konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik agar
mencapai maksud dan tujuannya, yaitu tersedianya prasarana kerja yang baik di wilayah

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan umumnya dan Balai Pengamanan dan

Penegakkan Hukum KLHK Wilayah Kalimantan khususnya.                   

C. NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSTRUKSI  :                            

  -                                                                   
     OPD      : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan , Balai Pengamanan
                dan Penegakkan Hukum KLHK Wilayah Kalimantan.         
  -                                                                   
     Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen
     Gakkum LHK.                                                      
 -                                                                    
     Pekerjaan : Penataan Halaman Kantor Tahap II                     
  -                                                                   
     PPK      : PUJI INSANI , S.Hut.                                  
D. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA                                    

 a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan             

    Pekerjaan konstruksi ini dibiayai dari APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan
    Kehutanan Tahun Anggaran 2023                                     

  b.Nilai HPS : Rp 621.054.000,-                                      

    “Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Puluh Empat Ribu Rupiah ”    

    *Catatan : Penandatanganan SPPBJ dilakukan setelah diterbitkannya DPA dan bersifat
           Definitif                                                  

  E. RUANG LINGKUP & LOKASI PEKERJAAN                                 

    a. Ruang lingkup Kegiatan ( sesuai Permen PU no 22 Thn 2018 ), antara lain :
                                                                     
         Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi
         fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.  
                                                                     
         Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal
         pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan

         peralatan berat.                                             
                                                                     
         Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
                                                                     
         Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang
         memerlukannya.                                               
                                                                     
         Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen
         pelaksanaan.                                                 
                                                                     
         Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat
         lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan

         pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat.
                                                                     
         Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built
         drawings) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh
         penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi

         dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.     

                                                                     
         Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan
         konstruksi.                                                  
   Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :       
      -                                                               
        Produk Fisik yang diatur dalam kontrak / Surat Perintah Kerja.
   b. Lokasi Kegiatan                                                 

 Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan terletak di Jl. Untung Surapati, Kota

Samarinda.                                                            

F. ACUAN NORMATIF                                                     
    Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi        

    Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan        

    Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
    Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Konstruksi Bangunan Gedung

    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem
     Pelatihan Kerja Nasional                                         

    Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka

     Kualifikasi Nasional Indonesia                                   
    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. O9/PRTIillf/2Al3 Tentang Persyaratan

     Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa
     Konstruksi.                                                      

    Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 4/BNSPA/IUZU|4 Tentang

     pedoman Pengembangan dan pemeliharaan Skema Sertifikasi          

G. KELUARAN/PRODUK YANG  DIHASILKAN                                   
  Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi adalah

terbangunnya bangunan dan prasarana fisik sesuai gambar kerja dan dokumen kontrak.

H. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN  (TIME SCHEDULE)                          

  Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 75 (Tujuh Puluh Lima)
hari kalender, sejak SPMK diterbitkan.                                

I. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS                     

  Personil yang diperlukan atau wajib disediakan oleh Penyedia Jasa untuk pelaksanaan

pekerjaan ini adalah sebagai berikut :                                
  1. Kualfikasi Usaha :                                               

    BS017 (Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl) / Bidang BS001 (Konstruksi
    Bangunan Sipil Jalan)                                             

  2. NPWP status KSWP Valid