Penataan Halaman Kantor Balai Tahap III

PENATAAN HALAMAN   KANTOR TAHAP IIII                    

  A. LATAR BELAKANG                                                   

   Pekerjaan Penataan Halaman Kantor Tahap III Balai Pengamanan dan Penegakan

Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Pelaksanaan Kegiatan Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Gakkum LHK Wilayah
Kalimantan. Karena perkembangan kebutuhan pengembangan layanan pelestarian

lingkungan hidup terutama bidang kehutanan yang menjadi isu dunia, dengan kelengkapan
seluruh jaringan baik yang bersifat struktur (bangunan) maupun infrastrukturnya. Bahwa

pelaksanaan kegiatan ini merupakan pekerjaan yang membutuhkan pelaksanaan yang
menyeluruh, karena sifatnya yang terkait dengan pekerjaan lainnya yang segera harus

dilaksanakan (Satu Kesatuan Konstruksi) serta efektifitas kegiatan secara keseluruhan

menyangkut alokasi pendanaan, personel, waktu, rencana mutu kontrak dan lain-lain.

  B. MAKSUD DAN TUJUAN                                                

     Uraian ini merupakan petunjuk bagi Pelaksana Konstruksi yang memuat masukan,

azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta

diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas pembangunan. Pada pelaksanaan kegiatan ini
diharapkan pelaksana konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik agar

mencapai maksud dan tujuannya, yaitu tersedianya prasarana kerja yang baik di wilayah
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan umumnya dan Balai Pengamanan dan

Penegakkan Hukum KLHK Wilayah Kalimantan khususnya.                   

C. NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSTRUKSI  :                            

  -  OPD      : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan , Balai Pengamanan

                dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan.           
  -  Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

 -   Pekerjaan : Penataan Halaman Kantor Tahap III                    

  -  PPK      : PUJI INSANI , S.Hut.                                  
D. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA                                    

 a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan             
    Pekerjaan konstruksi ini dibiayai dari APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan

    Kehutanan Tahun Anggaran 2024                                     

  b.Nilai HPS : Rp 744.999.000,-                                      

    “Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu
    Rupiah ”                                                          

    E. RUANG LINGKUP & LOKASI PEKERJAAN                               

    a. Ruang lingkup Kegiatan ( sesuai Permen PU no 22 Thn 2018 ), antara lain :
        Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi

         fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.  
        Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal

         pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan

         peralatan berat.                                             
        Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.

        Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang

         memerlukannya.                                               
        Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen

         pelaksanaan.                                                 
        Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat

         lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan

         pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat.
        Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings)

         yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa
         manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui

         oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.                   

        Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan
         konstruksi.                                                  

   Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :       

      - Produk Fisik yang diatur dalam Kontrak / Surat Perintah Kerja.

   b. Lokasi Kegiatan                                                 
 Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan terletak di Jl. Untung Surapati, Kota Samarinda.
F. ACUAN NORMATIF                                                     

    Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi        
    Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan        

    Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

    Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Konstruksi Bangunan Gedung
    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem

     Pelatihan Kerja Nasional                                         
    Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka

     Kualifikasi Nasional Indonesia                                   
    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. O9/PRTIillf/2Al3 Tentang Persyaratan

     Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa

     Konstruksi.                                                      
    Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 4/BNSPA/IUZU|4 Tentang

     pedoman Pengembangan dan pemeliharaan Skema Sertifikasi          

G. KELUARAN/PRODUK YANG  DIHASILKAN                                   

  Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi adalah
terbangunnya bangunan dan prasarana fisik sesuai gambar kerja dan dokumen kontrak.

H. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN  (TIME SCHEDULE)                          

  Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 90 (Sembilan Puluh) hari

kalender, sejak SPMK diterbitkan.                                     

I. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS                     
  Personil yang diperlukan atau wajib disediakan oleh Penyedia Jasa untuk pelaksanaan

pekerjaan ini adalah sebagai berikut :                                

  1. Kualfikasi Usaha :                                               
    KBLI 42101 Sub Bidang BS 001 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan      

  2. NPWP status KSWP