Jasa Konsultansi Pengadaan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (Svlk) Pada Kub Aipek (CV. Rimba Lestari) Di Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah.

URAIAN     SINKAT     PEKERJAAN                         

    Pada  tahun 2009  diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor    
P.38/Menhut-II/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor P.6/VI-Set/2009 tentang SVLK. Dalam perjalanannya peraturan tersebut

mengalami beberapa kali perbaikan terhadap konsep Sistem Verifikasi Legalitas dan
Kelestarian tersebut. Alhasil pada tahun 2011 terbitlah Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor  68/Menhut-II/2011 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Menteri  

Kehutanan Nomor 38/Menhut-II/2009.                                     
    Untuk mempermudah Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

bagi pelaku usaha skala kecil maka diberikan kesempatan untuk melakukan

Sertifikasi Sistem Legalitas dan Kelestarian secara kelompok. Hal tersebut diatur
dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2012. Peraturan 

Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 yang kemudian direvisi dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014
dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha skala mikro, kecil dan

menengah dalam pemenuhan sertifikasi legalitas kayu. Peraturan tersebut terakhir

diubah dengan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021.                            
     Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

8 Tahun 2021, maka pada tahun 2024 Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV

Palu mengalokasikan anggaran dalam rangka Fasilitasi Sertifikasi /Penilikan Sistem
Verifikasi Legalitas dan Kelestarian UMKM diantaranya PBPHH dengan kapasitas

                      3                                                
produksi dibawah 6.000 M per tahun melalui kegiatan Pengadaan Jasa     
Konsultansi.                                                           

    Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2021 Pasal
223 ayat (2) menyatakan bahwasanya kegiatan Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga

Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang melakukan penilaian kinerja

pengelolaan hutan lestari dan verifikasi legalitas hasil hutan.        
    Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, bahwa salah satu 

dokumen pengadaan jasa konsultansi yang wajib disusun dan dijadikan acuan

pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa konsultansi adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK)