Biaya Pengawasan Konstruksi Pembangunan Gedung Dan Bangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas

URAIAN            SINGKAT                                 
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
   SATKER       : KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ANAMBAS                       
                                                                           
   KEGIATAN     : LAYANAN PRASARANA INTERNAL                               
                                                                           
                                                                           
   SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN/RENOVASI GEDUNG DAN BANGUNAN                 
                                                                           
   PPK          : DORA SISKA DEWI, SH                                      
                                                                           
   PEKERJAAN    : BIAYA PENGAWASAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN
                  KANTOR KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ANAMBAS                
                                                                           
   TAHUN ANGGARAN : APBN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2025            
                          URAIAN  SINGKAT                                  
                                                                           
                                                                           
                            PENDAHULUAN                                    
Setiap bangunan gedung Negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi
bangunannya, andal dan dapat sebagai teladan bagi perkembangan arsitektur di Indonesia
                                                                           
Setiap bangunan gedung Negara harus direncanakan, dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis
bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung Negara
Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan gedung Negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan
                                                                           
karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional
                                                                           
Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong
perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan                
1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia Adalah Menegakkan Hukum yang
                Berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Sehingga diperlukan peningkatan pelayanan dibidang hukum
                untuk kemaslahatan hidup masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan dibidang hukum tersebut
                Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Anambas berencana melaksanakan kegiatan Pembangunan
                Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas dan Pembangunan Gedung dan Bangunan Kantor
                Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas.                        
                                                                           
                Keberadaan Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas belum tersedia, sehingga untuk menunjang
                pelaksanaan tugas Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas maka akan dilakukan
                Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas yang representatif dan memenuhi kriteria
                keandalan bangunan hunian.                                 
                Pembangunan Bangunan Negara sejatinya harus terkawal oleh tenagatenaga professional dibidang
                konstruksi, dan merujuk karakterik rencana pembangunan berdasarkan ketentuan Permen PUPR nomor
                22 Tahun 2018 sehingga melalui kegiatan ini diperlukan peran Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan
                Konstruksi untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri
                Kepulauan Anambas tesebut.                                 
2. MAKSUD   DAN a. Maksud dari pekerjaan ini adalah dalam rangka melaksanakan pembangunan Gedung Kantor dan
  TUJUAN          yang telah ditentukan sehingga dapat menghasilkan suatu pekerjaan yang tepat waktu dan mutu
                  yang memenuhi standar spesifikasi yang ada.              
                b. Tujuan utama dari pekerjaan ini adalah terlaksananya pekerjaan Biaya Pengawasan Konstruksi
                  Pembangunan Gedung dan Bangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas yang
                  diusulkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas
                  Tahun Anggaran 2025 sehingga pelaksanaan pekerjaannya dapat direalisasikan.
                                                                           
3. TARGET / SASARAN Sasaran utama dari pekerjaan ini adalah terlaksananya pekerjaan :
                Sasaran pekerjaan ini adalah membantu Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini
                Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, dalam pelaksanaan Perencanaan Biaya Pengawasan Konstruksi
                Pembangunan Gedung dan Bangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas.
                                                                           
4. LOKASI PEKERJAAN Lokasi pekerjaan Biaya Pengawasan Konstruksi Pembangunan Gedung dan Bangunan Kantor
                Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas adalah KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, Kabupaten
                Kepulauan Anambas                                          
5. SUMBER       Pekerjaan ini dibiayai dari Sumber Pendanaan : Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
  PENDANAAN     Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.    
6. NAMA     DAN Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : DORA SISKA DEWI, SH  
  ORGANISASI    Satuan Kerja : Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas          
  PEJABAT PEMBUAT                                                          
  KOMITMEN                                                                 
                                                                           
                                                                           
7. JANGKA WAKTU 1. Jangka waktu penyelasaian pekerjaan konsultansi pengawasan ini adalah sejak tanggal mulai kerja
  PENYELESAIAN    yang ditetapkan dalam SPMK sampai dengan tanggal serah terima kedua pekerjaan/final hand over
  PEKERJAAN       (FHO) oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi (kontraktor).
                2. Rincian jangka waktu penyelesaian kegiatan sebagai berikut:
                  a. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi              
                    Fisik Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai rancangan selama 150 (Seratus Lima
                    Puluh) Hari Kalender sejak tanggal mulai kerja pada SPMK.
                  b. Tahapan Masa Pemeliharaan                             
                    Jangka waktu pemeliharaan selama 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Hari Kalender sejak serah
                    terima pertama. Konsultan pengawas wajib mengawasi pelaksanaan perbaikan kerusakan-
                    kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.
                3. Dalam proses pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan keluaran keluaran yang diminta,
                  konsultan harus menyusun jadwal pertemuan secara berkala dengan Pejabat Pembuat Komitmen
                  (PPK).                                                   
                                                                           
8. KEBUTUHAN      SESUAI KAK                                               
  PERSONEL                                                                 
  MINIMAL                                                                  
                                                                           
9. KEBUTUHAN    SESUAI KAK                                                 
  PERALATAN