PENGADAAN PERANGKAT INTELIJEN SECURITY OPERATION CENTER (SOC)
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA TA. 2025
Jaringan informasi sebagai infrastruktur jalur pertukaran informasi digital telah
berkembang sedemikian pesatnya. Perkembangan ini sayangnya juga diikuti oleh
pertambahan jumlah ancaman terhadap keamanan jaringan tersebut. Aktivitas- aktivitas
digital ilegal yang dikenal antara lain dalam bentuk serangan hacking, malware dalam
bentuk virus, spyware, trojan dan lain sebagainya terus tumbuh. Selain bertumbuh dalam
jumlah dan jenis, ancaman digital juga bertambah di sisi kualitas dan kompleksitas.
Perkembangan sedemikian signifikan dari ancaman ini mengharuskan pemilik jaringan
untuk dapat mulai memperhatikan metode-metode pengamanan jaringan mereka.
Mengacu dari fakta tersebut, diperlukan solusi keamanan yang efektif dan relevan. Untuk
dapat mencapai keamanan jaringan yang optimal maka diperlukan visibilitas terhadap
kemungkinan serangan di segala aspek jaringan. Hal ini dapat dipenuhi dengan
dibangunnya ruang pemantauan serangan siber dan pusat data Security Operation
Center, dimana salah satu fungsi utamanya adalah dapat melakukan korelasi antara
informasi yang dikumpulkan dari berbagai solusi keamanan jaringan yang ada dan
melakukan analisa terhadap incident security yang sedang terjadi.
Pengadaan perangkat Security Operations Center (SOC) tahun anggaran 2025
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi ancaman, merespons
insiden, dan mengelola log keamanan secara komprehensif. Dengan dukungan teknologi
seperti Advanced Network Security and Monitoring, Next Generation Firewall, Branch
Security Gateway dan Remote Security Gateway SOC Kejaksaan RI diharapkan mampu
memberikan visibilitas yang lebih mendalam terhadap lalu lintas jaringan, mendeteksi
anomali secara real-time, serta merespons ancaman dengan kecepatan dan akurasi
tinggi. Pengembangan SOC diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih
efektif dan efisien terhadap aset digital Kejaksaan Republik Indonesia, mendukung
keberlanjutan operasional, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan
pemerintah.