Biaya Fisik Renovasi Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Jeneponto

PEKERJAAN :                                     
       RENOVASI RUMAH DINAS PADA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO               

LINGKUP PEKERJAAN                                                         

     Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi dapat diuraikan

     sebagai berikut:                                                     
     1. Bangunan Gedung yang akan dikerjakan adalah bangunan gedung Rumah Dinas

        Kejaksaan Negeri Jeneponto pada kompleks Perumahan Kejaksaan Negeri
        Jeneponto;                                                        

     2. Penyedia telah memperhitungkan segala kebutuhan untuk penyiapan lokasi
        melalui kegiatan persiapan pemeliharaan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri

        Jeneponto;                                                        
     3. Dalam pelaksanaan Kontrak pelaksanaan konstruksi bangunan gedung ini, sudah

        termasuk pemeliharaan konstruksi yang ditetapkan dalam Syarat- Syarat Khusus
        Kontrak (SSKK);                                                   

     4. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan  
        pemeliharaan yang telah disusun oleh perencana konstruksi/ Tim Teknis Dinas

        (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan
        perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwijzing pengadaan, serta

        ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang diperlukan);    
     5. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan,

        tenaga dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan konstruksi), dan
        kualitas hasil pekerjaan seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis;

     6. Pelaksana konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari pihak Pengguna Jasa.
     7. Kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto Prov. Sulawesi Selatan sebagai pengguna

        jasa akan membentuk Tim Direksi Teknis dan menunjuk konsultan pengawas/Tim
        teknis untuk melakukan pengawasan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan

        konstruksi;                                                       
     8. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan kententuan Keselamatan dan

        Kesehatan Kerja (K3);                                             
     9. Pelaksanaan pekerjaan akan didahului dengan penandatanganan Surat Perjanjian

        Pelaksanaan Konstruksi yang merupakan kontrak kerja pelaksanaan dan
        selanjutnya dibuat Laporan Kemajuan Pekerjaan (laporan harian, mingguan dan
        bulanan) hingga Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dilanjutkan dengan

        Pemeriksaan Pekerjaan oleh TIM PHO. Semua administrasi pelaksanaan
        konstruksi dan pengawasan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Perpres

        No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor No. 16
        Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri

        PUPR No. 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pembangunan
        Bangunan Gedung Negara, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 
        Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
        Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;                                 

     10. Dalam hal proses pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi telah selesai terlebih
        dahulu sebelum ada penetapan Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan, maka

        pengawasan pekerjaan konstruksi menjadi tanggung jawab Tim Direksi Teknis/Tim
        Teknis;                                                           

     11. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap Uji coba dan pemeriksaan atas hasil
        pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa

        konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan
        kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi sehingga konstruksi/bangunan
        berfungsi dengan sempurna