Pembangunan Gedung Laboratorium Dan Perpustakaan Tipe 2 Mtsn Kutai Timur

URAIAN SINGKAT  PEKERJAAN                             
                    PEMBANGUNAN    GEDUNG                               
        LABORATORIUM   DAN  PERPUSTAKAAN   MTsN KUTIM                   
                          TAHUN 2025                                    
                                                                        
                                                                        
 A. LATAR BELAKANG  1. Program Prasarana Madrasah yang ditingkatkan (SBSN)
                                                                        
                      merupakan salah satu aspek penting dalam upaya    
                      pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan 
                                                                        
                      madrasah;                                         
                    2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan inovasi dan
                                                                        
                      terobosan dalam upaya peningkatan mutu pelayanani 
                      melalui pemenuhan sarana prasarana gedung pendidikan
                      madrasah;                                         
                                                                        
                    3. SBSN  menjadi salah satu sumber pembiayaan       
                      pembangunan     dalam menopang terlaksananya      
                                                                        
                      pemenuhan sarana prasarana pembangunan Gedung     
                      Laboratorium dan Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah 
                                                                        
                      Negeri ;                                          
                    4. Dipa Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur
                      Tahun 2025 Nomor: DIPA-025.01.2.419149/2025 Tanggal 2
                                                                        
                      Desember 2024                                     
                                                                        
 B. MAKSUD DAN                                                          
                   1. Maksud dari Pelaksanaan Pekerjaan : Pemilihan Penyedia
   TUJUAN                                                               
                      Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium dan
                      Perpustakaan T1 (terlampir)                       
                   2. Tujuan dari Pelaksanaan Pekerjaan ini adalah terbangunnya
                      gedung Laboratorium dan Perpustakaan T1 untuk     
                      menciptakan gedung/sarana dan prasarana belajar yang
                      nyaman, aman dan sesuai dengan Standar Sarana dan 
                      Prasarana yang ditetapkan.                        
 C. TARGET/SASARAN Target/ sasaran yang ingin dicapai adalah Pembangunan Gedung
                                                                        
                   Laboratorium dan Perpustakaan T1 MTs Yang Berkualitas Dan
                   Sesusai Standar Yang Ditetapkan                      
                                                                        
                                                                        
                   Nama organisasi yang melaksanakan pemilihan jasa konstruksi
 D. NAMA ORGANISASI                                                     
   PENGADAAN       adalah:                                              
   BARANG             1. KA : Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Timur  
                      2. PPK : Misbakhus Sururi, M.Pd.I                 
 E. ACUAN KERJA     1. Undang Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
                    2. Undang Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
                      Gedung;                                           
                                                                        
                    3. Undang Undang  No. 29  Tahun  2002  tentang      
                      Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;                  
                    4. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
                      Pelaksanaan Undang- Undang No. 28 Tahun 2002 tentang
                                                                        
                      Bangunan Gedung;                                  
                    5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang   
                      Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun  
                      2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang 
                      / Jasa Pemerintah;                                
                                                                        
                    6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor  :        
                      29/PRT/M/2006 tanggal1 Desember 2006 tentang      
                      Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;               
                    7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                      Republik Indonesia Nomor : 31/PRT/M/2015 tentang  
                                                                        
                      perubahan ketiga atas peraturan menteri pekerjaan umum
                      nomor : 07/PRT/M/2011 tentang standar dan pedoman 
                                                                        
                      pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi;
                    8. Permen  PUPR    No    22/PRT/M/2018 tentang      
                      Pembangunan Bangunan Gedung Negara;               
                                                                        
                    9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                      Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar
                      pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.
                                                                        
                    10. Petunjuk teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam No
                      6993 Tahun 2025 tentang Petunjuk teknis Program   
                      Prasarana Madrasah yang ditingkatkan melalui SBSN Tahun
                      2025                                              
                                                                        
                                                                        
                    1} Dalam melaksanakan konstruksi bangunan Gedung negara
                      Sudah termasuk tahap pemeliharaan konstruksi;     
F. LINGKUP                                                              
  PEKERJAAN                                                             
                    2) Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan Dokumen
                      tender yang telah disusun oleh perencana konstruksi dengan
                      segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan
                      pekerjaan/aanwizing tender, serta ketentuan teknis
                                                                        
                      (pedoman dan standar teknis) yang dipersyaratkan; 
                    3) Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan : kualitas
                                                                        
                      masukan (bahan, tenaga dan alat), kualitas proses (tata cara
                      pelaksanaan pekerjaan) dan kualitas hasil pekerjaan, seperti
                      yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat
                      (RKS);                                            
                                                                        
                    4) Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan dari
                      penyedia jasa Konsultan Pengawas;                 
                    5) Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan Keamanan
                      Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);             
                                                                        
                    6) Penyusunan kontrak kerja sesuai dengan perundang-
                      undangan yang berlaku;                            
                    7) Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan
                                                                        
                      pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Pada
                      masa pemeliharaan ini penyedia jasa pelaksanaan konstruksi
                      berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan
                                                                        
                      kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi;   
                    8) Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang
                                                                        
                      di dalam dan di luar Gedung harus di uji coba sesuai dengan
                      fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan yang
                      menyebabkan peralatan tidak berfungsi, maka harus 
                                                                        
                      diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna;      
                    9) Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan
                                                                        
                      konstruksi bangunan Gedung negara, masa pemeliharaan
                      konstruksi adalah minimal 6 (enam) bulan terhitung sejak
                      serah terima pertama pekerjaan konstruksi;        
                                                                        
                   10) Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :
                       a) Bangunan gedung negara yang sesuai dengan     
                                                                        
                         dokumen untuk pelaksanaan konstruksi;          
                       b) Dokumen hasil Pekerjaan Konstruksi, meliputi :
                                                                        
                         1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as
                           build drawings);                             
                         2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat
                           pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk Surat Izin
                                                                        
                           Mendirikan Bangunan (IMB);                   
                         3. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, 
                                                                        
                           pekerjaan  pengawasan    beserta segala      
                           perubahan/addendumnya;                       
                                                                        
                         4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat
                           selama pelaksanaan konstruksi fisik, laporan akhir
                                                                        
                           pengawasan dan laporan akhir pengawasan berkala;
                         5. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan 
                           tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan
                           pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan
                                                                        
                           dengan pelaksanaan konstruksi fisik;         
                         6. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap
                           tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik;
                                                                        
                         7. Manual pemeliharaan dan perawatan bangunan  
                           gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut    
                                                                        
                           pengoperasian dan perawatan peralatan dan    
                           perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.  
                                                                        
G. WAKTU                                                                
                   Jangka waktu pelaksanaan dibagi 2 bagian:            
  PELAKSANAAN                                                           
                    a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik adalah selama
                       180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung
                       sejak ditandatanganinya SPMK;                    
                    b. Jangka Waktu pemeliharaan pekerjaan fisik selama 180
                       (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung sejak
                       ditanda tanganinya BAST 1 (PHO).                 
                                                                        
                                                                        
                                         Samarinda, Januari 2025