Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Delh Kampus 2 Pada Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2025

KEMENTERIAN  AGAMA REPUBLIK INDONESIA                 
                           UNIVERSITAS ISLAM NEGERI                     
                 PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO          
                         Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
                         Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553  
                                www.uinsaizu.ac.id                      
 URAIAN SINGKAT BELANJA JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN DOKUMEN DELH        
   KAMPUS 2 PADA UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TAHUN        
                                                                        
                         ANGGARAN 2025                                  
                                                                        
Lingkup pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup
(DELH) Kampus 2 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu)
                                                                        
Purwokerto adalah:                                                      
a. Lingkup Tugas                                                        
                                                                        
  Konsultan perencana bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai
                                                                        
  dengan ketentuan yang berlaku. Adapun lingkup tugas yang harus dilaksanakan
  meliputi:                                                             
                                                                        
  1) Tahap Persiapan                                                    
                                                                        
    Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi:                   
    a)  Pengumpulan data sekunder, termasuk peta RTRW (Kabupaten Purbalingga),
                                                                        
        peta Tata Guna Lahan, dan dokumen pendukung lainnya.            
    b)  Survei pendahuluan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting lokasi rencana
                                                                        
        kegiatan guna menentukan lingkup wilayah studi.                 
                                                                        
    c)  Penentuan lingkup komponen studi yang akan dimasukkan dalam dokumen
        DELH.                                                           
                                                                        
    d)  Pengecekan mengenai izin prinsip kegiatan oleh instansi yang berwenang.
                                                                        
    e)  Validasi dan pengurusan permohonan kesesuaian lokasi rencana kegiatan
        dengan tata ruang pada instansi yang berwenang.                 
                                                                        
    f)  Penyusunan peta overlay antara peta batas tapak proyek rencana  
        usaha/kegiatan dengan peta RTRW (Kabupaten Purbalingga) sebagai dasar
                                                                        
        analisis kesesuaian lokasi.                                     
                                                                        
  2) Pengambilan Sampel dan Analisis Laboratorium                       
    Pengambilan sampel dilakukan untuk analisis kualitas lingkungan, termasuk:
                                                                        
    a)  Kualitas udara ambien                                           
                                                                        
    b)  Tingkat kebisingan                                              
    c)  Getaran                                                         
    d)  Kualitas air sungai dan biota air                               
    e)  Kualitas air sumur                                              
                                                                        
    f)  Analisis biologi, meliputi plankton, bentos, flora, dan fauna   
                                                                        
    Proses ini dilakukan sesuai dengan dokumen Bill of Quantity (BQ) yang telah
    ditentukan oleh Tim Teknis Pekerjaan.                               
                                                                        
  3) Penyusunan Dokumen DELH                                            
    Tahapan dalam penyusunan dokumen DELH adalah sebagai berikut:       
                                                                        
    a)  Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)             
                                                                        
        Penyedia jasa menyusun DELH sesuai dengan Peraturan Pemerintah PP No.
        22 Tahun 2021, mengacu pada Lampiran V Bagian Kelima tentang Tata
                                                                        
        Laksana Penyusunan DELH dan DPLH.                               
                                                                        
    b)  Pengumuman Publik                                               
        Penyedia jasa wajib mengumumkan informasi terkait usaha/kegiatan yang
                                                                        
        akan dilakukan, termasuk:                                       
        i. Evaluasi dampak lingkungan dari kegiatan.                    
                                                                        
        ii. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.        
                                                                        
    c)  Penilaian DELH dan Pengurusan Persetujuan                       
        i. Penyedia jasa bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan dokumen
                                                                        
           DELH sesuai dengan hasil penilaian dari instansi terkait.    
                                                                        
        ii. Dokumen DELH harus memperoleh persetujuan dari Bupati/Wali Kota
           sesuai kewenangannya.                                        
                                                                        
        iii. Penyedia jasa bertanggung jawab atas seluruh pengurusan administratif
           hingga terbitnya Persetujuan DELH dari instansi berwenang.   
                                                                        
    d)  Penggandaan dan Penjilidan Dokumen                              
                                                                        
        Penyedia jasa harus melakukan penggandaan dan penjilidan dokumen DELH
        untuk keperluan sidang pembahasan serta finalisasi dokumen DELH.
                                                                        
b. Tanggung Jawab Perencana                                             
                                                                        
  1) Konsultan Perencanaan bertanggung jawab secara profesional atas jasa
    perencanaan yang berlaku dilandasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 
                                                                        
    Tentang Jasa Konstruksi.