Pekerjaan Pembangunan Gedung Rkb Mtsn 3 Donggala

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            
             PEMBANGUNAN GEDUNG RKB MTsN 3 DONGGALA                     
                     TAHUN ANGGARAN 2023                                

A. LINGKUP PEKERJAAN                                                    
   1) Pekerjaan ini meliputi pekerjaan Pembangunan Gedung RKB yang terdiri dari 2 (dua)

     lantai.                                                            
   2) Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat
     bantu serta cara kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat
     dicapai pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna.                  
   3) Pada spesifikasi teknis diatur seluruh pekerjaan berdasarkan peraturan dan ketentuan
     yang berlaku, baik yang bersifat derah, nasional maupun internasional serta berdasarkan
     jenis bahan/material, cara pelaksanaan (metode) dan sistem yang dibutuhkan.
   4) Seluruh pekerjaan akan dikelola (manage) oleh Konsultan Pengawas, yaitu dalam hal

     koordinasi dan Pengawasan, mencakup mutu hasil kerja (kualitas), waktu pelaksanaan
     (schedule) dan pembiayaan.                                         
   5) Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan estetika, penentuan warnanya harus terlebih
     dahulu dikonsultasikan dengan Perencana serta mendapat persetujuan dari Pemberi
     Tugas.                                                             
   6) Pekerjaan harus diselesaikan seperti yang dimaksud dalam RKS, Gambar-gambar Rencana,
     Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan serta Agenda yang disampaikan selama
     pelaksanaan.                                                       
   7) Pekerjaan dimaksud di atas meliputi seluruh pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah,

     pekerjaan struktural, pekerjaan arsitektural, pekerjaan mekanikal dan pekerjaan
     elektrikal.                                                        

B. PERATURAN YANG DIPAKAI DAN PERATURAN/ STANDAR SETEMPAT YANG BIASA DIPAKAI
   a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
   b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
   c. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/

     Jasa Pemerintah;                                                   
   d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Jasa Konsultasi No. 07/PRT/M/2011 tentang
     Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;                     
   e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Jasa Konsultasi No. 11/PRT/M/2013 tentang
     Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;     
   f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 45/PRT/2007 tentang Pedoman Teknis
     Pembangunan Bangunan Gedung Negara;                                
   g. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis

     Bangunan Gedung;                                                   
   h. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis
     Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;                   
   i. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis
     Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
   j. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis
     Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;                   
   k. Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan
     Prasarana Wilayah No. 58/KPTS/DM/2002 tentang Petunjuk Teknis Rencana Tindakan
     Darurat Kebakaran pada Bangunan Gedung;                            

   l. Peraturan umum Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (PUPB NI-3/56);   
   m. Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 (PBI 1971);              
   n. Peraturan Umum Bahan Nasional (PUBI 982);                         
   o. Peraturan Perburuhan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja);
   p. Peraturan-peraturan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja);
   q. SKSNI T-15-1991-03;                                               
   r. Peraturan Umum Instalasi Air (AVWI);                              
   s. Algemenee Voorwarden (AV);                                        
   t. Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung SNI 1726-2002;
   u. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SNI T-15-1991-03 dan SNI
     03-XXXX-2002;                                                      
   v. Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung SNI 03-1729-2002;

   w. Pedoman Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung, SKBI – 1.3.53.1987;
   x. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang
     Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
     Perumahan Rakyat                                                   
   y. Peraturan dan Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat yang
     bersangkutan dengan permasalahan bangunan.                         
   z. Petunjuk-petunjuk dan Peringatan-peringatan lisan maupun tertulis yang diberikan
     Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana dan PPK.                   

  Apabila penjelasan dalam Dokumen Pelaksanaan tidak sempurna (belum lengkap) sebagaimana
  ketentuan dan syarat dalam peraturan di atas maka Penyedia Barang/Jasa wajib mengikuti
  ketentuan peraturan-peraturan yang disebutkan di atas.                

C. BATASAN / PERATURAN PELAKSANAAN PEKERJAAN                            
   1) Dokumen Kontrak yang harus dipatuhi oleh Penyedia Barang dan Jasa terdiri atas :

     a. Adendum Surat Perjanjian beserta lampiran adendumnya;           
     b. Pokok perjanjian/kontrak beserta lampirannya;                   
     c. Surat penawaran beserta penawaran harga;                        
     d. Syarat-syarat khusus Kontrak;                                   
     e. Syarat-syarat umum Kontrak;                                     
     f. Spesifikasi khusus;                                             
     g. Spesifikasi umum;                                               

     h. Gambar-gambar;                                                  
     i. Daftar kuantitas dan harga; dan                                 
     j. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.          
   2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi

     pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen
     yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi
     berdasarkan urutan hierarki pada huruf a di atas;                  
   3) Penyedia Barang dan Jasa wajib untuk meneliti gambar-gambar, RKS, Daftar Kuantitas dan
     Harga Satuan serta dokumen kontrak lainnya yang berhubungan. Apabila terdapat

     perbedaan/ketidaksesuaian antara RKS dan gambar-gambar pelaksanaan, atau antara
     gambar satu dengan lainnya, Penyedia Barang dan Jasa wajib untuk   
     memberitahukan/melaporkannya kepada Konsultan Pengawas.            
     Persyaratan teknik pada gambar dan RKS yang harus diikuti adalah : 

     a. Bila terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan gambar detail, maka harus
        segera meminta keputusan Konsultan Pengawas lebih dahulu.       

     b. Bila skala gambar tidak sesuai dengan angka ukuran, maka ukuran dengan angka yang
        diikuti, kecuali bila terjadi kesalahan penulisan angka tersebut yang jelas akan
        menyebabkan ketidaksempurnaan / ketidaksesuaian Konstruksi, harus mendapatkan
        keputusan Konsultan Pengawas lebih dahulu.                      
     c. Bila tedapat perbedaan antara RKS dan gambar, maka RKS yang diikuti kecuali bila hal
        tersebut terjadi karena kesalahan penulisan, yang jelas mengakibatkan
        kerusakan/kelemahan Konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan
        Pengawas.                                                       

     d. RKS dan gambar saling melengkapi bila di dalam gambar menyebutkan lengkap sedang
        RKS tidak, maka gambar yang harus diikuti demikian juga sebaliknya.
     e. Yang dimaksud dengan RKS dan gambar di atas adalah RKS dan gambar setelah
        mendapatkan perubahan/penyempurnaan di dalam berita acara penjelasan

        pekerjaan.                                                      
   4) Bila akibat kekurangtelitian Penyedia Barang dan Jasa dalam melakukan pelaksanan
     pekerjaan, terjadi ketidaksempurnaan konstruksi atau kegagalan struktur bangunan, maka
     Penyedia Barang dan Jasa harus melaksanakan pembongkaran terhadap Konstruksi yang
     sudah dilaksanakan tersebut dan memperbaiki/melaksanakannya kembali setelah

     memperoleh keputusan Konsultan Pengawas tanpa ganti rugi apapun dari pihak-pihak lain.
     Selama pelaksanaan pekerjaan, apabila terjadi perselisihan/ konflik dengan masyarakat
     sekitar atau pihak lain, maka Penyedia Barang dan Jasa diwajibkan menyelesaikan
     permasalahan tersebut. Segala konsekuensi biaya yang timbul pada penyelesaian
     permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab Penyedia Barang dan Jasa.

D. PERSYARATAN PENYEDIA KONSTRUKSI                                      
   Pekerjaan Pembangunan Gedung RKB MTsN 3 Donggala, Tahun Anggaran 2023 terdiri dari
   Pekerjaan Standar dan Pekerjaan Non Standar yang mesti dikerjakan secara simultan dalam

   waktu yang bersamaan sehingga dibutuhkan kualifikasi/kompetensi yang sesuai dengan
   ruang lingkup pekerjaan yang dikerjakan. Untuk mendapatkan hasil Produk Bangunan beserta
   kelengkapan lainnya yang berkualitas maka Penyedia Jasa Konstruksi yang akan mengerjakan
   pekerjaan tersebut harus memiliki Kualifikasi dan Kompetensi dengan persyaratan kualifikasi
   sesuai peraturan yang berlaku.