Pembangunan Fisik Gedung Kelas Baru Mtsn 1 Bandar Lampung

KERANGKA       ACUAN    KERJA                           
                             (KAK)                                      

                    PEKERJAAN  KONSTRUKSI                               
              PEMBANGUNAN   GEDUNG KELAS  BARU                          
       MADRASAH  TSANAWIYAH  NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG                    

                           LOKASI                                       

                      BANDAR  LAMPUNG                                   

                          TAHUN 2023                                    

        KEMENTERIAN     AGAMA   REPUBLIK   INDONESIA                    

          KANTOR   WILAYAH   KEMENTERIAN    AGAMA                       
                     PROVINSI  LAMPUNG                                  
                    Jalan Cut Meutia No. 27 Teluk Betung                
                 Telepon (0721)481533 Faxsimile (0721)483067            
                     Website: lampung.kemenag.go.id                     
                 KERANGKA    ACUAN  KERJA   (KAK)                       

A. UMUM                                                                 

 Unit Kerja         : Kementerian Agama Republik Indonesia              

 Unit Eselon I      : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam              

 Satuan Kerja       : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi         
                    Lampung                                             

 Program            : Prasarana Madrasah yang ditingkatkan ( SBSN )     

 Nama  Kegiatan     : Peningkatan Prasarana Madrasah ( SBSN )           

 Nama  Pekerjaan    : Pembangunan Gedung Kelas Baru Madrasah Tsanawiyah 
                     Negeri 1 Bandar Lampung                            

 Lokasi Pekerjaan  : Jl. Kh Ahmad Dahlan Nomor 22-24 Pahoman            
                    Bandar Lampung 35213                                

 Nilai Pagu Anggaran : Rp. 2.843.764.500,00                             
                    (Dua milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh -
                    ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah )     

                    Rp. 2.843.764.500,00                                
 Nilai HPS         :                                                    
                    (Satu milyar sembilan puluh juta rupiah )           
 Jenis Kontrak     : Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan                  
 Sumber Pendanaan  : SBSN 2023                                          

 Nomor DIPA        :                    Tanggal                         

B. PENDAHULUAN                                                          

  1. Umum                                                               
    a. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tengah

       melakukan upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan
       madrasah;                                                        

    b. Pembangunan Gedung Kelas Baru Madrasah Tsanawiyah Negeri         
       merupakan bagian dari bangunan gedung negara, yang harus diwujudkan

       dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal    

       fungsi bangunannya, handal, ramah lingkungan dan dapat menjadi   
       teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan

       arsitektur di Indonesia;                                         

    c Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dilaksanakan dengan
      sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang

      layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan
      Gedung negara;                                                    

    d. Pemberi jasa konstruksi untuk bangunan Gedung negara perlu diarahkan
      secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya     

      konstruksi teknis bangunan yangmemadai dan layak diterima menurut 

      kaidah, norma serta tata laku professional;                       
    e. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan konstruksi perlu disiapkan

      secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya bangunan  
      yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.                          

  2. Khusus                                                             
    a. Berdasarkan DIPA pada Program Prasarana Madrasah yang ditingkatkan

      (SBSN) kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan Gedung Kelas 

      Baru Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bandar Lampung klasifikasi kecil
      berdasarkan Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara untuk ruang  

      lingkup pekerjaan bangunan gedung termasuk dengan fasilitas prasarana

      dan sarana disekitar bangunan;                                    
    b. Untuk besaran dan ukuran kapasitas Gedung yang akan direncanakan 

      dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kelas Baru Madrasah Tsanawiyah 
      Negeri 1 Bandar Lampung berpedoman pada Petunjuk teknis Direktorat

      Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2023 tentang Petunjuk teknis

      Program Prasarana Madrasah yang ditingkatkan melalui SBSN dengan  
      Desain Prototype 2 Lantai dan Standar Pembangunan Gedung Negara oleh

      Pemerintah;                                                       

C. LATAR BELAKANG                                                       

  1. Program Prasarana Madrasah yang ditingkatkan (SBSN) merupakan salah
    satu aspek penting dalam upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana

    pendidikan madrasah;                                                

  2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan inovasi dan terobosan dalam
    upaya peningkatan mutu pelayanani melalui pemenuhan sarana prasarana

    gedung pendidikan madrasah;                                         
  3. SBSN menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam        

    menopang terlaksananya pemenuhan sarana prasarana pembangunan       
    Gedung Kelas Baru Madrasah Tsanawiyah Negeri ;                      

D. MAKSUD DAN TUJUAN                                                    

  1. Umum                                                               
    Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi pelaksana konstruksi

    (kontraktor) yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus
    dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan konstruksi.

    Dengan penugasan ini diharapkan penyedia jasa konstruksi dapat melaksanakan
    tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan pekerjaan fisik yang memadai

  2. Khusus                                                             

    Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kelas Baru Madrasah Tsanawiyah
    Negeri yang sesuai dengan Detail Engineering Design (DED) dan Spesifikasi Teknis

    yang telah ditetapkan sebagai dasar acuan pada saat pelaksanaan proses
    pembangunan pekerjaan fisik.                                        

E. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA                                    
  Pengguna Jasa adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dengan
  Tim pelaksana, sebagai berikut :                                      
  a. Pengguna Anggaran adalah Kementerian Agama Republik Indonesia;     

  b. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
    Lampung                                                             
    Nama KPA  : Ka.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung    

    Nama PPK  : H.Said Karimin, S.Ag,M.Kom.I                            
  c. Bendahara DIPA adalah bendahara pada satker : Kantor Wilayah Kementerian

    Agama Provinsi Lampung                                              
  d. Pembantu Pelaksana Administrasi dan Keuangan adalah Satker : Kantor Wilayah

    Kementerian Agama Provinsi Lampung                                  

F. KLASIFIKASI BANGUNAN                                                 

  Klasifikasi bangunan adalah Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi sebagaimana
  dimaksud Permen PUPR No. 22/PRT/M/2018 Berdasarkan klasifikasi gedung negara,

  untuk Pembangunan Gedung Kelas Baru Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bandar
  Lampung meliputi : Bangunan gedung sederhana, yaitu bangunan gedung dengan

  karakter sederhana, serta memiliki kompleksitas dan teknologi yang sederhana.
  Bangunan gedung sederhana meliputi gedung kantor dengan jumlah s.d. 2 lantai dengan
  luas maksimal mencapai 500 M2,                                        
G. LINGKUP PEKERJAAN                                                    
  1) Dalam melaksanakan konstruksi bangunan Gedung negara sudah termasuk tahap

    pemeliharaan konstruksi;                                            
  2) Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen tender yang telah disusun

    oleh perencana konstruksi dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat
    penjelasan pekerjaan/aanwizing tender, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar

    teknis) yang dipersyaratkan;                                        
  3) Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan : kualitas masukan (bahan, tenaga

    dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan) dan kualitas hasil
    pekerjaan, seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
  4) Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa Konsultan

    Pengawas;                                                           
  5) Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan Keamanan Kesehatan dan  

    Keselamatan Kerja (K3);                                             
  6) Penyusunan kontrak kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
  7) Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil

    pelaksanaan konstruksi fisik. Pada masa pemeliharaan ini penyedia jasa pelaksanaan
    konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan

    yang terjadi selama masa konstruksi;                                
  8) Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang di dalam dan di luar
    Gedung harus di uji coba sesuai dengan fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau

    kerusakan yang menyebabkan peralatan tidak berfungsi, maka harus diperbaiki sampai
    berfungsi dengan sempurna;                                          

  9) Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi bangunan
    Gedung negara, masa pemeliharaan konstruksi adalah minimal 6 (enam) bulan

    terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi;          
  10) Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :      
    a) Bangunan gedung negara yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan

      konstruksi;                                                       
    b) Dokumen hasil Pekerjaan Konstruksi, meliputi :                   

      1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as build drawings);
      2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik,

        termasuk Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);                  
      3. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan beserta
        segala perubahan/addendumnya;                                   

      4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi
        fisik, laporan akhir pengawasan dan laporan akhir pengawasan berkala;
      5. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan

        II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan
        pelaksanaan konstruksi fisik;                                   

      6. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan
        konstruksi fisik;                                               

      7. Manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang
        menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan perlengkapan
        mekanikal-elektrikal bangunan.                                  

H. LINGKUP PEKERJAAN SESUAI DENGAN PERENCANAAN DAN KELUARAN             
   Dalam pelaksanaan pekerjaan, pemborong melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
   rincian pekerjaan yang tercantum pada Gambar Perencanaan, Bill of Quantity (BoQ) atau
   Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/ Spesifikasi

   Teknis.                                                              
   Keluaran yang diminta dari kontraktor Pelaksana pada penugasan ini adalah sebagai

   berikut :                                                            
   1. Metode Pelaksanaan Program Kerja, Alokasi Tenaga dan Konsep Pelaksanaan

     Pekerjaan;                                                         
   2. Program Mutu dan Program K3 terkait pelaksanaan pembangunan fisik;
   3. Mengajukan Shop Drawing pada setiap tahapan pekerjaan yang dilaksanakan;

   4. Membuat Laporan Harian yang berisikan tentang :                   
     a) Tenaga;                                                         

     b) Bahan Bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak;           
     c) Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;          

     d) Kegiatan perkomponen pekerjaan yang diselenggarakan;            

     e) Waktu yang digunakan untuk pelaksanaan;                         
     f) Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pekerjaan.          

   5. Membuat Laporan Mingguan, sebagai resume Laporan Harian (Kemajuan Pekerjaan,
     Tenaga dan Hari Kerja) dan Laporan Bulanan;                        
   6. Mengajukan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan untuk pembayaran termin;

   7. Membuat Surat Permintaan Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan
     Pekerjaan Tambah Kurang (Jika ada tambahan atau pengurangan pekerjaan);

   8. Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;                
   9. Membuat Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan;                  

   10. Membuat Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan;dan         
   11. Membuat Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (As Built Drawing)
I. PELAPORAN DAN PELAKSANAAN                                            

  Setiap jenis laporan harus disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat
  Pembuat Komitmen untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan, sesuai dengan lingkup

  pekerjaan, maka jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan dan jenis laporan yang harus
  diserahkan kepada Konsultan Pengawas adalah :                         

  1) Laporan Harian                                                     
    Laporan harian ini harus dibuat oleh Kontraktor Pelaksana Pekerjaan terhitung setelah

    SPMK sebanyak 5 (lima) eksemplar yang berisi antara lain : buku harian yang memuat
    semua kejadian, perintah atau petunjuk yang penting dari Konsultan Pengawas/Direksi

    yang dapat pelaksanaan pekerjaan, menimbulkan konsekuensi keuangan, kelambatan
    penyelesaian pekerjaan dan tidak terpenuhinya syarat teknis.Laporan Harian berisikan,

    antara lain :                                                       
    a) Tenaga;                                                          

    b) Bahan bangunan/material yang didatangkan, diterima atau tidak;   
    c) Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;           

    d) Kegiatan perkomponen pekerjaan yang diselenggarakan;             
    e) Waktu yang digunakan untuk pelaksanaan;                          

    f) Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan.         
  2) Laporan Pelaksanaan                                                

    Laporan Pelaksanaan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga
    dan hari kerja) terhitung 7 (tujuh) hari setelah dimulainya kerja oleh kontraktor (7 (tujuh)

    hari kerja setelah SPMK ditandatangani) sebanyak 5 (lima) rangkap dan berisi antara
    lain :                                                              
    a) Review terhadap rencana kerja Kontraktor;                        

    b) Resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja) selama
       seminggu tersebut;                                               

    c) Gambaran/penjelasan secara garis besar kondisi lokasi proyek;    
    d) Monitor masalah teknis dilapangan;                               

    e) Permasalahan non-teknis yang dihadapi;                           
    f) Monitor Kendali Mutu;                                            

    g) Pemeriksaan Gambar Kerja;                                        
    h) Foto-foto Kemajuan Pekerjaan dibuat secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan;

    i) Rencana kerja, metode dan jadwal pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.
J. PRODUK DALAM NEGERI                                                  
  Pelaksanaan Pekerjaan/Kontraktor harus mengutamakan penggunaan produksi dalam
  negeri. Produk luar negeri boleh dipakai atau digunakan selama produksi dalam negeri

  tidak dapat digunakan.                                                

K. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN                                    

  Untuk pelaksanaan Pembangunan ini didalam perhitungan volume berpedoman kepada
  peraturan yang berlaku, antara lain: regulasi nasional maupun internasional yang mengatur

  standar umum Bangunan Pemerintah dan lain-lain yang disyaratkan Undang-undang dan
  Peraturan Pemerintah/Daerah yang berlaku.                             

L. ALIH PENGETAHUAN                                                     

  Jika diperlukan, Penyedia Jasa Pelaksana pekerjaan berkewajiban untuk 
  menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada

  personil kegiatan/unit kerja Kuasa Pengguna Anggaran.                 

M. SPESIFIKASI TEKNIS                                                   
  1) Umum                                                               

    Untuk dapat memahami dengan sebaik-baiknya seluruh seluk beluk pekerjaan ini,
    kontraktor diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh gambar pelaksanaan

    beserta uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan seperti yang akan diuraikandi
    dalam KAK ini. Bila terdapat ketidakjelasan dan/atau perbedaan-perbedaan dalam

    gambar dan uraian ini, Kontraktor diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada
    Perencana/Konsultan Pengawas untuk mendapatkan penyelesaian.        

  2) Lingkup Pekerjaan                                                  
    Penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan dan alat-alat kerja yang dibutuhkan dalam

    melaksanakan pekerjaan ini serta mengamankan, mengawasi dan memelihara bahan-
    bahan, alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung

    sehingga seluruh pekerjaan dapat selesai dengan sempurna.           
    a) Sarana Kerja                                                     

       Kontraktor wajib memasukkan jadwal kerja, identifikasi dari tempat kerja, nama,
       jabatan dan keahlian masing-masing anggota pelaksana pekerjaan, serta

       inventarisasi peralatan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan ini.
       Kontraktor wajib menyediakan tempat penyimpanan bahan/material ditapak yang
       aman dari segala kerusakan, kehilangan dan hal-hal yang dapat mengganggu

       pekerjaan lain. Semua sarana yang digunakan harus benar-benar baik dan
       memenuhi persyaratan kerja, sehingga kelancaran dan memudahkan kerja di tapak

       dapattercapai.                                                   
    b) Gambar-Gambar Dokumen                                            

       Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau pertentangan dalam gambar-gambar yang
       ada dalam Buku Uraian Pekerjaan ini, maupun perbedaan yang terjadi akibat

       keadaan di lapangan, Kontraktor diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada
       Perencana/Konsultan Pengawas secara tertulis untuk mendapatkan keputusan

       pelaksanaan di tapak setelah Konsultan Pengawas berunding terlebih dahulu
       dengan Perencana.                                                

       Ketentuan tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Kontraktor untuk
       memperpanjang waktu pelaksanaan. Semua ukuran yang tertera dalam gambar

       adalah ukuran jadi, dalam keadaan selesai/terpasang. Mengingat masalah ukuran
       ini sangat penting, Kontraktor diwajibkan memperhatikan dan meneliti terlebih

       dahulu semua ukuran yang tercantum seperti peil-peil, ketinggian, lebar, ketebalan,
       luas penampang dan lain-lainnya sebelum memulaipekerjaan. Bila ada keraguan

       mengenai ukuran atau bila ada ukuran yang belum dicantumkan dalam gambar,
       Kontraktor wajib melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada Konsultan

       Pengawas dan Konsultan Pengawas memberikan keputusan ukuran mana yang
       akan dipakai dan dijadikan pegangan setelah berunding terlebih dahulu dengan

       Perencana.                                                       
       Kontraktor tidak dibenarkan mengubah dan atau mengganti ukuran-ukuran yang

       tercantum di dalam gambar pelaksanaan tanpa sepengetahuan Konsultan
       Pengawas. Bila hal tersebut terjadi, segala akibat yang akan ada menjadi tanggung

       jawab Kontraktor baik dari segi biaya maupun waktu.              
       Kontraktor harus selalu menyediakan dengan lengkap masing-masing 5 (lima)

       salinan, segala gambar-gambar, spesifikasi teknis, addendum, berita-berita
       perubahan dan gambar-gambar pelaksanaan yang telah disetujui di tempat
       pekerjaan. Dokumen-dokumen ini harus dapat dilihat Konsultan Pengawas setiap

       saat sampai dengan serah terima kesatu. Setelah serah terima kesatu, dokumen-
       dokumen tersebut akan didokumentasikan oleh Pemberi tugas.       

    c) Gambar-Gambar Pelaksanaan dan Contoh-contoh                      
       Gambar-gambar pelaksana (shop drawing) adalah gambar-gambar,diagram,

       ilustrasi, jadwal, brosur atau data yang disiapkan Kontraktor atau Sub Kontraktor,
       Supplier atau Prosedur yang menjelaskan bahan-bahan atau sebagian pekerjaan.

       Contoh-contoh adalah benda-benda yang disediakan Kontraktor untuk
       menunjukkan bahan, kelengkapan dan kualitas kerja. Ini akan dipakai oleh
       Konsultan Pengawas untuk menilai pekerjaan.                      

       Kontraktor akan memeriksa, menandatangani persetujuan dan menyerahkan
       dengan segera semua gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh yang
       disyaratkan dalam Dokumen Kontrak atau oleh Konsultan Pengawas. Gambar-

       gambar pelaksanaan dan contoh-contoh harus diberi tanda-tanda sebagaimana
       ditentukan Konsultan Pengawas. Kontraktor harus melampirkan keterangan tertulis

       mengenai setiap perbedaan dengan Dokumen Kontrak jika ada hal-hal demikian.
       Dengan menyetujui dan menyerahkan gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-

       contoh, dianggap Kontraktor telah meneliti dan menyesuaikan setiap gambar atau
       contoh tersebut dengan Dokumen Kontrak. Konsultan Pengawas akan memeriksa
       dan menolak atau menyetujui gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh

       dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga tidak mengganggu jalannya
       pekerjaan dengan mempertimbangkan syarat-syarat dalam Dokumen Kontrak

       dan syarat-syarat keindahan.                                     
       Kontraktor akan melakukan perbaikan-perbaikan yang diminta Konsultan

       Pengawas dan menyerahkan kembali segala gambar-gambar pelaksanaan dan
       contoh-contoh sampai disetujui. Persetujuan Konsultan Pengawas terhadap

       gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh, tidak membebaskan Kontraktor
       dari tanggung jawabnya atas perbedaan dengan Dokumen Kontrak, apabila

       perbedaan tersebut tidak diberitahukan secara tertulis kepada Konsultan
       Pengawas. Semua pekerjaan yang memerlukan gambar-gambar pelaksanaan atau
       contoh-contoh yang harus disetujui Konsultan Pengawas dan Perencana, tidak

       boleh dilaksanakan sebelum ada persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas dan
       Perencana.                                                       

       Gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh harus diserahkan kepada
       Konsultan Pengawas dalam 2 (dua) salinan, Konsultan Pengawas akan memeriksa

       dan mencantumkan tanda-tanda “Telah Diperiksa Tanpa Perubahan” atau “Telah
       Diperiksa Dengan Perubahan” atau “Ditolak”. Satu salinan dipegang oleh Konsultan

       Pengawas untuk arsip, sedangkan yang kedua dikembalikan kepada Kontraktor
       untuk dibagikan atau diperlihatkan kepada Sub Kontraktor atau yang bersangkutan

       lainnya. Sebutan katalog atau barang cetakan, hanya boleh diserahkan apabila
       menurut Konsultan Pengawas hal-hal yang sudah ditentukan dalam katalog atau

       barang cetakan tersebut sudah jelas dan tidak perlu diubah. Barang cetakan ini juga
       harus diserahkan dalam 2 (dua) rangkap untuk masing- masing jenis dan diperlukan

       samasepertibutirdiatas. Contoh-contoh yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis
       harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas.                      

    d) Jaminan Kualitas                                                 
       Kontraktor menjamin pada Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas, bahwa

       semua bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan adalah sama sekali baru, kecuali
       ditentukan lain, serta Kontraktor menyetujui bahwa semua pekerjaan dilaksanakan
       dengan baik, bebas dari cacat teknis dan estetis serta sesuai dengan Dokumen

       Kontrak. Apabila diminta, Kontraktor sanggup memberikan bukti-bukti mengenai
       hal-hal tersebut pada butir ini. Sebelum mendapat persetujuan dari Konsultan

       Pengawas, bahwa pekerjaan telah diselesaikan dengan sempurna, semua
       pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor sepenuhnya.    

    e) Nama Pabrik/Merek Yang Ditentukan                                
       Apabila pada Spesifikasi Teknis ini disebutkan nama pabrik/merek dari satu jenis
       bahan/komponen, maka Kontraktor menawarkan dan memasang sesuai dengan

       yang ditentukan. Jadi tidak ada alasan bagi Kontraktor pada waktu pemasangan
       menyatakan barang tersebut sudah tidak terdapat lagi dipasaran ataupun sukar

       didapat dipasaran. Untuk barang-barang yang harus diimport, segera setelah
       ditunjuk sebagai pemenang, Kontraktor harus sesegera mungkin memesan pada

       agennya di Indonesia. Apabila Kontraktor telah berusaha untuk memesan namun
       pada saat pemesanan bahan/merek tersebut tidak/sukar diperoleh, maka

       Perencana akan menentukan sendiri alternatif merek lain dengan spesifikasi
       minimum yang sama. Setelah 1 (satu) bulan menunjukkan pemenang, Kontraktor

       harus memberikan kepada Pemberi Tugas fotocopy dari pemesanan material yang
       diimport pada agen ataupun Importir lainnya, yang menyatakan bahwa material-

       material tersebut telah dipesan (order import).                  
    f) Contoh-Contoh                                                    
       Contoh-contoh material yang dikehendaki oleh Pemberi Tugas atau wakilnya harus

       segera disediakan atas biaya Kontraktor dan contoh-contoh tersebut diambil
       dengan jalan atau cara sedemikian rupa, sehingga dapat dianggap bahwa bahan

       atau pekerjaan tersebutlah yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan nanti.
       Contoh-contoh tersebut jika telah disetujui, disimpan oleh Pemberi Tugas atau

       wakilnya untuk dijadikan dasar penolakan bila ternyata bahan-bahan atau cara
       pengerjaan yang dipakai tidak sesuai dengan contoh, baik kualitas maupun sifatnya
       substitusi.                                                      

       Produk yang disebutkan nama pabrikan, material, peralatan, perkakas, aksesories
       yang disebutkan nama pabriknya dalam RKS, Kontraktor harus melengkapi produk

       yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis, atau dapat mengajukan  
       produkpengganti yang setara, disertai data-data yang lengkap untuk mendapatkan

       persetujuan Konsultan Perencana sebelum pemesanan.               
       Produk yang tidak disebutkan nama pabriknya, material, peralatan, perkakas,

       akserories dan produk-produk yang tidak disebutkan nama pabriknya di dalam
       Spesifikasi Teknis, Kontraktor harus mengajukan secara tertulis nama negara dari

       pabrik yang menghasilkannya, katalog dan selanjutnya menguraikan data yang
       menunjukkan secara benar bahwa produk-produk yang dipergunakan adalah

       sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan kondisi proyek untuk mendapatkan
       persetujuan dari Pemilik/Perencana.                              

    g) Material dan Tenaga Kerja                                        
       Seluruh material yang dipergunakan dalam pekerjaan ini harus baru, dan material
       harus tahan terhadap iklim tropis. Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan dengan

       cara yang benar dan setiap pekerja harus mempunyai keterampilan yang

       memuaskan, di mana latihan khusus bagi pekerja sangat diperlukan dan Kontraktor
       harus melaksanakannya. Kontraktor harus melengkapi Surat Sertifikat yang sah

       untuk setiap personil ahli yang menyatakan bahwa personal tersebut telah
       mengikuti latihan-latihan khusus ataupun mempunyai pengalaman-pengalaman

       khusus dalam bidang keahlian masing-masing. Klausul disebutkan kembali apabila
       dalam Dokumen Lelang ini ada klausul-klausul yang disebutkan kembali pada butir

       lain, maka ini bukan berarti menghilangkan butir tersebut tetapi dengan pengertian
       lebih menegaskan masalahnya. Jika terjadi hal yang saling bertentangan antara

       gambar atau terhadap Spesifikasi Teknis, maka diambil sebagai patokan adalah
       yangmempunyai bobot teknis dan/atau yang mempunyai bobot biaya paling tinggi.

       Pemilik proyek dibebaskan dari patent dan lain-lain untuk segala “claim” atau
       tuntutan terhadap hak-hak khusus seperti patent dan lain-lain.   

    h) Koordinasi Pekerjaan                                             
       Untuk kelancaran pekerjaan ini, harus disediakan koordinasi dari seluruh bagian

       yang terlibat didalam kegiatan proyek ini. Seluruh aktivitas yang menyangkut dalam
       proyek ini, harus dikoordinir lebih dahulu agar gangguan dan konflik satu dengan

       lainnya dapat dihindarkan. Melokalisasi/memerinci setiap pekerjaan sampai
       dengan detail untuk menghindari gangguan dan konflik, serta harus mendapat

       persetujuan dari Konsultan Perencana/Konsultan Pengawas.         
    i) Perlindungan Terhadap Orang, Harta Benda dan Pekerjaan Perlindungan
       terhadap milik umum :                                            

        1. Kontraktor harus menjaga jalan umum, jalan kecil dan jalan bersih dari alat-
           alat mesin, bahan-bahan bangunan dan sebagainya serta memelihara

           kelancaran lalu-lintas, baik kendaraan maupun pejalan kaki selama kontrak
           berlangsung;                                                 
        2. Orang-orang yang tidak berkepentingan : Kontraktor harus melarang

           siapapun yang tidak berkepentingan memasuki tempat pekerjaan dan
           dengan tegas memberikan perintah kepada ahli tekniknya yang bertugas dan

           para penjaga;                                                
        3. Perlindungan terhadap bangunan yang ada : Selama masa-masa   

           pelaksanaan Kontrak, Kontraktor bertanggung jawab penuh atas segala
           kerusakan bangunan yang ada, utilitas, jalan-jalan, saluran-saluran

           pembuangan dan sebagainya di tempat pekerjaan, dan kerusakan-kerusakan
           sejenis yang disebabkan operasi-operasi Kontraktor, dalam arti kata yang
           luas. Itu semua harus diperbaiki oleh Kontraktor hingga dapat diterima

           Pemberi Tugas;                                               
        4. Penjagaan dan perlindungan pekerjaan : Kontraktor bertanggung jawab atas

           penjagaan, penerangan dan perlindungan terhadap pekerjaan yang dianggap
           penting selama pelaksanaan Kontrak, siang dan malam. Pemberi Tugas tidak

           bertanggung jawab terhadap Kontraktor dan Sub Kontraktor,atas kehilangan
           atau kerusakan bahan-bahan bangunan atau peralatan atau pekerjaan yang

           sedang dalam pelaksanaan;                                    
        5. Sarana prasarana yang terkena dampak akibat pekerjaan ini, maka

           kontraktor wajib mengembalikan seperti sediakala.            
        6. Kesejahteraan, Keamanan dan Pertolongan Pertama : Kontraktor harus

           mengadakan dan memelihara fasilitas kesejahteraan dan tindakan
           pengamanan yang layak untuk melindungi para pekerja dan tamu yang
           datang ke lokasi. Fasilitas dan tindakan pengamanan seperti ini disyaratkan

           harus memuaskan Pemberi Tugas dan tunduk kepada ketentuan Undang-
           undang yang berlaku pada waktu itu. Di lokasi pekerjaan, Kontraktor wajib

           mengadakan perlengkapan yang cukup untuk pertolongan pertama, yang
           mudah dicapai. Sebagai tambahan hendaknya ditiap site ditempatkan paling

           sedikit seorang petugas yang telah dilatih dalam soal-soal mengenai
           pertolongan pertama, demikian pula termasuk mengambil langkah-langkah

           yang dianggap perlu dalam rangka pencegahan merebaknya wabah Convid-
           19 sesuai Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2020 tentang Protokol

           Pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam
           penyelenggaraanJasaKonstruksi;                               
        7. Gangguan pada tetangga : Segala pekerjaan yang menurut Pemberi Tugas
           mungkin akan menyebabkan adanya gangguan pada penduduk yang  
           berdekatan, hendaknya dilaksanakan pada waktu-waktu sebagaimana

           Pemberi Tugas akan menentukannya dan tidak akan ada tambahan 
           penggganti uang yang akan diberikan kepada Kontraktor sebagai tambahan,

           yang mungkin ia keluarkan.                                   
    j) Peraturan Hak Paten                                              

       Kontraktor harus melindungi Pemilik (Owner) terhadap semua “claim” atau
       tuntutan, biaya atau kenaikan harga karena bencana, dalam hubungan dengan

       merk dagang atau nama produksi, hak cipta pada semua material dan peralatan
       yang dipergunakan dalam proyek ini, iklan Kontraktor tidak diijinkan membuat iklan

       dalam bentuk apapun di dalam sempadan (batas) site atau di tanah yang
       berdekatan tanpa seijin dari pihak Pemberi Tugas.                

N. PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIGUNAKAN                          

  Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja dan

  Syarat-syarat (RKS) ini berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di bawah ini termasuk
  segala perubahan dan tambahannya, yakni :                             

  1) Undang Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;            
  2) Undang Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;           

  3) Undang Undang No. 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  4) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
     Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;                  

  5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan 
     Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya;     

  6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tanggal1 Desember
     2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;                   

  7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
     Nomor : 31/PRT/M/2015 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri pekerjaan
     umum nomor : 07/PRT/M/2011 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan

     konstruksi dan jasa konsultansi;                                   
  8) Permen PUPR No 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung   

     Negara;                                                            
  9)  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

     Nomor : 07/PRT/M/2019 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
     melaluiPenyediatanggal20Maret2019;                                 
  10) Permen PUPR No 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen     
     Keselamatan Konstruksi;                                            
  11) Permen PUPR Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Standard dan Pedoman    

     Pengadaan JasaKonstruksi Melalui Penyedia;                         
  12) Instruksi Menteri PUPR Nomor : 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan

     Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dalam Penyelenggaraan Jasa
     Konstruksi;                                                        

  13) Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
     Barang/Jasa Melalui Penyedia;                                      

  14) Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung serta standar teknis yang
     terkait antara lain :                                              
     a) Persyaratan, prinsip, dan peraturan harus sesuai dengan standar Edisi terbaru

        Cipta Karya Pedoman (1995);                                     
     b) Ditetapkan dalam pedoman Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pengembangan

        Program dan Penganggaran (Buku Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan
        Program Penyusunan Dan Penganggaran-SP4);                       

     c) Peraturan/kode untuk peraturan keselamatan dan api untuk bangunan
        pendidikan.                                                     
  15) Persyaratan teknis lainnya terkait pelaksanaan pembangunan sesuai dengan

     peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan di Indonesia termasuk
     Peraturan daerah setempat tentang Bangunan Gedung.                 

O. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                             
  Jangka waktu pelaksanaan dibagi 2 bagian:                             

   a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik adalah selama 150 (seratus lima-
      puluh) hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya SPMK;     

   b. Jangka Waktu pemeliharaan pekerjaan fisik selama 180 (seratus delapan puluh)
      hari kalender, terhitung sejak ditanda tanganinya BAST 1 (PHO).   

P. PERSYARATAN PENYEDIA KONSTRUKSI                                      

  Pekerjaan Pembangunan Gedung Kelas Baru Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bandar
  Lampung Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pekerjaan Standar dan Pekerjaan Non

  Standar yang mesti dikerjakan secara simultan dalam waktu yang bersamaan sehingga
  dibutuhkan kualifikasi/kompetensi khusus sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang

  dikerjakan. Untuk mendapatkan hasil Produk Bangunan beserta kelengkapan lainnya
  yang berkualitas maka Penyedia Jasa Konstruksi yang akan mengerjakan pekerjaan

  tersebut harus memiliki Kualifikasi dan Kompetensi dengan persyaratan kualifikasi
  sebagaiberikut:                                                       
   1) Persyaratan Kualifikasi Administrasi :                            
      a. Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)              

      b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) kualifikasi Usaha Kecil (K) yang
         masih berlaku dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dengan
         Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG 007/ BG

         006);                                                          
      c. Akta Pendirian Perusahaan (CV/PT) beserta Perubahannya;        

      d. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak
         sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama

         perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;         
      e. Tidak masuk Daftar Hitam baik untuk salah satu dan/atau semua pengurus

         dan untuk badan usahanya dan/atau tidak pernah wanprestasi pengalaman
         kerja sebelumnya;                                              

      f. Melampirkan NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir
         (SPT Tahunan)                                                  
      g. Memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP);                           

      i. Menyampaikan daftar perolehan yang sedang dikerjakan.          

   2) Persyaratan Administrasi Teknis :                                 

      a. Menyampaikan jadwal pelaksanaan;                               
      b. Menyampaikan program mutu terkait K3;                          

      c. Memiliki personil yang akan ditugaskan dalam pelaksanaan pekerjaan,
         dengan kualifikasi personil sebagai berikut :                  

                                     PENGALAMAN                         
  No   POSISI    JUMLAH  PENDIDIKAN               SKA/SKT MINIMAL       
                                       MINIMAL                          
       JABATAN             MINIMAL                                      
    1    Pelaksana 1 Orang SMK Bangunan Minimal – 2 Tahun SKT Pelaksana Bangunan
                         Gedung/Sederajat      Gedung                   

    2   Petugas K3 1 Orang SMA /Sederajat -    Sertifikat pelatihan K3  
                                               konstruksi               

      Personil diatas, melampirkan :                                    
       1.Ijazah;                                                        
       2.Memiliki Sertifikat Keterampilan sesuai yang dipersyaratkan dan

         dinyatakan dalam Surat Pernyataan Kepemilikian Sertifikat Kompetensi Kerja
         oleh pihak yang sah mewakili Badan Usaha;                      
       g. Persyaratan Peralatan Utama                                   
                                                   Kepemilikan          
      No      Jenis          Kapasitas   Jumlah                         
                                                     /status            
       1    Excavator mini        -       1 unit   Milik / sewa         
       2    Beton Mollen      0,35 m3     3 unit   Milik / sewa         

       3    Pick Up            1 Ton      1 unit   Milik / sewa         
       4    Genset            10 KVA      1 unit   Milik / sewa         

       5    Concrete Pump  Tekanan 4-7 Mpa 1 Unit  Milik / sewa         

       6    Truk Tangki      5.000 Lite   1 Unit   Milik / sewa         

      Persyaratan peralatan diatas, sebagai berikut :                   
      1. Untuk  peralatan milik sendiri harus dibuktikan dengan         

        melampirkan faktur/kwitansi pembelian dan STNK serta BPKB untuk 
        kendaraan;                                                      

      2. Untuk alat sewa harus dibuktikan dengan memiliki surat perjanjian sewa alat
        dari perusahaan penyewaan alat dan melampirkan faktur/kwitansi pembelian,
        STNK dan BPKB untuk kendaraan terhadap alat yang disewa.        

     h. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)                            
        Penyedia menyiapkan penjelasan manajemen resiko serta penjelasan

        rencana tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi resiko dibawah ini

          NO    JENIS / TIPE PEKERJAAN    IDENTIFIKASI RESIKO           
                                     Terjepit, Tergores, Terbentur, Jatuh,
          1  Pekerjaan Atap          tertimpa material/alat, dan anggota
                                     tubuh Terkilir                     

 Q. DAFTAR PEKERJAAN YANG MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB REKANAN               
   DAN SUDAH MASUK DALAM TOTAL HARGA PENAWARAN                          

   Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelesaian pekerjaan sudah termasuk

   didalam perhitungan Harga Penawaran yang disampaikan oleh Penyedia Jasa meliputi
   antara lain                                                          

   1) Pembuatan Pagar Keliling Proyek;                                  
   2) Pengadaan Air Kerja;                                              

   3) Pengadaan Listrik Kerja;                                          
   4) Pembuatan Barak, Direksi Keet, Gudang Material/Barang;            

   5) Biaya yang ditimbulkan dan peralatan yang dibutuhkan saat Commisioning Test;
   6) Penjagaan keamanan bahan, material dan tenaga selama pelaksanaan  

      pekerjaan fisik;                                                  
   7) Biaya Asuransi Tenaga Kerja yang  dipekerjakan dan biaya          

      pengobatan/santunan bila terjadi kecelakaan di areal pekerjaan;   
   8) Pengurusan IMB;                                                   

   9) Biaya Pembongkaran dan Pembersihan lahan sebelum dan sesudah      
      Pekerjaan selesai dan di serah terimakan (PHO).                   

 R. PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN                                   

   Dalam  pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kelas Baru Madrasah  
   Tsanawiyah Negeri 1 Bandar Lampung, pekerjaan konstruksi harus memenuhi

   persyaratan yang tercantum dalam Rencana Kerjadan Syarat-Syarat (RKS) yang
   terlampir pada dokumen pengadaan dan ketentuan lainnya akan diatur dalam Surat

   Perjanjian Pekerjaan (Kontrak).                                      

 S. PENUTUP                                                             

   Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dijadikan acuan dan pedoman
   dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang sesuai
   dengan rencana.                                                      

                                      Bandar Lampung, Februari 2023     

                                         Pejabat Pembuat Komitmen       

                                        H.Said Karimin, S.Ag,M.Kom.I    
                                         NIP. 19720523 199703 1 002