Biaya Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji Kua Kec. Abung Semulil

KERANGKA       ACUAN     KERJA                           

                          (KAK)                                       

        PEKERJAAN  KONSTRUKSI  PEMBANGUNAN   GEDUNG                   
      BALAI NIKAH DAN MANASIK  HAJI (KUA) ABUNG SEMULI                
                    KAB. LAMPUNG  UTARA                               

                          LOKASI                                      
           KEC. ABUNG SEMULI KAB. LAMPUNG  UTARA                      

                        TAHUN  2023                                   
              KEMENTERIAN    AGAMA    REPUBLIK   INDONESIA            
                     KANTOR   KEMENTERIAN    AGAMA                    
                          KAB. LAMPUNG   UTARA                        
                Jalan Alamsyah RPN No. 442 Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan
                   Kabupaten Lampung Utara 34514                      

                 KERANGKA    ACUAN   KERJA  (KAK)                     

 A. UMUM                                                              

                   :                                                  
  Unit Kerja        Kementerian Agama Republik Indonesia              
  Satuan Kerja      Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten        
                   :                                                  
                    Lampung Utara                                     
  Nama Kegiatan     Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji   
                   :                                                  

  Nama Pekerjaan    Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji   
                   :                                                  
                    (KUA) Abung Semuli                                
 Lokasi Pekerjaan  : Kec. Abung Semuli Kab.Lampung Utara              

 Nilai Pagu Anggaran : Rp. 1.050.000.000,-                            
                    (satu milyar lima puluh uta rupih )               

                     Rp. 1.050.000.000,-                              
 Nilai HPS         :                                                  
 Jenis Kontrak     : Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan                
 Sumber  Pendanaan : SBSN 2023                                        

 DIPA              : DIPA Kankemenag Kab. Lampung Utara TA 2023       
                     Tanggal 16 November 2022                         

 B. PENDAHULUAN                                                       
  1. Umum                                                             

     b. Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji merupakan     

       bagian dari bangunan gedung negara, yang harus diwujudkan dengan
       sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi  

       bangunannya, handal, ramah lingkungan dan dapat menjadi teladan
       bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan
       arsitektur di Indonesia;                                       

     c. Setiap bangunan  gedung  negara  harus  direncanakan,         

       dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi    
       kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan 

       kriteria administrasi bagi bangunan Gedung negara;             
    d. Pemberi jasa konstruksi untuk bangunan Gedung negara perlu     

       diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu           

       menghasilkan karya konstruksi teknis bangunan yang memadai dan 
       layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku professional;

    e. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan konstruksi perlu    
      disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan     

      karya bangunan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.         

  2. Khusus                                                           
    Berdasarkan  DIPA   pada Program Pembangunan gedung KUA           

     (SBSN) kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan Gedung      
     Balai Nikah dan Mansik Haji (KUA) Abung Semuli. Kab, Lampung Utara

     klasifikasi kecil berdasarkan Pedoman Teknis Pembangunan         

     Gedung Negara untuk ruang lingkup pekerjaan bangunan gedung      
     termasuk dengan fasilitas prasarana dan sarana disekitar bangunan;

C. LATAR BELAKANG                                                     
  1.  Program Prasarana Gedung KUA merupakan salah satu aspek         

     penting dalam upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana gedung
     negara;                                                          

  2. Kementerian Agama melakukan inovasi dan terobosan dalam upaya    
     peningkatan mutu pelayanan melalui pemenuhan sarana prasarana    

     gedung KUA;                                                      

  3. SBSN  menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan           
     dalam menopang terlaksananya pemenuhan sarana prasarana          

     pembangunan Gedung Balai Nikah dan manasik Haji ;                

D. MAKSUD DAN TUJUAN                                                  

1. Umum                                                               
    Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi pelaksana konstruksi
    (kontraktor) yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang
    harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan

    konstruksi. Dengan penugasan ini diharapkan penyedia jasa konstruksi dapat
    melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan pekerjaan

    fisik yang memadai                                                

  2. Khusus                                                           

    Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik 
    Haji (KUA) yang sesuai dengan Detail Engineering Design (DED) dan 

    Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan sebagai dasar acuan pada saat
    pelaksanaan proses pembangunan pekerjaan fisik.                   

E. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA                                  

  Pengguna Jasa adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Kab. Lampung  
  U t a r a dengan Tim pelaksana, sebagai berikut :                   

  a. Pengguna Anggaran adalah Kementerian Agama Republik Indonesia;   
  b. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama  

     Kab. Lampung Utara                                               
     Nama KPA  : Ka. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kab. Lampung    

                Utara                                                 
     Nama PPK  : Muakhirin Bazid                                      
  c. Bendahara DIPA adalah bendahara pada satker : Kantor Kementerian 

     Agama Kab. Lampung Utara                                         
  d. Pembantu Pelaksana Administrasi dan Keuangan adalah Satker : Kantor

     Kementerian Agama Kab. Lampung Utara                             

 F. KLASIFIKASI BANGUNAN                                              
  Klasifikasi bangunan adalah Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi

  sebagaimana dimaksud Permen PUPR No. 22/PRT/M/2018 Berdasarkan klasifikasi
  gedung negara, untuk pembangunan Gedung Balai Nikah dan manasik Haji

  meliputi :Bangunan gedung sederhana, yaitu bangunan gedung dengan karakter
  sederhana, serta memiliki kompleksitas dan teknologi yang sederhana. Bangunan

  gedung sederhana meliputi gedung kantor dengan jumlah s.d. 2 lantai dengan luas
  maksimal mencapai 500 M2,                                           
G. LINGKUP PEKERJAAN                                                  
   1) Dalam melaksanakan konstruksi bangunan Gedung negara sudah termasuk
    tahap pemeliharaan konstruksi;                                    

  2) Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen tender yang telah
    disusun oleh perencana konstruksi dengan segala tambahan dan perubahannya

    pada saat penjelasan pekerjaan/aanwizing tender, serta ketentuan teknis
    (pedoman dan standar teknis) yang dipersyaratkan;                 

  3) Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan : kualitas masukan (bahan,
    tenaga dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan) dan

    kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja dan
    Syarat-syarat (RKS);                                              

  4) Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa
     Konsultan Pengawas;                                              

  5) Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan Keamanan Kesehatan    

     dan Keselamatan Kerja (K3);                                      

  6) Penyusunan kontrak kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

  7) Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas

    hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Pada masa pemeliharaan ini penyedia jasa
    pelaksanaan konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan

    dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi;               
  8) Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang di dalam dan
    di luar Gedung harus di uji coba sesuai dengan fungsinya. Apabila terjadi

    kekurangan atau kerusakan yang menyebabkan peralatan tidak berfungsi, maka
    harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna;                

  9) Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi
    bangunan Gedung negara, masa pemeliharaan konstruksi adalah minimal 6

    (enam) bulan terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi;
  10) Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :    

    a) Bangunan gedung negara yang sesuai dengan dokumen untuk        

      pelaksanaan konstruksi;                                         
    b) Dokumen hasil Pekerjaan Konstruksi, meliputi :                 

      1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as build drawings);

      2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi
        fisik, termasuk Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);         
      3. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan
        beserta segala perubahan/addendumnya;                         

      4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan
        konstruksi fisik, laporan akhir pengawasan dan laporan akhir pengawasan
        berkala;                                                      

      5. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I

        dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan
        pelaksanaan konstruksi fisik;                                 

      6. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan
        pelaksanaan konstruksi fisik;                                 
      7. Manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk

        yang menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan     
        perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.                   

 H. LINGKUP PEKERJAAN SESUAI DENGAN PERENCANAAN DAN KELUARAN          

   Dalam pelaksanaan pekerjaan, pemborong melaksanakan pekerjaan sesuai
   dengan rincian pekerjaan yang tercantum pada Gambar Perencanaan, Bill of

   Quantity (BoQ) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan
   Syarat-syarat (RKS)/ Spesifikasi Teknis.                           

   Keluaran yang diminta dari kontraktor Pelaksana pada penugasan ini adalah
   sebagai berikut :                                                  

    1) Metode Pelaksanaan Program Kerja, Alokasi Tenaga dan Konsep    
       Pelaksanaan Pekerjaan;                                         

    2) Program Mutu dan Program K3 terkait pelaksanaan pembangunan fisik;
    3) Mengajukan Shop Drawing pada setiap tahapan pekerjaan yang     

       dilaksanakan;                                                  
    4) Membuat Laporan Harian yang berisikan tentang :                

       a. Tenaga;                                                     
       b. Bahan Bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak;       
       c. Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;      

       d. Kegiatan perkomponen pekerjaan yang diselenggarakan;        
       e. Waktu yang digunakan untuk pelaksanaan;                     

       f. Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pekerjaan.      
    5) Membuat Laporan Mingguan, sebagai resume Laporan Harian (Kemajuan

       Pekerjaan, Tenaga dan Hari Kerja) dan Laporan Bulanan;         
    6) Mengajukan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan untuk pembayaran

       termin;                                                        
    7) Membuat Surat Permintaan Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara  

       Pemeriksaan Pekerjaan Tambah Kurang (Jika ada tambahan atau    
       pengurangan pekerjaan);                                        

    8) Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;             
    9) Membuat Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan;               

    10) Membuat Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan;dan      
    11) Membuat Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (As Built Drawing)

I. PELAPORAN DAN PELAKSANAAN                                          

  Setiap jenis laporan harus disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran /
  Pejabat Pembuat Komitmen untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan, sesuai

  dengan lingkup pekerjaan, maka jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan dan jenis
  laporan yang harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas adalah :    

  1) Laporan Harian                                                   
    Laporan harian ini harus dibuat oleh Kontraktor Pelaksana Pekerjaan terhitung

    setelah SPMK sebanyak 5 (lima) eksemplar yang berisi antara lain : buku harian
    yang memuat semua kejadian, perintah atau petunjuk yang penting dari

    Konsultan Pengawas/Direksi yang dapat pelaksanaan pekerjaan, menimbulkan
    konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian pekerjaan dan tidak 
    terpenuhinya syarat teknis.Laporan Harian berisikan, antara lain :

     a) Tenaga;                                                       
     b) Bahan bangunan/material yang didatangkan, diterima atau tidak;

     c) Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;        
     d) Kegiatan perkomponen pekerjaan yang diselenggarakan;          

     e) Waktu yang digunakan untuk pelaksanaan;                       
     f) Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan.      

  2) Laporan Pelaksanaan                                              
    Laporan Pelaksanaan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan,

    tenaga dan hari kerja) terhitung 7 (tujuh) hari setelah dimulainya kerja oleh
    kontraktor (7 (tujuh) hari kerja setelah SPMK ditandatangani) sebanyak 5 (lima)
    rangkap dan berisi antara lain :                                  

    a) Review terhadap rencana kerja Kontraktor;                      
    b) Resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja)

       selama seminggu tersebut;                                      
    c) Gambaran/penjelasan secara garis besar kondisi lokasi proyek;  

    d) Monitor masalah teknis dilapangan;                             
    e) Permasalahan non-teknis yang dihadapi;                         
    f) Monitor Kendali Mutu;                                          
    g) Pemeriksaan Gambar Kerja;                                      

    h) Foto-foto Kemajuan Pekerjaan dibuat secara bertahap sesuai kemajuan
       pekerjaan;                                                     
    i) Rencana kerja, metode dan jadwal pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.

 J. PRODUK DALAM NEGERI                                               
  Pelaksanaan Pekerjaan/Kontraktor harus mengutamakan penggunaan produksi
  dalam negeri. Produk luar negeri boleh dipakai atau digunakan selama produksi

  dalam negeri tidak dapat digunakan.                                 

 K. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN                                 

  Untuk pelaksanaan Pembangunan ini didalam perhitungan volume berpedoman
  kepada peraturan yang berlaku, antara lain: regulasi nasional maupun internasional

  yang mengatur standar umum Bangunan Pemerintah dan lain-lain yang disyaratkan
  Undang-undang dan Peraturan Pemerintah/Daerah yang berlaku.         

L. ALIH PENGETAHUAN                                                   

  Jika diperlukan, Penyedia Jasa Pelaksana pekerjaan berkewajiban untuk
  menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan

  kepada personil kegiatan/unit kerja Kuasa Pengguna Anggaran.        

M. SPESIFIKASI TEKNIS                                                 
   1) Umum                                                            

    Untuk  dapat memahami dengan sebaik-baiknya seluruh seluk beluk   
    pekerjaan ini, kontraktor diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh

    gambar pelaksanaan beserta uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan
    seperti yang akan diuraikan di dalam KAK ini. Bila terdapat ketidakjelasan

    dan/atau perbedaan-perbedaan dalam gambar dan uraian ini, Kontraktor
    diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada Perencana/Konsultan Pengawas

    untuk mendapatkan penyelesaian.                                   
  2) Lingkup Pekerjaan                                                

    Penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan dan alat-alat kerja yang dibutuhkan
    dalam melaksanakan pekerjaan ini serta mengamankan, mengawasi dan 

    memelihara bahan- bahan, alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa
    pelaksanaan berlangsung sehingga seluruh pekerjaan dapat selesai dengan
    sempurna.                                                         
    a) Sarana Kerja                                                   

       Kontraktor wajib memasukkan jadwal kerja, identifikasi dari tempat kerja,
       nama, jabatan dan keahlian masing-masing anggota pelaksana pekerjaan,

       serta inventarisasi peralatan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan
       ini. Kontraktor wajib menyediakan tempat penyimpanan bahan/material
       ditapak yang aman dari segala kerusakan, kehilangan dan hal-hal yang

       dapat mengganggu pekerjaan lain. Semua sarana yang digunakan harus
       benar-benar baik dan memenuhi persyaratan kerja, sehingga kelancaran dan

       memudahkan kerja di tapak dapat tercapai.                      

   b) Gambar-Gambar Dokumen                                           
      Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau pertentangan dalam gambar-gambar
      yang ada dalam Buku Uraian Pekerjaan ini, maupun perbedaan yang 

      terjadi akibat keadaan di lapangan, Kontraktor diwajibkan melaporkan hal
      tersebut kepada Perencana/Konsultan Pengawas secara tertulis untuk

      mendapatkan keputusan pelaksanaan di tapak setelah Konsultan Pengawas
      berunding terlebih dahulu dengan Perencana.                     

      Ketentuan tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Kontraktor

      untuk memperpanjang waktu pelaksanaan. Semua ukuran yang tertera dalam
      gambar adalah ukuran jadi, dalam keadaan selesai/terpasang. Mengingat

      masalah ukuran ini sangat penting, Kontraktor diwajibkan memperhatikan dan
      meneliti terlebih dahulu semua ukuran yang tercantum seperti peil-peil,

      ketinggian, lebar, ketebalan, luas penampang dan lain-lainnya sebelum
      memulai                                                         

      pekerjaan. Bila ada keraguan mengenai ukuran atau bila ada ukuran yang

      belum dicantumkan dalam gambar, Kontraktor wajib melaporkan hal tersebut
      secara tertulis kepada Konsultan Pengawas dan Konsultan Pengawas

      memberikan keputusan ukuran mana yang akan dipakai dan dijadikan
      pegangan setelah berunding terlebih dahulu dengan Perencana.    

      Kontraktor tidak dibenarkan mengubah dan atau mengganti ukuran-ukuran yang

      tercantum di dalam gambar pelaksanaan tanpa sepengetahuan Konsultan
      Pengawas. Bila hal tersebut terjadi, segala akibat yang akan ada menjadi
      tanggung jawab Kontraktor baik dari segi biaya maupun waktu.    
      Kontraktor harus selalu menyediakan dengan lengkap masing-masing 5 (lima)
      salinan, segala gambar-gambar, spesifikasi teknis, addendum, berita-berita
      perubahan dan gambar-gambar pelaksanaan yang telah disetujui di tempat

      pekerjaan. Dokumen-dokumen ini harus dapat dilihat Konsultan Pengawas
      setiap saat sampai dengan serah terima kesatu. Setelah serah terima kesatu,

      dokumen- dokumen tersebut akan didokumentasikan oleh Pemberi tugas.
   c) Gambar-Gambar Pelaksanaan dan Contoh-contoh                     

      Gambar-gambar pelaksana (shop drawing) adalah gambar-gambar,diagram,
      ilustrasi, jadwal, brosur atau data yang disiapkan Kontraktor atau Sub

      Kontraktor, Supplier atau Prosedur yang menjelaskan bahan-bahan atau
      sebagian pekerjaan. Contoh-contoh adalah benda-benda yang disediakan
      Kontraktor untuk menunjukkan bahan, kelengkapan dan kualitas kerja. Ini akan

      dipakai oleh Konsultan Pengawas untuk menilai pekerjaan.        
      Kontraktor akan memeriksa, menandatangani persetujuan dan       

      menyerahkan dengan segera semua gambar-gambar pelaksanaan dan   
      contoh-contoh yang disyaratkan dalam Dokumen Kontrak atau oleh  

      Konsultan Pengawas. Gambar- gambar pelaksanaan dan contoh-contoh
      harus diberi tanda-tanda sebagaimana ditentukan Konsultan Pengawas.

      Kontraktor harus melampirkan keterangan tertulis mengenai setiap perbedaan
      dengan Dokumen Kontrak jika ada hal-hal demikian. Dengan menyetujui dan
      menyerahkan gambar-gambar pelaksanaan atau contoh- contoh, dianggap

      Kontraktor telah meneliti dan menyesuaikan setiap gambar atau contoh
      tersebut dengan Dokumen Kontrak. Konsultan Pengawas akan memeriksa dan

      menolak atau menyetujui gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh
      dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga tidak mengganggu jalannya

      pekerjaan dengan mempertimbangkan syarat-syarat dalam Dokumen   
      Kontrak dan syarat-syarat keindahan.                            

      Kontraktor akan melakukan perbaikan-perbaikan yang diminta      
      Konsultan Pengawas dan menyerahkan kembali segala gambar-gambar 

      pelaksanaan dan contoh-contoh sampai disetujui. Persetujuan Konsultan
      Pengawas terhadap gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh, tidak

      membebaskan Kontraktor dari tanggung jawabnya atas perbedaan dengan
      Dokumen Kontrak, apabila perbedaan tersebut tidak diberitahukan secara
      tertulis kepada Konsultan Pengawas. Semua pekerjaan yang memerlukan

      gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh yang harus disetujui
      Konsultan Pengawas dan Perencana, tidak boleh dilaksanakan sebelum ada

      persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas dan Perencana.     
      Gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh harus diserahkan kepada
      Konsultan Pengawas dalam 2 (dua) salinan, Konsultan Pengawas akan
      memeriksa dan mencantumkan tanda-tanda “Telah Diperiksa Tanpa   

      Perubahan” atau “Telah Diperiksa Dengan Perubahan” atau “Ditolak”. Satu
      salinan dipegang oleh Konsultan Pengawas untuk arsip, sedangkan yang

      kedua dikembalikan kepada Kontraktor untuk dibagikan atau diperlihatkan
      kepada Sub Kontraktor atau yang bersangkutan lainnya. Sebutan katalog atau

      barang cetakan, hanya boleh diserahkan apabila menurut Konsultan Pengawas
      hal-hal yang sudah ditentukan dalam katalog atau barang cetakan tersebut

      sudah jelas dan tidak perlu diubah. Barang cetakan ini juga harus diserahkan
      dalam 2 (dua) rangkap untuk masing- masing jenis dan diperlukan 

      samasepertibutirdiatas. Contoh-contoh yang disebutkan dalam Spesifikasi
      Teknis harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas.              

   d) Jaminan Kualitas                                                
      Kontraktor menjamin pada Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas,  

      bahwa semua bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan adalah sama sekali
      baru, kecuali ditentukan lain, serta Kontraktor menyetujui bahwa semua

      pekerjaan dilaksanakan dengan baik, bebas dari cacat teknis dan estetis serta
      sesuai dengan Dokumen Kontrak. Apabila diminta, Kontraktor sanggup

      memberikan bukti-bukti mengenai hal-hal tersebut pada butir ini. Sebelum
      mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas, bahwa pekerjaan telah

      diselesaikan dengan sempurna, semua pekerjaan tetap menjadi tanggung
      jawab Kontraktor sepenuhnya.                                    
   e) Nama Pabrik/Merek Yang Ditentukan                               

      Apabila pada Spesifikasi Teknis ini disebutkan nama pabrik/merek dari satu
      jenis bahan/komponen, maka Kontraktor menawarkan dan memasang sesuai

      dengan yang ditentukan. Jadi tidak ada alasan bagi Kontraktor pada waktu
      pemasangan menyatakan barang tersebut sudah tidak terdapat lagi dipasaran

      ataupun sukar didapat dipasaran. Untuk barang-barang yang harus diimport,
      segera setelah ditunjuk sebagai pemenang, Kontraktor harus sesegera mungkin

      memesan pada agennya di Indonesia. Apabila Kontraktor telah berusaha untuk
      memesan namun pada saat  pemesanan  bahan/merek tersebut        

      tidak/sukar diperoleh, maka Perencana akan menentukan sendiri alternatif
      merek lain dengan spesifikasi minimum yang sama. Setelah 1 (satu) bulan
      menunjukkan pemenang, Kontraktor harus memberikan kepada Pemberi Tugas

      fotocopy dari pemesanan material yang diimport pada agen ataupun Importir
      lainnya, yang menyatakan bahwa material- material tersebut telah dipesan
      (order import).                                                 

   f) Contoh-Contoh                                                   
      Contoh-contoh material yang dikehendaki oleh Pemberi Tugas atau wakilnya
      harus segera disediakan atas biaya Kontraktor dan contoh-contoh tersebut

      diambil dengan jalan atau cara sedemikian rupa, sehingga dapat dianggap
      bahwa bahan atau pekerjaan tersebutlah yang akan dipakai dalam pelaksanaan

      pekerjaan nanti. Contoh-contoh tersebut jika telah disetujui, disimpan oleh
      Pemberi Tugas atau wakilnya untuk dijadikan dasar penolakan bila ternyata
      bahan-bahan atau cara pengerjaan yang dipakai tidak sesuai dengan contoh,

      baik kualitas maupun sifatnya substitusi.                       
      Produk yang disebutkan nama pabrikan, material, peralatan, perkakas,

      aksesories yang disebutkan nama pabriknya dalam RKS, Kontraktor harus
      melengkapi produk yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis, atau dapat

      mengajukan produkpengganti yang setara, disertai data-data yang lengkap
      untuk mendapatkan persetujuan Konsultan Perencana sebelum pemesanan.

      Produk yang tidak disebutkan nama pabriknya, material, peralatan, perkakas,
      akserories dan produk-produk yang tidak disebutkan nama pabriknya di

      dalam Spesifikasi Teknis, Kontraktor harus mengajukan secara tertulis nama
      negara dari pabrik yang menghasilkannya, katalog dan selanjutnya

      menguraikan data yang menunjukkan secara benar bahwa produk-produk
      yang dipergunakan adalah sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan kondisi

      proyek untuk mendapatkan persetujuan dari Pemilik/Perencana.    

   g) Material dan Tenaga Kerja                                       

      Seluruh material yang dipergunakan dalam pekerjaan ini harus baru, dan
      material harus tahan terhadap iklim tropis. Seluruh pekerjaan harus

      dilaksanakan dengan cara yang benar dan setiap pekerja harus mempunyai
      keterampilan yang memuaskan, di mana latihan khusus bagi pekerja sangat

      diperlukan dan Kontraktor harus melaksanakannya. Kontraktor harus
      melengkapi Surat Sertifikat yang sah untuk setiap personil ahli yang

      menyatakan bahwa personal tersebut telah mengikuti latihan-latihan khusus
      ataupun mempunyai pengalaman-pengalaman khusus dalam bidang keahlian

      masing-masing. Klausul disebutkan kembali apabila dalam Dokumen Lelang ini
      ada klausul-klausul yang disebutkan kembali pada butir lain, maka ini bukan

      berarti menghilangkan butir tersebut tetapi dengan pengertian lebih
      menegaskan masalahnya. Jika terjadi hal yang saling bertentangan antara
      gambar atau terhadap Spesifikasi Teknis, maka diambil sebagai patokan
      adalah yangmempunyai bobot teknis dan/atau yang mempunyai bobot biaya

      paling tinggi. Pemilik proyek dibebaskan dari patent dan lain-lain untuk segala
      “claim” atau tuntutan terhadap hak-hak khusus seperti patent dan lain-lain.

   h) Koordinasi Pekerjaan                                            
      Untuk kelancaran pekerjaan ini, harus disediakan koordinasi dari seluruh bagian

      yang terlibat didalam kegiatan proyek ini. Seluruh aktivitas yang menyangkut
      dalam proyek ini, harus dikoordinir lebih dahulu agar gangguan dan konflik satu

      dengan lainnya dapat dihindarkan. Melokalisasi/memerinci setiap 
      pekerjaan sampai dengan detail untuk menghindari gangguan dan konflik,

      serta harus mendapat persetujuan dari Konsultan Perencana/Konsultan
      Pengawas.                                                       

   i) Perlindungan Terhadap Orang, Harta Benda dan Pekerjaan Perlindungan
      terhadap milik umum :                                           

      1. Kontraktor harus menjaga jalan umum, jalan kecil dan jalan bersih dari alat-
        alat mesin, bahan-bahan bangunan dan sebagainya serta memelihara

        kelancaran lalu-lintas, baik kendaraan maupun pejalan kaki selama kontrak
        berlangsung;                                                  

      2. Orang-orang yang tidak berkepentingan : Kontraktor harus     
        melarang siapapun yang tidak berkepentingan memasuki tempat   

        pekerjaan dan dengan tegas memberikan perintah kepada ahli tekniknya
        yang bertugas dan para penjaga;                               

      3. Perlindungan terhadap bangunan yang ada : Selama masa-masa   

        pelaksanaan Kontrak, Kontraktor bertanggung jawab penuh atas segala
        kerusakan bangunan yang ada, utilitas, jalan-jalan, saluran-saluran

        pembuangan dan sebagainya di tempat pekerjaan, dan kerusakan- 
        kerusakan sejenis yang disebabkan operasi-operasi Kontraktor, dalam arti
        kata yang luas. Itu semua harus diperbaiki oleh Kontraktor hingga dapat

        diterima Pemberi Tugas;                                       
      4. Penjagaan dan perlindungan pekerjaan : Kontraktor bertanggung jawab atas

        penjagaan, penerangan dan perlindungan terhadap pekerjaan yang
        dianggap penting selama pelaksanaan Kontrak, siang dan malam. Pemberi

        Tugas tidak bertanggung jawab terhadap Kontraktor dan Sub Kontraktor,atas
        kehilangan atau kerusakan bahan-bahan bangunan atau peralatan atau

        pekerjaan yang sedang dalam pelaksanaan;                      
      5. Sarana prasarana yang terkena dampak akibat pekerjaan ini, maka
        kontraktor wajib mengembalikan seperti sediakala.             
      6. Kesejahteraan, Keamanan dan Pertolongan Pertama : Kontraktor harus

        mengadakan dan memelihara fasilitas kesejahteraan dan tindakan
        pengamanan yang layak untuk melindungi para pekerja dan tamu yang

        datang ke lokasi. Fasilitas dan tindakan pengamanan seperti ini disyaratkan
        harus memuaskan Pemberi Tugas dan tunduk kepada ketentuan Undang-

        undang yang berlaku pada waktu itu. Di lokasi pekerjaan, Kontraktor wajib
        mengadakan perlengkapan yang cukup untuk pertolongan pertama, yang

        mudah dicapai. Sebagai tambahan hendaknya ditiap site ditempatkan paling
        sedikit seorang petugas yang telah dilatih dalam soal-soal mengenai
        pertolongan pertama, demikian pula termasuk mengambil langkah-langkah

        yang dianggap perlu dalam rangka pencegahan merebaknya wabah Convid-
        19 sesuai Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2020 tentang Protokol

        Pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam
        penyelenggaraanJasaKonstruksi;                                

      7. Gangguan pada tetangga : Segala pekerjaan yang menurut Pemberi Tugas
        mungkin akan menyebabkan adanya gangguan pada penduduk yang   

        berdekatan, hendaknya dilaksanakan pada waktu-waktu sebagaimana
        Pemberi Tugas akan menentukannya dan tidak akan ada tambahan  

        penggganti uang yang akan diberikan kepada Kontraktor sebagai tambahan,
        yang mungkin ia keluarkan.                                    

    j) Peraturan Hak Paten                                            
       Kontraktor harus melindungi Pemilik (Owner) terhadap semua “claim”

       atau tuntutan, biaya atau kenaikan harga karena bencana, dalam hubungan
       dengan merk dagang atau nama produksi, hak cipta pada semua material
       dan peralatan yang dipergunakan dalam proyek ini, iklan Kontraktor tidak

       diijinkan membuat iklan dalam bentuk apapun di dalam sempadan (batas)
       site atau di tanah yang berdekatan tanpa seijin dari pihak Pemberi Tugas.

N. PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIGUNAKAN                        

  Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja
  dan Syarat-syarat (RKS) ini berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di bawah ini

  termasuk segala perubahan dan tambahannya, yakni :                  
  1) Undang Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;          

  2) Undang Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;         
  3) Undang Undang No. 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  4) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
     Undang- Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;        
  5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun  2018 tentang Pedoman          

     Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan perubahan-    
     perubahannya;                                                    

  6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tanggal1  
     Desember 2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;        

  7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik   

     Indonesia Nomor : 31/PRT/M/2015 tentang perubahan ketiga atas peraturan
     menteri pekerjaan umum nomor : 07/PRT/M/2011 tentang standar dan pedoman

     pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi;             
  8) Permen PUPR  No  22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan      
     Gedung Negara;                                                   

  9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
     Nomor : 07/PRT/M/2019 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi

     melalui Penyedia tanggal 20 Maret 2019;                          
  10) Permen PUPR   No  21/PRT/M/2019 tentang Pedoman  Sistem         

     Manajemen Keselamatan Konstruksi;                                

  11) Permen PUPR Nomor :  14 Tahun  2020 tentang Standard dan        
     Pedoman PengadaanJasaKonstruksi MelaluiPenyedia;                 

  12) Instruksi Menteri PUPR Nomor : 02/IN/M/2020 tentang Protokol    
     Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dalam

     Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;                                 
  13) Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan   
     Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;                          

  14) Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung serta standar teknis
     yang terkait antara lain :                                       

       a. Persyaratan, prinsip, dan peraturan harus sesuai dengan standar Edisi
          terbaru Cipta Karya Pedoman (1995);                         

       b. Ditetapkan dalam pedoman Pelaksanaan Sistem Perencanaan     
          Pengembangan Program dan Penganggaran (Buku Petunjuk        

          Pelaksanaan Sistem Perencanaan Program Penyusunan Dan       
          Penganggaran-SP4);                                          
       c. c) Peraturan/kode untuk peraturan keselamatan dan api untuk 
          bangunan pendidikan.                                        
  15) Persyaratan teknis lainnya terkait pelaksanaan pembangunan sesuai

     dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan di
     Indonesia termasuk Peraturan daerah setempat tentang Bangunan Gedung.

O. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                           

  Jangka waktu pelaksanaan dibagi 2 bagian:                           
   a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik adalah selama 120 (seratus

      dua- puluh) hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya SPMK;
   b. Jangka Waktu pemeliharaan pekerjaan fisik selama 180 (seratus delapan puluh)
      hari kalender, terhitung sejak ditanda tanganinya BAST 1 (PHO). 

P. PERSYARATAN PENYEDIA KONSTRUKSI                                    
  Pekerjaan pembangunan Gedung Balai Nikah dan manasik Haji Tahun     

  Anggaran 2023 terdiri dari Pekerjaan Standar dan Pekerjaan Non Standar
  yang mesti dikerjakan secara simultan dalam waktu yang bersamaan sehingga

  dibutuhkan kualifikasi/kompetensi khusus sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan
  yang  dikerjakan. Untuk mendapatkan hasil Produk Bangunan beserta   
  kelengkapan lainnya yang   berkualitas maka  Penyedia Jasa          

  Konstruksi yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut harus memiliki Kualifikasi
  dan Kompetensi dengan persyaratan kualifikasi sebagai berikut:      

   1) Persyaratan Kualifikasi Administrasi :                          

      a. Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)            
      b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) kualifikasi Usaha Kecil (K)
        yang masih berlaku dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang,

        dengan Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersil (BG 004);
      c. Akta Pendirian Perusahaan (CV/PT) beserta Perubahannya;      

      d. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya
        tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas

        nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;   
      e. Tidak masuk Daftar Hitam baik untuk salah satu dan/atau semua

        pengurus dan untuk badan usahanya dan/atau tidak pernah wanprestasi
        pengalaman kerja sebelumnya;                                  

      f. Melampirkan NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak
        terakhir (SPT Tahunan)                                        
      g. Memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP);                         
      h. Menyampaikan daftar perolehan yang sedang dikerjakan         
   2) Persyaratan Administrasi Teknis :                               

    a. Menyampaikan jadwal pelaksanaan;                               
    b. Menyampaikan program mutu terkait K3;                          

    c. Memiliki personil yang akan ditugaskan dalam pelaksanaan pekerjaan,
       dengan kualifikasi personil sebagai berikut :                  

                                    PENGALAMAN                        
 No     POSISI  JUMLAH  PENDIDIKAN             SKA/SKT MINIMAL        
                                      MINIMAL                         
       JABATAN            MINIMAL                                     
   1    Pelaksana 1 Orang SMK Bangunan Minimal – 2 SKT Pelaksana      
                        Gedung/Sederajat Tahun Gedung                 

   2   Petugas K3 1 Orang SMA /Sederajat -    Sertifikat pelatihan    
                                              K3 konstruksi           

      Personil diatas, melampirkan :                                  

       1.Ijazah;                                                      
       2.Memiliki Sertifikat Keterampilan sesuai yang dipersyaratkan  

        dan dinyatakan dalam Surat Pernyataan Kepemilikian Sertifikat 
        Kompetensi Kerja oleh pihak  yang     sah     mewakili        
        Badan    Usaha;                                               

      g. Persyaratan Peralatan Utama                                  
                                                 Kepemilikan          
     No      Jenis          Kapasitas  Jumlah                         
                                                  /status             
      1   Dump truck         4-6 m3     1 unit  Milik / sewa          
      2   Beton Mollen       0,35 m3    2 unit  Milik / sewa          
      3   Pick Up             1Ton      1 unit  Milik / sewa          

      4   Genset              5 kVA     1 unit  Milik / sewa          

      5   Excavator mini       -        1 Unit  Milik / sewa          
      6   Mobil Tanki Air     5000 l    1 Unit  Milik / sewa          

     Persyaratan peralatan diatas, sebagai berikut :                  
     1. Untuk   peralatan  milik   sendiri  harus    dibuktikan       

       dengan melampirkan faktur/kwitansi pembelian dan STNK serta    
       BPKB  untuk kendaraan;                                         
       No.       Uraian             Identifikasi                      
               Pekerjaan              Bahaya                          
                            -                                         
       1.   Pas. Konstruksi   Material Jatuh  dan                     
            Rangka Atap Baja  Menimpa Anggota Badan                   
            Ringan & Pas.     Pekerja                                 
                            -                                         
            Atap Metal Metal  Tukang  terpeleset                      
                              dan jatuh.                              
            Berpasir                                                  
                            -                                         
                              Tukang terluka saat bekerja             
     2. Untuk alat sewa harus dibuktikan dengan memiliki surat perjanjian sewa
       alat dari perusahaan penyewaan alat dan melampirkan faktur/kwitansi
       pembelian, STNK dan BPKB untuk kendaraan terhadap alat yang disewa.

    h. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)                           

       Penyedia menyiapkan penjelasan manajemen resiko serta penjelasan
       rencana tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi resiko dibawah
       ini                                                            

Q. DAFTAR PEKERJAAN YANG MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB REKANAN              
  DAN SUDAH MASUK DALAM TOTAL HARGA PENAWARAN                         
  Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelesaian pekerjaan          

  sudah termasuk didalam perhitungan Harga Penawaran yang disampaikan 
  oleh Penyedia Jasa meliputi antara lain                             

  1) Pembuatan Pagar Keliling Proyek;                                 
  2) Pengadaan Air Kerja;                                             

  3) Pengadaan Listrik Kerja;                                         
  4) Pembuatan Barak, Direksi Keet, Gudang Material/Barang;           

  5) Biaya yang ditimbulkan dan peralatan yang dibutuhkan saat Commisioning Test;
  6) Penjagaan keamanan bahan, material dan tenaga selama pelaksanaan 

     pekerjaan fisik;                                                 
  7) Biaya Asuransi Tenaga Kerja yang  dipekerjakan dan biaya         

     pengobatan/santunan bila terjadi kecelakaan di areal pekerjaan;  
  8) Pengurusan IMB;                                                  
  9) Biaya Pembongkaran dan Pembersihan lahan sebelum dan sesudah     

     Pekerjaan selesai dan di serah terimakan (PHO).                  

R. PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN                                  
  Dalam  pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Balai Nikah dan     
  manasik Haji, pekerjaan konstruksi harus memenuhi persyaratan yang tercantum

  dalam Rencana Kerjadan Syarat-Syarat (RKS) yang terlampir pada dokumen
  pengadaan dan ketentuan lainnya akan diatur dalam Surat Perjanjian Pekerjaan

  (Kontrak).                                                          

S. PENUTUP                                                            

  Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dijadikan acuan dan
  pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan
  yang sesuai dengan rencana.                                         

                                 Abung Semuli, Januari 2023           

                                  Pejabat Pembuat Komitmen            

                                      Muakhirin Bazid                 
                                   NIP.198401292009121002