Pembangunan Balai Nikah Dan Manasik Haji Kua Kec. Dusun Utara

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                         
            PEMBANGUNAN  BALAI NIKAH DAN MANASIK HAJI                 

           MELALUI PEMBIAYAAN SBSN TAHUN ANGGARAN 2023                

1. Judul Proyek           : Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan        
                            Manasik Haji KUA Kec. DUSUN UTARA         
2. Pemrakarsa Proyek                                                  

   2.1 Kementerian/Lembaga : Kementerian Agama                        
   2.2 Unit kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 

                            Islam                                     
3. Durasi Pelaksanaan     : 7 (Tujuh) Bulan                           

4. Lokasi                 : Kecamatan DUSUN UTARA Kabupaten BARITO    
                            SELATAN                                   

5. Ruang Lingkup Proyek                                               
   A. Latar Belakang                                                  

     A.1. Dasar Hukum :                                               
         a) Undang-Undang No 19 Tahun 2008 tentang SBSN (Lembaran Negara
          Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70);                    

         b) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek
          Melalui Penerbitan SBSN;                                    

         c) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis
          Kementerian Agama Tahun 2020-2024;                          

         d) Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan
          Bangunan Gedung Negara;                                     

         e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.08/2015 tentang Tata Cara
          Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;

         f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.08/2015 tentang Tata Cara
          Pemantauan,Evaluasi dan Pelaporan Pembayaran Kegiatan Melalui

          Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;                   
         g) Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
          Kerja Kementerian Agama;                                    

         h) Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
          Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pejabat 

          Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;               
         i) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan

          Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;                   

         j) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara
          Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat

          Berharga Syariah Negara;                                    
         k) Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 60

          Tahun 2020 Tentang Penetapan Tipologi, Standarisasi Gedung dan
          Standarisasi Berpakaian bagi Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) Pada
          Kantor Urusan Agama Kecamatan.                              

      A.2. Gambaran Umum                                              

             Salah satu aspek pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
          adalah Pelayanan Nikah, Rujuk dan Manasik Haji. Untuk kelancaran Pelayanan

          Pencatatan Nikah, Rujuk dan Manasik Haji diperlukan sarana gedung yang
          refresentatif dan memadai. Keadaan yang ada sekarang gedung balai nikah

          Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan DUSUN UTARA yang berdiri sudah
          tidak memadai untuk Pelayanan Pencatatan Nikah, Rujuk dan Manasik Haji,

          serta sudah tidak memenuhi standar Nasional Bangunan KUA sesuai dengan
          Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 60
          Tahun 2020 Tentang Tentang Penetapan Tipologi, Standarisasi Gedung dan

          Standarisasi Berpakaian bagi Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) Pada Kantor
          Urusan Agama Kecamatan.                                     

             Untuk itu diperlukan segera pembangunan Gedung Balai Nikah dan
          Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan DUSUN UTARA agar

          pelayanan masyarakat dapat dilakukan secara maksimal.       
             Untuk merealisasikan rencana tersebut sudah tersedia sebidang tanah

          milik Kementerian Agama RI (sertifikat terlampir).          
             Alasan Dilaksanakannya Kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah

          dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan DUSUN UTARA
          Kabupaten BARITO SELATAN adalah sebagai berikut :           

          a. Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA)
            Kecamatan DUSUN UTARA yang ada sekarang tidak memiliki ruangan
            khusus untuk pelaksanaan nikah dan rujuk dan bimbingan manasik haji.

          b. Agar pelayanan masyarakat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
            DUSUN  UTARA dapat lebih ditingkatkan dengan lebih baik serta untuk

            mewujudkan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji yang memenuhi
            standar, maka dipandang perlu untuk diprioritaskan dalam program

            pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji tahun 2023.

   B. Maksud Dan Tujuan                                               

     1. Maksud Kegiatan                                               
       Pelaksanaan Pembuatan Geduang Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan

       Agama (KUA) Kecamatan DUSUN UTARA ini dimaksudkan untuk memenuhi
       kebutuhan gedung balai nikah yang refresentatif dan sesuai standar agar dapat
       melayani masyarakat secara maksimal.                           

     2. Tujuan Kegiatan                                               
       Tujuan Kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor

       Urusan Agama (KUA) Kecamatan DUSUN UTARA ini adalah untuk mewujudkan
       balai nikah yang digunakan untuk pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam

       dilingkungan kerja KUA Kecamatan DUSUN UTARA.                  
   B. Kesesuain Proyek Dengan Renstra                                 

     Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor
     Urusan Agama (KUA) Kecamatan DUSUN UTARA ini telah mengacu pada PMA

     Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementeria Agama tahun 2020 –
     2024, terutama pada program Pelayanan Administrasi Keagamaan pada Kantor Urusan
     Agama (KUA) Kecamatan.                                           

   C. Kesesuaian Lokasi                                               
     Lokasi Kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan

     Agama (KUA) Kecamatan DUSUN UTARA telah memenuhi persyaratan yang di
     perlukan antara lain :                                           

     -  Memiliki sertifikat Hak Milik atas nama Kementerian Agama     
     -  Berada dalam lingkup Kecamatan DUSUN UTARA                    

     -  Memenuhi standar minimal luas lahan untuk Bangunan Kantor     
     -  Kemudahaan akses bagi pengguna layanan, dalam hal ini masyarakat di wilayah

        kecamatan DUSUN UTARA Kabupaten BARITO SELATAN                
   D. Komponen Proyek                                                 

     Adapun Komponen yang wajib ada dalam pelaksanaan proyek ini adalah :
     -  Ruang Lingkup                                                 
        Ruang Lingkup Pekerjaan ini adalah Pembangunan Gedung Balai Nikah dan

        Manasik Haji KUA Kecamatan DUSUN UTARA Kabupaten BARITO SELATAN
        Propinsi Kalimantan Tengah                                    

     -  Waktu                                                         
        Pelaksanaan Kegiatan ini direncanakan selama 7 Bulan          

     -  Biaya                                                         

   E. Target dan Indikator Keluaran (Output)                          
     1. Indikator Keluaran                                            

       Terwujudnya Bimbingan dan Pelayanan Masyarakat Islam yang Lebih Baik dan
       berkualitas khusus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan DUSUN UTARA.

     2. Keluaran (Output)                                             
       Keluaran (Output) dari kegiatan ini adalah terwujudnya Gedung Balai Nikah dan
       Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan DUSUN UTARA yang

       refresentatif dan memenuhi standar.                            
   D. Penerima Manfaat                                                

     Penerima manfaat dari kegiatan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji
     Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan DUSUN UTARA Kabupaten BARITO 

     SELATAN adalah :                                                 
     1. Masyarakat dilingkungan Kecamatan DUSUN UTARA                 

     2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan DUSUN UTARA Kabupaten BARITO
       SELATAN                                                        

   E. Tujuan Strategi Pencapaian Sasaran                              
     1. Metode Pelaksanaan Kegiatan                                   
       Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dilakukan melalui rekanan/penyedia

       barang/jasa yang dipilih dengan system lelang sesuai Peraturan Presiden Nomor
       4 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54

       tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan Peraturan presiden
       Nomor 3 tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

     2. Waktu Pelaksanaan                                             
       Rangkaian kegiatan Pembangunan dan Pengadaan direncanakan akan dimulai

       pelaksanaannya pada bulan Januari sampai Desember 2023.        

     3. Pelaksana Kegiatan                                            
       Pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA

       Kecamatan DUSUN UTARA Kantor Kementerian Agama Kabupaten BARITO
       SELATAN.                                                       
   F. Penanggung Jawab Kegiatan                                       

     Penanggung jawab kegiatan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Masik Haji KUA
     Kecamatan DUSUN UTARA adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten

     BARITO SELATAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Kementerian
     Agama Kabupaten BARITO SELATAN.                                  

6. Rencana Pelaksanaan Proyek                                         
   A. KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG                                     

      1. Konsultan Perencana                                          
        a. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan,

          membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi
          dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/perijinan

          bangunan.                                                   
        b. Penyusunan prarencana seperti pembuatan rencana tapak, prarencana
          bangunan termasuk program dan konsep ruang, perkiraan biaya.

        c. Menyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat       
          1. Rencana Arsitektur dan visualisasi yang mudah dimengerti oleh pemberi

             tugas.                                                   
          2. Rencana Struktur                                         

          3. Membuat rencana utilitas,                                
          4. Membuat Perkiraan biaya.                                 

        d. Penyusunan Rencana Detail antara lain membuat :            
          1. Gambar-gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas yang sesuai

             dengan gambar rencana yang telah disetujui.              
          2. Rencana kerja dan syarat-syarat [RKS].                   
          3. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan [BQ], rencana anggaran biaya

             [RAB] pekerjaan konstruksi                               
          4. Laporan akhir Perencanaan.                               

        e. Pengadakan persiapan pelelangan, seperti membantu Panitia didalam
          membuat dokumen pelelangan dan menyusun program dan pelaksanaan

          pelelangan.                                                 
        f. Membantu Panitia Pengadaan Barang/Jasa pelelangan pada waktu

          penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun Berita acara penjelasan
          pekerjaan, evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pelelangan,

          melaksanakan tugas – tugas yang sama apabila terjadi lelang ulang.

      2. Konsultan Pengawas                                           
        a. Persiapan                                                  
          1. Menyusun program kerja, alokasi tenaga non konsepsi pekerjaan

             pengawasan.                                              
          2. Mengecek selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Pembuat Komitmen

             untuk disetujui,                                         
          3. mengenai jadwal waktu pelaksanaan yang diajukan oleh pemborong (Time

             Schedule / BarChart, S Curve ).                          
        b. Pekerjaan Teknis                                           

          1. Melaksanakan pengawasan umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan
             inspeksi kegiatan – kegiatan pelaksanaan agar pelaksanaan teknis

             maupun administratif teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus,
             sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk yang kedua kalinya.

          2. Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau
             pekerjaan, peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan
             dilapangan atau ditempat kerja lain.                     

          3. Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat
             dan cepat agar batas waktu serta kondisi seperti yang tercantum dalam

             dokumen kontrak dipenuhi.                                
          4. Memberikan petunjuk, perintah, penambahan atau pengurangan

             pekerjaan dan harus menyampaikan kepada Pelaksana Teknis untuk
             disarankan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.              

          5. Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan /
             penambahan biaya dan waktu serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat

             langsung disampaikan kepada pemborong dengan pemberitahuan kepada
             Pelaksana Teknis dan Pejabat Pembuat Komitmen.           
        c. Konsultasi                                                 

          1. Melakukan konsultasi dengan Pelaksana Teknis dan Pejabat Pembuat
             Komitmen untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul

             selama masa pelaksanaan pembangunan.                     
          2. Mengadakan rapat berkala, sedikitnya 2 (Dua) kali dalam sebulan dengan

             Pelaksana Teknis dan pemborong dengan tujuan untuk membicarakan
             masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksaaan yang tidak sesuai

             dengan kontrak, untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan
             kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima paling

             lambat 1 (Satu) minggu kemudian.                         
        d. Laporan                                                    

          1. Memberikan laporan dan masukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen
             melalui Pelaksana Teknis mengenai volume prosentase dan nilai bobot
             bagian atau seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan dan

             membandingkan dengan apa yang tercantum dalam kontrak pemborong.
          2. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan dan

             dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.         
          3. Melaporkan bahan – bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja

             dan alat – alat yang digunakan.                          
        e. Dokumen                                                    

           1. Memeriksa gambar – gambar kerja tambahan yang dibuat oleh pemborong
             terutama yang mengakibatkan tambah atau kurangnya pekerjaan dan juga

             perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh pemborong (Shop
             Drawings).                                               

           2. Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan  
             penyelesaian pekerjaan dilapangan serta untuk keperluan pembayaran
             angsuran.                                                

           3. Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan serta
             penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.

      3. Konstruksi Fisik                                             

        1. Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, penyedia Jasa harus membuat
          Rencana Kerja (Time Schedulle) yang disetujui oleh Pengawas Lapangan,

          kemudian diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah
          dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Pejabat Pembuat

          Komitmen.                                                   
        2. Penyedia Jasa harus mengusahakan bahwa dalam pelaksanaan   
          pembangunan pekerjaan, sesuai dengan Rencana Kerja tersebut 

        3. Sebelum melaksanakan pembangunan/pekerjaan pihak Penedia Jasa
          berkewajiban meneliti semua gambar konstruksi/struktur dan bila terdapat

          kekeliruan/kesalahan yang sekiranya menurut anggapan Penyedia Jasa akan
          membahayakan, maka pihak Penedia Jasa harus segera memberitahukan

          secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk bahan pertimbangan
          penanggulangannya.                                          

        4. Pelaksana Lapangan setiap hari harus membuat Laporan Harian mengenai
          segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan/ pekerjaan,

          baik teknis maupun administratif dan pada Laporan Harian tersebut oleh
          Penyedia Jasa atau Pelaksana yang mewakilinya harus ditanda-tangani.

        5. Dalam pembuatan laporan tersebut, pihak Penyedia Jasa harus memberikan
          data-data yang diperlukan menurut data dan keadaan sebenarnya.
        6. Pelaksana Lapangan juga harus membuat Laporan Mingguan dan Bulanan

          secara rutin. Laporan-laporan tersebut diatas, harus diserahkan kepada
          Pejabat Pembuat Komitmen untuk bahan monitoring. Semua laporan tersebut

          diatas, dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan menggunakan format yang telah
          ditentukan.                                                 

   B. KELUARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG                            

      1. Konsultan Perencana:                                         
        Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana berdasarkan Kerangka

        Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam Surat Perjanjian, yang
        minimal meliputi:                                             

        a. Laporan Pendahuluan                                        
          Tahap Konsep Rencana Teknis                                 
          1. Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah

             dan kualifikasi team perencana, metode pelaksanaan dan tanggungjawab
             waktu perencanaan                                        

          2. Konsep skematik rencana teknis termasuk program ruang, organisasi
             hubungan ruang dan lain – lain.                          

          3. Laporan data dan informasi lapangan termasuk penyelidikan tanah
             sederhana, dan lain – lain.                              

          4. Koordinasi dan Konsultasi dengan Pengelola dan Pemilik.  
        b. Laporan Antara                                             

          I. Tahap Pra-rencana teknis                                 
             1. Gambar-gambar rencana tapak                           
             2. Gambar-gambar Pra-rencana bangunan dan bangunan penunjang

             3. Perkiraan biaya pembangunan                           
             4. Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat           

          II. Tahap Pengembangan rencana                              
             1. Gambar pengembangan rencana arsitektur, struktur, utilitas bangunan

             2. Uraian konsep rencana dan perhitungan – perhitungan yang diperlukan
             3. Draf rencana anggaran biaya bangunan                  

             4. Draft rencana kerja dan syarat-syarat                 
        c. Laporan Akhir                                              

          I. Rencana Detail                                           
             1. Gambar rencana teknis bangunan lengkap                

             2. Rencana Kerja dan Syarat – syarat (RKS)               
             3. Rencana Kegiatan dan volume pekerjaan (BQ)            
             4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)                          

             5. Laporan perencanaan arsitektur, struktur, utilitas lengkap dengan
               perhitungan – perhitungan yang diperlukan.             

          II. Tahap Pelelangan                                        
             1. Dokumen tambahan hasil penjelasan pekerjaan           

             2. Laporan bantuan teknis dan administrasi               
        d. Tahap Pengawasan Berkala                                   

      2. Konsultan Pengawas:                                          
        a. Pengawasan Kelancaran Pekerjaan                            

          Pengawasan kelancaran pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemborong yang
          menyangkut kualitas, kuantitas, biaya dan waktu ketepatan pekerjaan,

          sehingga dicapai wujud akhir bangunan yang sesuai dengan kontrak
          pelaksanaan dan telah diterima dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen
          dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan

          pekerjaan dilapangan.                                       
        b. Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan (Dokumen 

          Pengawasan) :                                               
          1. Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan.

          2. Buku harian yang memuat semua kejadian, perintah atau petunjuk yang
             penting dari Konsultan Pengawas / Direksi yang dapat mempengaruhi

             pelaksanaan pekerjaan, menimbulkan konsekuensi keuangan, kelambatan
             penyelesaian dan tidak dipenuhinya syarat teknis.        

          3. Laporan Harian, berisi ketentuan tentang :               
              Tenaga Kerja                                           

              Bahan - bahan yang datang, diterima atau ditolak       
              Alat - alat                                            

              Pekerjaan - pekerjaan yang diselenggarakan             
              Waktu pelaksanaan pekerjaan                            

          4. Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan harian
             (Kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja )             

          5. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran.
          6. Mengusahakan surat perintah perubahan pekerjaan dan Berita Acara
             Pemeriksanaan Pekerjaan tambah / kurang, jika ada / kurang / perubahan

             pekerjaan.                                               
          7. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Ke 1 (Satu).           

          8. Berita Acara Pemeriksaaan Akhir Pekerjaan.               
          9. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Ke 2 (Dua).            

          10. Gambar - gambar situasi dengan pelaksanaan (As built drawings).
          11. Laporan rapat dilapangan ( Site Meeting ).              

          12. Gambar rincian (shop drawings), Barchact, S Curve yang dibuat oleh
             kontraktor pelaksana                                     

      3. Konstruksi Fisik:                                            
         Pelaksana Lapangan setiap hari harus membuat Laporan Harian mengenai

          segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan/ pekerjaan,
          baik teknis maupun administratif dan pada Laporan Harian tersebut oleh
          Penyedia Jasa atau Pelaksana yang mewakilinya harus ditanda-tangani.

         Dalam pembuatan laporan tersebut, pihak Penyedia Jasa harus memberikan
          data-data yang diperlukan menurut data dan keadaan sebenarnya.

         Pelaksana Lapangan juga harus membuat Laporan Mingguan dan Bulanan
          secara rutin.                                               

         Laporan-laporan tersebut diatas, harus diserahkan kepada Pejabat Pembuat
          Komitmen untuk bahan monitoring. Semua laporan tersebut diatas, dibuat

          dalam rangkap 5 (lima) dengan menggunakan format yang telah ditentukan.
   C. PERALATAN DAN MATERIAL                                          
      Pada prinsipnya segala peralatan dan material yang diperlukan untuk melaksanakan

      kegiatan ini harus disediakan oleh rekanan (jasa konsultan, kontraktor fisik,dan jasa
      pengawasan) terpilih, baik peralatan dan material yang sudah dimiliki sendiri maupun

      secara sewa (dengan kondisi baik) atau beli (dengan kondisi baik atau baru) yang
      keseluruhannya diperhitungkan menjadi beban biaya kegiatan ini atas kesepakatan

      dengan Pejabat Pembuat Komitmen (yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi
      Tugas) sesuai spesifikasi dan atau besaran biaya yang tercantum dalam kontrak.

   D. LINGKUP HAK PENYEDIA JASA                                       
      Penyedia jasa mempunyai hak untuk menolak ketentuan – ketentuan yang tidak

      tercantum di dalam kontrak.                                     
   E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN                              
      Waktu Perencanaan 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender, Pekerjaan Fisik 120 (seratus dua

      puluh) hari kalender dan Pekerjaan Pengawasan mengikuti pekerjaan fisik di
      lapangan.                                                       

   F. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN                             
      1. Tahap Konsep Rencana Teknis                                  

         Koordinasi dengan Pemberi Tugas dan Instansi terkait        
         Survey Lapangan                                             

         Diskusi dengan Tim Teknis                                   
      2. Tahap Rencana Detail                                         

         Evaluasi Data & Perhitungan Perencanaan Teknis              
         Gambar Rencana Teknis                                       

         Perhitungan Volume Pekerjaan & Biaya                        
         Penyusunan RKS                                              

         Diskusi dengan Tim Teknis                                   
         Laporan Perencanaan Teknis                                  

      3. Tahap Diskusi dan Sosialisasi                                
      4. Pekerjaan Pengawasan yang mengikuti Pekerjaan Fisik di lapangan

 No. KEGIATAN                 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12      
 1.  Perencanaan Awal                                                 

     Penyusunan Rencana Teknis Dan                                    
 2                                                                    
     Pengawasan                                                       
     Pemilihan Dan Penetapan Calon                                    
 3                                                                    
     Penyedia                                                         
 4   Pelaksanaan Kegiatan                                             
     Pemeriksaan Dan Pelaporan                                        
 5.                                                                   
     Kegiatan                                                         

   G. LAPORAN AKHIR                                                   
      Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 120.( Seratus Dua Puluh ) hari

      Kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (Tiga) buku laporan dan cakram padat
      (compact disc) (jika diperlukan).                               

   H. PRODUKSI DALAM NEGERI                                           

      Semua kegiatan jasa konsultan, Pengawasan dan Fisik berdasarkan KAK ini harus
      dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam
      angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.