Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Rkb Mtsn 3 Pacitan Sbsn 2023

URAIAN  SINGKAT  PEKERJAAN                                              

1. RUANG LINGKUP                                                                            
Ruang lingkup pekerjaan Peningkatan Sarana Prasarana Madrasah Melalui SBSN berupa Pembangunan
Gedung Ruang Kelas Baru (RKB) dengan ukuran :                                               
MTs Ukuran per rombel 7 x 9 m; luas total : 594 m2                                          

2. KETENTUAN TEKNIS BANGUNAN MADRASAH                                                       
Satker Pelaksana Proyek dalam melaksanakan pembangunan wajib berpedoman pada desain purwarupa
(prototype) yang ditentukan dalam petunjuk teknis ini. Perencanaan teknis desain purwarupa (prototype)
yang diatur di dalam Petunjuk Teknis ini didasarkan pada kondisi DKI Jakarta, sehingga dalam penerapan
desain purwarupa di masing-masing satker penerima proyek dapat dilakukan penyesuaian dengan 
mempertimbangkan:                                                                           
   1. Keadaan lokasi, diantaranya ketersediaan dan kesiapan lahan dengan mempertimbangkan   
      kesesuaian luas minimum ruang lingkup bangunan;                                       
   2. Pelaksanaan di lapangan terkait dengan metode kerja yang tertuang di dalam Rencana Kerja dan
      Syarat (RKS).                                                                         
Penyesuaian perencanaan teknis desain purwarupa (prototype) dapat dilakukan oleh penyedia jasa
perencanaan konstruksi dengan diketahui oleh KPA dan disampaikan kepada Direktorat KSKK Madrasah.
Ketentuan Teknis bangunan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)madrasah Program Peningkatan Sarana
Prasarana Madrasah Melalui SBSN tahun anggaran 2023 sebagai berikut:                        
   a. Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktik yang tidak memerlukan
      peralatan khusus, atau praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan;              
   b. Ruang kelas memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca 
      buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan;                                  
   c. Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan
      jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan;              
   d. Ruang kelas dilengkapi meubelair, peralatan dan mesin sesuai dengan kebutuhan Standar Nasional
      Pendidikan dan/atau Standar Pelayanan Minimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
      undangan;                                                                             
   e. Jumlah titik lampu pada ruang kelas 6 titik lampu, pada selasar 11 titik lampu, pada WC 4 titik
      lampu;                                                                                
   f. Sarana keselamatan bangunan antara lain: Tanda Penunjuk Arah, titik kumpul, pagar teralis
      pengaman;                                                                             
   g. Sarana Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas misalnya ramp difabel, Toilet Difabel;
   h. Ketersediaan jaringan sanitasi (air bersih dan pembuangan air kotor), talang saluran air hujan,
      wastafel cuci tangan, bak septictank dan resapan, saluran drainase, toilet, penangkal petir,
      penerangan dan sumber daya listrik (termasuk penambahan daya listrik dari PLN atau sumber
      lainnya).                                                                             
   i. Ketersediaan penunjang gedung seperti : Lanskap dan pedestrian menjadi syarat pendukung gedung
3. SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN                                                              
Bangunan madrasah adalah salah satu fasilitas umum yang harus memiliki tingkat keamanan yang cukup
tinggi dan memiliki usia pemakaian yang cukup lama. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, dalam
pelaksanaan pembangunan gedung harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:                    
Gambar Teknis atau Gambar Kerja                                                             
Pemahaman mengenai “Gambar Teknis atau Gambar Kerja” sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar
pelaksana proyek dapat mengetahui komponen bangunan apa saja yang akan dikonstruksikan dan bahan apa
saja yang perlu dipersiapkan untuk setiap komponen bangunan. Dengan demikian selain bisa membaca
gambar teknis, diharapkan pelaksana proyek mampu pula melakukan kontrol terhadap realisasi pelaksanaan
pekerjaan di lapangan termasuk control penggunaan bahan maupun pemakaian biayanya.          
Persyaratan Arsitektur Bangunan                                                             
   a. Hubungan horizontal antar ruang atau antar bangunan :                                 
      1) Bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedungnya harus memenuhi
         persyaratan kemudahan hubungan horizontal antar ruang atau antar bangunan untuk    
         menunjang terselenggaranya fungsi bangunan gedung;                                 
      2) Sarana hubungan horizontal antar ruang atau antar bangunan meliputi: pintu, selasar,
         koridor, jalur pedestrian, jalur pemandu dan/atau jembatan penghubung antar ruang atau
         antar bangunan. Persyaratan teknis, gambar, dan ukuran sarana hubungan horizontal antar
         ruang atau antar bangunan sebagaimana tersebut, harus memenuhi ketentuan peraturan 
         undangan dan standar;                                                              
   b. Hubungan vertikal antar lantai dalam bangunan gedung :                                
      1) Bangunan gedung bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang
         memadai untuk menunjang terselenggaranya fungsi bangunan gedung;                   
      2) Sarana hubungan vertikal antar lantai meliputi: tangga, ramp, dan/ atau lift;      
      3) Persyaratan teknis, gambar, dan ukuran sarana hubungan vertikal antar lantai sebagaimana
         tersebut harus memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan dan standar.         

   c. Sarana Evakuasi                                                                       
      1) Bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhanavharus      
         menyediakan sarana evakuasi yang dibutuhkan terutama pada saat bencana atau situasi
         darurat lainnya untuk evakuasi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan    
         gedung ke luar bangunan gedung dan/atau akses petugas evakuasi;                    
      2) Sarana evakuasi merupakan suatu jalan lintasan yang menerus dan tidak terhambat dari titik
         manapun dalam bangunan gedung menuju ke jalan, halaman, lapangan, atau ruang terbuka
         lainnya yang memberikan akses aman ke jalan umum;                                  
      3) Sarana evakuasi dapat mencakup jalur perjalanan vertikal atau horizontal, ruang, pintu,
         lorong, koridor, balkon, ramp, tangga, lobi, eskalator, lapangan dan halaman;      
      4) Sarana evakuasi terdiri atas 3 (tiga) bagian utama meliputi: akses eksit (exit access), eksit
         (exit), eksit pelepasan (exit discharge);                                          
      5) Sarana evakuasi perlu dilengkapi dengan sarana pendukung lainnya seperti:          
         a) Rencana evakuasi;                                                               
         b) Sistem peringatan bahaya;                                                       
         c) Pencahayaan eksit dan tanda arah;                                               
         d) Area tempat berlindung (refugee area);                                          
         e) Titik berkumpul; dan                                                            
         f) Lift kebakaran;                                                                 
      6) Persyaratan teknis, gambar, dan ukuran sarana evakuasi harus memenuhi ketentuan    
         peraturan perundang-undangan dan standar.                                          
   d. Bahan bangunan untuk bangunan gedung negara harus memenuhi Standar Nasional Indonesia 
      (SNI) yang dipersyaratkan, diupayakan menggunakan bahan bangunan setempat atau produksi
      dalam negeri, termasuk bahan bangunansebagai bagian dari komponen bangunan sistem fabrikasi.
Spesifikasi teknis bahan bangunan gedung meliputi ketentuan-ketentuan:                      
   1) Bahan penutup lantai                                                                  
      a) Bahan penutup lantai menggunakan bahan homogenius tile yang disesuaikan dengan fungsi
         ruang dan klasifikasi bangunannya;                                                 
      b) Adukan atau perekat yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan
         jenis bahan penutup lantai yang digunakan.                                         
   2) Bahan dinding                                                                         
      Bahan dinding terdiri atas bahan untuk dinding pengisi atau partisi, dengan ketentuan sebagai
      berikut:                                                                              
      a) bahan dinding pengisi: batu bata, bata ringan, bata tela, batako, beton pra cetak dan panel
         GRC;                                                                               
      b) bahan dinding partisi: kaca, calsium board, particle board, dan/atau gypsum board yang dicat
         tembok atau bahan lainnya, sesuai dengan fungsi ruang dan klasifikasi bangunannya; 
      c) adukan/perekat yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai jenis bahan
         dinding yang digunakan;                                                            
      d) bahan penutup dinding dapat mengguna plesteran, acian, cat dan alumunium composit panel.
         Adukan untuk daerah basah seperti kamar mandi harus adukan transram agar kedap air dan
         dilakukan waterproofing.                                                           
      e) bahan dinding juga dapat menggunakan bahan pracetak sesuai dengan fungsi bangunan. 
   3) Bahan langit-langit                                                                   
      Bahan langit-langit terdiri atas rangka langit-langit dan penutup langit-langit:      
      a) bahan kerangka langit-langit: digunakan bahan yang memenuhi standar teknis untuk   
         penutup langit-langit. Besi hollow atau metal furring 40 mm (empat puluh milimeter) x 40
         mm  (empat puluh milimeter) dan 40 mm (empat puluh milimeter) x 20 mm (dua puluh   
         milimeter) lengkap dengan besi penggantung diameter 8 mm (delapan milimeter) dan   
         pengikatnya. Untuk bahan penutup akustik atau gypsum digunakan kerangka aluminium  
         yang bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan;                            
      b) bahan penutup langit-langit: akustik, gypsum, dan PVC (Poly Vinyl Chloride) yang   
         disesuaikan dengan fungsi dan klasifikasi bangunannya;                             
      c) lapisan finishing yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan jenis
         bahan penutup yang digunakan.                                                      
   4) Bahan penutup atap                                                                    
      a) Bahan penutup atap bangunan gedung harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam SNI  
         yang berlaku tentang bahan penutup atap yaitu bitumen atau metal berpasir;         
      b) Bahan kerangka penutup atap digunakan bahan yang memenuhi SNI.                     
         - gording baja profil C, dengan ukuran minimal 125 mm (seratus dua puluh lima milimeter)
           x 50 mm (lima puluh milimeter) x 20 mm (dua puluh milimeter) x 3,2 mm (tiga koma dua
           milimeter).                                                                      
         - kuda-kuda baja profil WF, dengan ukuran minimal 250 mm (dua ratus lima puluh     
           milimeter) x150 mm (seratus lima puluh milimeter) x 8 mm (delapan milimeter) x 7 mm
           (tujuh milimeter).                                                               
         - baja ringan (light steel).                                                       
         - beton plat tebal minimum 12 cm (dua belas centimeter).                           
   5) Bahan kusen dan daun pintu/jendela                                                    
      Bahan kusen dan daun jendela mengikuti ketentuan sebagai berikut:                     
      a) kusen pintu dan daun pintu diutamakan menggunakan bahan steel door dengan kualitas 
         pabrikan terbaik, atau uPVC (Unplasticized Poly Vynil Chloride);                   
      b) kusen jendela digunakan alumunium kualitas baik sesuai dengan warna yang disepakati dan
         kaca dengan kualitas baik;                                                         
      c) spesifikasi sesuai dengan gambar yang terlampir.                                   
Persyaratan Struktur Bangunan                                                               
Struktur bangunan gedung harus memenuhi persyaratan keselamatan (safety) dan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan standar untuk konstruksi bangunan gedung, yang dibuktikan dengan analisis
struktur sesuai ketentuan. Spesifikasi teknis struktur bangunan gedung secara umum meliputi ketentuan-
ketentuan:                                                                                  
   a) Bahan struktur                                                                        
      Bahan struktur bangunan baik untuk struktur beton bertulang, maupun struktur baja harus
      mengikuti standar teknis bahan bangunan yang berlaku dan dihitung kekuatan strukturnya
      berdasarkan standar teknis yang sesuai dengan bahan atau struktur konstruksi yang bersangkutan.
      Ketentuan penggunaan bahan bangunan untuk bangunan gedung tersebut di atas, dimungkinkan
      disesuaikan dengan kemajuan teknologi bahan bangunan, khususnya disesuaikan dengan    
      kemampuan sumber daya setempat dengan tetap mempertimbangkan kekuatan dan ketahanan   
      sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Ketentuan lebih rinci agar mengikuti ketentuan
      yang diatur dalam standar teknis sesuai bahan bangunan yang digunakan untuk struktur. 
   b) Struktur Pondasi                                                                      
      1) Struktur Pondasi harus diperhitungkan mampu menjamin kinerja bangunan sesuai fungsinya
         dan dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap berat sendiri, beban hidup, dan gaya-gaya
         luar seperti tekanan angin dan gempa termasuk stabilitas lereng apabila didirikan di lokasi
         yang berlereng. Untuk daerah yang jenis tanahnya berpasir atau lereng dengan kemiringan
         diatas 15° (lima belas derajat) jenis pondasinya disesuaikan dengan bentuk massa bangunan
         gedung untuk menghindari terjadinya likuifaksi (liquifaction) pada saat terjadi gempa;
      2) Pondasi bangunan gedung disesuaikan dengan kondisi tanah atau lahan, beban yang dipikul,
         dan klasifikasi bangunannya. Untuk bangunan yang dibangun di atas tanah atau lahan yang
         kondisinya memerlukan penyelesaian pondasi secara khusus, maka kekurangan biayanya 
         dapat diajukan secarakhusus di luar biaya standar sebagai biaya pekerjaan pondasi non
         standar. Penentuan pondasi harus melalui hasil tes tanah (soil test);              
      3) Untuk pondasi bangunan bertingkat lebih dari 3 (tiga) lantai atau pada lokasi dengan kondisi
         khusus maka perhitungan pondasi harus didukung dengan penyelidikan kondisi tanah atau
         lahan secara teliti.                                                               
   c) Struktur lantai                                                                       
      Bahan dan tegangan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:      
      1) Struktur lantai beton                                                              
      a. lantai beton yang diletakkan langsung di atas tanah, harus diberi lapisan pasir di bawahnya
         dengan tebal sekurang-kurangnya 5 cm (lima centimeter), dan lantai kerja dari beton tumbuk
         setebal 5 cm (lima centimeter);                                                    
      b. Pelat-pelat lantai beton bertulang yang mempunyai ketebalan lebih dari 10 cm (sepuluh
         centimeter) dan pada daerah balok (satu per empat bentang pelat) harus digunakan tulangan
         rangkap, kecuali ditentukan lain berdasarkan hasil perhitungan struktur;           
      c. bahan-bahan dan tegangan serta lendutan maksimum yang digunakan harus sesuai dengan
         ketentuan SNI /PBI-1971 konstruksi beton.                                          
   d) Struktur Atap                                                                         
      1) Umum                                                                               
         i) konstruksi atap harus didasarkan atas perhitungan yang dilakukan secara keilmuan atau
            keahlian teknis yang sesuai;                                                    
         ii) kemiringan atap harus disesuaikan dengan bahan penutup atap yang akan digunakan,
            sehingga tidak akan mengakibatkan kebocoran; dan                                
         iii) bidang atap harus merupakan bidang yang rata, kecuali desain bidang atap dengan
            bentuk khusus yang menyesuaikan dengan kearifan lokal.                          
      2) Struktur rangka atap beton bertulang                                               
         Mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan SNI beton
         bertulang.                                                                         
      3) Struktur rangka atap baja                                                          
         i) sambungan yang digunakan pada rangka atap baja baik berupa baut, paku keling, atau
            las listrik harus memenuhi ketentuan pada SNI tata cara perencanaan struktur baja untuk
            bangunan gedung;                                                                
         ii) rangka atap baja harus dilapis dengan pelapis anti korosi;                     
         iii) mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan SNI
            rangka atap baja;                                                               
         iv) untuk komponen bangunan yang telah ada komponen fabrikasi, struktur rangka atapnya
            dapat menggunakan komponen prefabrikasi yang telah ada.                         
      4) Struktur rangka atap baja ringan mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus
         sesuai dengan ketentuan SNI rangka atap baja ringan.                               
   e) Struktur beton pracetak                                                               
      1) Komponen beton pracetak untuk struktur bangunan gedung dapat berupa komponen pelat,
         balok, kolom dan/atau panel dinding;                                               
      2) Perencanaan komponen struktur beton pracetak dan sambungannya harus                
         mempertimbangkan semua kondisi pembebanan dan kekangan deformasi mulai dari saat   
         pabrikasi awal, hingga selesainya pelaksanaan struktur, termasuk pembongkaran cetakan,
         penyimpanan, pengangkutan, dan pemasangan;                                         
      3) Gaya antar komponen struktur dapat disalurkan menggunakan sambungan grouting, kunci
         geser, sambungan mekanis, sambungan baja tulangan, pelapisan dengan beton bertulang cor
         setempat, atau kombinasi;                                                          
      4) Sistem struktur beton pracetak boleh digunakan bila dapat ditunjukan dengan pengujian dan
         analisis bahwa sistem yang diusulkan akan mempunyai kekuatan dan ketahanan yang    
         minimal sama dengan yang dimiliki oleh struktur beton monolit yang setara;         
      5) Komponen dan sistem lantai beton pracetak                                          
         i) sistem lantai pracetak harus direncanakan agar mampu menghubungkan komponen     
            struktur hingga terbentuk sistem penahan beban lateral (kondisi diafragma kaku).
            Sambungan antara diafragma dan komponen struktur yang ditopang lateral harus    
            mempunyai kekuatan tarik nominal minimal 45 KN/m (empat puluh lima kilonewton   
            per meter);                                                                     
         ii) komponen pelat lantai yang direncanakan komposit dengan beton cor setempat harus
            memiliki tebal minimum 50 mm (lima puluh milimeter);                            
         iii) komponen pelat lantai yang direncanakan tidak komposit dengan beton cor setempat
            harus memiliki tebal minimum 65 mm (enam puluh lima milimeter).                 
      6) Komponen kolom pracetak harus memiliki kuat tarik nominal tidak kurang dari 1,5 (satu
         koma lima) luas penampang kotor (Ag dalam KN);                                     
      7) Komponen panel dinding pracetak harus mempunyai minimum dua tulangan pengikat per  
         panel dengan memiliki kuat tarik nominal tidak kurang dari 45 KN (empat puluh lima 
         kilonewton) per tulangan pengikat;                                                 
      8) Mutu bahan dan kekuatan bahan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan standar 
         teknis.                                                                            
Persyaratan Utilitas Bangunan                                                               
Utilitas yang berada di dalam dan di luar bangunan gedung harus memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan dan standar. Spesifikasi teknis utilitas bangunan gedung meliputi ketentuan- ketentuan:
   ▪  Air minum                                                                             
      1) Setiap pembangunan baru bangunan gedung harus dilengkapi dengan prasarana air minum
         yang memenuhi standar kualitas, cukup jumlahnya dan disediakan dari saluran air    
         berlangganan (PDAM), atau sumur, jumlah kebutuhan minimum 100 (seratus)            
         liter/orang/hari;                                                                  
      2) Setiap bangunan gedung, selain rumah negara (yang bukan dalam bentuk rumah susun), 
         harus menyediakan air minum untuk keperluan pemadaman kebakaran dengan mengikuti   
         ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar, reservoir minimum menyediakan air
         untuk kebutuhan 45 (empat puluh lima) menit operasi pemadaman api sesuai dengan    
         kebutuhan dan perhitungan;                                                         
      3) Bahan pipa yang digunakan dan pemasangannya harus mengikuti ketentuan teknis yang  
         ditetapkan.                                                                        
   ▪  Pengelolaan air limbah domestik                                                       
      1) Pengelolaan limbah non kakus (grey water)                                          
         a) Air limbah non kakus (grey water) merupakan semua air kotor yang berasal dari dapur,
            kamar mandi, tempat wudhu dan tempat cuci;                                      
         b) Sistem daur ulang air (water recycling system) untuk air limbah non kakus (grey water)
            sebelum dimanfaatkan kembali;                                                   
         c) Air limbah non kakus (grey water) yang telah di daur ulang dapat dimanfaatkan kembali
            menjadi air sekunder seperti penggelontoran (flushing), penyiraman tanaman, irigasi
            lahan, dan penambahan air dingin (makeup watercooling tower);                   
         d) Sisa air limbah non kakus (grey water) yang tidak dimanfaatkan kembali dan dibuang ke
            saluran pembuangan harus memenuhi standar baku mutu sesuai ketentuan peraturan  
            perundang-undangan terkait baku mutu air limbah domestik;                       
         e) Pembuangan sisa air limbah non kakus (grey water) ke saluran pembuangan harus   
            melalui pipa tertutup dan/atau terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
            dan standar;                                                                    
         f) Dalam hal bangunan gedung tidak terletak di daerah pelayanan sistem jaringan air
            limbah, maka sisa air limbah non kakus (grey water) yang sudah diolah dan memenuhi
            baku mutu air limbah domestik diresapkan di dalam persil bangunan gedung tersebut.
      2) Pengelolaan limbah kakus (black water)                                             
         a) Air limbah kakus (black water) merupakan semua air kotor yang berasal dari buangan
            biologis seperti kakus;                                                         
         b) Bangunan gedung harus menyediakan fasilitas pengelolaan air limbah kakus (black 
            water) sehingga memenuhi standar baku mutu sesuai ketentuan peraturan perundangan
            terkait baku mutu air limbah domestik sebelum dibuang ke saluran pembuangan;    
         c) Dalam hal bangunan gedung tidak terletak di daerah pelayanan sistem jaringan air
            limbah kota, maka air limbah kakus (black water) yang sudah diolah dan memenuhi 
            baku mutu air limbah domestik diresapkan di dalam persil bangunan gedung tersebut.
            Pengelolaan air limbah domestik mengacu pada ketentuan peraturan perundang-     
            undangan dan SNI pengelolaan air limbah domestik.                               
   ▪  Pengelolaan sampah                                                                    
         1) Setiap bangunan gedung harus menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) dan
            sistem penanganan sampah;                                                       
         2) Bangunan gedung harus menyediakan tempat sampah dan/atau fasilitas pemilahan    
            sampah dengan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis dan/atau   
            sifat sampah;                                                                   
         3) Bangunan gedung harus menyediakan fasilitas pengolahan sampah organik secara    
            mandiri;                                                                        
         4) Bangunan gedung harus menyediakan penampungan sampah sementara yang             
            kapasitasnya disesuaikan dengan volume sampah yang dikeluarkan setiap harinya,  
            dengan asumsi produk sampah minimum 3,0 (tiga koma nol) liter/orang/hari;       
         5) Tempat penampungan sampah sementara harus dibuat dari bahan kedap air, mempunyai
            tutup, dan dapat dijangkau secara mudah oleh petugas pembuangan sampah dari Dinas
            Kebersihan setempat;                                                            
         6) Gedung dengan fungsi tertentu (seperti: rumah sakit, gedung percetakan uang negara)
            harus dilengkapi incenerator sampah sendiri;                                    
         7) Ketentuan lebih lanjut mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata
            cara pengelolaan sampah.                                                        
   ▪  Saluran air hujan                                                                     
         1) Pada dasarnya air hujan harus ditahan lebih lama di dalam tanah sebelum dialirkan ke
            saluran umum kota, untuk keperluan penyediaan dan pelestarian air tanah;        
         2) Air hujan dapat dialirkan ke sumur resapan melalui proses peresapan atau cara lain
            dengan persetujuan instansi teknis yang terkait;                                
         3) Ketentuan lebih lanjut mengikuti peraturan tentang Pengelolaan Air Hujan Pada   
            Bangunan Gedung dan Persilnya.                                                  
   ▪  Sistem proteksi kebakaran                                                             
      Setiap bangunan gedung harus mempunyai sistem proteksi kebakaran, sesuai dengan ketentuan
      yang ditetapkan dalam:                                                                
      1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Sistem Proteksi      
         Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;                                     
      2) Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan
         dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;                                                   
      3) Standar teknis lainnya terkait sistem proteksi kebakaran.                          
   ▪  Instalasi Listrik                                                                     
      1) Pemasangan instalasi listrik harus aman dan atas dasar hasil perhitungan yang sesuai dengan
         Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2011) dan standar teknis terkait instalasi listrik;
      2) Bangunan Gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum, bangunan khusus, dan     
         gedung kantor tingkat Kementerian atau Lembaga, harus memiliki pembangkit listrik darurat
         sebagai cadangan, dengan catu daya dapat memenuhi kesinambungan pelayanan, berupa  
         genset darurat dengan minimum 40 % (empat puluh per seratus) daya terpasang;       
      3) Penggunaan pembangkit tenaga listrik darurat harus memenuhi syarat keamanan terhadap
         gangguan getaran dan suara, serta tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap  
         lingkungan.                                                                        
   ▪  Pencahayaan                                                                           
      1) Setiap bangunan gedung harus mempunyai pencahayaan alami dan pencahayaan buatan yang
         cukup sesuai dengan fungsi ruang dalam bangunan tersebut, sehingga kesehatan dan   
         kenyamanan pengguna bangunan dapat terjamin;                                       
      2) Ketentuan teknis dan besaran dari pencahayaan alami dan pencahayaan buatan harus   
         memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pencahayaan pada       
         bangunan gedung.                                                                   
Sistem ventilasi dan sirkulasi udara                                                        
   1) Bangunan gedung harus mempunyai sistem ventilasi dan/atau sirkulasi udara yang cukup untuk
      menjamin sirkulasi udara yang segar di dalam ruang dan bangunan;                      
   2) Sistem ventilasi pada bangunan gedung harus memenuhi luasan ventilasi minimum yang    
      diprasyaratkan;                                                                       
   3) Dalam hal tidak dimungkinkan menggunakan sistem ventilasi, dapat menggunakan alat pengontrol
      sirkulasi udara dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi energi;            
   4) Pemilihan jenis alat sirkulasi udara harus sesuai dengan fungsi bangunan dan jaringan instalasi
      tidak mengganggu wujud bangunan;                                                      
   5) Ketentuan teknis sistem ventilasi dan sirkulasi udara yang lebih rinci harus memenuhi ketentuan
      peraturan perundang-undangan dan SNI Tata cara perancangan sistem ventilasi dan sirkulasi udara
      pada bangunan gedung.                                                                 
Fasilitas komunikasi dan informasi                                                          
   1) Fasilitas komunikasi dan informasi merupakan sarana untuk memfasilitasi kontak/hubungan dan
      penyampaian informasi melalui media audio dan visual;                                 
   2) Perancangan dan penyediaan fasilitas komunikasi dan informasi harus memperhatikan:    
      a) fungsi bangunan gedung;                                                            
      b) penempatan pada lokasi yang mudah dilihat atau dikenali oleh pengguna bangunan gedung
         dan pengunjung bangunan gedung;                                                    
      c) aksesibilitas pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung.             
   3) Ketentuan lebih rinci harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar.
Sistem proteksi petir (sistem proteksi petir pada bangunan gedung, PUIL 2011)               
   1) Penentuan jenis dan jumlah sarana sistem penangkal atau proteksi petir untuk bangunan gedung
      harus berdasarkan perhitungan yang mengacu pada lokasi bangunan, fungsi dan kewajaran 
      kebutuhan;                                                                            
   2) Ketentuan lebih rinci mengenai sistem penangkal atau proteksi petir harus memenuhi ketentuan
      peraturan perundang-undangan dan standar.                                             
Instalasi Gas                                                                               
   1) Instalasi gas yang dimaksud meliputi:                                                 
      a) instalasi gas pembakaran seperti gas kota dan gas elpiji;                          
      b) instalasi gas medis, seperti gas oksigen (O2), gas dinitro oksida (N2O), gas carbon dioksida
         (CO2) dan udara tekan medis.                                                       
   2) Ketentuan teknis instalasi gas yang lebih rinci harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-
      undangan dan standar.                                                                 
Kebisingan dan getaran                                                                      
   1) Bangunan gedung harus memperhitungkan batas tingkat kebisingan dan atau getaran sesuai dengan
      fungsinya, dengan mempertimbangkan kenyamanan dan kesehatan sesuai ketentuan peraturan
      perundang-undangan dan standar;                                                       
   2) Untuk bangunan gedung yang karena fungsinya mensyaratkan baku tingkat kebisingan dan/atau
      getaran tertentu, agar mengacu pada hasil analisis mengenai dampak lingkungan yang telah
      dilakukan atau ditetapkan oleh ahli.                                                  
Aksesibilitas dan fasilitas bagi penyandang disabilitas.                                    
   1) Bangunan gedung yang berfungsi untuk pelayanan umum harus dilengkapi dengan fasilitas yang
      memberikan kemudahan bagi penyandang cacat dan yang berkebutuhan khusus antara lain lansia,
      ibu hamil dan menyusui, seperti rambu dan marka, parkir, ram, tangga, lift, kamar mandi dan
      peturasan, wastafel, jalur pemandu, telepon, dan ruang ibu dan anak;                  
   2) Ketentuan lebih lanjut mengenai aksesibilitas bagi penyandang cacat dan yang berkebutuhan khusus
      mengikuti ketentuan yang berlaku.