Pembangunan Rkb Mtsn Kutai Kartanegara

URAIAN      SINGKAT      PEKERJAAN                         

                             KEGIATAN  :                                
         PENINGKATAN   PRASARANA   MADRASAH    MELALUI SBSN             

                             PEKERJAAN  :                               

  PERENCANAAN    TEKNIS PEMBANGUNAN     GEDUNG  RUANG   KELAS BARU      
        MADRASAH   TSANAWIYAH   NEGERI  1 KUTAI KERTANEGARA             

                         KUTAI KERTANEGARA                              

                    TAHUN    ANGGARAN      2023                         
A. UMUM                                                                 

Kementerian/Lembaga  : Kementerian Agama Republik Indonesia             
  Eselon I           : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam             

  Eselon II          : Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kalimantan

                      Timur                                             
  Kantor Kabupaten   : -                                                

  Satuan Kerja       : Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Timur
  Nama Program       : Program Pendidikan Islam                         

  Nama Kegiatan      : Peningkatan Prasarana Madrasah (SBSN)            
  Nama Pekerjaan     : Pembangunan RKB MTsN 1 Kutai Kertanegara         

  Nilai Pagu Anggaran : Rp. 3.375.338.00                                
  Nilai HPS          : Rp. 3.375.338.00                                 
  Jenis Kontrak      : Lumsum dan Harga Satuan                          

  Sumber Pendanaan   : SBSN 2023                                        

  Nomor DIPA         : SP.DIPA-025.04.2.419149/2023                     
  TanggalDIPA       :  30 November 2022                                 
  Kode Satuan Kerja  : -                                                

  Alamat            : Jl. Basuki Rahmat No. 42 Kota Samarinda           

B. PENDAHULUAN                                                          

  1. Umum                                                               
    a. Peningkatan sarana prasarana madrasah menjadi salah satu unsur penting

      dalam peningkatan pembelajaran di madrasah;                       

    b. Prasarana madrasah merupakan bagian dari bangunan gedung negara, 
      yang harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi

      secara optimal fungsi bangunannya, handal, ramah lingkungan dan dapat
      sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi

      perkembangan arsitektur di Indonesia;                             
    c. Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dilaksanakan dengan

      sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang

      layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan Gedung
      negara;                                                           

    d. Pemberi jasa konstruksi untuk bangunan Gedung negara perlu diarahkan

      secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya     
      konstruksi teknis bangunan yangmemadai dan layak diterima menurut 

      kaidah, norma serta tata laku professional;                       
    e. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan konstruksi perlu disiapkan

      secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya bangunan  

      yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.                          
  2. Khusus                                                             

    a. Berdasarkan DIPA SBSN pada madrasah, kegiatan yang dilaksanakan  
      merupakan Bangunan  Sederhana berdasarkan Pedoman    Teknis       

      Pembangunan Gedung Negara untuk ruang lingkup pekerjaan bangunan  
      Gedung termasuk dengan fasilitas prasarana dan sarana disekitar bangunan;

    b. Untuk besaran dan ukuran kapasitas Gedung yang akan direncanakan dalam

      pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MTsN 1   
      KUTAI KERTANEGARA   berpedoman pada Perencanaan Teknis/Detail     

      Engineering Design (DED)dan Standar Pembangunan Gedung Negara oleh

      Pemerintah;                                                       

C. LATAR BELAKANG                                                       
  1. Peningkatan saranaprasarana madrasah merupakan salah satu aspek penting

    dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di madrasah. Ketercukupan

    sarana pembelajaran di madrasah menjadi salah satu stimulant bagi   
    stakeholder untuk bersinergi meningkatkan kualitas dan mutu madrasah;

  2. Direktorat Jenderal Pendiidikan Islam dalam hal ini Direktorat Pendidikan
    Madrasah melakukan inovasi dan terobosandalam upaya peningkatan mutu

    madrasah dengan pemenuhan sarana prasarana madrasah;                
  3. SBSN menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam menopang

     terlaksana nya pemenuhan sarana prasarana di madrasah;             

D. MAKSUD DAN TUJUAN                                                    
  1. Umum                                                               

    Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi pelaksana konstruksi
    (kontraktor) yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus

    dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan konstruksi.

    Dengan penugasan ini diharapkan penyedia jasa konstruksi dapat melaksanakan
    tanggungjawabnya dengan baik untuk menghasilkan pekerjaan fisik yang memadai

  2. Khusus                                                             

    Melaksanakan PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU MADRASAH        
    TSANAWIYAH NEGERI 1 KUTAI KERTANEGERA yang sesuai dengan Detail     
    Engineering Design (DED)dan Spesifikasi Teknisyang telah ditetapkan sebagai dasar

    acuan pada saat pelaksanaan proses pembangunan pekerjaan fisik.     

E. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA                                    
    1. Pengguna Jasa adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Timur
    2. Alamat : Jl. Basuki Rahmad No. 42 Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur

F. KLASIFIKASI BANGUNAN                                                 
  Klasifikasi bangunan adalah Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi sebagaimana

  dimaksud Permen PUPR No. 22/PRT/M/2018.Berdasarkan klasifikasi gedung negara,
  untuk pembangunan gedung madrasah meliputi :                          

  1) Bangunan gedung sederhana, yaitu bangunan gedung dengan karakter sederhana,
     serta memiliki kompleksitas dan teknologi yang sederhana. Bangunan gedung

     sederhana meliputi gedung kantor dengan jumlah s.d. 2 lantai dengan luas maksimal
     mencapai 500, bangunan dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat, gedung

     pelayanan kesehatan (puskesmas), gedung pendidikan dengan jumlah lantai s.d. 2
     lantai;                                                            

  2) Bangunan gedung tidak sederhana, yaitu bangunan gedung yang memiliki karakter,
     kompleksitas, dan teknologi yang tidak sederhana pula. Bangunan gedung tidak
     sederhana meliputi gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai yang memiliki luas

     diatas 500 ; bangunan dinas tipe A dan B atau bangunan tipe C, D, E yang bertingkat
     lebih dari 2 lantai; gedung pelayanan kesehatan (rumah sakit) tipe A, B, C, D; gedung

     pendidikan bertingkat lebih dari 2 lantai.                         

G. LINGKUP PEKERJAAN                                                    

  1. Dalam melaksanakan konstruksi bangunan Gedung negara sudah termasuk tahap

     pemeliharaan konstruksi;                                           
  2. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah

     disusun oleh perencana konstruksi dengan segala tambahan dan perubahannya
     pada saat penjelasan pekerjaan/aanwizing pelelangan, serta ketentuan teknis
     (pedoman dan standar teknis) yang dipersyaratkan;                  

  3. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan : kualitas masukan (bahan,
     tenaga dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan) dan kualitas

     hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat
     (RKS);                                                             

  4. Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa Konsultan
     pengawas;                                                          
  5. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Sistem Manajemen

     Keselamatan danKesehatanKerja (SMK3) serta Keamanan Kesehatan dan  
     Keselamatan Kerja (K3);                                            
  6. Penyusunan kontrak kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

  7. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil
     pelaksanaan konstruksi fisik. Pada masa pemeliharaan ini penyedia jasa pelaksanaan

     konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan
     yang terjadi selama masa konstruksi;                               

  8. Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang di dalam dan di luar
     Gedung harus di uji coba sesuai dengan fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau
     kerusakan yang menyebabkan peralatan tidak berfungsi, maka harus diperbaiki

     sampai berfungsi dengan sempurna;                                  
  9. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi bangunan

     Gedung negara, masa pemeliharaan konstruksi adalah minimal 12 (dua belas) bulan
     terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi;         
  10. Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :      

    a) Bangunan gedung negara yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan
      konstruksi;                                                       

    b) Dokumen hasil Pekerjaan Konstruksi, meliputi :                   
      1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as build drawings);
      2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi

         fisik, termasuk Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);          
      3. 3. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan beserta

         segala perubahan/addendumnya;                                  
      4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi

         fisi,;                                                         
      5. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I

         dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan
         pelaksanaan konstruksi fisik;                                  

      6. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan
         konstruksi fisik;                                              
      7. Manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang

      8. menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan           
         perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.                    

H. LINGKUP PEKERJAAN SESUAI DENGAN PERENCANAAN DAN KELUARAN             
   Dalam pelaksanaan pekerjaan, pemborong melaksanakan pekerjaan sesuai dengan

   rincian pekerjaan yang tercantum pada Gambar Perencanaan, Bill of Quantity (BoQ) atau
   Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/ Spesifikasi
   Teknis.                                                              

   Keluaran yang diminta dari kontraktor Pelaksana pada penugasan ini adalah sebagai
   berikut :                                                            

   1. Metode Pelaksanaan Program Kerja, Alokasi Tenaga dan Konsep       
      pelaksanaan pekerjaan;                                            
   2. Program Mutu dan Program K3 terkait pelaksanaan pembangunan fisik;

   3. Mengajukan Shop Drawing pada setiap tahapan pekerjaan yang dilaksanakan;
   4. Membuat Laporan Harian yang berisikan tentang :                   

     a) Tenaga;                                                         
     b) Bahan Bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak;           

     c) Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;          
     d) Kegiatan perkomponen pekerjaan yang diselenggarakan;            

     e) Waktu yang digunakan untuk pelaksanaan;                         
     f) Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pekerjaan.          

   5. Membuat Laporan Mingguan, sebagai resume Laporan Harian (Kemajuan 
      Pekerjaan, Tenaga dan Hari Kerja) dan Laporan Bulanan;            

   6. Mengajukan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan untuk pembayaran termin;
   7. Membuat  Surat Permintaan Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara    
      Pemeriksaan                                                       

   8. Pekerjaan Tambah Kurang (Jika ada tambahan atau pengurangan pekerjaan);
   9. Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;                

   10. Membuat Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan;                 
   11. Membuat Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan;dan         

   12. Membuat Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (As Built Drawing)

I. PELAPORAN DAN PELAKSANAAN                                            

  Setiap jenis laporan harus disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat
  Pembuat Komitmen untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan, sesuai dengan lingkup

  pekerjaan, maka jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan dan jenis laporan yang harus
  diserahkan kepada Konsultan Pengawas adalah :                         
  1) Laporan Harian                                                     

    Laporan harian ini harus dibuat oleh Kontraktor Pelaksana Pekerjaan terhitung setelah
    SPMK sebanyak 6 (enam) eksemplar yang berisi antara lain : buku harian yang memuat
    semua kejadian, perintah atau petunjuk yang penting dari Konsultan Pengawas/Direksi

    yang dapat pelaksanaan pekerjaan, menimbulkan konsekuensi keuangan, kelambatan
    penyelesaian pekerjaan dan tidak terpenuhinya syarat teknis.Laporan Harian berisikan,

    antara lain :                                                       
    a) Tenaga;                                                          

    b) Bahan bangunan/material yang didatangkan, diterima atau tidak;   
    c) Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;           

    d) Kegiatan perkomponen pekerjaan yang diselenggarakan;             
    e) Waktu yang digunakan untuk pelaksanaan;                          

    f) Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan.         
  2) Laporan Pelaksanaan                                                

    Laporan Pelaksanaan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga
    dan hari kerja) terhitung 7 (tujuh) hari setelah dimulainya kerja oleh kontraktor (7 (tujuh)
    hari kerja setelah SPMK ditandatangani) sebanyak 5 (lima)rangkap dan berisi antara

    lain :                                                              
    a) Review terhadap rencana kerja Kontraktor;                        

    b) Resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja) selama
       seminggu tersebut;                                               

    c) Gambaran/penjelasan secara garis besar kondisi lokasi proyek;    
    d) Monitor masalah teknis dilapangan;                               

    e) Permasalahan non-teknis yang dihadapi;                           
    f) Monitor Kendali Mutu;                                            

    g) Pemeriksaan Gambar Kerja;                                        
    h) Foto-foto Kemajuan Pekerjaan dibuat secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan;

    i) Rencana kerja, metode dan jadwal pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.

 J. PRODUK DALAM NEGERI                                                 
  Pelaksanaan Pekerjaan/Kontraktor harus mengutamakan penggunaan produksi dalam

  negeri. Produk luar negeri boleh dipakai atau digunakan selama produksi dalam negeri
  tidak dapat digunakan                                                 

K. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN                                    

  Untuk pelaksanaan Pembangunan ini didalam perhitungan volume berpedoman kepada
  peraturan yang berlaku, antara lain: regulasi nasional maupun internasional yang mengatur

  standar umum Bangunan Pemerintah dan lain-lain yang disyaratkan Undang-undang dan
  Peraturan Pemerintah/Daerah yang berlaku.                             
L. ALIH PENGETAHUAN                                                     

  Jika diperlukan, Penyedia Jasa Pelaksana pekerjaan berkewajiban untuk 
  menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada

  personil kegiatan/unit kerja Kuasa Pengguna Anggaran.                 

M. SPESIFIKASI TEKNIS                                                   
  1) Umum                                                               

    Untuk dapat memahami dengan sebaik-baiknya seluruh seluk beluk pekerjaan ini,
    kontraktor diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh gambar pelaksanaan

    beserta uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan seperti yang akan diuraikan di
    dalam KAK ini. Bila terdapat ketidakjelasan dan/atau perbedaan-perbedaan dalam

    gambar dan uraian ini, Kontraktor diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada
    Perencana/Konsultan Pengawas untuk mendapatkan penyelesaian.        

  2) Lingkup Pekerjaan                                                  
    Penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan dan alat-alat kerja yang dibutuhkan dalam

    melaksanakan pekerjaan ini serta mengamankan, mengawasi dan memelihara bahan-
    bahan, alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung
    sehingga seluruh pekerjaan dapat selesai dengan sempurna.           

    a) SaranaKerja                                                      
       Kontraktor wajib memasukkan jadwal kerja, identifikasi dari tempat kerja, nama,

       jabatan dan keahlian masing-masing anggota pelaksana pekerjaan, serta
       inventarisasi peralatan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan ini.

       Kontraktor wajib menyediakan tempat penyimpanan bahan/material ditapak yang
       aman dari segala kerusakan, kehilangan dan hal-hal yang dapat mengganggu

       pekerjaan lain. Semua sarana yang digunakan harus benar-benar baik dan
       memenuhi persyaratan kerja, sehingga kelancaran dan memudahkan kerja di tapak

       dapat tercapai.                                                  

    b) Gambar-Gambar Dokumen                                            
       Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau pertentangan dalam gambar-gambar yang

       ada dalam Buku Uraian Pekerjaan ini, maupun perbedaan yang terjadi akibat
       keadaan di lapangan, Kontraktor diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada

       Perencana/Konsultan Pengawas secara tertulis untuk mendapatkan keputusan
       pelaksanaan di tapak setelah Konsultan Pengawas berunding terlebih dahulu

       dengan Perencana.                                                
       Ketentuan tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Kontraktor untuk

       memperpanjang waktu pelaksanaan. Semua ukuran yang tertera dalam gambar
       adalah ukuran jadi, dalam keadaan selesai/terpasang. Mengingat masalah ukuran

       ini sangat penting, Kontraktor diwajibkan memperhatikan dan meneliti terlebih
       dahulu semua ukuran yang tercantum seperti peil-peil, ketinggian, lebar, ketebalan,

       luas penampang dan lain-lainnya sebelum memulaipekerjaan. Bila ada keraguan
       mengenai ukuran atau bila ada ukuran yang belum dicantumkan dalam gambar,

       Kontraktor wajib melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada Konsultan
       Pengawas dan Konsultan Pengawas memberikan keputusan ukuran mana yang

       akan dipakai dan dijadikan pegangan setelah berunding terlebih dahulu dengan
       Perencana.                                                       

       Kontraktor tidak dibenarkan mengubah dan atau mengganti ukuran-ukuran yang
       tercantum di dalam gambar pelaksanaan tanpa sepengetahuan Konsultan

       Pengawas. Bila hal tersebut terjadi, segala akibat yang akan ada menjadi tanggung
       jawab Kontraktor baik dari segi biaya maupun waktu.              

       Kontraktor harus selalu menyediakan dengan lengkap masing-masing5 (lima)
       salinan, segala gambar-gambar, spesifikasi teknis, addendum, berita-

       beritaperubahan dan gambar-gambar pelaksanaan yang telah disetujui di tempat
       pekerjaan. Dokumen-dokumen ini harus dapat dilihat Konsultan Pengawas setiap
       saat sampai dengan serah terima kesatu. Setelah serah terima kesatu, dokumen-

       dokumen tersebut akan didokumentasikan oleh Pemberi tugas.       
    c) Gambar-Gambar Pelaksanaandan Contoh-contoh                       

       Gambar-gambar pelaksana (shop drawing) adalah gambar-gambar,diagram,
       ilustrasi, jadwal, brosur atau data yang disiapkan Kontraktor atau Sub Kontraktor,

       Supplier atau Prosedur yang menjelaskan bahan-bahan atau sebagian pekerjaan.
       Contoh-contoh adalah benda-benda yang disediakan Kontraktor untuk

       menunjukkan bahan, kelengkapan dan kualitas kerja. Ini akan dipakai oleh
       Konsultan Pengawas untuk menilai pekerjaan, setelah disetujui terlebih dahulu oleh
       Konsultan Perencana.                                             

       Kontraktor akan memeriksa, menandatangani persetujuan dan menyerahkan
       dengan segera semua gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh yang

       disyaratkan dalam Dokumen Kontrak atau oleh Konsultan Pengawas. Gambar-
       gambar pelaksanaan dan contoh-contoh harus diberi tanda-tanda sebagaimana

       ditentukan Konsultan Pengawas. Kontraktor harus melampirkan keterangan tertulis
       mengenai setiap perbedaan dengan Dokumen Kontrak jika ada hal-hal demikian.

       Dengan menyetujui dan menyerahkan gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-
       contoh, dianggap Kontraktor telah meneliti dan menyesuaikan setiap gambar atau

       contoh tersebut dengan Dokumen Kontrak. Konsultan Pengawas dan Perencana
       akan memeriksa dan menolak atau menyetujui gambar-gambar pelaksanaan atau
       contoh-contoh dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga tidak mengganggu

       jalannya pekerjaan dengan mempertimbangkan syarat-syarat dalam Dokumen
       Kontrak dan syarat-syarat keindahan.                             

       Kontraktor akan melakukan perbaikan-perbaikan yang diminta Konsultan Pengawas
       dan menyerahkan kembali segala gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh
       sampai disetujui. Persetujuan Konsultan Pengawas terhadap gambar-gambar

       pelaksanaan dan contoh-contoh, tidak membebaskan Kontraktor dari tanggung
       jawabnya atas perbedaan dengan Dokumen Kontrak, apabila perbedaan tersebut

       tidak diberitahukan secara tertulis kepada Konsultan Pengawas. Semua pekerjaan
       yang memerlukan gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh yang harus

       disetujui Konsultan Pengawas dan Perencana, tidak boleh dilaksanakan sebelum
       ada persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas dan Perencana.  

       Gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh harus diserahkan kepada
       Konsultan Pengawas dalam 2 (dua) salinan, Konsultan Pengawas akan memeriksa

       dan mencantumkan tanda-tanda “Telah Diperiksa Tanpa Perubahan” atau “Telah
       Diperiksa Dengan Perubahan” atau “Ditolak”. Satu salinan dipegang oleh Konsultan

       Pengawas untuk arsip, sedangkan yang kedua dikembalikan kepada Kontraktor
       untuk dibagikan atau diperlihatkan kepada Sub Kontraktor atau yang bersangkutan
       lainnya. Sebutan katalog atau barang cetakan, hanya boleh diserahkan apabila

       menurut Konsultan Pengawas hal-hal yang sudah ditentukan dalam katalog atau
       barang cetakan tersebut sudah jelas dan tidak perlu diubah. Barang cetakan ini juga

       harus diserahkan dalam 2 (dua) rangkap untuk masing- masing jenis dan diperlukan
       sama seperti butir di atas.                                      

       Contoh-contoh yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis harus diserahkan kepada
       Konsultan Pengawas dan Perencana.                                

   d) Jaminan Kualitas                                                  

       Kontraktor menjamin pada Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas, bahwa semua
       bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan adalah sama sekali baru, kecuali

       ditentukan lain, serta Kontraktor menyetujui bahwa semua pekerjaan dilaksanakan
       dengan baik, bebas dari cacat teknis dan estetis serta sesuai dengan Dokumen

       Kontrak. Apabila diminta, Kontraktor sanggup memberikan bukti-bukti mengenai
       hal-hal tersebut pada butir ini. Sebelum mendapat persetujuan dari Konsultan
       Pengawas, bahwa pekerjaan telah diselesaikan dengan sempurna, semua

       pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor sepenuhnya.    
    e) Nama Pabrik/Merek Yang Ditentukan                                
       Apabila pada Spesifikasi Teknis ini disebutkan nama pabrik/merek dari satu jenis

       bahan/komponen, maka Kontraktor menawarkan dan memasang sesuai dengan
       yang ditentukan. Jadi tidak ada alasan bagi Kontraktor pada waktu pemasangan

       menyatakan barang tersebut sudah tidak terdapat lagi dipasaran ataupun sukar
       didapat dipasaran. Untuk barang-barang yang harus diimport, segera setelah
       ditunjuk sebagai pemenang, Kontraktor harus sesegera mungkin memesan pada

       agennya di Indonesia. Apabila Kontraktor telah berusaha untuk memesan namun
       pada saat pemesanan bahan/merek tersebut tidak/sukar diperoleh, maka

       Perencana akan menentukan sendiri alternatif merek lain dengan spesifikasi
       minimum yang sama. Setelah 1 (satu) bulan menunjukkan pemenang, Kontraktor

       harus memberikan kepada Pemberi Tugas fotocopy dari pemesanan material yang
       diimport pada agen ataupun Importir lainnya, yang menyatakan bahwa material-

       material tersebut telah dipesan (order import).                  
    f) Contoh-Contoh                                                    

       Contoh-contoh material yang dikehendaki oleh Pemberi Tugas atau wakilnya harus
       segera disediakan atas biaya Kontraktor dan contoh-contohtersebut diambil dengan
       jalan atau cara sedemikian rupa, sehingga dapat dianggap bahwa bahan atau

       pekerjaan tersebutlah yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan nanti.
       Contoh-contoh tersebut jika telah disetujui, disimpan oleh Pemberi Tugas atau

       wakilnya untuk dijadikan dasar penolakan bila ternyata bahan-bahan atau cara
       pengerjaan yang dipakai tidak sesuai dengan contoh, baik kualitas maupun sifatnya

       substitusi.                                                      
       Produk yang disebutkan nama pabrikan, material, peralatan, perkakas, aksesories
       yang disebutkan nama pabriknya dalam RKS, Kontraktor harus melengkapi produk

       yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis, atau dapat mengajukan produk
       pengganti yang setara, disertai data-data yang lengkap untuk mendapatkan

       persetujuan Konsultan Perencana sebelum pemesanan. Produk yang tidak
       disebutkan nama pabriknya, material, peralatan, perkakas, akserories dan produk-

       produk yang tidak disebutkan nama pabriknya di dalam Spesifikasi Teknis,
       Kontraktor harus mengajukan secara tertulis nama negara dari pabrik yang

       menghasilkannya, katalog dan selanjutnya menguraikan data yang   
       menunjukkan secara benar bahwa produk-produk yang dipergunakan adalah sesuai
       dengan Spesifikasi Teknis dan kondisi proyek untuk mendapatkan persetujuan dari

       Pemilik/Perencana.                                               
    g) Material dan Tenaga Kerja                                        

       Seluruh material yang dipergunakan dalam pekerjaan ini harus baru, dan material
       harus tahan terhadap iklim tropis. Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan dengan
       cara yang benar dan setiap pekerja harus mempunyai keterampilan yang

       memuaskan, di mana latihan khusus bagi pekerja sangat diperlukan dan Kontraktor
       harus melaksanakannya. Kontraktor harus melengkapi Surat Sertifikat yang sah

       untuk setiap personil ahli yang menyatakan bahwa personal tersebut telah
       mengikuti latihan-latihan khusus ataupun mempunyai pengalaman-pengalaman

       khusus dalam bidang keahlian masing-masing. Klausul disebutkan kembali apabila
       dalam Dokumen Lelang ini ada klausul-klausul yang disebutkan kembali pada butir

       lain, maka ini bukan berarti menghilangkan butir tersebut tetapi dengan pengertian
       lebih menegaskan masalahnya. Jika terjadi hal yang saling bertentangan antara

       gambar atau terhadap Spesifikasi Teknis, maka diambil sebagai patokan adalah
       yangmempunyai bobot teknis dan/atau yang mempunyai bobot biaya paling tinggi.

       Pemilik proyek dibebaskan dari patent dan lain-lain untuk segala “claim” atau
       tuntutan terhadap hak-hak khusus seperti patent dan lain-lain.   

    h) Koordinasi Pekerjaan                                             
       Untuk kelancaran pekerjaan ini, harus disediakan koordinasi dari seluruh bagian

       yang terlibat didalam kegiatan proyek ini. Seluruh aktivitas yang menyangkut dalam
       proyek ini, harus dikoordinir lebih dahulu agar gangguan dan konflik satu dengan

       lainnya dapat dihindarkan. Melokalisasi/memerinci setiap pekerjaan sampai dengan

       detail untuk menghindari gangguan dan konflik, serta harus mendapat persetujuan
       dari Konsultan Perencana/Konsultan Pengawas.                     

    i) Perlindungan Terhadap Orang, Harta Bendadan Pekerjaan            
       Perlindungan terhadap milik umum :                               

        1. Kontraktor harus menjaga jalan umum, jalan kecil dan jalan bersih dari alat-
           alat mesin, bahan-bahan bangunan dan sebagainya serta memelihara
           kelancaran lalu-lintas, baik baik kendaraan maupun pejalan kaki selama

           kontrak berlangsung;                                         
        2. Orang-orang yang tidak berkepentingan : Kontraktor harus melarang siapapun

           yang tidak berkepentingan memasuki tempat pekerjaan dan dengan tegas
           memberikan perintah kepada ahli tekniknya yang bertugas dan para penjaga;

        3. Perlindungan terhadap bangunan yang ada : Selama masa-masa   
           pelaksanaan Kontrak, Kontraktor bertanggung jawab penuh atas segala

           kerusakan bangunan yang ada, utilitas, jalan-jalan, saluran-saluran
           pembuangan dan sebagainya di tempat pekerjaan, dan kerusakan-kerusakan

           sejenis yang disebabkan operasi-operasi Kontraktor, dalam arti kata yang
           luas. Itu semua harus diperbaiki oleh Kontraktor hingga dapat diterima
           Pemberi Tugas;                                               
        4. Penjagaan dan perlindungan pekerjaan : Kontraktor bertanggung jawab atas

           penjagaan, penerangan dan perlindungan terhadap pekerjaan yang dianggap
           penting selama pelaksanaan Kontrak, siang dan malam. Pemberi Tugas tidak
           bertanggung jawab terhadap Kontraktor dan Sub Kontraktor,atas kehilangan

           atau kerusakan bahan-bahan bangunan atau peralatan atau pekerjaan yang
           sedang dalam pelaksanaan;                                    

        5. Sarana prasarana yang terkena dampak akibat pekerjaan ini, maka
           kontraktor wajib mengembalikan seperti sediakala.            

        6. Kesejahteraan, Keamanan dan Pertolongan Pertama : Kontraktor harus
           mengadakan dan memelihara fasilitas kesejahteraan dan tindakan

           pengamanan yang layak untuk melindungi para pekerja dan tamu yang
           datang ke lokasi. Fasilitas dan tindakan pengamanan seperti ini disyaratkan

           harus memuaskan Pemberi Tugas dan tundukkepada ketentuan Undang-
           undang yang berlaku pada waktu itu. Di lokasi pekerjaan, Kontraktor wajib

           mengadakan perlengkapan yang cukup untuk pertolongan pertama, yang
           mudah dicapai. Sebagai tambahan hendaknya ditiap site ditempatkan paling

           sedikit seorang petugas yang telah dilatih dalam soal-soal mengenai
           pertolongan pertama, demikian pula termasuk mengambil langkah-langkah
           yang dianggap perlu dalam rangka pencegahan merebaknya wabah Convid-

           19 sesuai Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2021 tentang Protokol
           Pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam

           penyelenggaraan Jasa Konstruksi;                             
        7. Gangguan pada tetangga : Segala pekerjaan yang menurut Pemberi Tugas

           mungkin akan menyebabkan adanya gangguan pada penduduk yang  
           berdekatan, hendaknya dilaksanakan pada waktu-waktu sebagaimana

           Pemberi Tugas akan menentukannya dan tidak akan ada tambahan 
           penggganti uang yang akan diberikan kepada Kontraktor sebagai tambahan,

           yang mungkin ia keluarkan.                                   
    j) Peraturan Hak Paten                                              
       Kontraktor harus melindungi Pemilik (Owner) terhadap semua “claim” atau

       tuntutan, biaya atau kenaikan harga karena bencana, dalam hubungan dengan
       merk dagang atau nama produksi, hak cipta pada semua material dan peralatan

       yang dipergunakan dalam proyek ini, iklan Kontraktor tidak diijinkan membuat iklan
       dalam bentuk apapun di dalam sempadan (batas) site atau di tanah yang

       berdekatan tanpa seijin dari pihak Pemberi Tugas.                
N. PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIGUNAKAN                          

  Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja dan

  Syarat-syarat (RKS) ini berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di bawah ini termasuk
  segala perubahan dan tambahannya, yakni :                             
  1) Undang Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;            

  2) Undang Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;           
  3) Undang Undang No. 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

  4) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
     Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;                  

  5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan 
     Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya;     

  6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tanggal1 Desember
     2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;                   
  7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

     Nomor : 31/PRT/M/2015 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri pekerjaan
     umum nomor : 07/PRT/M/2011 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan

     konstruksi dan jasa konsultansi;                                   
  8) Permen PUPR No 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

  9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
     Nomor : 07/PRT/M/2019 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
     melalui Penyedia tanggal 20 Maret 2019;                            

  10) Permen PUPR No  21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen    
     Keselamatan Konstruksi;                                            

  11) Permen PUPR   Nomor   :  14   Tahun  2021  tentang Standard       
     danPedomanPengadaanJasaKonstruksiMelaluiPenyedia;                  

  12) Instruksi Menteri PUPR Nomor : 02/IN/M/2021 tentang Protokol Pencegahan
     Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dalam Penyelenggaraan Jasa
     Konstruksi;                                                        

  13) Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

     Barang/Jasa Melalui Penyedia;                                      
  14) Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung serta standar teknis yang

     terkait antara lain :                                              
     a) Persyaratan, prinsip, dan peraturan harus sesuai dengan standar Edisi terbaru
        Cipta Karya Pedoman (1995);                                     
     b) Ditetapkan dalam pedoman Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pengembangan

        Program dan Penganggaran (Buku Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan
        Program Penyusunan Dan Penganggaran-SP4);                       

     c) Peraturan/kode untuk peraturan keselamatan dan api untuk bangunan pendidikan.
  15) Persyaratan teknis lainnya terkait pelaksanaan pembangunan sesuai dengan
     peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan di Indonesia termasuk

     Peraturan daerah setempat tentang Bangunan Gedung.                 

O. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                             

  Jangka waktu pelaksanaan dibagi 2 bagian:                             
   a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik adalah selama 150 (seratus lima puluh )

      hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya SPMK;            
   b. Jangka Waktu pemeliharaan pekerjaan fisik selama 180 (seratus delapan puluh)

      hari kalender, terhitung sejak ditanda tanganinya BAST 1 (PHO).   

S. PENUTUP                                                              

  Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dijadikan acuan dan pedoman
  dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang sesuai dengan
  rencana.