Pembangunan Rkb Mtsn Kutai Barat

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA                      
    KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR          

    URAIAN         SINGKAT           PEKERJAAN                          

                           KEGIATAN :                                   

    PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA  MADRASAH  MELALUI SBSN            

                           PEKERJAAN :                                  
                   PEMBANGUNAN   GEDUNG  RKB                            
            MADRASAH  TSANAWIYAH  NEGERI KUTAI BARAT                    

                     KABUPATEN KUTAI BARAT                              

                   TAHUN   ANGGARAN     2023                            
A. UMUM                                                                 

  Kementerian/Lembaga : Kementerian Agama Republik Indonesia            

  Eselon I         : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam               
  Eselon II        : Kantor Wilayah Kementerian Agama                   
                    Provinsi Kalimantan Timur                           

  Kantor Kabupaten : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Barat     

  Satuan Kerja     : Madrasah Tsanawiyah Negeri Kutai Barat             
  Nama Program     : Program Pendidikan Islam                           

  Nama Kegiatan    : Peningkatan Akses, Mutu dan Relevansi Madrasah     
  Nama Pekerjaan   : Pembangunan Gedung RKB MTs Negeri Kutai Barat      

  Nilai Pagu Anggaran : Rp. 3.727.442.000,-                             

  Nilai HPS        : Rp. 3.727.442.000,-                                
  Jenis Kontrak    : Lumsum dan Harga Satuan                            

  Sumber Pendanaan : SBSN 2023                                          

  Nomor DIPA       : …………………….                                          
  Kode Satuan Kerja : …………………….                                         

  Alamat           : Jl. Islamic Center RT. 29 Kel. Melak Ulu           

B. PENDAHULUAN                                                          

  1. Umum                                                               

    a. Peningkatan sarana prasarana madrasah menjadi salah satu unsur penting dalam
      peningkatan pembelajaran di madrasah;                             

    b. Prasarana madrasah merupakan bagian dari bangunan gedung negara, yang harus

      diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal

      fungsi bangunannya, handal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi
      lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di

      Indonesia;                                                        

    c. Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dilaksanakan dengan sebaik-
      baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari

      segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan Gedung negara;
    d. Pemberi jasa konstruksi untuk bangunan Gedung negara perlu diarahkan secara
      baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya konstruksi teknis

      bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata

      laku professional;                                                
    e. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan konstruksi perlu disiapkan secara

      matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya bangunan yang sesuai

      dengan kepentingan kegiatan.                                      
  2. Khusus                                                             

    a. Berdasarkan DIPA SBSN pada madrasah, kegiatan yang dilaksanakan  

      merupakan Bangunan Sederhana berdasarkan Pedoman Teknis Pembangunan
      Gedung Negara untuk ruang lingkup pekerjaan bangunan Gedung termasuk dengan

      fasilitas sarana dan prasarana disekitar bangunan;                

    b. Untuk besaran dan ukuran kapasitas Gedung yang akan direncanakan dalam

      pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RKB MTs Negeri Kutai Barat
      Kabupaten Kutai Barat berpedoman pada Perencanaan Teknis/Detail   

      Engineering Design (DED) dan Standar Pembangunan Gedung Negara oleh

      Pemerintah;                                                       

C. LATAR BELAKANG                                                       

  1. Peningkatan sarana prasarana madrasah merupakan salah satu aspek penting dalam

    upaya meningkatkan mutu pembelajaran di madrasah. Ketercukupan sarana
    pembelajaran di madrasah menjadi salah satu stimulant bagi stakeholder untuk

    bersinergi meningkatkan kualitas dan mutu madrasah;                 

  2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam hal ini Direktorat Pendidikan Madrasah
    melakukan inovasi dan terobosan dalam upaya peningkatan mutu madrasah dengan

    pemenuhan sarana prasarana madrasah;                                
  3. SBSN menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam menopang

     terlaksana nya pemenuhan sarana dan prasarana di madrasah;         

D. MAKSUD DAN TUJUAN                                                    
  1. Umum                                                               

    Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi pelaksana konstruksi
    (kontraktor) yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus

    dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan

    konstruksi.                                                         
    Dengan penugasan ini diharapkan penyedia jasa konstruksi dapat melaksanakan
    tanggungjawabnya dengan baik untuk menghasilkan pekerjaan fisik yang memadai.

  2. Khusus                                                             

    Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung RKB Madrasah Tsanawiyah Negeri
    Negeri Kutai Barat yang sesuai dengan Detail Engineering Design (DED) dan

    Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan sebagai dasar acuan pada saat pelaksanaan

    proses pembangunan pekerjaan fisik.                                 

E. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA                                    

  Pengguna Jasa adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri Melak dengan Tim Pelaksana,
  sebagai berikut :                                                     

  a. Pengguna Anggaran adalah Kementerian Agama Republik Indonesia;     

  b. Kuasa Pengguna Anggaran adalah KEPALA KANTORWILAYAH KEMENTERIAN    
    AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR                                     

  c. Pejabat Pembuat Komitmen adalah SUHARTO, S. Ag                     
  d. Bendahara DIPA Madrasah Tsanawiyah Negeri Melak Tahun Anggaran 2023
    Nomor : ……/ 2023, Tanggal 30 November 2022.                         

  e. Pembantu Pelaksana Administrasi dan Keuangan adalah :              

  f. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah :                  

F. KLASIFIKASI BANGUNAN                                                 

  Klasifikasi bangunan adalah Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi sebagaimana
  dimaksud Permen PUPR No. 22/PRT/M/2018. Berdasarkan klasifikasi gedung negara,

  untuk pembangunan gedung madrasah meliputi :                          

  1) Bangunan gedung sederhana, yaitu bangunan gedung dengan karakter sederhana,
     serta memiliki kompleksitas dan teknologi yang sederhana. Bangunan gedung

     sederhana meliputi gedung kantor dengan jumlah s.d. 2 lantai dengan luas maksimal

     mencapai 500 , bangunan dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat, gedung
     pelayanan kesehatan (puskesmas), gedung pendidikan dengan jumlah lantai s.d. 2

     Lantai ;                                                           
  2) Bangunan gedung tidak sederhana, yaitu bangunan gedung yang memiliki karakter,

     kompleksitas, dan teknologi yang tidak sederhana pula. Bangunan gedung tidak

     sederhana meliputi gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai yang memiliki luas
     di atas 500 ; bangunan dinas tipe A dan B atau bangunan tipe C, D, E yang bertingkat

     lebih dari 2 lantai; gedung pelayanan kesehatan (rumah sakit) tipe A, B, C, D; gedung
     pendidikan bertingkat lebih dari 2 lantai ;                        

G. LINGKUP PEKERJAAN                                                    

  1) Dalam melaksanakan konstruksi bangunan Gedung negara sudah termasuk tahap
    pemeliharaan konstruksi;                                            

  2) Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun

    oleh perencana konstruksi dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat

    penjelasan pekerjaan/aanwizing pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan
    standar teknis) yang dipersyaratkan;                                

  3) Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan : kualitas masukan (bahan, tenaga

    dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan) dan kualitas hasil
    pekerjaan, seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);

  4) Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa Konsultan
    Pengawas;                                                           

  5) Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Sistem Manajemen

    Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Keamanan Kesehatan dan Keselamatan
    Kerja (K3);                                                         

  6) Penyusunan kontrak kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
  7) Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil

    pelaksanaan konstruksi fisik. Pada masa pemeliharaan ini penyedia jasa pelaksanaan

    konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan
    yang terjadi selama masa konstruksi;                                

  8) Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang di dalam dan di luar

    Gedung harus di uji coba sesuai dengan fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau
    kerusakan yang menyebabkan peralatan tidak berfungsi, maka harus diperbaiki sampai

    berfungsi dengan sempurna;                                          

  9) Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi bangunan
    Gedung negara, masa pemeliharaan konstruksi adalah minimal 12 (dua belas) bulan

    terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi;          
  10) Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :      
    a) Bangunan gedung negara yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan

      konstruksi;                                                       

    b) Dokumen hasil Pekerjaan Konstruksi, meliputi :                   

      1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as build drawings);

      2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik,

        termasuk Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);                  
      3. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan beserta segala

        perubahan/addendumnya;                                          

      4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi
        fisik;                                                          

      5. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan

        II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan
        pelaksanaan konstruksi fisik;                                   

      6. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan

        konstruksi fisik;                                               
      7. Manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang

        menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan perlengkapan
        mekanikal-elektrikal bangunan.                                  

   H. LINGKUP PEKERJAAN SESUAI DENGAN PERENCANAAN DAN KELUARAN          

   Dalam pelaksanaan pekerjaan, pemborong melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
   rincian pekerjaan yang tercantum pada Gambar Perencanaan, Bill of Quantity (BoQ) atau

   Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/ Spesifikasi

   Teknis.                                                              
   Keluaran yang diminta dari kontraktor Pelaksana pada penugasan ini adalah sebagai

   berikut :                                                            

   1. Metode Pelaksanaan Program Kerja, Alokasi Tenaga dan Konsep Pelaksanaan
     Pekerjaan;                                                         

   2. Program Mutu dan Program K3 terkait pelaksanaan pembangunan fisik;
   3. Mengajukan Shop Drawing pada setiap tahapan pekerjaan yang dilaksanakan;

   4. Membuat Laporan Harian yang berisikan tentang :                   

     a) Tenaga;                                                         
     b) Bahan Bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak;           

     c) Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;          
     d) Kegiatan perkomponen pekerjaan yang diselenggarakan;            

     e) Waktu yang digunakan untuk pelaksanaan;                         

     f) Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pekerjaan.          
   5. Membuat Laporan Mingguan, sebagai resume Laporan Harian (Kemajuan Pekerjaan,

     Tenaga dan Hari Kerja) dan Laporan Bulanan;                        

   6. Mengajukan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan untuk pembayaran termin;
   7. Membuat Surat Permintaan Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan

     Pekerjaan Tambah Kurang (Jika ada tambahan atau pengurangan pekerjaan);
   8. Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;                

   9. Membuat Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan;                  
   10. Membuat Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan;            

   11. Membuat Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (As Built Drawing)

I. PELAPORAN DAN PELAKSANAAN                                            

  Setiap jenis laporan harus disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat

  Pembuat Komitmen untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan, sesuai dengan lingkup

  pekerjaan, maka jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan dan jenis laporan yang harus
  diserahkan kepada Konsultan Pengawas adalah :                         

  1) Laporan Harian                                                     

    Laporan harian ini harus dibuat oleh Kontraktor Pelaksana Pekerjaan terhitung setelah
    SPMK sebanyak 3 (tiga) eksemplar yang berisi antara lain : buku harian yang memuat

    semua kejadian, perintah atau petunjuk yang penting dari Konsultan Pengawas/Direksi

    yang dapat pelaksanaan pekerjaan, menimbulkan konsekuensi keuangan, kelambatan

    penyelesaian pekerjaan dan tidak terpenuhinya syarat teknis.Laporan Harian berisikan,
    antara lain :                                                       

    a) Tenaga;                                                          
    b) Bahan bangunan/material yang didatangkan, diterima atau tidak;   

    c) Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;           

    d) Kegiatan perkomponen pekerjaan yang diselenggarakan;             
    e) Waktu yang digunakan untuk pelaksanaan;                          

    f) Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan;         
  2) Laporan Pelaksanaan                                                

    Laporan Pelaksanaan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga

    dan hari kerja) terhitung 7 (tujuh) hari setelah dimulainya kerja oleh kontraktor 7
    (tujuh) hari kerja setelah SPMK ditandatangani) sebanyak 5 (lima) rangkap dan berisi

    antara lain :                                                       

    a) Review terhadap rencana kerja Kontraktor;                        
    b) Resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja) selama

       seminggu tersebut;                                               
    c) Gambaran/penjelasan secara garis besar kondisi lokasi proyek;    

    d) Monitor masalah teknis dilapangan;                               

    e) Permasalahan non-teknis yang dihadapi;                           
    f) Monitor Kendali Mutu;                                            

    g) Pemeriksaan Gambar Kerja;                                        
    h) Foto-foto Kemajuan Pekerjaan dibuat secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan;

    i) Rencana kerja, metode dan jadwal pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.

J. PRODUK DALAM NEGERI                                                  

  Pelaksanaan Pekerjaan/Kontraktor harus mengutamakan penggunaan produksi dalam

  negeri. Produk luar negeri boleh dipakai atau digunakan selama produksi dalam negeri
  tidak dapat digunakan.                                                

K. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN                                    

  Untuk pelaksanaan Pembangunan ini didalam perhitungan volume berpedoman kepada
  peraturan yang berlaku, antara lain: regulasi nasional maupun internasional yang

  mengatur standar umum Bangunan Pemerintah dan lain-lain yang disyaratkan Undang-

  undang dan Peraturan Pemerintah/Daerah yang berlaku.                  

L. ALIH PENGETAHUAN                                                     

  Jika diperlukan, Penyedia Jasa Pelaksana pekerjaan berkewajiban untuk menyelenggarakan
  pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil

  kegiatan/unit kerja Kuasa Pengguna Anggaran.                          

M. SPESIFIKASI TEKNIS                                                   

  1) Umum                                                               
    Untuk dapat memahami dengan sebaik-baiknya seluruh seluk beluk pekerjaan ini,

    kontraktor diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh gambar pelaksanaan

    beserta uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan seperti yang akan diuraikan di
    dalam KAK ini. Bila terdapat ketidakjelasan dan/atau perbedaan-perbedaan dalam

    gambar dan uraian ini, Kontraktor diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada

    Perencana/Konsultan Pengawas untuk mendapatkan penyelesaian.        

  2) Lingkup Pekerjaan                                                  
    Penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan dan alat-alat kerja yang dibutuhkan dalam

    melaksanakan pekerjaan ini serta mengamankan, mengawasi dan memelihara bahan-

    bahan, alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung
    sehingga seluruh pekerjaan dapat selesai dengan sempurna.           

    a) Sarana Kerja                                                     

       Kontraktor wajib memasukkan jadwal kerja, identifikasi dari tempat kerja, nama,
       jabatan dan keahlian masing-masing anggota pelaksana pekerjaan, serta

       inventarisasi peralatan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan ini.

       Kontraktor wajib menyediakan tempat penyimpanan bahan/material di tempat
       yang aman dari segala kerusakan, kehilangan dan hal-hal yang dapat mengganggu

       pekerjaan lain. Semua sarana yang digunakan harus benar-benar baik dan

       memenuhi persyaratan kerja, sehingga kelancaran dan memudahkan kerja di

       tempat kerja dapat tercapai.                                     
    b) Gambar-Gambar Dokumen                                            

       Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau pertentangan dalam gambar-gambar yang

       ada dalam Buku Uraian Pekerjaan ini, maupun perbedaan yang terjadi akibat
       keadaan di lapangan, Kontraktor diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada

       Perencana/Konsultan Pengawas secara tertulis untuk mendapatkan keputusan

       pelaksanaan di tempat setelah Konsultan Pengawas berunding terlebih dahulu
       dengan Perencana.                                                

       Ketentuan tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Kontraktor untuk

       memperpanjang waktu pelaksanaan. Semua ukuran yang tertera dalam gambar

       adalah ukuran jadi, dalam keadaan selesai/terpasang. Mengingat masalah ukuran
       ini sangat penting, Kontraktor diwajibkan memperhatikan dan meneliti terlebih
       dahulu semua ukuran yang tercantum seperti peil-peil, ketinggian, lebar, ketebalan,

       luas penampang dan lain-lainnya sebelum memulai pekerjaan. Bila ada keraguan

       mengenai ukuran atau bila ada ukuran yang belum dicantumkan dalam gambar,
       Kontraktor wajib melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada Konsultan

       Pengawas dan Konsultan Pengawas memberikan keputusan ukuran mana yang

       akan dipakai dan dijadikan pegangan setelah berunding terlebih dahulu dengan

       Perencana.                                                       

       Kontraktor tidak dibenarkan mengubah dan atau mengganti ukuran-ukuran yang
       tercantum di dalam gambar pelaksanaan tanpa sepengetahuan Konsultan

       Pengawas. Bila hal tersebut terjadi, segala akibat yang akan ada menjadi tanggung

       jawab Kontraktor baik dari segi biaya maupun waktu.              
       Kontraktor harus selalu menyediakan dengan lengkap masing-masing 5 (lima)

       salinan, segala gambar-gambar, spesifikasi teknis, addendum, berita- berita

       perubahan dan gambar-gambar pelaksanaan yang telah disetujui di tempat
       pekerjaan. Dokumen-dokumen ini harus dapat dilihat Konsultan Pengawas setiap

       saat sampai dengan serah terima kesatu. Setelah serah terima kesatu, dokumen-

       dokumen tersebut akan di dokumentasikan oleh Pemberi tugas.      
    c) Gambar-Gambar Pelaksanaan dan Contoh-contoh                      

       Gambar-gambar pelaksana (shop drawing) adalah gambar-gambar, diagram,

       ilustrasi, jadwal, brosur atau data yang disiapkan Kontraktor atau Sub Kontraktor,
       Supplier atau Prosedur yang menjelaskan bahan-bahan atau sebagian pekerjaan.

       Contoh-contoh adalah benda-benda yang disediakan Kontraktor untuk
       menunjukkan bahan, kelengkapan dan kualitas kerja. Ini akan dipakai oleh

       Konsultan Pengawas untuk menilai pekerjaan, setelah disetujui terlebih dahulu

       oleh Konsultan Perencana.                                        
       Kontraktor akan memeriksa, menandatangani persetujuan dan menyerahkan

       dengan segera semua gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh yang

       disyaratkan dalam Dokumen Kontrak atau oleh Konsultan Pengawas. Gambar-
       gambar pelaksanaan dan contoh-contoh harus diberi tanda-tanda sebagaimana

       ditentukan Konsultan Pengawas. Kontraktor harus melampirkan keterangan

       tertulis mengenai setiap perbedaan dengan Dokumen Kontrak jika ada hal-hal
       demikian. Dengan menyetujui dan menyerahkan gambar-gambar pelaksanaan
       atau contoh- contoh, dianggap Kontraktor telah meneliti dan menyesuaikan

       setiap gambar atau contoh tersebut dengan Dokumen Kontrak. Konsultan

       Pengawas dan Perencana akan memeriksa dan menolak atau menyetujui
       gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh dalam waktu sesingkat-

       singkatnya, sehingga tidak mengganggu jalannya pekerjaan dengan  

       mempertimbangkan syarat-syarat dalam Dokumen Kontrak dan syarat-syarat
       keindahan.                                                       

       Kontraktor akan melakukan perbaikan-perbaikan yang diminta Konsultan Pengawas

       dan menyerahkan kembali segala gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh
       sampai disetujui. Persetujuan Konsultan Pengawas terhadap gambar-gambar

       pelaksanaan dan contoh-contoh, tidak membebaskan Kontraktor dari tanggung

       jawabnya atas perbedaan dengan Dokumen Kontrak, apabila perbedaan tersebut

       tidak diberitahukan secara tertulis kepada Konsultan Pengawas. Semua pekerjaan
       yang memerlukan gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh yang harus

       disetujui Konsultan Pengawas dan Perencana, tidak boleh dilaksanakan sebelum

       ada persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas dan Perencana.  
       Gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh harus diserahkan kepada

       Konsultan Pengawas dalam 2 (dua) salinan, Konsultan Pengawas akan memeriksa

       dan mencantumkan tanda-tanda “Telah Diperiksa Tanpa Perubahan” atau “Telah
       Diperiksa Dengan Perubahan” atau “Ditolak”. Satu salinan dipegang oleh Konsultan

       Pengawas untuk arsip, sedangkan yang kedua dikembalikan kepada Kontraktor

       untuk dibagikan atau diperlihatkan kepada Sub Kontraktor atau yang bersangkutan
       lainnya. Sebutan katalog atau barang cetakan, hanya boleh diserahkan apabila

       menurut Konsultan Pengawas hal-hal yang sudah ditentukan dalam katalog atau

       barang cetakan tersebut sudah jelas dan tidak perlu diubah. Barang cetakan ini juga

       harus diserahkan dalam 2 (dua) rangkap untuk masing- masing jenis dan diperlukan
       sama seperti butir di atas.                                      

       Contoh-contoh yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis harus diserahkan kepada

       Konsultan Pengawas dan Perencana.                                
    d) Jaminan Kualitas                                                 
       Kontraktor menjamin pada Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas, bahwa semua

       bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan adalah sama sekali baru, kecuali
       ditentukan lain, serta Kontraktor menyetujui bahwa semua pekerjaan dilaksanakan

       dengan baik, bebas dari cacat teknis dan estetis serta sesuai dengan Dokumen

       Kontrak. Apabila diminta, Kontraktor sanggup memberikan bukti-bukti
       mengenai hal-hal tersebut pada butir ini. Sebelum mendapat persetujuan dari

       Konsultan Pengawas, bahwa pekerjaan telah diselesaikan dengan sempurna,

       semua pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor sepenuhnya.
    e) Nama Pabrik/Merek Yang Ditentukan                                

       Apabila pada Spesifikasi Teknis ini disebutkan nama pabrik/merek dari satu jenis

       bahan/komponen, maka Kontraktor menawarkan dan memasang sesuai dengan
       yang ditentukan. Jadi tidak ada alasan bagi Kontraktor pada waktu pemasangan

       menyatakan barang tersebut sudah tidak terdapat lagi dipasaran ataupun sukar

       didapat dipasaran. Untuk barang-barang yang harus diimport, segera setelah
       ditunjuk sebagai pemenang, Kontraktor harus sesegera mungkin memesan pada

       agennya di Indonesia. Apabila Kontraktor telah berusaha untuk memesan namun

       pada saat pemesanan bahan/merek tersebut tidak/sukar diperoleh, maka
       Perencana akan menentukan sendiri alternatif merek lain dengan spesifikasi

       minimum yang sama. Setelah 1 (satu) bulan menunjukkan pemenang, Kontraktor

       harus memberikan kepada Pemberi Tugas fotocopy dari pemesanan material yang
       diimport pada agen ataupun Importir lainnya, yang menyatakan bahwa material-

       material tersebut telah dipesan (order import).                  

    f) Contoh-Contoh                                                    
       Contoh-contoh material yang dikehendaki oleh Pemberi Tugas atau wakilnya harus

       segera disediakan atas biaya Kontraktor dan contoh-contoh tersebut diambil

       dengan jalan atau cara sedemikian rupa, sehingga dapat dianggap bahwa
       bahan atau pekerjaan tersebutlah yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan

       nanti. Contoh-contoh tersebut jika telah disetujui, disimpan oleh Pemberi Tugas

       atau wakilnya untuk dijadikan dasar penolakan bila ternyata bahan-bahan atau cara
       pengerjaan yang dipakai tidak sesuai dengan contoh, baik kualitas maupun sifatnya

       substitusi.                                                      

       Produk yang disebutkan nama pabrikan, material, peralatan, perkakas, aksesories
       yang disebutkan nama pabriknya dalam RKS, Kontraktor harus melengkapi produk

       yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis, atau dapat mengajukan produk
       pengganti yang setara, disertai data-data yang lengkap untuk mendapatkan

       persetujuan Konsultan Perencana sebelum pemesanan.               

       Produk yang tidak disebutkan nama pabriknya, material, peralatan, perkakas,

       akserories dan produk-produk yang tidak disebutkan nama pabriknya di dalam
       Spesifikasi Teknis, Kontraktor harus mengajukan secara tertulis nama negara dari

       pabrik yang menghasilkannya, katalog dan selanjutnya menguraikan data yang

       menunjukkan secara benar bahwa produk-produk yang dipergunakan adalah sesuai

       dengan Spesifikasi Teknis dan kondisi proyek untuk mendapatkan persetujuan dari
       Pemilik/Perencana.                                               

    g) Material dan Tenaga Kerja                                        

       Seluruh material yang dipergunakan dalam pekerjaan ini harus baru, dan material
       harus tahan terhadap iklim tropis. Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan dengan

       cara yang benar dan setiap pekerja harus mempunyai keterampilan yang

       memuaskan, di mana latihan khusus bagi pekerja sangat diperlukan dan Kontraktor

       harus melaksanakannya. Kontraktor harus melengkapi Surat Sertifikat yang sah
       untuk setiap personil ahli yang menyatakan bahwa personal tersebut telah

       mengikuti latihan-latihan khusus ataupun mempunyai pengalaman-pengalaman

       khusus dalam bidang keahlian masing-masing. Klausul disebutkan kembali apabila

       dalam Dokumen Lelang ini ada klausul-klausul yang disebutkan kembali pada butir

       lain, maka ini bukan berarti menghilangkan butir tersebut tetapi dengan pengertian
       lebih menegaskan masalahnya. Jika terjadi hal yang saling bertentangan antara

       gambar atau terhadap Spesifikasi Teknis, maka diambil sebagai patokan adalah

       yang mempunyai bobot teknis dan/atau yang mempunyai bobot biaya paling tinggi.

       Pemilik proyek dibebaskan dari patent dan lain-lain untuk segala “claim” atau
       tuntutan terhadap hak-hak khusus seperti patent dan lain-lain.   

    h) Koordinasi Pekerjaan                                             

       Untuk kelancaran pekerjaan ini, harus disediakan koordinasi dari seluruh bagian
       yang terlibat didalam kegiatan proyek ini. Seluruh aktivitas yang menyangkut dalam

       proyek ini, harus dikoordinir lebih dahulu agar gangguan dan konflik satu dengan

       lainnya dapat dihindarkan. Melokalisasi/memerinci setiap pekerjaan sampai
       dengan detail untuk menghindari gangguan dan konflik, serta harus mendapat

       persetujuan dari Konsultan Perencana/Konsultan Pengawas.         

    i) Perlindungan Terhadap Orang, Harta Benda dan Pekerjaan           
       Perlindungan terhadap milik umum :                               

        1. Kontraktor harus menjaga jalan umum, jalan kecil dan jalan bersih dari alat-

           alat mesin, bahan-bahan bangunan dan sebagainya serta memelihara
           kelancaran lalu-lintas, baik kendaraan maupun pejalan kaki selama kontrak

           berlangsung;                                                 

        2. Orang-orang yang tidak berkepentingan : Kontraktor harus melarang siapapun

           yang tidak berkepentingan memasuki tempat pekerjaan dan dengan tegas
           memberikan perintah kepada ahli tekniknya yang bertugas dan para penjaga;

        3. Perlindungan terhadap bangunan yang ada : Selama masa-masa   

           pelaksanaan Kontrak, Kontraktor bertanggung jawab penuh atas segala
           kerusakan bangunan yang ada, utilitas, jalan-jalan, saluran-saluran

           pembuangan dan sebagainya di tempat pekerjaan, dan kerusakan-kerusakan

           sejenis yang disebabkan operasi-operasi Kontraktor, dalam arti kata yang
           luas. Itu semua harus diperbaiki oleh Kontraktor hingga dapat diterima

           Pemberi Tugas;                                               

        4. Penjagaan dan perlindungan pekerjaan : Kontraktor bertanggung jawab atas

           penjagaan, penerangan dan perlindungan terhadap pekerjaan yang dianggap
           penting selama pelaksanaan Kontrak, siang dan malam. Pemberi Tugas tidak

           bertanggung jawab terhadap Kontraktor dan Sub Kontraktor,atas kehilangan

           atau kerusakan bahan-bahan bangunan atau peralatan atau pekerjaan yang
           sedang dalam pelaksanaan;                                    

        5. Sarana prasarana yang terkena dampak akibat pekerjaan ini, maka

           kontraktor wajib mengembalikan seperti sedia kala.           
        6. Kesejahteraan, Keamanan dan Pertolongan Pertama : Kontraktor harus

           mengadakan dan memelihara fasilitas kesejahteraan dan tindakan

           pengamanan yang layak untuk melindungi para pekerja dan tamu yang
           datang ke lokasi. Fasilitas dan tindakan pengamanan seperti ini disyaratkan

           harus memuaskan Pemberi Tugas dan tunduk kepada ketentuan Undang-

           undang yang berlaku pada waktu itu. Di lokasi pekerjaan, Kontraktor wajib
           mengadakan perlengkapan yang cukup untuk pertolongan pertama, yang

           mudah dicapai. Sebagai tambahan hendaknya ditiap site ditempatkan paling

           sedikit seorang petugas yang telah dilatih dalam soal-soal mengenai
           pertolongan pertama, demikian pula termasuk mengambil langkah-langkah

           yang dianggap perlu dalam rangka pencegahan merebaknya wabah Covid-

           19 sesuai Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2021 tentang Protokol
           Pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam

           penyelenggaraan Jasa Konstruksi;                             

        7. Gangguan pada tetangga : Segala pekerjaan yang menurut Pemberi Tugas
           mungkin akan menyebabkan adanya gangguan pada penduduk yang  

           berdekatan, hendaknya dilaksanakan pada waktu-waktu sebagaimana

           Pemberi Tugas akan menentukannya dan tidak akan ada tambahan 

           penggganti uang yang akan diberikan kepada Kontraktor sebagai tambahan,
           yang mungkin ia keluarkan.                                   

    j) Peraturan Hak Paten                                              

       Kontraktor harus melindungi Pemilik (Owner) terhadap semua “claim” atau
       tuntutan, biaya atau kenaikan harga karena bencana, dalam hubungan dengan

       merk dagang atau nama produksi, hak cipta pada semua material dan peralatan

       yang dipergunakan dalam proyek ini, Kontraktor tidak diijinkan membuat iklan
       dalam bentuk apapun di dalam sempadan (batas) site atau di tanah yang

       berdekatan tanpa seijin dari pihak Pemberi Tugas.                

O. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                             

  Jangka waktu pelaksanaan dibagi 2 bagian:                             
   a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik adalah selama 150 (seratus lima puluh)

      hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya SPMK;            
   b. Jangka Waktu pemeliharaan pekerjaan fisik selama 360 (tiga ratus enam puluh)

      hari kalender, terhitung sejak ditanda tanganinya BAST 1 (PHO).   

S. PENUTUP                                                              

  Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dijadikan acuan dan pedoman
  dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang sesuai dengan

  rencana.                                                              
                                      Samarinda, Februari 2023          
                                      Pejabat Pembuat Komitmen,         

                                      SUHARTO, S. Ag                    
                                      NIP. 19690430 200604 1 009