Belanja Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                          
                  1                                                    
1.1 Lingkup Pekerjaan                                                  
    1. Persyaratan teknis umum ini merupakan persyaratan dari segi teknis yang secara umum
      berlaku untuk seluruh bagian pekerjaan dimana persyaratan ini bisa diterapkan untuk
      Pembangunan Gedung Kelas Baru MAN 2 Malang meliputi:             
       a. Pekerjaan persiapan                                          
       b. Pekerjaan struktur                                           
       c. Pekerjaan arsitektur                                         
       d. Pekerjaan mekanikal dan elekrikal                            
      Secara lengkap seluruh jenis pekerjaan tersebut dapat disesuaikan/dilihat dan tercantum
      pada Bill Of Quantity (BQ) dan BQ bersifat tidak mengikat.       
    2. Kecuali disebutkan secara khusus dalam dokumen-dokumen dimaksud berikut, lingkup
      pekerjaan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
       a. Pengadaan tenaga kerja                                       
       b. Pengadaan bahan/ material                                    
       c. Pengadaan peralatan & alat bantu, sesuai dengan kebutuhan lingkup pekerjaan yang
         ditugaskan.                                                   
       d. Koordinasi dengan Kontraktor/ pekerja lain yang berhubungan dengan pekerjaan pada
         bagian pekerjaan yang ditugaskan.                             
       e. Penjagaan kebersihan, kerapian dan keamanan area kerja.      
       f. Pembuatan gambar pelaksanaan (as built drawing).             
    3. Persyaratan teknis umum ini menjadi satu kesatuan dengan persyaratan teknis
      pelaksanaan pekerjaan dan secara bersama-sama merupakan persyaratan dari segi teknis
      bagi seluruh pekerjaan sebagaimana diungkapkan dalam satu atau lebih dari dokumen-
      dokumen berikut ini:                                             
       a. Gambar-gambar pelelangan/pelaksanaan termasuk perubahannya,  
       b. Persyaratan teknis umum/pelaksanaan pekerjaan/bahan,         
       c. Rincian volume pekerjaan/rincian penawaran,                  
       d. Dokumen-dokumen pelelangan/pelaksanaan yang lain.            
    4. Dalam hal dimana ada bagian dari persyaratan teknis umum ini, yang tidak dapat
      diterapkan pada bagian pekerjaan sebagaimana diungkapkan di atas, maka bagian
      dari persyaratan teknis umum tersebut dengan sendirinya dianggap tidak berlaku.

1.2 Referensi                                                          
    1. Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan dengan mengikuti dan memenuhi persyaratan-
      persyaratan teknis yang tertera dalam Persyaratan Normalisasi Indonesia (NI), Standar
      Industri Indonesia (SII) dan peraturan-peraturan nasional maupun peraturan-peraturan
      setempat lainnya yang berlaku atau jenis-jenis pekerjaan yang bersangkutan antara lain:
       a. NI-3 (1970) Peraturan umum untuk bahan bangunan di Indonesia 
       b. SNI 2052-2017 Baja Tulangan Beton                            
       c. SNI 2049-2004 Semen portland                                 
       d. SNI 6814-2002 Tata cara pelaksanaan sambungan mekanis untuk tulangan beton
       e. SNI 2834-2000 Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal
       f. Mutu dan Cara Uji Agregat Beton (SII 0052-80)                
       g. SNI 1972-2008 Cara uji slump beton                           
       h. SNI 1727-2013 Beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur
         lain                                                          
       i. SNI 1726-2012 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan
         gedung dan non gedung                                         
       j. SNI 2847-2019 Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung

                                   Pembangunan Gedung Madrasah MAN 2 Malang 1
       k. SNI 1726-2019 Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung
       l. SNI 1729-2015 Spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural
       m. SNI 0225-2011 Persyaratan umum instalasi listrik             
       n. Standart Industri Indonesia (SII)                            
       o. Standard Nasional Indonesia (SNI)                            
       p. ASTM, JIS dan lain sebagainya yang dianggap berhubungan dengan bagian-bagian
         pekerjaan ini.                                                
       q. Peraturan Bangunan Nasional 1978.                            
       r. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat.            
         Untuk pekerjaan-pekerjaan yang belum termasuk dalam standart-standart yang
         disebut di atas, maupun standart-standart nasional lainnya, maka diberlakukan
         standart-standart nasional dan internasional yang berlaku atau pekerjaan-pekerjaan
         tersebut atau setidak-tidaknya berlaku standart-standart persyaratan teknis dari
         negara-negara asal bahan/pekerjaan yang bersangkutan dan dari produk yang
         ditentukan pabrik pembuatnya.                                 
    2. Dalam hal dimana ada bagian pekerjaan yang persyaratan teknisnya tidak diatur dalam
      persyaratan teknis umum/khususnya maupun salah satu dari ketentuan yang disebutkan
      di atas, maka atas bagian pekerjaan tersebut kontraktor harus mengajukan salah satu
      dari persyaratan-persyaratan berikut ini guna disepakati oleh direksi/konsultan manajemen
      konstruksi/pengawas untuk dipakai sebagai patokan persyaratan teknis:
       a. Standart/norma yang bisa diterapkan pada bagian pekerjaan bersangkutan
         yang diterbitkan oleh Instansi/Institusi, Assosiasi Profesi/Assosiasi Produsen/Lembaga
         Pengujian atau Badan-badan lain yang berwenang/berkepentingan atau badan-badan
         yang bersifat Internasional ataupun Nasional dari Negara lain, sejauh bahwa atau
         hal tersebut diperoleh persetujuan dari Direksi/ Konsultan Manajemen
         Konstruksi/Pengawas.                                          
       b. Brosur teknis dari produsen yang didukung oleh sertifikat dari lembaga pengujian
         yang diakui secara Nasional/Internasional.                    

1.3 Keahlian Dan Pertukangan                                           
    1. Kontraktor harus bertanggung jawab terhadap seluruh pekerjaan beton sesuai dengan
      ketentuan-ketentuan yang disyaratkan, termasuk kekuatan, toleransi dan penyelesaian.
    2. Khusus untuk pekerjaan beton bertulang yang terletak langsung di atas tanah, harus
      dibuatkan lantai kerja dari beton tak bertulang setebal minimum 5 cm atau seperti
      tercantum pada gambar pelaksanaan.                               
    3. Semua pekerjaan harus dilaksanakan oleh ahli-ahli atau tukang-tukang yang
      berpengalaman dan mengerti benar akan pekerjaannya.              
    4. Semua pekerjaan yang dihasilkan harus mempunyai mutu yang sesuai dengan gambar dan
      spesifikasi struktur.                                            
    5. Apabila direksi/konsultan manajemen konstruksi/pengawas memandang perlu, untuk
      melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sulit dan atau khusus, kontraktor harus meminta
      nasihat/petunjuk teknis dari tenaga ahli/lembaga yang ditunjuk direksi/konsultan
      manajemen konstruksi/pengawas atas beban kontraktor.             

1.4 Jenis Dan Mutu Bahan                                               
    1.4.1 Baru/bekas                                                   
         Kecuali ditetapkan lain secara khusus, maka semua bahan yang dipergunakan
         dalam/untuk pekerjaan ini harus merupakan bahan yang baru, penggunaan bahan
         bekas dalam komponen kecil maupun besar sama sekali tidak diperbolehkan/dilarang
         digunakan.                                                    

                                   Pembangunan Gedung Madrasah MAN 2 Malang 2
    1.4.2 Tanda Pengenal                                               
          1. Dalam hal dimana pabrik/produsen bahan mengeluarkan tanda pengenal untuk
            produk bahan yang dihasilkannya, baik berupa cap/merk dagang pengenal
            pabrik/produsen ataupun sebagai pengenal kwalitas/kelas/kapasitas, maka
            semua bahan dari pabrik/produsen bersangkutan yang dipergunakan dalam
            pekerjaan ini harus mengandung tanda pengenal tersebut.    
          2. Khusus untuk bahan pekerjaan instalasi (daya, penerangan, komunikasi, alarm,
            plumbing dan lain-lain) kecuali ditetapkan oleh direksi/konsultan manajemen
            konstruksi/pengawas, bahan sejenis dengan fungsi yang berbeda harus diberi
            tanda pengenal yang berbeda pula. Tanda pengenal ini dapat berupa warna atau
            tanda lain yang harus sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku,
            dalam hal ini harus dilaksanakan sesuai petunjuk direksi/konsultan manajemen
            konstruksi/pengawas.                                       

    1.4.3 Merk Dagang dan Kesetaraan                                   
          1. Penyebutan sesuatu merk dagang bagi suatu bahan/produk di dalam persyaratan
            teknis, secara umum harus dimengerti sebagai keharusan memakai produk
            tersebut.                                                  
          2. Bilamana produk yang dimaksudkan tidak ditemukan dipasaran maka kontraktor
            dapat mengajukan usulan material dengan kualitas dan setara harga.
          3. Kecuali secara khusus dipersyaratkan lain, maka penggunaan bahan/produk lain
            yang dapat dibuktikan mempunyai kualitas penampilan yang setara dengan
            bahan/produk yang memakai merk dagang yang disebutkan dapat diterima
            apabila sebelumnya telah diperoleh persetujuan tertulis dari direksi pengawas atas
            ijin dari pemberi tugas tentang kesetaraan tersebut.       
          4. Penggunaan bahan/ produk yang disetujui direksi pengawas  
            sebagai "setara” tidak dianggap sebagai perubahan          
            pekerjaan dan karenanya perbedaan harga dengan bahan produk yang
            disebutkan merk dagangnya akan diabaikan.                  
          5. Sejauh bisa memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan, penggunaan produksi
            dalam negeri lebih diutamakan.                             

    1.4.4 Penggantian (Substitusi)                                     
          1. Kontraktor/supplier bisa mengajukan usulan untuk menggantikan sesuatu
            bahan/produk dengan sesuatu bahan/produk lain dengan penampilan yang setara
            dengan yang dipersyaratkan bilamana produk yang disyaratkan dalam RKS tidak
            ditemukan dipasaran.                                       

          2. Dalam persetujuan atau sesuatu penggantian (substitusi), perbedaan harga yang
            ada dengan bahan/produk yang dipersyaratkan akan diperhitungkan sebagai
            perubahan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:      
            a. Dalam hal dimana  penggantian disebabkan karena         
               kegagalan kontraktor/supplier untuk mendapatkan bahan/produk seperti
               yang dipersyaratkan, maka perubahan pekerjaan yang bersifat biaya tambah
               dianggap tidak ada.                                     
            b. Dalam hal dimana penggantian dapat disepakati oleh direksi/konsultan
               manajemen konstruksi/pengawas sebagai masukan (input) baru yang
               menyangkut nilai-nilai tambah, maka perubahan pekerjaan 
               mengakibatkan biaya tambah dapat diperkenankan.         

                                   Pembangunan Gedung Madrasah MAN 2 Malang 3
    1.4.5 Persetujuan Bahan                                            
          1. Untuk menghindarkan penolakan bahan di lapangan, dianjurkan dengan sangat
            agar sebelum sesuatu bahan/produk akan dibeli/dipesan/diprodusir, terlebih
            dahulu dimintakan persetujuan dari direksi/konsultan manajemen
            konstruksi/pengawas atau kesesuaian dari bahan/produk tersebut pada
            persyaratan teknis, yang mana akan diberikan dalam bentuk tertulis yang
            dilampirkan pada contoh/brosur dari bahan/produk yang bersangkutan untuk
            diserahkan kepada direksi/ konsultan manajemen konstruksi/pengawas
            lapangan.                                                  
          2. Penolakan bahan dilapangan karena diabaikannya prosedur di atas sepenuhnya
            merupakan tanggung jawab kontraktor/supplier, dan tidak dapat diberikan
            pertimbangan keringanan apapun.                            
          3. Adanya persetujuan tertulis dengan disertai contoh/brosur seperti tersebut di atas
            tidak melepaskan tanggung jawab kontraktor/supplier dari kewajibannya dalam
            perjanjian kerja ini untuk mengadakan bahan/produk yang sesuai
            dengan persyaratannya, serta tidak merupakan jaminan akan  
            diterima/disetujuinya seluruh bahan/produk tersebut di lapangan, sejauh dapat
            dibuktikan bahwa tidak seluruh bahan/produk yang digunakan sesuai dengan
            contoh brosur yang telah disetujui.                        

    1.4.6 Contoh Bahan/ Produk                                         
         Pada waktu memintakan persetujuan atau bahan/produk kepada direksi/konsultan
         manajemen konstruksi/ pengawas harus disertakan contoh dari bahan/produk tersebut
         dengan ketentuan sebagai berikut:                             
         1. Jumlah contoh                                              
            a. Untuk bahan/produk bila tidak dapat diberikan sesuatu sertifikat pengujian
               yang dapat disetujui/diterima oleh direksi/konsultan manajemen
               konstruksi/pengawas sehingga oleh karenanya perlu diadakan pengujian,
               maka kepada direksi/konsultan manajemen konstruksi/pengawas harus
               diserahkan sejumlah bahan produk sesuai dengan persyaratan
               yang ditetapkan dalam standart prosedur pengujian, untuk dijadikan benda
               uji guna diserahkan pada badan/lembaga penguji yang ditunjuk oleh direksi/
               konsultan manajemen konstruksi/pengawas.                
            b. Untuk bahan/ produk yang dapat ditunjukkan sertifikat pengujian agar dapat
               disetujui/diterima oleh direksi/konsultan manajemen     
               konstruksi/pengawas, kepada direksi/konsultan manajemen 
               konstruksi/pengawas harus diserahkan 3 (tiga) buah contoh yang masing-

               masing disertai dengan salinan sertifikat pegujian yang bersangkutan.
         2. Contoh yang disetujui                                      
            a. Dari contoh yang diserahkan kepada direksi/konsultan manajemen
               konstruksi/ pengawas atau contoh yang telah memperoleh persetujuan dari
               direksi/konsultan manajemen konstruksi/pengawas harus dibuat suatu
               keterangan tertulis mengenai persetujuannya dan disamping itu oleh
               direksi/konsultan manajemen konstruksi/pengawas harus dipasangkan tanda
               pengenal persetujuannya pada 3 (tiga) buah contoh yang semuanya akan
               dipegang oleh direksi/konsultan manajemen konstruksi/ pengawas.
               Bila dikehendaki, kontraktor/supplier dapat meminta sejumlah set
               tambahan dari contoh berikut tanda pengenal persetujuan dan surat
               keterangan persetujuan untuk kepentingan dokumentasi sendiri. Dalam hal
               demikian jumlah contoh yang harus diserahkan kepada direksi/konsultan

                                   Pembangunan Gedung Madrasah MAN 2 Malang 4
               manajemen konstruksi/pengawas harus ditambah seperlunya sesuai dengan
               kebutuhan tambahan tersebut.                            
            b. Pada waktu direksi/konsultan manajemen konstruksi/pengawas sudah tidak
               lagi membutuhkan contoh yang disetujui tersebut untuk pemeriksaan
               bahan produk bagi pekerjaan, kontraktor berhak meminta kembali contoh
               tersebut.                                               
         3. Waktu persetujuan contoh                                   
            a. Adalah tanggung jawab dari kontraktor/supplier untuk mengajukan contoh
               pada waktunya, sedemikian sehingga pemberian persetujuan atas contoh
               tersebut tidak akan menyebabkan keterlambatan pada jadwal pengadaan
               bahan.                                                  
            b. Untuk bahan/ produk yang persyaratannya tidak dikaitkan dengan
               kesetarafan pada suatu merk dagang tertentu, keputusan atau contoh
               akan diberikan oleh direksi/konsultan manajemen konstruksi/pengawas
               dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.   
            c. Dalam hal dimana persetujuan tersebut akan melibatkan keputusan
               tambahan diluar persyaratan teknis seperti penentuan model, warna, maka
               keseluruhan keputusan akan diberikan dalam waktu tidak lebih dari 21 (dua
               puluh satu) hari kerja.                                 
            d. Untuk bahan produk yang masih harus dibuktikan kesetarafannya dengan
               sesuatu merk dagang yang disebutkan, keputusan atau contoh akan
               diberikan oleh direksi/konsultan manajemen konstruksi/pengawas dalam
               waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dilengkapanya pembuktian
               kesetarafan.                                            
            e. Untuk bahan/produk yang bersifat pengganti (substitusi), keputusan
               persetujuan akan diberikan oleh Direksi/Konsultan Manajemen
               Konstruksi/Pengawas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
               diterimanya dengan lengkap seluruh bahan-bahan pertimbangan.
            f. Untuk bahan/produk yang bersifat peralatan/perlengkapan ataupun produk
               lain yang karena sifat/jumlah/harga penadaannya tidak memungkinkan
               untuk diberikan contoh dalam bentuk bahan/produk jadi permintaan
               persetujuan bisa diajukan berdasarkan brosur dari produk tersebut, yang
               mana harus dilengkapi dengan:                           
               1) Spesifikasi teknis lengkap yang dikeluarkan oleh pabrik/produsen
               2) Surat-surat seperlunya dari agen/importir, sesuai keagenan, surat
                 jaminan suku cadang dan jasa purna penjualan (after sales service) dan
                 lain-lain.                                            

               3) Katalog untuk warna, pekerjaan penyelesaian (finishing) dan lain-lain.
               4) Sertifikat pengujian, penetapan kelas dan dokumen-dokumen lain
                 sesuai petunjuk direksi/ konsultan manajemen konstruksi/ pengawas.
            g. Apabila setelah melewati waktu yang ditetapkan di atas, keputusan atau
               contoh dari bahan/produk yang diajukan belum diperoleh tanpa
               pemberitahuan tertulis apapun dari direksi/konsultan manajemen
               konstruksi/pengawas, maka dengan sendirinya dianggap bahwa contoh yang
               diajukan telah disetujui oleh direksi/konsultan manajemen
               konstruksi/pengawas.                                    

    1.4.7 Penyimpanan Bahan                                            
         1. Persetujuan atas sesuatu bahan/produk harus diartikan sebagai perijinan untuk
            memasukkan bahan/produk tersebut dengan tetap berada dalam kondisi layak

                                   Pembangunan Gedung Madrasah MAN 2 Malang 5
            untuk dipakai. Apabila selama waktu itu ternyata bahwa bahan/produk menjadi
            tidak lagi layak untuk pakai dalam pekerjaan, maka direksi/ konsultan manajemen
            konstruksi/pengawas berhak untuk memerintahkan agar:       
            a. Bahan/produk tersebut segera diperbaiki sehingga kembali menjadi layak
               untuk dipakai.                                          
            b. Dalam hal dimana perbaikan tidak lagi mungkin untuk dilakukan,
               maka bahan/produk tersebut agar segera dikeluarkan dari lokasi
               pekerjaan dalam waktu 2 x 24 jam untuk diganti dengan bahan/produk
               yang memenuhi persyaratan.                              
         2. Untuk bahan/produk yang mempunyai umur pemakaian yang tertentu, maka
            kegiatan penyimpanannya harus dikelompokkan menurut umur pemakaian
            bahan/produk tersebut yang mana harus dinyatakan dengan tanda pengenal
            dengan ketentuan sebagai berikut:                          
            a. Terbuat dari kaleng, kertas karton, atau material yang tidak akan rusak
               selama penggunaan ini                                   
            b. Berukuran minimal 40 x 60 cm                            
            c. Huruf berukuran minimum 10 cm dengan warna merah        
            d. Diletakkan ditempat yang mudah terlihat                 
         3. Penyusunan bahan/produk sejenis selama penyimpanan harus diatur sedemikian
            rupa, sehingga bahan yang terlebih dulu masuk akan pula terlebih dulu
            dikeluarkan untuk dipergunakan dalam pekerjaan.            

1.5 Pelaksanaan                                                        
    1.5.1 Persiapan Pelaksanaan                                        
         1. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditanda-tanganinya Surat Perintah Kerja (SPK)
            oleh kedua belah pihak, kontraktor harus menyerahkan kepada direksi/konsultan
            manajemen konstruksi/pengawas sebuah "network plan” mengenai
            seluruh kegiatan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan ini dalam
            diagram yang menyatakan pula urutan logis serta kaitan/hubungan antara
            seluruh kegiatan-kegiatan tersebut, antara lain:           
            a. Kegiatan-kegiatan kontraktor selama masa pengadaan/pembelian serta waktu
              pengiriman/pengangkutan dari:                            
              1) Bahan, elemen, komponen dari   pekerjaan maupun       
                pekerjaan persiapan/pembantu.                          
              2) Peralatan dan perlengkapan untuk pekerjaan.           
            b. Kegiatan-kegiatan kontraktor untuk/selama waktu fabrikasi, pemasangan dan
              pembangunan.                                             
            c. Kegiatan pembuatan gambar-gambar kerja.                 
            d. Kegiatan permintaan persetujuan atas bahan serta gambar 
              kerja maupun rencana kerja.                              
            e. Penyampaian harga borongan dari masing-masing kegiatan tersebut.
            f. Penyampaian jadwal untuk seluruh kegiatan tersebut.     
         2. Direksi/ konsultan manajemen konstruksi/pengawas akan memeriksa rencana
            kerja kontraktor dan memberikan tanggapan atas hal tersebut dalam waktu 2
            (dua) minggu.                                              
         3. Kontraktor harus memasukkan kembali perbaikan atau rencana kerja apabila
            direksi/konsultan manajemen konstruksi/pengawas meminta    
            diadakannya perbaikan/penyempurnaan atas rencana kerja tersebut
            paling lambat 4 (empat) hari sebelum dimulainya waktu pelaksanaan.
         4. Kontraktor tidak dibenarkan memulai sesuatu pelaksanaan atau pekerjaan
            sebelum adanya persetujuan dari direksi/konsultan manajemen

                                   Pembangunan Gedung Madrasah MAN 2 Malang 6
            konstruksi/pengawas terhadap rencana kerja tersebut, yang dituangkan dalam
            bentuk ijin tahapan pelaksanaan pekerjaan (tertulis).      

    1.5.2 Gambar Kerja (Shop Drawing)                                  
         1. Untuk bagian-bagian pekerjaan dimana gambar pelaksanaan (Construction
            Drawing) belum cukup memberikan petunjuk mengenai cara untuk mencapai
            keadaan pelaksanaan, kontraktor wajib untuk mempersiapkan gambar kerja yang
            secara terperinci akan memperlihatkan cara pelaksanaan tersebut.
         2. Format dari gambar kerja harus sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh
            direksi/konsultan manajemen konstruksi/pengawas.           
         3. Gambar kerja harus diajukan dalam rangkap 3 (tiga) kepada direksi/konsultan
            manajemen konstruksi/pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
         4. Pengajuan gambar kerja tersebut diserahkan untuk disetujui oleh direksi/konsultan
            manajemen konstruksi/pengawas sebelum pemesanan bahan atau 
            pelaksanaan pekerjaan dimulai.                             
    1.5.3 Ijin Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan                           
         Ijin tahapan pelaksanaan pekerjaan diajukan secara tertulis oleh kontraktor kepada
         Direksi/Konsultan Manajemen Konstruksi/Pengawas sebelum memulai pekerjaan,
         dengan dilampiri gambar kerja yang sudah disetujui. Ijin tahapan pelaksanaan
         pekerjaan yang telah disetujui tersebut, selanjutnya dipergunakan sebagai pedoman
         bagi Kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan.                 

    1.5.4 Rancangan Tampilan Pekerjaan/Bahan (Mock Up)                 
         Bila tahapan pekerjaan tersebut membutuhkan tersedianya contoh tampilan
         pekerjaan/ bahan atau dikehendaki oleh direksi/konsultan manajemen
         konstruksi/pengawas, maka kontraktor wajib menyediakan rancangan tampilan
         pekerjaan/bahan (mock up) atas beban kontraktor sebelum tahapan pekerjaan dimulai.

    1.5.5 Rencana Mingguan dan Bulanan                                 
         1. Selambat-lambatnya pada setiap akhir minggu dalam masa dimana pelaksanaan
            pekerjaan berlangsung, kontraktor wajib untuk menyerahkan kepada
            direksi/konsultan manajemen konstruksi/pengawas suatu rencana mingguan
            yang berisi rencana pelaksanaan dari berbagai bagian pekerjaan yang akan
            dilaksanakan dalam minggu berikutnya.                      
         2. Selambat-lambatnya pada minggu terakhir dari setiap bulan, kontraktor wajib
            menyerahkan kepada direksi/konsultan manajemen konstruksi/pengawas
            suatu rencana bulanan yang menggambarkan dalam garis besarnya, berbagai

            rencana pelaksanaan dari berbagai bagian pekerjaan yang direncanakan untuk
            dilaksanakan dalam bulan berikutnya.                       
         3. Kelalaian kontraktor untuk menyusun dan menyerahkan rencana mingguan
            maupun bulanan dinilai sama dengan kelalaian dalam melaksanakan perintah
            direksi/konsultan manajemen konstruksi/pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan.
         4. Untuk memulai suatu bagian pekerjaan yang baru, kontraktor diwajibkan untuk
            memberitahu direksi/konsultan manajemen konstruksi/pengawas mengenai
            hal tersebut paling sedikit 2 x 24 jam sebelumnya.         

    1.5.6 Kualitas Pekerjaan                                           
         Material, proses serta hasil pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi/peraturan/kaidah
         yang telah ditetapkan.                                        

                                   Pembangunan Gedung Madrasah MAN 2 Malang 7
    1.5.7 Pengujian Hasil Pekerjaan                                    
         1. Kecuali dipersyaratkan lain secara khusus, maka semua pekerjaan akan diuji
            dengan cara dan tolok ukur pengujian yang dipersyaratkan dalam referensi yang
            ditetapkan dalam persyaratan teknis umum ini.              
         2. Kecuali dipersyaratkan lain secara khusus, maka badan/lembaga yang akan
            melakukan pengajuan dipilih atas persetujuan direksi, tim teknis dari
            lembaga/badan penguji milik pemerintah atau yang diakui pemerintah atau
            badan lain yang oleh direksi, dianggap memiliki obyektivitas dan integritas yang
            menyakinkan.                                               
         3. Semua biaya pengujian dalam jumlah seperti yang dipersyaratkan menjadi beban
            kontraktor.                                                
         4. Dalam hal dimana kontraktor tidak dapat menyetujui hasil pengujian dari badan
            penguji yang ditunjuk oleh direksi, kontraktor berhak mengadakan pengujian
            tambahan pada lembaga/badan lain yang memenuhi persyaratan badan penguji
            seperti tersebut diatas untuk mana seluruh pembiayaannya ditanggung sendiri
            oleh kontraktor.                                           
         5. Apabila ternyata bahwa kedua hasil pengujian dari kedua badan tersebut
            memberikan kesimpulan yang berbeda, maka dapat dipilih untuk:
            a. Memilih badan/lembaga Penguji ketiga/berdasarkan kesepakatan bersama.
            b. Melakukan pengujian ulang pada badan/lembaga penguji pertama atau
               kedua dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:        
               1) Pelaksanaan pengujian ulang harus disaksikan direksi/konsultan
                 manajemen konstruksi/pengawas dan kontraktor/supplier 
                 maupun wakil-wakilnya.                                
               2) Pada pengujian ulang harus dikonfirmasikan penerapan dari alat-alat
                 penguji.                                              
         6. Hasil dari pengujian ulang harus dianggap final, kecuali bilamana kedua belah
            pihak sepakat untuk menganggapnya demikian.                
         7. Apabila hasil pengujian ulang mengkonfirmasikan kesimpulan dari hasil pengujian
            yang pertama, maka semua akibat langsung maupun tidak langsung dari adanya
            semua pengulangan pengujian menjadi tanggungan kontraktor/supplier.
         8. Apabila hasil pengujian ulang menunjukkan ketidaktepatan kesimpulan dari hasil
            pengujian yang pertama dan membenarkan kesimpulan dari hasil
            pengujian yang kedua, maka:                                
            a. 2 (dua) dari 3 (tiga) penguji yang bersangkutan, atas pilihan
               Kontraktor/Supplier akan diperlakukan sebagai pekerjaan tambah.
            b. Atas segala penundaan   pekerjaan       akibat          

               adanya penambahan/pengulangan pengujian  akan           
               diberikan tambahan waktu pelaksanaan pada bagian pekerjaan
               bersangkutan dan bagian-bagian lain yang terkena akibatnya,
               penambahan mana besarnya adalah sesuai dengan penundaan yang terjadi.

    1.5.8 Penutupan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan                        
         1. Sebelum menutup suatu bagian pekerjaan dengan bagian pekerjaan yang lain
            yang mana akan secara visual menghalangi direksi/konsultan manajemen
            konstruksi/pengawas untuk memeriksa bagian pekerjaan yang terdahulu,
            kontraktor wajib melaporkan secara tertulis kepada direksi/ konsultan manajemen
            konstruksi/pengawas mengenai  rencananya   untuk           
            melaksanakan bagian pekerjaan yang akan menutupi bagian    
            pekerjaan tersebut, sedemikian rupa sehingga direksi/konsultan manajemen

                                   Pembangunan Gedung Madrasah MAN 2 Malang 8
            konstruksi/pengawas berkesempatan secara wajar melakukan pemeriksaan pada
            bagian yang bersangkutan untuk dapat disetujui kelanjutan pengerjaannya.
         2. Kelalaian kontraktor untuk menyampaikan laporan di atas, memberikan hak
            kepada direksi/konsultan manajemen konstruksi/pengawas untuk dibelakang
            hari menuntut pembongkaran kembali bagian pekerjaan yang menutupi tersebut,
            guna memeriksa hasil pekerjaan yang terdahulu yang mana akibatnya
            sepenuhnya akan ditanggung oleh kontraktor.                
         3. Dalam hal dimana laporan telah disampaikan dan direksi/konsultan manajemen
            konstruksi/pengawas tidak mengambil langkah-langkah untuk  
            menyelesaikan pemeriksaan yang dimaksudkan, maka setelah lewat dari 2 (dua)
            hari kerja sejak laporan disampaikan, kontraktor berhak    
            melanjutkan pelaksanaan pekerjaan dan menganggap bahwa direksi/konsultan
            manajemen konstruksi/pengawas telah menyetujui bagian pekerjaan yang ditutup
            tersebut.                                                  
         4. Pemeriksaan dan persetujuan oleh direksi/konsultan manajemen
            konstruksi/pengawas atau suatu pekerjaan tidak melepaskan kontraktor dari
            kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat
            Perjanjian Kontrak (SPK).                                  
         5. Walapun telah diperiksa dan disetujui, kepada kontraktor masih dapat
            diperintahkan untuk membongkar bagian pekerjaan yang menutupi bagian
            pekerjaan lain guna pemeriksaan bagian pekerjaan yang tertutupi.

1.6 Keamanan Dan Penjagaan                                             
    1. Untuk keamanan, kontraktor diwajibkan mengadakan penjagaan dan pengamanan,
      bukan saja terhadap pekerjaannya, tetapi juga bertanggung jawab atas keselamatan
      penduduk sekitar, keamanan, kebersihan bangunan-bangunan, jalan-jalan, dan sarana
      prasarana lainnya yang telah ada terhadap pelaksanaan pekerjaan ini.
    2. Kontraktor berkewajiban menyelamatkan/menjaga bangunan yang telah ada/ berada di
      sekitar lokasi, apabila bangunan yang telah ada mengalami kerusakan akibat pekerjaan ini,
      maka kontraktor berkewajiban untuk memperbaiki/membetulkan sebagaimana mestinya.
    3. Kontraktor harus menyediakan penerangan yang cukup dilapangan, terutama pada waktu
      lembur, jika kontraktor menggunakan aliran listrik dari bangunan/komplek, diwajibkan bagi
      kontraktor untuk memasang meter sendiri untuk menetapkan sewa listrik yang dipakai.
    4. Kontraktor harus berusaha menanggulangi kotoran-kotoran serta debu yang ditimbulkan
      akibat pelaksanaan pekerjaan agar tidak mengurangi kebersihan dan keindahan bangunan-
      bangunan ataupun prasarana yang telah ada/berada di sekitar lokasi.
    5. Segala operasi yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan
      sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan gangguan/kerusakan terhadap ketentraman
      dan kepemilikan penduduk sekitar maupun infrastruktur yang digunakan, baik merupakan
      kepemilikan perorangan atau umum, milik pemberi tugas ataupun milik pihak lain, maka
      kontraktor harus membebaskan pemberi tugas dari segala tuntutan ganti rugi sehubungan
      dengan hal tersebut di atas.                                     
    6. Kontraktor harus bertanggung jawab dengan mengganti atau memperbaiki kerusakan-
      kerusakan pada jalan, jembatan maupun infrastruktur lainnya sebagai akibat dari lalu lalang
      peralatan ataupun kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut bahan-
      bahan/material guna keperluan proyek.                            
    7. Kontraktor harus bertanggung jawab dengan memperbaiki kerusakan-
      kerusakan pada kepemilikan penduduk sekitar lokasi pekerjaan sebagai akibat dari
      operasional pelaksanaan pekerjaan.                               
    8. Apabila kontraktor memindahkan alat-alat pelaksanaan, mesin-mesin berat atau unit-unit
      alat berat lainnya dari bagian-bagian pekerjaan, melalui jalan raya, jembatan maupun

                                   Pembangunan Gedung Madrasah MAN 2 Malang 9
      infrastruktur lainnya yang dimungkinkan akan mengakibatkan kerusakan dan seandainya
      kontraktor akan membuat perkuatan-perkuatan atas infrastruktur tersebut, maka hal
      tersebut harus terlebih dahulu diberitahukan kepada pemberi tugas dan intansi yang
      berwenang dan biaya yang ditimbulkan untuk perkuatan tersebut menjadi
      tanggungan kontraktor.                                           

1.7 Laporan Mingguan Dan Harian                                        
    Kontraktor membuat laporan bulanan/harian tentang kemajuan pelaksanaan pekerjaan, Laporan
    kemajuan pelaksanaan pekerjaan tersebut minimal menyampaikan mengenai semua keterangan
    yang berhubungan dengan kejadian selama satu bulan pelaksanaan pekerjaan yang mencakup
    mengenai:                                                          
    1. Jumlah semua tenaga kerja yang digunakan dalam bulan ini.       
    2. Uraian kemajuan pekerjaan pada akhir bulan.                     
    3. Semua bahan/barang perlengkapan yang telah masuk dan diterima di tempat pekerjaan.
    4. Keadaan cuaca.                                                  
    5. Kunjungan semua tamu yang berkaitan dengan proyek.              
    6. Kunjungan tamu-tamu lain.                                       
    7. Kejadian khusus.                                                
    8. Foto-foto berwarna yang diambil dari titik yang sama setiap harinya.
    9. Pengesahan Pimpinan Proyek.                                     

1.8 Jaminan Keselamatan Tenaga Kerja                                   
    1. Kontraktor harus menjamin keselamatan kerja pekerja sesuai dengan yang ditentukan
      dalam peraturan ketenagakerjaan atau persyaratan yang diwajibkan untuk setiap bidang
      pekerjaan.                                                       
    2. Kontraktor harus senantiasa menyediakan air minum dan air bersih ditempat pekerjaan
      untuk para pekerjanya, serta air untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan selama masa
      pelaksanaan dengan menggunakan/menyambung pipa air yang telah ada dengan meteran
      air tersendiri (guna perhitungan pembayaran pemakaian air) atau air sumur yang
      bersih/jernih dan tawar. Bila kondisi air yang disediakan meragukan direksi/konsultan
      manajemen konstruksi/pengawas, maka air tersebut harus diperiksakan pada laboratorium
      dan kontraktor harus menyediakan ketersediaan air penggantinya.  
    3. Apabila terjadi kecelakaan pada pekerja kontraktor saat pelaksanaan, maka kontraktor
      harus segera mengambil tindakan yang perlu untuk keselamatan korban dengan biaya
      pengobatan dan lain-lain menjadi tanggung jawab kontraktor. Kejadian tersebut harus
      segera dilaporkan pada serikat tenaga kerja dan direksi/konsultan manajemen
      konstruksi/pengawas.                                             
    4. Di lokasi pekerjaan harus selalu disediakan kotak obat-obatan untuk pertolongan pertama
      yang selalu tersedia setiap saat dan berada di direksi keet.     

1.9 Alat–Alat Pelaksanaan Pengukuran                                   
    Selama masa pelaksanaan, Kontraktor harus menyediakan/menyiapkan alat-alat, baik untuk
    sarana pekerjaan maupun yang diperlukan untuk memenuhi kualitas hasil pekerjaan antara lain
    pengaduk beton, pompa air, dan sebagainya. Penentuan semua titik duga letak bangunan, siku-
    siku bangunan, maupun sipat datar (waterpass) dan tegak lurusnya bangunan harus ditentukan
    dengan memakai alat ukur instrumen waterpass atau theodolit.       

1.10 Syarat-Syarat Cara Pemeriksaan Bahan Bangunan                     
    1. Kontraktor harus selalu memegang teguh disiplin kerja, dan tidak memperkerjakan tenaga
      kerja yang tidak sesuai atau tidak mempunyai keahlian dalam tugas yang diserahkan
      kepadanya.                                                       

                                   Pembangunan Gedung Madrasah MAN 2 Malang 10
    2. Kontraktor wajib menjamin bahwa semua bahan bangunan dan perlengkapan yang
      disediakan menurut kontrak dalam keadaan baru dan bahwa semua pekerjaan berkualitas
      baik. Semua pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar dapat ditolak/tidak diterima oleh
      direksi/konsultan manajemen konstruksi/ pengawas.                

1.11 Pengujian Hasil Pekerjaan                                         
    1. Dalam pengajuan penawaran, kontraktor harus memperhitungkan semua biaya pengujian,
      pemeriksaan berbagai bahan dan hasil pekerjaan, kontraktor tetap bertanggung jawab atas
      biaya-biaya pengiriman yang tidak memenuhi syarat-syarat (penolakan bahan) yang
      dikehendaki oleh direksi/konsultan manajemen konstruksi/pengawas.
    2. Kecuali dipersyaratkan lain, maka semua pekerjaan akan diuji dengan cara dan tolok ukur
      pengujian yang dipersyaratkan dan ditetapkan dalam persyaratan teknis.
    3. Kecuali dipersyaratkan lain, maka badan/lembaga yang akan melakukan pengujian dipilih
      atas persetujuan kedua pihak.                                    
    4. Semua biaya pengujian dalam jumlah seperti yang dipersyaratkan menjadi beban
      kontraktor.                                                      

1.12 Pekerjaan Tidak Baik                                              
    1. Direksi/konsultan manajemen konstruksi/pengawas berhak mengeluarkan instruksi agar
      kontraktor membongkar pekerjaan apa saja yang telah ditutup/diselesaikan untuk diperiksa,
      atau mengatur untuk mengadakan pengujian bahan atau pekerjaan, baik pekerjaan yang
      sudah maupun yang belum dilaksanakan. Biaya untuk pekerjaan dan sebagainya menjadi
      beban kontraktor untuk disesuaikan dengan kontrak.               
    2. Direksi/ Konsultan Manajemen Konstruksi/Pengawas diperbolehkan (secara adil)
      mengeluarkan perintah yang menghendaki pemecatan tenaga kerja dari pekerjaan.

1.13 Pekerjaan Tambah Dan Kurang                                       
    1. Kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rincian pekerjaan yang
      diterimanya dan gambar detail yang telah disahkan direksi, melaksanakan secara
      keseluruhan atau dalam bagian-bagian menurut semua persyaratan teknis untuk
      mendapatkan pekerjaan yang baik. Kontraktor selanjutnya wajib pula tanpa tambahan biaya
      mengerjakan segala sesuatu demi kesempurnaan pekerjaan atau memakai bahan yang
      tepat, walaupun satu dan lain hal tidak dicantumkan dengan jelas dalam gambar dan bestek.
    2. Pekerjaan tambah dan kurang hanya dapat dikerjakan atas perintah atau persetujuan
      tertulis dari Direksi. Selanjutnya perhitungan penambahan pengurangan pekerjaan
      dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh kedua belah pihak, jika tidak tercantum
      dalam daftar harga upah dan satuan pekerjaan.                    
    3. Pekerjaan tambah dan kurang yang dikerjakan tanpa ijin tertulis direksi adalah tidak sah
      dan menjadi tanggung jawab kontraktor sepenuhnya.                
1.14 Penyelesaian Dan Penyerahan                                       
    1.14.1 Dokumen Terlaksana                                          
         1. Pada penyelesaian dari setiap pekerjaan, kontraktor wajib menyusun dokumen
            terlaksana yang terdiri dari:                              
            a. Gambar-gambar terlaksana (as built drawing)             
            b. Spesifikasi teknis terlaksana dari pekerjaan sebagaimana yang telah
               dilaksanakannya.                                        
         2. Penyusunan Dokumen Terlaksana dikecualikan untuk pekerjaan tersebut dibawah
            ini:                                                       
            a. Ornamental                                              
            b. Pertamanan                                              
            c. Finishing Arsitektur                                    

                                   Pembangunan Gedung Madrasah MAN 2 Malang 11
            d. Pekerjaan Persiapan                                     
            e. Supply bahan, Perlengkapan dan Peralatan kerja.         
         3. Dokumen Terlaksana dapat disusun berdasarkan:              
            a. Dokumen Pelaksanaan                                     
            b. Gambar Perubahan Pelaksanaan                            
            c. Perubahan Spesifikasi Teknis                            
            d. Brosur Teknis yang telah diberi tanda pengenal khusus sesuai petunjuk
               Direksi Pengawas                                        
         4. Dokumen Terlaksana ini harus diperiksa dan disetujui oleh Direksi Pengawas.
            a. Khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan dengan sistem jaringan bersaluran
               banyak yang secara operasional membutuhkan identifikasi yang bersifat
               lokatif, Dokumen Terlaksana ini harus dilengkapi dengan Daftar
               Instalasi/Peralatan/Perlengkapan yang mengidentifikasikan lokasi dari
               masing-masing barang tersebut.                          
            b. Kecuali dengan izin khusus dari Direksi Pengawas, Kontraktor harus membuat
               Dokumen Terlaksana hanya untuk diserahkan kepada Direksi Pengawas.
               Kontraktor tidak dibenarkan membuat/menyimpan salinan ataupun copy dari
               Dokumen Terlaksana tanpa izin dari Direksi Pengawas.    

    1.14.2 Penyerahan                                                  
         Pada waktu penyerahan pekerjaan, kontraktor wajib menyerahkan:
         1. 2 (dua) set dokumen terlaksana.                            
         2. Untuk peralatan/perlengkapan:                              
            a. 2 (dua) set Pedoman Operasi (Operation Manual) dan Pedoman Pemeliharaan
               (Maintenance Manual).                                   
            b. Suku cadang sesuai yang dipersyaratkan                  
         3. Untuk berbagai macam kunci:                                
            a. Semua kunci orsinil                                     
            b. Minimum 1 (satu) kunci duplikat                         
            c. Dilakukan pewarnaan/penomoran pada kunci                
         4. Dokumen-dokumen resmi seperti Surat Izin Tanda Pembayaran Cukai, Surat Fiskal
            Pajak dan lain-lain.                                       
         5. Segala macam surat jaminan sesuai yang dipersyaratkan.     
         6. Surat pernyataan pelunasan sesuai petunjuk direksi pengawas.

                                   Pembangunan Gedung Madrasah MAN 2 Malang 12