Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Smart Laboratorium

Uraian    Singkat   Pekerjaan                             

        KEMENTERIAN   AGAMA REPUBLIK INDONESIA                       

PEKERJAAN PEMBANGUNAN  GEDUNG SMART LABORATORIUM SEKOLAH             

  TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE ANGGARAN SBSN             
                        TAHUN 2024                                   

I.   PENDAHULUAN                                                     

I.1. Latar Belakang                                                  

     Dengan melihat tantangan pengembangan pendidikan tinggi dimasa mendatang yang
     semakin ketat sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi. Tuntutan

     terhadap kualitas sumber daya manusia menjadi lebih kompetitif mengharuskan
     tenaga yang dihasilkan oleh perguruan tinggi menjadi lebih berkualitas. Sebagai

     penghasil tenaga berkualitas dan memiliki kompetensi penyelenggaraan pendidikan
     tinggi harus mampu menjadi pendorong dan bahkan sebagai motivator pembangunan

     kawasan dan regional. Dari sisi pelayanan pendidikan, penyediaan fasilitas Sarana
     Gedung Perkuliahan masih belum optimal karena merupakan aset yang menunjang
     kelancaran proses belajar mengajar dan terus menerus dilakukan pembangunan

     gedung sehingga menciptakan ruangan gedung kuliah yang memadai bagi dosen dan
     mahasiswa seiring dengan bertambahnya mahasiswa dan program studi baru di STAIN

     Majene. Untuk mewujudkan Tri Darma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya
     saing. Melalui kegiatan Pembangunan Gedung Smart Laboratorium, di Tahun

     Anggaran 2024 ini, STAIN-Majene akan melaksanakan kegiatan Perencanaan yang
     diharapkan konstruksi fisiknya dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 yang

     akan datang.                                                    

     Pembangunan Gedung Smart Laboratorium STAIN-Majene harus memenuhi standard
     dan persyaratan serta spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi untuk operasional
     Gedung Pendidikan serta aksesibilitasnya dengan kegiatan lain yang menunjang harus

     dapat dikerjakan dengan lancar, sehingga diperlukan pembangunan gedung yang
     dapat ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional dan berpengalaman dibidangnya.

     Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-

     baiknya sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu,
     biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara. Penyedia Jasa Pelaksana

     Konstruksi dalam melaksanakan pembangunan gedung negara yaitu Pembangunan
     Gedung Smart Laboratorium STAIN-Majene Tahun Anggaran 2024 perlu diarahkan
     secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya bangunan yang
     memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional

     berpedoman pada Detail Engineering Design (DED), Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
     yang telah ditetapkan dari hasil konsultan perencana.           
     Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Jasa Pelaksana Konstruksi perlu

     disiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong terwujudnya
     Pembangunan Gedung Smart Laboratorium STAIN-Majene Tahun Anggaran 2024

     Tahun Anggaran 2024 sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi
     bangunannya, andal, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya, serta

     berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia, selain itu juga harus
     dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria
     administrasi bagi bangunan gedung pendidikan.                   

I.2. Maksud dan Tujuan                                               

    Kerangka Acuan Kerja ini merupakan petunjuk bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi

    Pembangunan Gedung Smart Laboratorium STAIN-Majene Tahun Anggaran 2024 yang berisi
    masukan, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta

    diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas mulai dari tahap pelaksanaan sampai dengan
    selesainya masa pemeliharaan.                                    

    1. Maksud                                                        
      Maksud kegiatan ini adalah melaksanakan Pengadaan Jasa Pelaksana Pembangunan
      Gedung Smart Laboratorium STAIN-Majene Tahun Anggaran 2024:    

    2. Tujuan                                                        
      a. Memilih penyedia jasa pelaksana konstruksi yang mampu melaksanakan

         Pembangunan Gedung Smart Laboratorium STAIN-Majene Tahun Anggaran 2024.
      b. Memilih penyedia jasa pelaksana konstruksi yang akan bekerja sesuai dengan jadwal

         proyek yang telah direncanakan;                             
      c. Mendapatkan penyedia jasa pelaksana konstruksi yang mampu dan berkualitas dalam

         melaksanakan pekerjaan yang diuraikan dalam ruang lingkup pekerjaan;
      d. Mendapatkan penyedia jasa pelaksana konstruksi yang dapat bekerja secara
         profesional yang berpedoman pada Detail Engineering Design (DED), Rencana Kerja

         dan Syarat (RKS) yang telah ditetapkan dari hasil konsultan perencana dengan baik.
      e. Dengan penugasan ini diharapkan penyedia jasa pelaksana konstruksi dapat
         melaksanakan tanggung jawabnya dengan                       

I.3. Sasaran                                                         

    a. Mendapatkan kontraktor terbaik yang dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi
      fisik Pembangunan Gedung Smart Laboratorium STAIN-Majene Tahun Anggaran 2024

      dengan baik berdasarkan aspek biaya, mutu, waktu yang telah ditetapkan.
    b. Tercapainya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pembangunan Gedung Smart
      Laboratorium STAIN-Majene Tahun Anggaran 2024 ;                

    c. Penyelesaian pekerjaan Pembangunan Gedung Smart Laboratorium STAIN-Majene
      Tahun Anggaran 2024                                            

    d. Biaya pekerjaan konstruksi sesuai dengan anggaran kegiatan;   
    e. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan Detail Engineering Design

      (DED), Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah ditetapkan dari hasil konsultan
      perencana (termasuk spesifikasi teknis dan gambar).            

I.4. Lokasi                                                          
         Lokasi   : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri – Majene       

         Alamat   : Jl. BLK Kel. Totoli Kec. Banggae Kabupaten Majene

I.5. Sumber Pembiayaan                                               

     a. Sumber pembiayaan kegiatan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2024;

     b. Biaya Pembangunan Konstruksi                                 
       Harga Perkiraan Sendiri Sebesar Rp 25.786.774.834,-(Dua Puluh Lima Miliar

       Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu
       Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) termasuk PPN 11% dan mengikuti
       pedoman dalam :                                               

       -  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 Tanggal 14
          September 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

       -  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor nomor 8 Tahun 2023 tentang pedoman
          penyusunan perkiaraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan

          perumahan rakyat;                                          
       -  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

          Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan
          Konstruksi.                                                
       -                                                             

I.6. Nama Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen                        

     Satuan Kerja  : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri - Majene      
     Alamat        : Jl. BLK Kel. Totoli Kec. Banggae Kabupaten Majene

I.7. Referensi Hukum/Standar Tekhnis                                 

     a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
        Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara

        Republik Indonesia Nomor 4247) beserta perubahannya;         
     b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara

        Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
        Indonesia Nomor 6018) beserta perubahannya ;                 

     c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;       
     d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
        Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah

        dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
        Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

        Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
        Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik

        Indonesia Nomor 6626);                                       
     e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

        Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
        Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
     f. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung

        Negara;                                                      
     g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

        Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
        2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

        Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;                            
     h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor  
        22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara

        Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor1433);                    
     i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang pedoman
        penyusunan perkiaraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan
        perumahan rakyat;                                            

     j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020
        tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
        Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;

     k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021
        Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik

        Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);                             
     l. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12

        Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
        Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

     m. Surat Edaran Kepala  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
        Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan
        Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan

        Konstruksi;                                                  
     n. Peraturan dan standar teknis harus mengacu dan menggunakan Standar Nasional

        Indonesia (SNI) terkait dengan Bangunan Gedung, diantaranya :
       - SNI 1726 2019 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan

       Gedung dan non Gedung;                                        
       - SNI 1727 2020 Beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan Gedung
       dan struktur lain;                                            

       - SNI 2847 2019 Persyaratan Beton Struktural untuk bangunan Gedung;
       - SNI 8460 2017 Persyaratan Perancangan Geoteknik;            

       - SNI lainnya yang terkait dengan standar pekerjaan pembangunan bangunan
       lainnya seperti pekerjaan arsitektur, mekanikal, elektrikal, plambing, sanitasi dsb.
II.  STANDAR TEKNIS                                                  

II.1. Lingkup Kegiatan dan Pekerjaan                                 

    Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi
    adalah sebagai berikut:                                          

     a. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Smart Laboratorium STAIN-Majene Tahun
        Anggaran 2024 yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi meliputi:

        - Pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama atau Provisional
        Hand Over pekerjaan; dan                                     

        - Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima
        akhir Final Hand Over pekerjaan.                             

     b. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis hasil
        perancangan (DED, RKS, dan dokumen lainnya) sebagaimana dalam kontrak, untuk
        lingkup pekerjaan:                                           

        1. Pekerjaan Persiapan;                                      
        2. Penerapan SMKK;                                           

        3. Pekerjaan Struktur;                                       
        4. Pekerjaan Arsitektur;                                     

        5. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing;            
     c. Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab

        secara kontraktual kepada Pejabat Pembuat Komitmen.          
     d. Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi segala

        peraturan terkait konstruksi yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia, baik yang
        dikeluarkan oleh Kementerian Teknis terkait mapun peraturan, keputusan dan/atau
        rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat.                 

     e. Kegiatan konstruksi fisik, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Penyedia Pekerjaan
        Konstruksi terdiri atas:                                     

        1. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi
          fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya;
        2. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal

          pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan
          peralatan berat;                                           

        3. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
        4. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan

          yang memerlukannya;                                        
        5. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan dalam kontrak;

        6. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen
          pelaksanaan;                                               

        7. Mengendalikan kesesuaian kualitas proses dan hasil pekerjaan;
        8. Menjaga ketepatan perhitungan perhitungan jumlah atau volume

        9. Menjaga ketepatan waktu penyerahan;                       

        10. Menjaga ketepatan tempat penyerahan;                     
        11. Berkordinasi dengan penanggung jawab kegiatan terhadap perubahan hasil

          perancangan (jika ada);                                    
        12. Membuat rangkuman aktivitas pelaksanaan SMKK sebagai bagian dari Dokumen

          Serah Terima Kegiatan pada akhir kegiatan;                 
        13. Melaporkan kepada penanggung jawab kegiatan dan Dinas yang membidangi

          ketenagakerjaan setempat tentang tentang kejadian berbahaya, kecelakaan
          konstruksi, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja konstruksi dalam bentuk
          laporan bulanan;                                           

        14. Menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari penanggung jawab
          kegiatan;                                                  

        15. Bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan konstruksi, kecelakaan kerja, dan
          penyakit akibat kerja apabila tidak menerapkan SMKK sesuai dengan RKK;

        16. Mengikutsertakan pekerjanya dalam program perlindungan tenaga kerja selama

          kegiatan pekerjaan konstruksi;Melakukan pengendalian risiko keselamatan
          konstruksi, termasuk inspeksi yang meliputi:               

          - Tempat kerja;                                            
          - Peralatan kerja;                                         

          - Cara kerja;                                              
          - Alat pelindung kerja;                                    

          - Alat pelindung diri;                                     
          - Rambu-rambu; dan                                         
          - Lingkungan kerja konstruksi sesuai dengan RKK.           

        17. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat
          lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan

          pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi, dan surat- menyurat.
        18. Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di  

          lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum serah terima pertama,
          setelah disetujui oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh

          penyedia jasa perencanaan konstruksi.                      
        19. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi dimasa pemeliharaan

          konstruksi.                                                

     f. Mengurus perizinan yang diperlukan pada saat pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk
        Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).                     

     g. Membuat surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari Penyedia Pekerjaan
        Konstruksi dan penyedia jasa pengawasan teknis.              

     h. Melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test).  
     i. Memastikan penggunaan bahan material dan peralatan dalam pelaksanaan

        pembangunan gedung kantor dan wajib memprioritaskan penggunaan tingkat
        komponen dalam negeri dilengkapi dengan sertifikat TKDN atau surat pernyataan

        TKDN.                                                        
     j. Pelaksanaan pada tahap masa pemeliharaan                     
        1. Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi merupakan kegiatan menjaga

          keandalan konstruksi bangunan gedung melalui pemeriksaan hasil pelaksanaan
          konstruksi fisik setelah serah terima pertama (Provisional Hand Over).

        2. Dalam pemeliharaan pekerjaan konstruksi tersebut, Penyedia Pekerjaan Konstruksi
          berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan yang terjadi selama masa

          konstruksi.                                                
        3. Masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi diakhiri dengan serah terima akhir

          (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi yang dilampiri dengan berita acara
          pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi.             

II.2. Spesifikasi Tekhnis Kontruksi                                  
    Spesifikasi teknis menyeluruh untuk pekerjaan konstruksi ini meliputi :
    1. Dokumen gambar atau detailed engineering design (DED);        

    2. Rencana Kerja dan Syarat (RKS);                               
    3. Dokumen lainnya hasil perancangan konstruksi.                 
    Sesuai dokumen kontrak, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penyedia jasa

    pelaksanaan konstruksi.                                          

II.3. Laporan                                                        
    Laporan yang dihasilkan oleh penyedia harus telah mengakomodir semua keluaran dan
    ruang lingkup pekerjaan berdasarkan kontrak dan penyedia jasa bertanggung jawab

    sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan.

    1. Laporan Harian                                                
      a. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan,

         seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lapangan dicatat di dalam Buku Harian
         Lapangan (BHL) sebagai laporan harian pekerjaan berupa rencana dan realisasi
         pekerjaan harian.                                           

         Buku Harian Lapangan (BHL) berisi:                          
         i. Kuantitas dan macam bahan yang berada di lapangan;       

         ii. Penempatan tenaga kerja untuk tiap dan macam tugasnya;  
         iii. Jumlah, jenis, dan kondisi peralatan; .                
         iv. Kuantitas dan kualitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan; v. Keadaan cuaca

           termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh
           terhadap kelancaran pekerjaan;                            
         v. Perintah/petunjuk yang penting dari Kepala Satuan Kerja, Kontraktor Pelaksana,

           dan Konsultan Supervisi;                                  
         vi. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. 

      b. Laporan dibuat sebanyak 3 (tiga) buku laporan dan softcopy dalam media
         penyimpanan elektronik. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada 1

         (satu) hari kalender berikutnya                             
    2. Laporan Mingguan                                              

      a. Laporan mingguan dibuat setiap minggu yang terdiri dari rangkuman laporan harian
         dan berisi hal kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal
         penting yang perlu dilaporkan.                              

      b. Laporan dibuat sebanyak 3 (tiga) buku laporan dan softcopy dalam media
         penyimpanan elektronik. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada saat
         pelaksanaan rapat rutin mingguan.                           
    3. Laporan Bulanan                                               

      a. Laporan bulanan dibuat setiap bulan yang terdiri dari rangkuman laporan
         mingguan dan berisi hal kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta
         hal-hal penting yang perlu dilaporkan.                      

      b. Laporan dibuat sebanyak 3 (tiga) buku laporan dan softcopy dalam media
         penyimpanan elektronik. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu)

         minggu pada bulan berikutnya.                               
    4. Laporan Akhir                                                 
      Laporan akhir dibuat dan diserahkan sebelum dilaksanakannya serah terima

      pekerjaan 100%. Laporan akhir dilengkapi dengan:               
      a. Kompilasi dokumen Shop Drawing yang sudah disetujui oleh pemberi tugas,

         konsultan perencana, dan konsultan pengawas.                
      b. Dokumen As Built Drawing (hard dan softcopy)                
      c. Seluruh risalah rapat mingguan untuk mengetahui keputusan- keputusan strategis/

         teknis saat pemugaran berlangsung.                          
      d. Sertifikat dari pihak yang berwenang terkait sertifikat layak operasi/ pengujian

         fungsi.                                                     
      e. Dokumen daftar supplier.                                    
      f. Bukti pelunasan pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

         Ketenagakerjaan untuk Tenaga Kerja Konstruksinya.           
      g. Surat pernyataan bahwa kewajiban terhadap pihak ketiga yang terkait dalam
         pembangunan ini telah diselesaikan dan menjadi tanggung jawab pihak penyedia

         atau kontraktor.                                            
      h. Laporan kegiatan pelatihan/training                         

      i. Pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan serta kartu garansi
      Laporan dibuat sebanyak 3 (tiga) buku laporan dan softcopy dalam media penyimpanan
      elektronik.                                                    

II.4. Penerapan SMKK                                                 

    Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini Penyedia Pekerjaan harus berkomitmen
    melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya zero accident, dengan
    memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi :                

    1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;                    
    2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;              
    3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;         
    4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;              
    5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;         
    6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);              

    7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK yang memuat paling
      sedikit :                                                      
      a. Penyiapan RKK                                               

      b. Sosialisasi, promosi, dan pelatihan                         
      c. Alat pelindung kerja dan alat pelindung diri.               

      d. Asuransi dan perizinan                                      
      e. Personel keselamatan konstruksi                             
      f. Fasilitas sarana, prasarana dan alat Kesehatan.             

      g. Rambu-rambu yang diperlukan                                 
      h. Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai lingkup pekerjaan
         dengan kebutuhan lapangan                                   

      i. Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko keselamatan
         konstruksi.                                                 

    Sebagai bagian dalam penerapan SMKK di lapangan, Penyedia Pekerjaan Konstruksi
    wajib :                                                          
    1. Menyusun RKK  pelaksanaan (lengkap) pekerjaan konstruksi dan  

      mempresentasikannya saat rapat PCM.                            
    2. Mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten karena RKK menjadi bagian dari
      Dokumen Kontrak. Sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban dan

      dokumentasi atas  pelaksanaan penerapan SMKK kontraktor harus membuat
      Laporan Pelaksanaan RKK yang memuat hasil kinerja SMKK.        

    3. Penyedia Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun RMPK             
    4. Penyedia Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana pengelolaan
      lingkungan dalam dokumen Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

      Hidup (RKPPL).                                                 
    Penyedia Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana manajemen lalu lintas dalam
    dokumen Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP).         

II.5. Kerahasiaan Data                                               

     1. Seluruh data dan softcopy file pekerjaan (Microsoft Word, Microsoft Excell dan lain-lain)
       yang digunakan untuk evaluasi dan analisa selama pekerjaan ini wajib disampaikan
       kepada Pejabat Pembuat Komitmen.                              

     2. Data yang diperoleh Penyedia dari Pejabat Pembuat komitmen bersifat rahasia, dan
       merupakan milik Pejabat Pembuat Komitmen dan sifat rahasia tersebut tetap melekat
       meskipun perjanjian/pekerjaan ini telah berakhir.             
     3. Kebocoran atas rahasia tersebut oleh Penyedia akan dianggap sebagai pelanggaran
       yang dapat dituntut oleh Pejabat Pembuat komitmen.            

II.6. Kerahasiaan Data                                               
         1. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia Pekerjaan Konstruksi
            berkewajiban mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan

            tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia
            sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.      
         2. Penyedia Pekerjaan Konstruksi memastikan penggunaan bahan material dan
            peralatan dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor dan wajib
            memprioritaskan penggunaan tingkat komponen dalam negeri dilengkapi
            dengan sertifikat TKDN atau surat pernyataan TKDN.       
         3. Untuk paket pekerjaan ini nilai capaian TKDN minimal sebesar 40%.

                                     Majene, 04 Maret 2024           
                                  Sekolah Tinggi Agama Islam         

                                  Negeri                             
                                       (STAIN)   -                   
                                       Majene