Jasa Konsultan Pengawas Untuk Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji Kua Kec. Parengan Kankemenag Kab. Tuban (Sbsn 2025)

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             
JASA KONSULTAN PENGAWAS UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI NIKAH DAN         
  MANASIK HAJI KUA KEC. PARENGAN KANKEMENAG KAB. TUBAN (SBSN 2025)       

 A. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah 
    berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya teknis Pembangunan 
    Gedung Negara, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan      
    Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang      
    Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia 
    Tahun 2018 Nomor 1433);                                              

 B. Lingkup Kegiatan tersebut antara lain:                               
    1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang
       akan dijadikan dasar pengawasan pekerjaan dilapangan.             
    2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta
       mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.        
    3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas,
       dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.                     
    4. Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan
       yang terjadi selama proses pelaksanaan konstruksi.                
    5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan
       mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan dengan masukan hasil-hasil
       rapat lapangan, laporan harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan konstruksi
       yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksanaan kontruksi.             
    6. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan
       oleh penyedia jasa pelaksanaan kontruksi.                         

    7. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built
       Drawing) sebelum serah terima pertama.                            
    8. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi
       perbaikannya pada masa pemeliharaan dan laporan akhir pekerjaan   
       pengawasan.                                                       
    9. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan
       pekerjaan, serah terima pertama dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi
       sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan kontruksi.

    10. Menyampaikan surat teguran kepada pelaksana kegiatan ketika terjadi
       keterlambatan pekerjaan dan/atau ditemukan ketidak sesuaian antara
       perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.                          
 C. Pengawasan Berkala pada masa Pemeliharaan;