Survey Keberdayaan Konsumen Tahun 2024 Di 38 Provinsi

URAIAN SINGKAT                                  

           SURVEI KEBERDAYAAN KONSUMEN DI 38 PROVINSI                  
                         TAHUN 2024                                    

I. LATAR BELAKANG                                                      

   1. Dasar Hukum                                                      

      - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
      - Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;          

      - Instruksi Presiden No 10 Tahun 2016 tentang Aksi dan Pencegahan
        Pemberantasan Korupsi;                                         

      - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
        Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan  
        Barang/Jasa Pemerintah                                         
      - Peraturan Menteri Perdagangan No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi

        dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;                        
      - Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 162 Tahun
        2022 tentang Pedoman Penilaian Indeks Keberdayaan Konsumen;    

      - DIPA Direktorat Pemberdayaan Konsumen Tahun Anggaran 2024.     

   2. Gambaran Umum                                                    

     Dalam konteks perlindungan konsumen dan pertumbuhan ekonomi, dunia
     usaha perlu menciptakan kondisi agar konsumen mempunyai kepercayaan
     atas produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha nasional, dimana
     produk tersebut aman dan memenuhi harapan mereka. Kondisi dimaksud perlu
     diciptakan melalui penyiapan berbagai peraturan sebagai playing field dan
     pendukung dunia usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang
     dan jasa yang memenuhi persyaratan perlindungan konsumen. Berdasarkan

     Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1
     Ayat 2, mendefinisikan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang
     dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri
     sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
     diperdagangkan.                                                   

     Masalah utama konsumen saat ini adalah tingkat kesadaran konsumen akan
     haknya yang masih rendah. Rendahnya kesadaran konsumen tentang haknya
     berpotensi mengurangi kemampuan konsumen dalam melindungi dirinya dari
     pelaku usaha yang curang (Ishak dan Zabil 2012; Kurniawan 2012).  
     Berdasarkan data penelitian Australian Government (2011), sebanyak 87

     persen responden belum mengetahui tentang haknya sebagai konsumen.
     Menurut Paim, Masud dan Haron (2012) kesadaran tentang hak-hak    
     konsumen akan meningkat seiring dengan banyaknya informasi pendidikan
     konsumen yang diperoleh.                                          
     Berdasarkan uraian sebelumnya, permasalahan yang melatarbelakangi perlu

     dilaksanakannya survei ini adalah adanya permasalahan internal dan eksternal
     konsumen. Kedua kelompok permasalahan ini bermuara pada perlunya  
     konsumen diberdayakan sebagai solusi menyelesaikan berbagai masalah
     yang dihadapi konsumen. Keberdayaan konsumen adalah keadaan subyektif
     positif yang ditimbulkan oleh peningkatan kontrol (Wathieu et al. 2002). Tidak
     mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang prinsipnya adalah  
     mendapatkan keuntungan secara maksimal, sehingga penting dilakukan

     upaya pemberdayaan konsumen (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia   
     2001). Konsumen dapat diberdayakan melalui sumber yang berbeda, baik
     melalui regulasi pemerintah maupun pendidikan konsumen (Hunter dan
     Garnefeld 2008).                                                  

     Disadari bahwa perlindungan konsumen bukanlah suatu pekerjaan mudah,
     namun dalam rangka mewujudkan efektifitasnya diharapkan semua pemangku
     kepentingan mempunyai semangat, kepedulian, kompetensi dan komitmen
     untuk mewujudkannya. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan perlindungan
     konsumen terhadap masayarakat luas, maka diperlukan sebuah survei untuk
     mengetahui hal tersebut. Survei Indeks Keberdayaan Konsumen dilakukan

     dengan tujuan untuk mengukur kesadaran, pemahaman dan kemampuan   
     menerapkan hak dan kewajiban konsumen dalam berinteraksi dengan pasar.
     Untuk mendapat gambaran keberdayaan konsumen yang komprehensif, lokasi
     geografis serta karakteristik demografi, sosial dan ekonomi menjadi penting

     untuk diperhatikan. Perbedaan lokasi geografis yaitu perkotaan dan
     perdesaan, dianggap dapat memengaruhi keberdayaan konsumen        
     berdasarkan studi Nardo et al. (2011). Salah satu langkah penting dalam
     melakukan pemberdayaan konsumen adalah memiliki gambaran dasar    
     tentang kondisi sebelum upaya pemberdayaan tersebut dilakukan yang
     meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan konsumen dalam berinteraksi
     dengan pasar dan mengambil keputusan konsumsi. Berdasarkan kondisi yang

     telah dipaparkan tersebut, maka survei keberdayaan konsumen di 38 provinsi
     menjadi salah satu tahapan dasar yang penting dalam rangka menyusun
     strategi pemberdayaan konsumen yang lebih terarah.                

II. MAKSUD DAN TUJUAN                                                  

   Maksud dan tujuan dilaksanakan Survei Keberdayaan Konsumen di 38 provinsi
   adalah untuk:                                                       

   1. Memetakan Keberdayaan Konsumen berdasarkan karakteristik sosial, 
    demografi dan perilaku konsumen pada saat pra pembelian, pembelian hingga
    pasca pembelian.                                                   
  2. Menganalisa kebutuhan edukasi konsumen dan menyusun strategi      

    pemberdayaan konsumen berdasarkan gambaran hasil survei keberdayaan
    konsumen di masing-masing wilayah.                                 

  3. Memberikan wawasan kepada masyarakat agar dapat menjadi konsumen yang
    berdaya, cerdas, terdidik, dan bertanggung jawab serta mengetahui hak-hak
    dan kewajibannya.                                                  

  4. Tersedianya Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen Tahun 2024.