Penguatan Dan Penerapan Modul Informasi Pembangunan Daerah Dalam Sipd

RINGKASAN      KAK   PENGUATAN      DAN   PENERAPAN                  
           MODUL    IPD  DALAM    SIPD  – TA  2025                      

Ringkasan Inti                                                          

Kegiatan ini bertujuan memperkuat Modul IPD dalam SIPD agar menjadi platform
data pembangunan daerah yang andal, terintegrasi, dan mudah digunakan oleh
seluruh pemerintah daerah. Konsultan bertugas menyiapkan perbaikan proses bisnis,
pengembangan fitur dan dashboard, manual dan video tutorial, serta memberikan
dukungan teknis dan pelatihan. Kegiatan berlangsung ±2,5 bulan akhir 2025,
melibatkan 45 personel dengan kualifikasi beragam dan dukungan logistik lengkap.

1. Latar Belakang                                                       
Pembangunan daerah menuntut pengelolaan berbasis data yang kredibel. Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sebagaimana diatur dalam UU No.   
23/2014, merupakan platform terintegrasi untuk perencanaan, penganggaran,
pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Salah satu komponennya adalah Modul
Informasi Pembangunan Daerah (IPD) yang memuat data strategis, indikator daya

saing,            dan             profil           pembangunan.         
Penguatan modul IPD penting untuk:                                      
  •  Mendukung penyusunan dokumen strategis (RPJPD 2025–2045, RPJMD     
     2025–2029, RKPD 2026).                                             

  •  Memutakhirkan nomenklatur dan indikator outcome.                   

  •  Menjamin kualitas data melalui validasi e-Walidata.                
  •  Meningkatkan kapasitas SDM dalam analisis, pengembangan aplikasi, dan
     pendampingan daerah.                                               

2. Dasar Hukum                                                          

Mengacu pada berbagai regulasi, di antaranya:                           
  •  UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.                        
  •  PP No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran.    
  •  Perpres No. 95/2018 tentang SPBE dan No. 39/2019 tentang Satu Data 
     Indonesia.                                                         
  •  Permendagri No. 86/2017, No. 70/2019, No. 90/2019, No. 10/2025, serta
     Instruksi Mendagri No. 2/2025.                                     

3. Tujuan                                                               

Mendukung implementasi SIPD khususnya pada Modul Informasi Pembangunan  
Daerah melalui penguatan proses bisnis, fitur aplikasi, dan pendampingan teknis.
4. Ruang Lingkup                                                        
Kegiatan jasa konsultan difokuskan pada pengembangan dan pendampingan Modul
IPD meliputi:                                                           

  •  Penyempurnaan proses bisnis dan fitur pemutakhiran nomenklatur & indikator
     outcome.                                                           
  •  Pengembangan dashboard informasi & analisis tematik (DSSD).        
  •  Integrasi sub-modul e-Walidata dan penguatan proses pengusulan data.
  •  Kajian proses bisnis perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renstra.          

  •  Penyempurnaan sub-modul Analisis & Profil Pembangunan Daerah.      
  •  Visualisasi analisis dan perkembangan pembangunan daerah.          
  •  Laporan hasil User Acceptance Testing (UAT) pengembangan fitur.    

5. Output Utama                                                         

12 keluaran, antara lain:                                               

  •  Dokumen proses bisnis & fitur pemutakhiran data.                   
  •  Dashboard analisis hasil fasilitasi RKPD 2026.                     
  •  Laporan kajian perubahan RPJPD.                                    
  •  Modul RPJMD/Renstra 2025–2029 yang terintegrasi.                   
  •  Manual book dan video tutorial seluruh sub-modul SIPD.             
  •  Visualisasi analisis pembangunan daerah.                           
  •  Laporan UAT pengembangan fitur.                                    
     Jadwal pelaksanaan: November – Desember 2025 (2 bulan).            

6. Lokasi dan Mekanisme                                                 
Pekerjaan berlokasi di kantor sewa dekat Ditjen Bina Pembangunan Daerah, sebagian

dapat dilakukan secara jarak jauh. Pengadaan mengikuti ketentuan DIPA Ditjen Bina
Pembangunan Daerah.                                                     

7. Kualifikasi Tim Konsultan                                            

Total kebutuhan 45 personel, terdiri atas:                              
  •  Tenaga Ahli Utama:                                                 

       o  Team Leader (Ahli Sistem Informasi – S2, berpengalaman ≥5 tahun).
       o  Ahli Perencanaan Pembangunan (S2, ≥5 tahun).                  
       o  Ahli Keamanan Jaringan (S2, ≥5 tahun).                        
       o  Programmer (S1, ≥5 tahun, 2 orang).                           
       o  Ahli Pengolahan Data (S1, ≥5 tahun, 2 orang).                 
  •  Tenaga Pendukung: 35 orang, meliputi support berbagai modul (RPJPD,
     RPJMD/RENSTRA, eWalidata, eFasilitasi, dll.), operator sistem informasi,
     desainer modul, video content creator, dan administrasi.           

Setiap posisi dilengkapi deskripsi tugas rinci, misalnya pengembangan fitur, validasi
data, pembuatan materi pelatihan, visualisasi analisis, hingga penyusunan
dokumentasi teknis.                                                     
8. Kebutuhan Logistik                                                   

  •  Kantor & Peralatan: sewa office space, meja rapat, 27 laptop, printer, scanner,
     proyektor, kamera, paket Zoom, internet, dll.                      

  •  Kegiatan Koordinasi:                                               

       o  Rapat Koordinasi Tingkat Pusat (1 hari, 110 peserta).         
       o  Expose  Pengembangan   Fitur (2  hari, ±120   peserta).       
          Termasuk biaya transport, uang harian, seminar kit, sewa bandwidth
          hotel, honor narasumber & moderator.                          

  •  Perjalanan Dinas: untuk pengumpulan data dan arahan pimpinan.      

9. Laporan                                                              

Dua tahap laporan:                                                      

  •  Laporan Pendahuluan pada awal pekerjaan.                           
  •  Laporan Akhir setelah seluruh kegiatan selesai.                    
     Semua biaya perjalanan dinas ditanggung konsultan.