Penyusunan Peta Proses Bisnis Penagakan Perda Dan Perkada

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                         

   “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan

   ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat”,
   merupakan amanat Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

   Pemerintahan Daerah. Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang tersebut, Ditjen Bina Adwil
   telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang

   Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
   Pasal 1 Permendagri tersebut memuat maksud penyelenggaraan ketertiban umum dan

   ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
   Ketenteraman Masyarakat adalah diselenggarakan upaya Satpol dan kegiatan yang PP yang

   memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan
   kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan
   kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, sementara

   pelindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan
   yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh

   bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna
   mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman

   dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara
   ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan

   pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Berbeda dengan kedua fungsi
   tersebut, fungsi penegakan Perda dan Perkada belum memiliki pengaturan khusus yang

   dinormakan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, istilah penegakan Perda dan Perkada
   juga belum didefinisikan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan manapun.

        Hal ini berdampak terhadap pelaksanaan aktivitas penegakan Perda dan Perkada di
   lapangan. Tidak terdapat tahapan jelas bentuk kegiatan dimulainya penegakan Perda dan Perkada
   hingga bentuk kegiatan berakhirnya penegakan Perda dan Perkada. Selain itu, tidak terdapat

   batasan garis aktivitas dibandingkan dengan penyelenggaraan tibumtranmas yang memiliki bentuk
   kegiatan yang identik dengan penegakan Perda dan Perkada. Implikasinya jauh lebih panjang lagi,

   ketidakjelasan makna dan definisi ini membuat proses perencanaan menjadi tidak tersusun tepat
   sasaran. Maka untuk mengisi gap norma ini dibutuhkan penyusunan peta proses bisnis penegakan

   Perda dan Perkada yang di dalamnya mencakup definisi, bentuk kegiatan, alur, dan hal-hal lain
   yang mendukung penyempurnaan program penegakan Perda dan Perkada. Peta ini dicapai

   dengan melakukan literature review terhadap fungsi penegakan Perda dan Perkada atau
   penegakan hukum di daerah serupa yang dilaksanakan di negara lain. Selain itu, dilakukan juga

   literature review terhadap penegakan hukum secara luas. Tinjauan juga dilakukan dengan
   menelaah lebih dalam terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

A. LINGKUP PEKERJAAN                                                      
      1. Persiapan                                                        

        a. Diskusi internal untuk menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan
           kebutuhan pekerjaan dan dapat menghasilkan keluaran pekerjaan yang sesuai dalam

           bentuk penyusunan rencana pelaksanaan pekerjaan;               
        b. Identifikasi kebutuhan data untuk analisis pemetaan proses bisnis penegakan Perda

           Perkada;                                                       
        c. Diskusi eksternal antara pihak konsultan dengan pengguna jasa. Hal tersebut perlu

           dilakukan untuk penyamaan persepsi dan sudut pandang selama pelaksanaan
           pekerjaan.                                                     

        d. Menentukan metode/pendekatan yang tepat dalam pelaksanaan pekerjaan;
        e. Menyusun rencana/jadwal pelaksanaan pekerjaan dengan menentukan output yang

           dihasilkan pada setiap tahap pelaksanaan pekerjaan; dan        
        f. Menyiapkan data-data/bahan yang ada relevansinya dengan pelaksanaan pekerjaan
           dan peralatan penunjang lainnya termasuk rancangan analisis pemetaan.

      2. Pelaksanaan                                                      
        I. Analisis                                                       

          Analisis dapat dilakukan dengan mempelajari dokumen dan data-data yang tersedia
          untuk kebutuhan analisis data terkait. Dalam analisis ini, ada beberapa pilihan metode

          statistik yang bisa digunakan. Untuk memudahkan proses ini, berikut adalah daftar
          aspek yang harus dipenuhi, antara lain:                         

           data-data yang digunakan;                                     
           data yang digunakan bisa dikumpulkan dengan mudah;            

           peran dari masing-masing data dalam proses yang ingin dijelaskan;
           kriteria-kriteria yang bisa dipakai untuk menjelaskan proses yang diinginkan.

       II. Perumusan                                                      
          Perumusan dilakukan untuk membuat standar, tahapan, dan alur penegakan Perda

          Perkada, yang meliputi :                                        
           Standar, tahapan, dan alur penegakan Perda Perkada preventif sebelum terjadinya

            pelanggaran Perda Perkada                                     
           Standar, tahapan, dan alur penegakan Perda Perkada sebagai bentuk penindakan

            terhadap pelanggaran Perda Perkada;                           
       III. Penyusunan                                                    

           Membuat rancangan awal definisi konseptual penegakan Perda Perkada;
           Membuat rancangan awal alur tahapan penegakan Perda Perkada;  

           Finalisasi rancangan awal definisi konseptual dan alur tahapan penegakan.
      3. Pelaporan                                                        

        I. Laporan Pendahuluan                                            
          Laporan Pendahuluan berisi tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja serta gambaran
          rencana pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan gambaran awal tentang

          pemetaan model peningkatan kapasitas Satlinmas.                 
          Laporan Pendahuluan harus disampaikan paling lambat 15 (Lima belas) hari kalender

          setelah penandatanganan SPK sebanyak 10 (Sepuluh) bundel.       
       II. Laporan Akhir                                                  

          Laporan Akhir ini akan menghasilkan hasil analisis rekomendasi definisi konseptual
          penegakan Perda dan Perkada dan proses bisnis penegakan Perda Perkada dan

          disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penandatanganan SPK
          sebanyak 10 (Sepuluh) bundel.                                   

       III. Dokumen Pekerjaan (soft file)                                 
          Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir diserahkan berupa softfile dalam bentuk usb

          flashdisk. Sebanyak 5 (lima) unit paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah
          penandatanganan SPK.                                            

B. KELUARAN                                                               
   Keluaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :                         

    No     Indikator Ukuran Keberhasilan        Evidence                  
    1   Definisi Konseptual Penegakan Perda Dokumen Hasil Konseptualisasi 

        dan Perkada                   Penegakan Perda dan Perkada         
    2   Proses Bisnis Penegakan Perda dan Dokumen Peta Proses Bisnis      

        Perkada                       Penegakan Perda dan Perkada