Perpipaan

URAIAN    SINGKAT     PEKERJAAN                         

Dasar Hukum mengacu pada peraturan sebagai berikut :               
1.  Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang 
    Perubahan atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang     
    Ketransmigrasian;                                              

2.  Peraturan Presiden Nomor : 12 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah
    dari Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan
    Barang dan Jasa Pemerintah;                                    

3.  Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2016
    Tentang Pembangunan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan     
    Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi;                            
4.  Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2018
    Tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi.                         

Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia

yang menyangkut kelayakan dan taraf kesejahteraan hidup masyarakat. Rumah

bukan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, lebih dari itu rumah
juga mempunyai fungsi strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan

keluarga, persesuaian budaya dan peningkatan kualitas generasi mendatang.
Dengan demikian pengembangan perumahan dan permukiman tidak dilandasi

hanya untuk pembangunan fisik saja melainkan harus dikaitkan dengan dimensi

sosial, ekonomi dan budaya yang mendukung kehidupan masyarakat secara
berkelanjutan. sehingga dapat mendukung pengembangan wilayah dan   

pertumbuhan ekonominya.                                            
Untuk lebih mengoptimalkan kegiatan baik pembangunan, peningkatan serta

pemeliharaan, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas   

Transmigrasi dan Tenaga Kerja memandang perlu adanya pembangunan sarana
berupa perpipaan yang tepat guna pada kegiatan tersebut diatas, dengan

harapan agar kebutuhan air bersih warga transmigrasi dapat terpenuhi secara
merata dan memenuhi standar yang ada.                              

Maksud pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Perpipaan di Lokasi Permukiman

Transmigrasi Mahalona SKP.C.SP.1 adalah :                          
- Membantu pemenuhan dasar akan kebutuhan air bersih bagi warga    

  transmigran yang menempati permukiman.                           
- Tujuan agar kualitas dan tarap hidup warga transmigran dapat berlangsung

  secara baik.                                                     
Target dan sasaran pembangunan perpipaan adalah agar :             

1. Para Transmigran yang akan ditempatkan pada Tahun 2023 sebanyak 10 KK

   yang berasal dari Transmigran Asal dan Lokal.                   
2. Terpenuhinya kebutuhan sarana air bersih yang langsung diterima disekitar

   rumah tempat tinggal.                                           

Pembangunan Perpipaan dibiayai dari Sumber Dana APBN-TP Kementerian

Desa, PDT dan Transmigrasi melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dengan pagu anggaran sebesar

Rp.275.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah ).             

Lingkup Pekerjaan Meliputi :                                       
•   Pekerjaan Persiapan meliputi pembersihan tanah, galian tanah, pasang

    batu/plesteran, pembesian pada lokasi yang akan dibangun bak penampung

    dan pipa distribusi ke lokasi permukiman.                      
•   Pekerjaan lain-lain yaitu pembersihan sisa hasil pekerjaan.    

Metode Pelaksanaan                                                 

1.  Melakukan Persiapan dan Mobilisasi alat dan bahan              
2.  Melakukan pengukuran, pembersihan tapak lokasi yang akan dibangun bak

    penampung dan jalur perpipaan.                                 

3.  Melakukan pekerjaan sesuai Desain dengan rapih dan sesuai jadwal
    pelaksanaan.                                                   

4.  Sebelum dilakukan serah terima, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan

    kualitas dan kuantitas pekerjaan.                              
5.  Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan agar senantiasa

    dikoordinasikan dengan pengawas lapangan dan PPK.