Pembangunan Gedung Laboratorium Dan Perkuliahan Terpadu Gedung Eksakta 2 Ilmu-Ilmu Kesehatan Ta 2024 (Sbsn)

URAIAN    SINGKAT   PEKERJAAN                             

                   Paket Pekerjaan Konstruksi                           

  Pembangunan  Gedung Kuliah dan Laboratorium Terpadu Eksakta II        

           Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Cenderawasih                 

A. Lingkup Pekerjaan                                                    

   1. Pekerjaan ini meliputi pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium

     Terpadu Ilmu – ilmu Kesehtan yang terdiri dari 3 (tiga) lantai.    
   2. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat

     bantu serta cara kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat

     dicapai pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna.                  
   3. Pada spesifikasi teknis diatur seluruh pekerjaan berdasarkan peraturan dan ketentuan

     yang berlaku, baik yang bersifat derah, nasional maupun internasional serta
     berdasarkan jenis bahan/material, cara pelaksanaan (metode) dan sistem yang

     dibutuhkan.                                                        

   4. Seluruh pekerjaan akan dikelola (manage) oleh Konsultan Pengawas, yaitu dalam hal
     koordinasi dan Pengawasan, mencakup mutu hasil kerja (kualitas), waktu pelaksanaan

     (schedule) dan pembiayaan.                                         

   5. Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan estetika, penentuan warnanya harus terlebih
     dahulu dikonsultasikan serta mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas.

   6. Pekerjaan harus diselesaikan seperti yang dimaksud dalam RKS, Gambar-gambar

     Rencana, Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan serta Agenda yang disampaikan
     selama pelaksanaan.                                                

   7. Pekerjaan dimaksud di atas meliputi seluruh pekerjaan Struktural, Arsitektural,
     Mekanikal Elektrikal dan Plumbing, dan Landscape.                  

B. Peraturan yang Dipakai dan Peraturan/ Standar Setempat Yang Biasa Dipakai

   a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;        

   b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;         
   c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;        

   d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;   

   e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;         
   f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang

      Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga RKAK/L;
   g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan
      Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

      2002 tentang Bangunan Gedung;                                     
   h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang

      Peraturan;                                                        

   i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang
      Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; Perubahan Kedua: Peraturan Pemerintah

      Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang
      Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

      Barang Milik Negara/Daerah;                                       

   j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang
      Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata

      Ruang Wilayah Nasional;                                           
   k. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

      Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

   l. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas
      Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara

      Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;                         
   m. Permen PUPR   No.  22  Tahun  2018  tentang Pedoman Teknis        

      Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara;               

   n. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
      Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;                          

   o. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor       
      897/KPTS/M/2017 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi

      Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;
      Apabila penjelasan dalam Dokumen Pelaksanaan tidak sempurna (belum lengkap)

      sebagaimana ketentuan dan syarat dalam peraturan di atas maka Penyedia Barang/Jasa

      wajib mengikuti ketentuan peraturan-peraturan yang disebutkan di atas.

C. Batasan / Peraturan Pelaksanaan Pekerjaan                            

   1. Dokumen Kontrak yang harus dipatuhi oleh Penyedia Barang dan Jasa terdiri atas :

     a. Adendum Surat Perjanjian beserta lampiran adendumnya;           

     b. Pokok perjanjian/kontrak beserta lampirannya;                   

     c. Surat penawaran beserta penawaran harga;                        
     d. Syarat-syarat khusus Kontrak;                                   

     e. Syarat-syarat umum Kontrak;                                     

     f. Spesifikasi khusus;                                             
     g. Spesifikasi umum;                                               
     h. Gambar-gambar;                                                  

     i. Daftar kuantitas dan harga; dan                                 

     j. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.          

   2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi

     pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam
     dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih

     tinggi berdasarkan urutan hierarki pada huruf a di atas;           

   3. Penyedia Barang dan Jasa wajib untuk meneliti gambar-gambar, RKS, Daftar
     Kuantitas dan Harga Satuan serta dokumen kontrak lainnya yang berhubungan.

     Apabila terdapat perbedaan/ketidaksesuaian antara RKS dan gambar-gambar

     pelaksanaan, atau antara gambar satu dengan lainnya, Penyedia Barang dan Jasa wajib
     untuk memberitahukan/melaporkannya kepada Konsultan Pengawas. Persyaratan

     teknik pada gambar dan RKS yang harus diikuti adalah :             

     a. Bila terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan gambar detail, maka harus

        segera meminta keputusan Konsultan Pengawas lebih dahulu.       

     b. Bila skala gambar tidak sesuai dengan angka ukuran, maka ukuran dengan angka
        yang diikuti, kecuali bila terjadi kesalahan penulisan angka tersebut yang jelas akan

        menyebabkan ketidaksempurnaan / ketidaksesuaian Konstruksi, harus

        mendapatkan keputusan Konsultan Pengawas lebih dahulu.          
     c. Bila tedapat perbedaan antara RKS dan gambar, maka RKS yang diikuti kecuali

        bila hal tersebut terjadi karena kesalahan penulisan, yang jelas mengakibatkan

        kerusakan/kelemahan Konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan
        Pengawas.                                                       

     d. RKS dan gambar saling melengkapi bila di dalam gambar menyebutkan lengkap

        sedang RKS tidak, maka gambar yang harus diikuti demikian juga sebaliknya.

     e. Yang dimaksud dengan RKS dan gambar di atas adalah RKS dan gambar setelah

        mendapatkan perubahan/penyempurnaan di dalam berita acara penjelasan
        pekerjaan.                                                      

   4. Bila akibat kekurangtelitian Penyedia Barang dan Jasa dalam melakukan pelaksanan

     pekerjaan, terjadi ketidaksempurnaan konstruksi atau kegagalan struktur bangunan,

     maka Penyedia Barang dan Jasa harus melaksanakan pembongkaran terhadap
     Konstruksi yang sudah dilaksanakan tersebut dan memperbaiki/melaksanakannya

     kembali setelah memperoleh keputusan Konsultan Pengawas tanpa ganti rugi apapun
     dari pihak-pihak lain. Selama pelaksanaan pekerjaan, apabila terjadi perselisihan/
     konflik dengan masyarakat sekitar atau pihak lain, maka Penyedia Barang dan Jasa
     diwajibkan menyelesaikan permasalahan tersebut. Segala konsekuensi biaya yang

     timbul pada penyelesaian permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab Penyedia
     Barang dan Jasa.                                                   

   5. Penyedia Barang dan Jasa wajib menyertakan dan melampirkan Surat Garansi Produk
     sebelum dilakukan PHO atau serah terima pekerjaan Gedung. Surat Garansi produk

     yang dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh pabrik/ Distributor dan di cap

     basah.