Pembangunan/Renovasi Gedung Dan Bangunan Paket Pekerjaan Konstruksi Fisik Gedung Kantor Perwakilan Bkkbn Provinsi Kepulauan Riau

URAIAN SINGKAT                                  
              PEKERJAAN  KONSTRUKSI FISIK                           
             PEMBANGUNAN   GEDUNG KANTOR                            
      PERWAKILAN  BKKBN PROVINSI KEPULAUAN  RIAU                    
                      TAHUN 2024                                    

Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 52 Tahun

2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,    
BKKBN  mempunyai tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan       

keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud   

dalam ketentuan tersebut, BKKBN mempunyai fungsi :                  
1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan 

penyelenggaraan keluarga berencana;                                 
2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang       

pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;       

3. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian       
penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;                    

4. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang     
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;       

5. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian   
penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; dan                

6. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian   

penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.                    

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi
BKKBN diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang  

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dimana selain   

fungsi yang telah disebutkan di atas, BKKBN juga menyelenggarakan   
fungsi :                                                            

1. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;       

2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di  

lingkungan BKKBN;                                                   
3. Pengelolaan barang  milik/kekayaan negara yang menjadi           

tanggungjawab BKKBN;                                                
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan       
5. Penyampaian  laporan, saran, dan pertimbangan di bidang          

pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.       

BKKBN dipimpin oleh seorang Kepala. Dalam tugas dan fungsinya, BKKBN

dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan.
Perwakilan Badan Kependudukan dan Berencana Nasional yang           

selanjutnya disingkat Perwakilan BKKBN Provinsi dipimpin oleh seorang

Kepala Perwakilan BKKBN   Provinsi, berada di bawah  dan            
bertanggungjawab kepada Kepala BKKBN.                               

Pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BKKBN Provinsi, ditetapkan  

melalui Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Berencana Nasional  
Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan   

Kependudukan dan Berencana Nasional Provinsi. Perwakilan BKKBN      

Provinsi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BKKBN di       
Provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya, Perwakilan BKKBN Provinsi    

menyelenggarakan :                                                  
1. pembinaan pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan     

nasional di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga  

berencana dan  kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan         
pemberdayaan keluarga;                                              

2. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan

keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan 

pemberdayaan keluarga;                                              
3. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian   

penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi,
keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;                       

4. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi,        

penggerakan hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta        
pengelolaan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk,     

penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga
sejahtera dan pemberdayaan keluarga;                                
5. penyelenggaraan  pendidikan, pelatihan, penelitian, dan          
pengembangan di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan       

keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan 

pemberdayaan keluarga;                                              
6. pelaksanaan tugas administrasi umum;                             

7. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung   
jawabnya;                                                           

8. pembinaan dan fasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan     

Keluarga Berencana Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.            

Selain tugas dan fungsi yang disebutkan di atas, pada tahun 2021, melalui
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan 

Stunting, BKKBN diberikan mandat menjadi ketua pelaksana Percepatan 
Penurunan Stunting.                                                 

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Perwakilan BKKBN Provinsi   
Kepulauan Riau, maka pada tahun anggaran 2024 akan dilaksanakan     

Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau  
di Kota Batam dengan pagu anggaran Rp. 15.627.940.000,00 dengan     

waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh hari) kalender atau

6 (enam) bulan.