Rehab Gedung Dan Bangunan Kantor

URAIAN SINGKAT                                   
              PEKERJAAN  KONSTRUKSI  FISIK                           
      PEKERJAAN  PELAKSANAAN  REHAB  GEDUNG KANTOR                   
      PERWAKILAN  BKKBN  PROVINSI ACEH TAHUN 2024                    

Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 52 Tahun 

2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,     
BKKBN  mempunyai tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan        

keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud    

dalam ketentuan tersebut, BKKBN mempunyai fungsi :                   
1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan  

penyelenggaraan keluarga berencana;                                  

2. Penetapan norma, standar,  prosedur, dan  kriteria  di            
  bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;

3. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk

dan penyelenggaraan keluarga berencana;                              
4. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang      

pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;        
5. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian    

penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; dan                 

6. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk
dan penyelenggaraan keluarga berencana.                              

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BKKBN
diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan   

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dimana selain fungsi yang
telah disebutkan di atas, BKKBN juga menyelenggarakan fungsi :       

1. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang 

pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; 2.     
Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di      

lingkungan BKKBN;                                                    

3.  Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab
    BKKBN;                                                           

4.  Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan       
5.  Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian
    penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.                 

BKKBN dipimpin oleh seorang Kepala. Dalam tugas dan fungsinya, BKKBN 
dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan.

Perwakilan Badan Kependudukan dan Berencana Nasional yang selanjutnya
disingkat Perwakilan BKKBN Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala     

Perwakilan BKKBN Provinsi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala BKKBN.                                                        
Pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BKKBN Provinsi, ditetapkan melalui

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Berencana Nasional Nomor     

82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan          
Kependudukan dan Berencana Nasional Provinsi. Perwakilan BKKBN       

Dalam   melaksanakan tugasnya, Perwakilan BKKBN    Provinsi          
menyelenggarakan :                                                   

1.  pembinaan pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional

    di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana
    dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan    

    keluarga;                                                        

2.  pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar,
    prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk,          

    penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi,     
    keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;                    

3.  penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian   

    penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan       
    reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;        

4.  pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, penggerakan

    hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta pengelolaan data dan
    informasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga

    berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan       
    pemberdayaan keluarga;                                           

5.  penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan

    di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana
    dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan    
    keluarga;                                                        

6.  pelaksanaan tugas administrasi umum;                             

7.  pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung   
    jawabnya;                                                        

8.  pembinaan dan fasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan     
    Keluarga Berencana Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.         

Selain tugas dan fungsi yang disebutkan di atas, pada tahun 2021, melalui
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan  

Stunting, BKKBN diberikan mandat menjadi ketua pelaksana Percepatan  

Penurunan Stunting.                                                  

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh,
maka pada tahun anggaran 2024 Pada Mata Anggaran Layanan Prasarana   

Internal Pekerjaan pembangunan / renovasi gedung dan bangunan Kantor /

gudang / rumah dinas / diklat maka akan dilaksanakan Pekerjaan       
Pelaksanaan Rehab Gedung Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh di Kota

Banda Aceh dengan pagu anggaran Rp. 949,965,000,00 dengan waktu      
pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh hari) kalender atau 5 (lima) bulan.

Dengan pekerjaan utama pada rehab ini adalah perbaikan untuk perkuatan

Pondasi, Perbaikan untuk perkuatan Struktur balok dan Perbaikan perkuatan
Struktur Kolom.