Pengadaan Jasa Pemeliharaan Keamanan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2025

Pengadaan Jasa Pemeliharaan Keamanan                    
          Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2025     

   Sebagai kantor yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi

 strategis pemerintah terutama dalam mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak,
 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) dituntut menjadi institusi yang profesional

 dalam segala lini. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
 membutuhkan dukungan operasional perkantoran dalam beberapa hal antara lain untuk

 penyediaan tenaga Kemanan. Dukungan untuk penyediaan tenaga Keamanan diperlukan
 karena beberapa hal:                                                    

 1. Terciptanya citra yang positif terhadap Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan dapat
   meningkatkan kinerja DJP dalam rangka tugas pengamanan penerimaan negara;
 2. Peningkatan pelayanan yang baik dan profesional dengan didukung oleh Personel

   Keamanan yang profesional, ramah, dan cekatan dalam menjalankan tugasnya dan
   mampu menciptakan rasa aman dan nyaman kepada pegawai di lingkungan KPDJP ;

    Area KPDJP yang menjadi wilayah tanggung jawab dan harus dijaga dan diawasi
 keamanannya oleh penyedia jasa keamanan adalah:                         

  1. Gedung Mar’ie Muhammad KPDJP                                        
     Gedung ini memiliki 27 lantai, 3 Basement (Semi basement, Basement 1 dan Basement

     2) dan area sekitarnya;                                             
  2. Gedung A1                                                           

     Gedung ini memiliki 6 lantai, dan 2 Basement (Basement 1 dan Basement 2), dan area
     sekitarnya;                                                         

  3. Gedung A2                                                           
     Gedung ini memiliki 6 lantai;                                       
  4. Gedung B                                                            

     Gedung ini memiliki 16 lantai;                                      
  5. Masjid KPDJP                                                        

  6. Ruang Power House KPDJP                                             
  7. Gedung Kantor di Bukit Duri, Tebet                                  

  8. Gedung Kantor di Melawai                                            
  9. Gedung Kantor di Jalan Ophir                                        

     KPDJP memiliki gedung di Jalan Ophir Jakarta Selatan, saat ini gedung ini tidak
     digunakan untuk aktivitas pegawai, namun terdapat banyak data dan dokumen yang

     harus dijaga keamanannya;                                           
  10. Gedung Tempat Penyimpanan Benda Sitaan, Cakung                     

     Tempat penyimpanan benda sitaan yang diperlu dijaga karena terkait tugas dan fungsi
     Direktorat Jenderal Pajak.                                          

  11. Rumah Dinas                                                        
     KPDJP memiliki rumah dinas yang perlu dijaga keamanannya yaitu:     

      a. Rumah dinas di Jalan Tulodong Jakarta Selatan yang merupakan rumah dinas
        Direktur Jenderal Pajak;                                         
      b. Serta rumah dinas lain yang tersebar di wilayah Jakarta, yaitu: 

       1) Jalan Kemanggisan Raya, Kemanggisan;                           
       2) Jalan Sakti, Kemanggisan;                                      

       3) Jalan Sakti Raya, Kemanggisan;                                 
       4) Jalan Budhi Raya, Kemanggisan;                                 

       5) Jalan Bhakti, Kemanggisan;                                     
       6) Jalan H. Juhri, Meruya Selatan;                                

       7) Komplek Pajak Cipete, Jakarta Selatan; dan                     
  12. Tempat lainnya yang ditentukan Bagian Umum KPDJP.                  
Syarat Kualifikasi:                                                      

Tersedianya penyedia jasa keamanan yang mampu menjaga keamanan KPDJP yang meliputi
namun tidak terbatas pada keamanan gedung, pegawai, tamu, pengunjung, penyedia

barang/jasa, dokumen, sarana prasarana, aset dan obyek pengamanan lainnya dengan
personel keamanan yang profesional dan bertanggung jawab, sistem keamanan yang

terintegrasi, penyediaan peralatan dan perlengkapan penunjang keamanan yang diperlukan,
sehingga tujuan keamanan dan ketertiban dapat terwujud.                  
Penyedia Jasa adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT)       

yang memiliki surat izin untuk menjalankan kegiatan/usaha di bidang penyediaan jasa tenaga
kerja dan surat izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan domisili pemberi

kerja) antara lain:                                                      
   a. Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan;                     

   b. Badan Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan;                     
   c. Badan Usaha Jasa Pelatihan Keamanan;                               

   d. Badan Usaha Jasa Konsultasi Keamanan;                              
   e. Penyedia memiliki sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

     (SMK3) yang masih berlaku;                                          
   f. Penyedia memiliki sertifikat ISO 45001 yang masih berlaku;         

   g. Penyedia memiliki sertifikat ISO 9001 yang masih berlaku;          
   h. Penyedia Jasa memiliki Sertifikat ISO 37001 : 2016 tentang Anti Penyuapan yang masih
     berlaku yang telah diaudit dalam 12 bulan terakhir (dibuktikan dengan hasil audit);

   i. Penyedia melampirkan KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) dan berstatus Valid.
   j. Penyedia adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas dan harus memiliki

     surat izin untuk menjalankan kegiatan/usaha Penyedia Tenaga Kerja atau dengan kode
     KBLI 80100/80200/78200/78300.                                       

   k. Peserta memiliki pengalaman di bidang penyediaan tenaga kerja (Tenaga Keamanan/
     sejenis) tahun 2022/2023/2024 yang dibuktikan dengan hasil pemindaian/ scan Kontrak

     dan/atau Bagian Kontrak yang memuat informasi: pengguna jasa, jangka waktu kontrak,
     dan nilai kontrak, serta Berita Acara Serah Terima kontrak;         

   l. Surat Keterangan dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang menyebutkan
     bahwa Periode tiga bulan terakhir (Agustus, September, Oktober) Penyedia tidak pernah

     memiliki tunggakan pembayaran selama tiga bulan atau lebih dan dilengkapi dengan
     bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; dan       
   m. Memiliki pekerjaan sejenis dengan nilai kontrak minimal 50% dari nilai total HPS dan

     melampirkan hasil pemindaian/scan seluruh Surat Keterangan/Referensi Berkinerja Baik
     untuk keseluruhan pekerjaan sejenis.