Pekerjaan Pengadaan Pelaksana Konstruksi Renovasi Gedung Kpp Pratama Jakarta Duren Sawit Dan Kpp Pratama Jakarta Matraman

KEMENTERIAN   KEUANGAN   REPUBLIK INDONESIA               
                         DIREKTORAT JENDERAL PAJAK                       
            KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA TIMUR       
                 KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA DUREN SAWIT              
                    JL. Matraman Raya N0. 43, Palmeriam, Jakarta Timur ; LAMAN www.pajak.go.id
                     LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
                         SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id
                                                                         
                         URAIAN SINGKAT                                  
       PEKERJAAN PENGADAAN PELAKSANA KONSTRUKSI RENOVASI                 
             GEDUNG KPP PRATAMA JAKARTA DUREN SAWIT                      
               DAN KPP PRATAMA JAKARTA MATRAMAN                          
                                                                         
                      TAHUN ANGGARAN 2025                                
                                                                         
                                                                         
                                                                         
A. LATAR BELAKANG                                                        
  a. Pekerjaaan Renovasi Gedung KPP Pratama Jakarta Matraman dan KPP Jakarta Duren
     Sawit dilaksanakan mengingat kondisi gedung saat ini kondisinya sudah usang,
     bangunan gedung ini dibangun tahun 1973, sehingga perlu dilakukan pembenahan baik
     dari segi jaringan utilitas, sarana dan prasarana, langit-langit, lantai dan relay out
     ruangan agar dapat digunakan sesuai fungsi dan memberikan rasa nyaman dalam
     melaksanakan tugas.                                                 
                                                                         
     Sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya hasil renovasi Gedung KPP Pratama
     Jakarta Matraman dan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit yang terkendali, baik di
     tingkat program maupun tingkat operasional sehingga menjamin mutu, efisiensi,
     ketepatan waktu dan sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan kegiatan yang
     dilaksanakan adalah Renovasi Bangunan yang meliputi :               
                                                                         
     1. Gedung Utama terdiri dari 5 (lantai 1 sampai dengan 4 digunakan oleh KPP Pratama
        Jakarta Duren Sawit dan Lantai 5 oleh KPP Pratama Jakarta Matraman dan gedung
        7 Lantai yang semunya dipergunakan oleh KPP Pratama Jakarta Matraman
     2. Gedung Arsip/Berkas di masing maing KPP.                         
     3. Gudang dimasing masing KPP                                       
     4. Aula Pertemuan                                                   
     5. Ruang lainnya baik yang berada pada KPP Pratama Jakarta Matraman maupun
        KPP Pratama Jakarta Duren Sawit                                  
     6. Lingkungan gedung (tempat parkir, taman dan halaman).            
     7. Penggantian Jaringan Listrik, Pemadam Kebakaran, Utilitas bangunan dan lift.
                                                                         
  b. Dasar Hukum                                                         
     • Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;         
     • Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;        
     • Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentangPeraturan Pelaksanaan
       Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;         
     • Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-
       undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;               
     • Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
       Negara;                                                           
     • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018
       tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;                       
     • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2022
       tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR;
     • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021
       tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;          
     • Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor       
       524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi
       Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;
     • Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor
       46/SK.DPN/XI/2023 Tentang Pedoman Standar Minimal Remunerasi / Biaya Personil
       (Billing Rate) dan Biaya Langsung (Direct Cost) Untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi
       Tahun 2024;                                                       
     • Peraturan mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang masih berlaku.
                                                                         
B. SUMBER PENDANAAN                                                      
                                                                         
   Pekerjaan ini dibiayai dengan sumber pendanaan Dana DIPA KPP Pratama Jakarta Duren
   Sawit Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor DIPA 015.04.2.410248/2024 tanggal 25
   November 2023 dengan nilai Pagu DIPA sebesar Rp 22.109.999.000,00 (Dua Puluh Dua
   Miliar Seratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
   termasuk Pajak.                                                       
   Dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 22.105.714.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar
   Seratus Lima Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) termasuk Pajak.
C. LOKASI PEKERJAAN                                                      
                                                                         
   Lokasi pekerjaan berada di Jalan Matraman Raya No. 43, Kelurahan Palmeriam,
   Kecamatan Matraman, Kota DKI Jakarta Timur.                           
                                                                         
D. MAKSUD DAN TUJUAN                                                     
   1. Maksud dari pekerjaan Renovasi Gedung Kantor yaitu melaksanakan renovasi Gedung
     Kantor KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dan KPP Pratama Jakarta Matraman dengan
     rencana dari sisi kualitas, volume, biaya dan ketepatan waktu, sehingga dapat terwujud
     bangunan dan kelengkapannya sesuai dengan KAK/Spesifikasi Teknis dan
     penyelesaian administrasi pekerjaan lapangan sesuai ketentuan yang berlaku.
   2. Tujuan dari pelaksanaan pekerjaan Renovasi Gedung Kantor yaitu untuk meningkatkan
     kualitas/kondisi bangunan agar memberikan kenyamanan guna menunjang kinerja dan
     fungsi baik KPP Pratama Jakarta Duren Sawit maupun KPP Pratama Jakarta Matraman.
     Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya hasil renovasi Gedung KPP
     Pratama Jakarta Duren Sawit dan KPP Pratama Jakarta Matraman yang terkendali, baik
     di tingkat program maupun tingkat operasional sehingga menjamin mutu, efisiensi,
     ketepatan waktu dan sasaran yang telah ditentukan.                  
                                                                         
                                                                         
E. LINGKUP KEGIATAN                                                      
   1. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Renovasi Bangunan yang meliputi :
      a. Gedung Utama terdiri dari 5 (lantai 1 sampai dengan 4 digunakan oleh KPP Pratama
        Jakarta Duren Sawit dan Lantai 5 oleh KPP Pratama Jakarta Matraman dan gedung
        7 Lantai yang semunya dipergunakan oleh KPP Pratama Jakarta Matraman
      b. Gedung Arsip/Berkas di masing maing KPP.                        
      c. Gudang dimasing masing KPP                                      
      d. Aula Pertemuan                                                  
      e. Ruang lainnya baik yang berada pada KPP Pratama Jakarta Matraman maupun
        KPP Pratama Jakarta Duren Sawit                                  
      f. Lingkungan gedung (tempat parkir, taman dan halaman).           
      g. Penggantian Jaringan Listrik, Pemadam Kebakaran, Utilitas bangunan dan lift.
   2. Ruang Lingkup Pekerjaan Utama meliputi :                           
      a. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan   
        konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenaranya.
                                                                         
      b. Menyusun progam kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal
        pengadaan bahan, jadwal pengunaan tenaga kerja, dan jadwal pengunaan
        peralatan berat.                                                 
      c. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
      d. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan
        yang memerlukanya.                                               
      e. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen
        pelaksanaan.                                                     
      f. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik melalui rapat-rapat
        lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan
        kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-
        menyurat.                                                        
      g. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built
        drawings) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui
        penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa
        perencanaan konstruksi.                                          
      h. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa 
        pemeliharaan konstruksi.                                         
   3. Tanggung Jawab Penyedia:                                           
                                                                         
      a. Penyedia pekerjaan konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas
        konstruksi fisik yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2
        Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan tentang kode etik dan tata
        laku profesi yang berlaku;                                       
      b. Secara urnum tanggung jawab penyedia pekerjaan konstruksi adalah
        menjaga agar proyek memiliki kinerja sebagai berikut:            
        1) Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai batas waktu berlakunya
          anggaran/waktu yang telah ditetapkan;                          
        2) Ketepatan biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai batasan anggaran 
          yang tersedia atau yang telah ditetapkan;                      
        3) Ketepatan kualitas dan kuantitas sesuai standar dan peraturan yang
          berlaku;                                                       
        4) Ketertiban administrasi kontrak dan pelaksanaan pekerjaan fisik;
        5) Penanggungjawab profesional adalah tidak hanya sebagai suatu  
          perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional yang terlibat.
F. HASIL KEGIATAN                                                        
   1. Output/keluaran pekerjaan yang harus dicapai oleh penyedia jasa adalah tersedianya
     gedung kantor KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dan KPP Pratama Jakarta Matraman
     yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan
     selaras dengan lingkungannya sehingga dapat berfungsi dengan optimal dalam rangka
     menunjang tugas dan fungsi organisasi.                              
                                                                         
   2. Dokumen pelaksanaan konstruksi antara lain meliputi:               
                                                                         
     a. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik,
       termasuk PBG;                                                     
     b. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as-built drawings);
     c. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik beserta segala perubahan atau
       addendumnya;                                                      
     d. Laporan pelaksanaan konstruksi fisik termasuk laporan uji mutu.  
     e. Berita acara pelaksananaan konstruksi yang terdiri atas perubahan pekerjaan,
       pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (Provisional Hand Over/PHO),
       dan serah terima akhir (Final Hand Over/FHO) dilampiri dengan berita acara
       pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi fisik, pemeriksaan pekerjaan, dan
       berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik;
     f. Hasil Pemeriksaan/Pengetesan dan pengujian (testing and commissioning);
                                                                         
     g. Foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan
       konstruksi fisik;                                                 
     h. Dokumen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) atau Standar Mutu Kesehatan dan
       Keselamatan Kerja (SMK3);                                         
     i. Manual operasi dan pemeliharaan bangunan gedung, termasuk pengoperasian dan
       Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan perpipaan
       (plumbing);                                                       
     j. Garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal dan
       perpipaan (plumbing);                                             
     k. Surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari penyedia jasa pelaksanaan
       konstruksi; dan,                                                  
     l. Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.               
                                                                         
                                                                         
   Pelaksana Konstruksi diminta menghasilkan keluaran yang lengkap sesuai dengan
   kebutuhan kegiatan satuan kerja. Kelancaran pelaksanaan kegiatan satuan kerja yang
   berhubungan dengan pekerjaan Pelaksana Konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung
   jawab Pelaksana Konstruksi.