Belanja Modal Gedung Dan Bangunan - Pengawasan Konstruksi Pembangunan Kantor Wilayah Djpb Provinsi Kalimantan Utara Dan Kppn Tanjung Selor Tahap III

PEKERJAAN   JASA  KONSULTANSI   PENGAWASAN     KONSTRUKSI           
                                                                     
   PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN SARPRAS KANWIL DJPB PROVINSI        
         KALIMANTAN UTARA DAN KPPN TANJUNG SELOR TAHAP 3             
                                                                     
     Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi dalam Proyel Pembangunan
Gedung Kantor Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara dan KPPN Tanjung Selor
dimaksudkan untuk i. Melakukan konsultansi pekerjaan pengawasan konstruksi terhadap
pelaksanaan fisik Pembangunan Gedung Kantor dan Sarpras Kanwil DJPb Provinsi
Kalimantan Utara dan KPPN Tanjung Selor Tahap 3, agar diperoleh hasil yang sesuai
dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan Monitoring dan evaluasi proses
kerja pembangunan oleh kontraktor agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan
perencanaan dengan mengutamakan keunggulan mutu ketepatan waktu dan kesesuaian
biaya.                                                               
                                                                     
Lingkup Kegiatan Pengawasan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor dan Sarpras
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara dan KPPN Tanjung Selor, adalah:
a. Lingkup Pelayanan (Scope of Service).                             
   Lingkup pelayanan pekerjaan Pengawasan Konstruksi ini adalah melaksanakan tugas
   Konsultan Pengawasan Konstruksi dalam rangka membantu Pengguna Jasa dalam
   melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi
   pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas),tertib
   administrasi pembangunan bangunan gedung negara dan K3. Konsultan Pengawasan
   Konstruksi melaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan gedung negara dengan
   berpedoman pada ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
   Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 tentang
   Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan PP No. 16/ 2021 tentang Peraturan
   Pelaksanaan UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung.                   
                                                                     
b. Lingkup Pekerjaan (Scope of Work).                                
   1) Tahap Persiapan, paling sedikit:                               
      a) memroses perizinan, memobilisasi personel dan kelengkapan yang diperlukan
       dalam pelaksanaan pengawasan;                                 
      b) memeriksa, mengevaluasi dan mempelajari dokumen Kerangka Acuan Kerja
       (KAK) kegiatan Pengawasan dan dokumen penerapan Sistem Manajemen
       Keselamatan Konstruksi (SMKK);                                
      c) menyusun Program Mutu Pengawasan; dan                       
      d) memberikan penjelasan dan rekomendasi terkait pelaksanaan pekerjaan
       konstruksi dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan.       
      e) Mempelajari gambar perencanaan, kesesuaian volume RAB dan melaporkan
       hasilnya kepada PPK dalam bentuk laporan.                     
   2) Tahap Pelaksanaan, paling sedikit:                             
      a) melakukan pengawasan mobilisasi personel, peralatan, material dan
        pemenuhan persyaratan perizinan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
      b) melakukan reviu terhadap gambar kerja dan spesifikasinya;   
      c) memberikan rekomendasi kepada PPK terhadap perubahan pelaksanaan
        pekerjaan;                                                   
      d) melakukan pengawasan penggunaan tenaga kerja, material, dan peralatan
        serta penerapan metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi;     
      e) melakukan pengawasan ketepatan waktu, biaya, pemenuhan persyaratan mutu
        dan volume serta penerapan keselamatan konstruksi;           
      f) mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memberikan rekomendasi
        teknis tentang alternatif pemecahan masalah yang terjadi selama pekerjaan
        konstruksi;                                                  
      g) membantu PPK dalam mempersiapkan penyelenggaraan rapat lapangan
        secara berkala dan merekomendasikan rapat insidental;        
      h) membantu PPK dalam menyusunan berita acara persetujuan kemajuan
        pekerjaan;                                                   
      i) melakukan opname progress sesuai permintaan PPK;            
      j) membuat catatan harian, menyusun laporan mingguan dan bulanan
        pelaksanaan pekerjaan pengawasan; dan                        
      k) membantu PPK dalam penyusunan dokumen addendum kontrak seluruh
        Penyedia.                                                    
   3) Tahap Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over), paling sedikit:
      a) menyusun daftar cacat mutu dan mengawasi perbaikannya sebelum serah
        terima pertama (provisional hand over);                      
      b) memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen dan
        gambar as built sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebelum
        serah terima pertama (provisional hand over);                
      c) melakukan pengawasan demobilisasi personel dan peralatan sesuai jadwal
        penugasan dan jadwal mobilisasi;                             
      d) membantu penyusunan Berita Acara Pekerjaan 100% (seratus persen) sebelum
        serah terima pertama (provisional hand over);                
      e) membantu PPK dalam menyusunan Berita Acara Serah Terima Pertama
        (Provisional Hand Over); dan                                 
      f) menyusun laporan akhir kegiatan pekerjaan pengawasan        
   4) Tahap Serah Terima Akhir (Final Hand Over) paling sedikit:     
      a) Melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan; dan
      b) Memberikan rekomendasi kepada PPK terkait penerbitan Berita Acara Serah
        Terima Akhir (Final Hand Over).                              
      c) Mendampingi dalam setiap tahapan Sertifikat Laik Fungsi.