Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Lanjutan Dan Pagar Kpp Pratama Subulussalam Tahun 2023

TA                          
                                              2023                          

              KEMENTERIAN KEUANGAN                                          
                 REPUBLIK INDONESIA                                         

KERANGKA              ACUAN         KERJA                                   

                   (KAK)                                                    

  PEKERJAAN   JASA KONSULTANSI   PENGAWASAN                                 
  PEMBANGUNAN    LANJUTAN  GEDUNG   DAN PAGAR                               

          KPP PRATAMA   SUBULUSSALAM                                        
         KERANGKA   ACUAN   KERJA  (KAK)                                    

       PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN                                
 PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG DAN PAGAR KPP PRATAMA                          
                  SUBULUSSALAM                                              

                  URAIAN PENDAHULUAN                                        

1. LATAR    : Gedung KPP Pratama Subulussalam telah dilakukan pembangunan sejak
  BELAKANG    sekitar tahun 2009-2010 dan terhenti pembangunannya..         
              Pada akhir tahun 2021 dilakukan evaluasi kondisi struktur terhadap
              bangunan, diperoleh hasil bahwa bangunan dalam kondisi rusak dan
              diperlukan penguatan struktur bangunan di setiap lantai.      
2. MAKSUD DAN : Maksud dan tujuan dari KAK ini antara lain :                
  TUJUAN      1. KAK ini digunakan sebagai salah satu acuan/pedoman bagi calon
                penyedia jasa Konsultansi Pengawasan dalam penyusunan       
                penawaran dalam pengadaan/seleksi ini.                      
              2. KAK ini juga dimaksudkan sebagai petunjuk dan pedoman bagi 
                Konsultan pengawas yang ditetapkan sebagai penyedia jasa dalam
                melakukan Pengawasan teknis terhadap pekerjaan pembangunan  
                lanjutan gedung dan pagar KPP Pratama Subulussalam.         
              3. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawas dapat   
                melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan    
                profesional untuk menghasilkan keluaran yang optimal sesuai 
                ketentuan yang berlaku.                                     
3. SASARAN  : Mendapatkan penyedia jasa konsultansi Pengawasan terbaik yang 
              memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas-tugas
              konsultansi dalam bidang jasa pengawasan konstruksi pada pekerjaan
              pembangunan lanjutan gedung dan pagar KPP Pratama Subulussalam.
4. LOKASI   : KPP Pratama Subulussalam                                      
  KEGIATAN    Jalan Teuku Umar , Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota
              Subulussalam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam               
              foto terkini bangunan                                         

5. SUMBER   : Biaya Pekerjaan ini dibebankan kepada DIPA KPP Pratama Subulussalam
  PENDANAAN   Tahun Anggaran 2023 dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp     
              851.000.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) dan dengan Nilai
              HPS sebesar Rp.820.398.988 (delapan ratus dua puluh juta tiga ratus
              sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan
              rupiah).                                                      
6. PEJABAT  : Nama PPK : Mohammed Berriano                                  
  PEMBUAT                                                                   
  KOMITMEN    Satuan Kerja : KPP Pratama Subulussalam                       
  (PPK)                                                                     
                   DATA PENUNJANG                                           
7. DATA DASAR : 1. Sebagai bahan masukan bagi penyedia jasa untuk melakukan 
                kegiatan Pengawasan, dapat disampaikan data sebagai berikut:
                a. Pembangunan akan dilakukan di areal lahan tanah kebun dengan
                 luas sekitar 4.000 m2.                                     
                b. Di lokasi yang akan dibangun terdapat struktur bangunan yang
                 sudah terbengkalai selama 12 tahun.                        
                c. Standar formasi pegawai pada KPP Pratama Subulussalam    
                 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-   
                 244/PJ/2021 adalah 75 pegawai yang terdiri dari 1 orang pejabat
                 Eselon III, 9 orang pejabat Eselon IV, 17 orang pejabat Fungsional,
                 dan 48 orang Pelaksana.                                    
                d. Gedung kantor yang akan dibangun adalah 3 lantai dengan luas
                 total adalah 2.576 m2.                                     
                e. Gedung didesain untuk 3 lantai berikut fasilitas pendukung, parkir
                 mobil dan motor.                                           
                f. Akan dibangun pagar pengaman untuk keliling area bangunan 280
                 m2.                                                        
                g. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Struktur Bangunan
                 Kantor Pajak Pratama Kota Subulussalam oleh Tim Teknis Ahli
                 Struktur Universitas Teuku Umar diperlukan perkuatan balok,
                 perkuatan plat lantai dan juga menggantikan kolom dan ringbalk
                 yang sudah rusak dan korosi.                               
              2. Untuk data dasar/informasi lainya agar penyedia jasa Konsultansi
                Pengawasan secara aktif berkoordinasi dengan PPK.           
              3. Untuk melaksanakan tugasnya, penyedia jasa Konsultansi     
                Pengawasan harus mencari sendiri data/informasi yang dibutuhkan
                selain dari informasi yang diberikan oleh PPK.              
                Corak/ikon kearifan lokal akan ditampilkan pada tampilan depan
                gambar bangunan.                                            
              4. Penyedia jasa Konsultansi Pengawasan harus memeriksa       
                validitas/kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan
                tugasnya, kesalahan/kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari 
                kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari  
                penyedia jasa.                                              
8. STANDAR  : Penyedia Jasa dalam pekerjaan pengawasan teknis harus mengacu dan
  TEKNIS      menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait dengan Bangunan
              Gedung, di antaranya:                                         
              1. SNI 1726:2019 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk  
                Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung;                    
              2. SNI 1727:2020 Beban Desain Minimum dan Kriteria Terkait untuk
                Bangunan Gedung dan Struktur Lain;                          
              3. SNI 1729:2020 Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural;
              4. SNI 2847:2019 Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan  
                Gedung;                                                     
              5. SNI 8460:2017 Persyaratan Perencanaan Geoteknik;           
              6. SNI lainya yang terkait dengan standar pekerjaan pembangunan
                bangunan lainya seperti pekerjaan arsitektur, mekanikal, elektrikal,
                plumbing, sanitasi dsb;                                     
              7. Standar lain yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang relevan
                dengan pekerjaan pembangunan bangunan terkait (AICS/ANSI, ACI,
                ASTM dsb).                                                  
              Selain standar diatas, dalam Penyedia Jasa dalam pekerjaan    
              pengawasan teknis juga agar mengikuti ketentuan:              
              1. Spesifikasi komponen Bangunan Gedung Negara sebagaimana    
                tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri PUPR nomor     
                22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara    
                dan Peraturan Menteri PUPR nomor 29/PRT/M/2006 tentang      
                Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;                 
              2. Peraturan Menteri PUPR nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman  
                Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan
                Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pedoman penyusunan AHSP   
                dan RAB;                                                    
              3. Peraturan Menteri PUPR nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman 
                Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi sebagai pedoman     
                perencanaan SMKK;                                           
              4. Peraturan Menteri PUPR nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan
                Kemudahan Bangunan Gedung;                                  
              5. Peraturan Menteri PUPR nomor 11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan
                Air Hujan pada Bangunan Gedung dan Persilnya;               
              6. Peraturan Menteri PUPR nomor 26/PRT/M/2009 tentang Persyaratan
                Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan   
                Lingkungan;                                                 
              7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 172/PMK.06/2020 tentang   
                Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, serta
                memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan nomor              
                453/KMK.01/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Activity Based  
                Workplace di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan  
                Menteri Keuangan nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan  
                Barang Milik Negara di Lingkungan Keuangan sebagai pedoman  
                perencanaan luasan ruang kerja;                             
              8. Desain bangunan dan tempat pelayanan terpadu mengacu pada  
                standar yang ditetapkan pada SE-43/PJ/2021 tentang Standardisasi
                Identitas Direktorat Jenderal Pajak.                        
              9. Desain ruang server mengacu pada SE-45/PJ/2020 tentang Pedoman
                Pengamanan Perangkat dan Fasilitas Pengolahan Data dan Informasi.
9. STUDI-STUDI : Terdapat studi yang telah dilaksanakan yang dapat dijadikan sebagai
  TERDAHULU   bahan inputan bagi penyedia jasa Konsultansi Pengawasan dalam 
              melakukan pengawasan di antaranya:                            
              1. Pada masa lampau telah dilakukan pekerjaan perencanaan     
                konstruksi. Dokumen hasil perencanaan terdahulu akan disampaikan
                kepada penyedia jasa sebagai referensi pelaksanaan pekerjaan
                pengawasan;                                                 
              2. Gambar as built bangunan akan disampaikan kepada penyedia jasa
                sebagai referensi dan/atau acuan dalam pelaksanaan pekerjaan
                pengawasan;                                                 
              3. Pada akhir tahun 2021 telah dilakukan penelitian kelayakan bangunan
                oleh tenaga ahli professional. Hasil penelitian akan disampaikan
                kepada penyedia jasa sebagai referensi pelaksanaan pekerjaan
                pengawasan;                                                 
              4. Analisa tingkat kerusakan bangunan oleh Dinas Perumahan Rakyat
                dan Kawasan Pemukiman Aceh pada Januari 2022 menyimpulkan   
                bahwa kondisi bangunan Rusak Berat dan layak untuk diperbaiki.
10. REFERENSI : Dasar hukum yang tidak terkait langsung dengan pekerjaan yang akan
  HUKUM       dilaksanakan namun dibutuhkan sebagai petunjuk dalam melaksanakan
              kegiatan misalnya peraturan berkaitan dengan jasa konstruksi, 
              pembangunan gedung negara, pengadaaan barang dan jasa, dan hal lain
              yang berkaitan, di antaranya :                                
              1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung  
                beserta perubahannya;                                       
              2. Undang-Undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi   
                beserta perubahannya;                                       
              3. Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
                Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan  
                Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa   
                Konstruksi;                                                 
              4. Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan 
                Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang       
                Bangunan Gedung;                                            
              5. Peraturan Presiden nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan 
                Bangunan Gedung Negara;                                     
              6. Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan   
                Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan peraturan   
                turunannya;                                                 
              7. Peraturan Menteri PUPR nomor 22/PRT/M/2018 tentang         
                Pembangunan Bangunan Gedung Negara;                         
              8. Peraturan terkait lainnya tentang pembangunan Bangunan Gedung
                Negara.                                                     
                   RUANG LINGKUP                                            
11. LINGKUP : Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa Konsultansi
  PEKERJAAN   Pengawasan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan
              Menteri PUPR nomor 22/PRT/M/2018 dan Peraturan Pemerintah nomor
              16 Tahun 2021, adalah sebagai berikut:                        
              1. memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi
                yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
              2. mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan,
                serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
              3. mengawasi pelaksanaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan
                laju pencapaian volume atau realisasi fisik.                
              4. mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan
                persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.       
              5. menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat
                laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan   
                masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan
                bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh penyedia jasa 
                pelaksanaan konstruksi.                                     
              6. meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang
                diajukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.         
              7. meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di   
                lapangan (as built drawing) sebelum serah terima pertama.   
              8. menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima pertama,
                mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun 
                laporan akhir pekerjaan pengawasan.                         
              9. menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara
                pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan akhir  
                pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran 
                angsuran pekerjaan konstruksi.                              
              10. bersama-sama penyedia jasa perencanaan konstruksi menyusun
                petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.       
              11. membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen        
                Pendaftaran BGN.                                            
              12. melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan fungsi bangunan
                gedung terbangun sesuai dengan IMB/PBG.                     
              13. membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan   
                dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten atau
                Kota setempat.                                              
12. KELUARAN : Output/keluaran pekerjaan yang harus dicapai oleh penyedia jasa
              Konsultansi Pengawasan adalah terselenggaranya pekerjaan konstruksi
              yang optimal dengan terlaksananya pengendalian waktu, biaya,  
              pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas) dan tertib administrasi
              dalam pembangunan bangunan gedung negara, diantaranya berupa :
              1. Pelaksanaan pengawasan pekerjaan di lapangan, sehingga tetap
                terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja dan      
                syarat/spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan;            
              2. Inventarisasi segala persoalan terkait pelaksanaan konstruksi di
                lapangan dan menyampaikan serta memberikan rekomendasi opsi 
                solutif kepada PPK; dan                                     
              3. Kebenaran laporan progres pekerjaan yang di klaim/dinyatakan oleh
                pelaksana pekerjaan dengan yang diperoleh dari laporan tenaga
                konsultan supervisi di lapangan.                            
              Penyedia jasa Konsultansi Pengawasan juga wajib Menghasilkan layanan
              jasa dan dokumentasi atau laporan yang memuat semua butir lingkup
              kegiatan/pekerjaan, yang antara lain:                         
              1. Hasil penelitian gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing),
                bar chart dan s-curve serta net work planning yang diajukan oleh
                penyedia jasa Pelaksana Konstruksi;                         
              2. Laporan harian yang memuat semua kejadian, perintah atau petunjuk
                penting yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan,      
                konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian dan/atau tidak
                terpenuhinya syarat teknis;                                 
              3. Laporan mingguan dan laporan bulanan sebagai resume laporan
                harian;                                                     
              4. Berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran
                angsuran;                                                   
              5. Surat perintah perubahan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan
                pekerjaan tambah kurang, apabila terdapat perubahan pekerjaan;
              6. Hasil penelitian gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di
                lapangan (as built drawing) yang dibuat oleh penyedia jasa  
                pelaksanaan konstruksi;                                     
              7. Laporan rapat di lapangan (site meeting) dan weekly        
                instruction/weekly request;                                 
              8. Berita acara serah terima pertama pekerjaan;               
              9. Berita acara pemeliharaan pekerjaan;                       
              10. Berita acara serah terima akhir pekerjaan;                
              11. Laporan akhir pekerjaan pengawasan;                       
              12. Laporan pelaksanaan Rencana Keselamatan Kontruksi (RKK);  
              13. Kelengkapan dokumen pendaftaran Bangunan Gedung Negara    
                beserta lampirannya;                                        
              14. Kelengkapan dokumen pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) beserta
                lampirannya.                                                
              Catatan :                                                     
              1) Output berupa dokumen/laporan harus disampaikan dalam soft copy
                dan hard copy                                               
              2) Penyedia jasa konsultansi harus senantiasa bersedia untuk  
                memberikan keterangan/penjelasan dalam rapat/pertemuan jika 
                sewaktu waktu dibutuhkan oleh pengguna jasa/PPK             
13. PERALATAN, : Fasilitas yang akan disediakan oleh PPK berupa hak akses ke lokasi
  MATERIAL DAN pekerjaan.                                                   
  FASILITAS DARI                                                            
  PPK                                                                       
14. PERALATAN : Semua Peralatan/material yang digunakan untuk melaksanakan seluruh
  DAN MATERIAL lingkup kegiatan/pekerjaan, misalnya laptop, modem internet, printer, dll.
  DARI PENYEDIA                                                             
15. LINGKUP : Wewenang penyedia jasa Konsultansi Pengawasan meliputi:       
  KEWENANGAN  1. memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada penyedia jasa
  PENYEDIA JASA Pelaksana Konstruksi jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen
                kontrak;                                                    
              2. meneliti dan memberikan persetujuan pada gambar pelaksanaan
                (shop drawing) yang diajukan oleh penyedia jasa Pelaksana   
                Konstruksi sebelum dilaksanakan;                            
              3. merekomendasikan kepada Pengguna Jasa/PPK untuk menghentikan
                pelaksanaan pekerjaan sementara jika penyedia jasa Pelaksana
                Konstruksi tidak memperhatikan peringatan yang diberikan;   
              4. memberikan masukan pendapat teknis tentang permintaan tambah
                kurang pekerjaan yang diajukan oleh penyedia jasa Pelaksana 
                Konstruksi yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan
                serta berpengaruh pada ketentuan kontrak;                   
              5. mengusulkan perubahan jika terjadi ketidaksesuaian dengan kondisi di
                lapangan;                                                   
              6. mengkoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa 
                Pelaksana Konstruksi, termasuk pekerjaan fisik konstruksi yang telah
                dilaksanakan agar sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati;
              7. merekomendasikan kepada Pengguna Jasa/PPK untuk menolak    
                material dan peralatan konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi.
16. JANGKA  : Jangka waktu penyelesaian pekerjaan Konsultansi Pengawasan ini
  WAKTU       adalah sejak tanggal mulai kerja yang ditetapkan dalam SPMK sampai
  PENYELESAIAN dengan tanggal serah terima kedua pekerjaan/Final Hand Over (FHO)
  PEKERJAAN   oleh penyedia jasa Pelaksana Konstruksi (kontraktor).         
              Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :                    
              a. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Fisik             
                Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai rancangan selama
                180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal mulai kerja
                                                     Commented [SP1]: Agar dikonfirmasi dengan estimasi
                pada SPMK.                           kebutuhan waktu pekerjaan fisik menurut Perencana
              b. Tahapan Masa Pemeliharaan                                  
                Jangka waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari
                kalender sejak serah terima pertama pekerjaan. Konsultan Pengawas
                wajib mengawasi pelaksanaan perbaikan kerusakan-kerusakan yang
                terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.                    
17. PERSONIL :                                                              
A. Kebutuhan Tenaga ahli (TA) dalam pekerjaan ini adalah sebagai berikut:   
                             Kualifikasi                                    
     Posisi/Jumlah Tingkat                                                  
 No                   Pengalaman          Status Lain                       
      Personil Pendidikan        Keahlian                                   
                      Profesional          TA  lain                         
              dan Jurusan                                                   
    Supervision Engineer (SE) / Team Leader                                 
 1  TA Struktur; 1 (S1) Teknik pengalaman SKA Ahli Manajemen Tetap/ -       
    orang     Sipil   minimal 3 Proyek (602) jenjang Tidak                  
                      (tiga) tahun minimal Ahli Madya tetap                 
    Inspection Engineer (IE) / Quality Engineer                             
 2  TA Arsitek; (S1) Arsitektur pengalaman SKA Arsitek (101) jenjang Tetap/ -
    1 orang           minimal 3 minimal Ahli Muda Tidak                     
                      (tiga) tahun        tetap                             
 3  TA Mekanikal; (S1) Teknik pengalaman SKA Ahli Teknik Tetap/ -           
    1 orang   Mesin   minimal 3 Mekanikal (301) jenjang Tidak               
                      (tiga) tahun minimal Ahli Muda tetap                  
 4  TA Elektrikal; (S1) Teknik pengalaman SKA Ahli Teknik Tenaga Tetap/ -   
    1 orang   Elektro/Teknik minimal 3 Listrik (401) jenjang Tidak          
              Tenaga Listrik/ (tiga) tahun minimal Ahli Muda tetap          
              Teknik Mesin                                                  
 5  TA Quantity (S1) Teknik pengalaman SKA Ahli Manajemen Tetap/ -          
    Engineer; 1 orang Sipil minimal 3 Konstruksi (601) jenjang Tidak        
                      (tiga) tahun minimal Ahli Muda tetap                  
 6  TA K3 Konstruksi; 1 (S1) Seluruh pengalaman SKA Ahli K3 Konstruksi Tetap/ -
    orang     Jurusan Teknik minimal 3 (603) jenjang minimal Tidak          
                      (tiga) tahun Ahli Muda tetap                          
B. Kebutuhan Tenaga subprofessional atau pendukung dalam pekerjaan ini adalah sebagai
  berikut:                                                                  
                              Kualifikasi                                   
                  Tingkat                                                   
 No     Posisi           Pengalaman       Status Lain                       
                Pendidikan dan    Keahlian                                  
                         Profesional       TA  lain                         
                 Jurusan                                                    
 1  Pengawas Lapangan; 1 S1 Teknik Sipil pengalaman SKT Pengawas Tetap/ -   
    orang               minimal 2 (dua) Bangunan Tidak                      
                        tahun   Gedung (TA024) tetap                        
 2  Administrasi/Sekretaris; D3 Seluruh pengalaman - Tetap/ -               
    1 orang     jurusan minimal 2 (dua)  Tidak                              
                        tahun            tetap                              
Semua Personil Tenaga Ahli harus merupakan lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi
swasta yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, disertai
dengan pindaian ijazah asli atau legalisir serta lampiran SKK berbentuk elektronik dan dilengkapi
dengan Curiculum Vitae (pengalaman tenaga ahli dilengkapi dengan pindaian referensi/kontrak dari
pengguna jasa) dan surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan. Apabila tenaga ahli yang diusulkan
adalah tenaga ahli tetap, disertai pindaian bukti potong/lapor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau
Form 1721-A1.                                                               
18. PERSYARATAN : A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas:             
  KUALIFIKASI   1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk    
  PENYEDIA        menjalankan kegiatan/usaha:                               
                  a. Peserta yang berbadan usaha yang memiliki surat Ijin Usaha
                   di bidang Jasa Konstruksi ;                              
                  b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi
                   Usaha Kecil dengan sub bidang klasifikasi RE201 Jasa     
                   Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung atau       
                   RK001 Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung           
                   Hunian & Non Hunian berdasarkan KBLI 71102;              
                2. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil
                  Konfirmasi Status Wajib Pajak;                            
                3. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada
                  Kontrak yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Perusahaan  
                  dan/atau perubahannya;                                    
                4. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak   
                  menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak
                  dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya
                  tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas
                  nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana,
                  dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara,
                  kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan
                  Negara.                                                   
              B. Syarat Kualifikasi Teknis:                                 
                1. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa
                  konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir,
                  baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk      
                  pengalaman subkontrak;                                    
                2. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis yaitu  
                  pekerjaan Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan     
                  Gedung (RE201) atau Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan     
                  Gedung Hunian & Non Hunian (RK001);                       
                3. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu
                  10 (sepuluh) tahun terakhir;                              
                4. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang
                  dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan
                  dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada angka 1
                  sampai dengan angka 3 untuk nilai paket pengadaan sampai  
                  dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
              Catatan:                                                      
              Pengalaman perusahaan dapat dibuktikan dengan dokumen kontrak dan
              Berita Acara Serah Terima/referensi dari pemberi kerja/bukti pembayaran
              terakhir/bukti potong pajak pembayaran terakhir. Khusus untuk 
              pengalaman sebagai subkontraktor, maka selain membawa dan     
              memperlihatkan kontrak subkontrak, juga harus dilengkapi dengan surat
              referensi dari PPK/Pemilik Pekerjaan yang menyatakan bahwa peserta
              memang benar adalah subkontrak untuk pekerjaan dimaksud.      
19. LAPORAN : Laporan yang dihasilkan oleh penyedia jasa Konsultansi Pengawasan
              harus telah mengakomodir semua keluaran sebagaimana pada angka
              [12.KELUARAN] diatas dan penyedia jasa Konsultansi Pengawasan 
              bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi
              laporan yang disampaikan.                                     
                    HAL-HAL LAIN                                            
20. PRODUKSI : Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di
  DALAM NEGERI dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam
              KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri. 

21. PEDOMAN : Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: 
  PENGUMPULAN 1. Tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan pegawai/mitra/wajib
  DATA          pajak KPP Pratama Subulussalam;                             
  LAPANGAN    2. Dapat dilakukan pengumpulan data lapangan pada hari libur/tanggal
                merah setelah mendapatkan izin dari PPK.                    
22. PROGRAM ALIH : Penyedia jasa Konsultansi Pengawasan berkewajiban untuk  
  PENGETAHUAN menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih   
              pengetahuan/workshop kepada staf/personel PPK sebagai berikut :
              1. Pemeliharaan bangunan gedung;                              
              2. Penjelasan dan pengoperasian sistem elektrikal, mekanikal, tata
                suara, plumbing, dan drainase.                              
23. KONTINGENSI : Pengadaan ini dilakukan dalam kondisi pandemi COVID-19. Jika di
              kemudian hari ada kebijakan terkait dengan pemotongan anggaran,
              sehingga tidak terdapat anggaran yang tersedia, dan berdampak paket
              harus dibatalkan, maka Penyedia tidak menuntut ganti rugi atau
              melakukan tindakan hukum apapun atas hal tersebut.            
24. PROGRAM : Penyedia jasa Konsultansi Pengawasan harus Menerapkan SMKK dalam
  SMKK        pelaksanaan pekerjaan pengawasan dengan item sebegai berikut :
              a. penyiapan RKK Pengawasan;                                  
              b. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; dan       
              c. kegiatan dan peralatan terkait pengendalian risiko Keselamatan
                Konstruksi.                                                 
              Penyedia jasa Konsultansi Pengawasan juga harus menyusun Dokumen
              Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pengawasan sebagaimana   
              format terlampir yang merupakan bagian dari dokumen penawaran.
25. PROGRAM ANTI : Kementerian Keuangan menjadi tolok ukur lembaga birokrasi yang
  KOLUSI,     berkomitmen mengembangkan program Reformasi Birokrasi dan     
  KORUPSI, DAN Transformasi Kelembagaan untuk menjadi yang terdepan dalam   
  NEPOTISME   perbaikan lingkungan birokrasi di Indonesia.                  
  (KKN)                                                                     
              Atas dasar itu penyedia jasa Konsultansi Pengawasan baik dalam proses
              pemilihan penyedia barang/jasa maupun dalam melaksanakan setiap
              lingkup kerjanya berkomitmen untuk bebas dari KKN serta menjunjung
              tinggi nilai-nilai Integritas dan Profesionalisme dan turut serta mendukung
              dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa di lingkungan   
              Kementerian Keuangan semakin berkualitas, akuntabel dan transparan
              dengan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:               
              1. Penyampaian dokumen atau keterangan palsu/tidak benar;     
              2. Persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur penawaran;
              3. Meminjam nama perusahaan lain (pinjam bendera);            
              4. Menyampaikan penawaran harga yang tidak wajar dengan       
                mengorbankan volume dan kualitas;                           
              5. Praktik jual paket pekerjaan dan praktik persaingan usaha tidak sehat;
              6. Korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dengan anggota UKPBJ/Satker;
              7. Pengunduran diri dengan alasan yang tidak dapat diterima UKPBJ;
              8. Tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam
                Kontrak.                                                    
              Kementerian Keuangan tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap
              setiap praktik-praktik sebagaimana disebutkan diatas serta siap
              memberlakukan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap penyedia
              yang melanggar ketentuan dalam proses PBJ di Kementerian Keuangan.
                               Ditetapkan di Subulussalam                   
                               pada tanggal 21 Maret 2023                   
                               Pejabat Pembuat Komitmen,                    
                               TTD                                          

                               Mohammed Berriano