Renovasi Gedung Kantor Bpk Perwakilan Provinsi Bali

KERANGKA  ACUAN KERJA (KAK)                            
                                                                           
                                                                           
 Pekerjaan : Perencanaan Renovasi Interior Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali
                                                                           
                           Uraian Pendahuluan                              
                                                                           
                                                                           
1. Latar Belakang    Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik –
                     baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi
                     bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi
                                                                           
                     lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan
                     arsitektur di Indonesia.                              
                     Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dirancang
                                                                           
                     dengan sebaik – baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis
                     bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administasi bagi
                     bangunan gedung negara.                               
                     Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan Gedung negara perlu
                                                                           
                     diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan
                     karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima
                     menurut kaidah, norma serta tata laku professional.   
                                                                           
                     Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pekerjaan Perencanaan Renovasi
                     Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali perlu disiapkan secara
                     matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya
                     perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.  
                                                                           
                     Untuk mengoptimalkan pelaksaan pelayanan administrasi perkantoran
                     dan pelayanan publik di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bali
                     berencana untuk melaksanakan Renovasi Interior Gedung Kantor.
                                                                           
                                                                           
2. Maksud dan Tujuan a. Maksud                                             
                     Sehubungan dengan hal di atas maka pada APBN BPK RI Tahun
                     Anggaran 2025 ini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia akan
                                                                           
                     melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor BPK
                     Perwakilan Provinsi Bali dengan menggunakan APBN Badan Pemeriksa
                     Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025. Untuk
                     mewujudkan maksud tersebut di atas, maka dibuatlah Kerangka Acuan
                     Kerja (KAK) yang dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Konsultan
                     Perencana yang memuat masukan                         
                                                                           
                                                                           
                    b. Tujuan                                              
                     Tujuan Pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor BPK
                     Perwakilan Provinsi Bali adalah membantu pengguna jasa untuk
                     merencanakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
                     Lainnya.                                              
                                                                           
                                                                           
c. Sasaran           Sasaran dari pekerjaan ini adalah                     
                      - Terkendalinya proses perencanaan baik secara teknis maupun
                        administrasi dari Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung
                        Tempat Kerja Lainnya.                              
                                 2                                         
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                      - Tercapainya Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat
                        Kerja Lainnyadari aspek mutu, waktu dan biaya sesuai yang
                        dikehendaki pengguna jasa untuk dipakai acuan dalam
                                                                           
                        pelaksanaan pekerjaan konstruksi.                  
                                                                           
d. Lokasi Kegiatan     Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, Jalan D.I. Panjaitan Renon
                       Denpasar.                                           
                                                                           
                                                                           
e. Sumber Pendanaan    a. Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN BPK RI Tahun
                          Anggaran 2025.                                   
                       b. Total Perkiraan Biaya yang diperlukan untuk pengadaaan barang
                                                                           
                          :                                                
                          Pagu Anggaran  = Rp.100.000.000,00-              
                                                                           
                                                                           
  c. Nama dan     Nama PPK: Bayu Suryo Putro                               
    Organisasi PPK Satuan Kerja: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
                                                                           
                              Data Penunjang1                              
                                                                           
  1. Data Dasar   A. Untuk melaksanakan tugas selanjutnya, konsultan harus mencari
                                                                           
                     sendiri informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan
                     dalam Kerangka Acuan Kerja ini                        
                  B. Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang
                                                                           
                     digunakan dalam pelaksanaan tugasnya. Kesalahan perencanaan
                     sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab
                     konsultan.                                            
                                                                           
                                                                           
  2. Standar Teknis Dalam Pekerjaan Pekerjaan Masterplan Gedung Kantor BPK Perwakilan
                  Provinsi Bali tersebut mengacu pada standar teknis antara lain:
                  ▪  Konsultan diharuskan berpedoman kepada petunjuk perencanaan,
                     kriteria perencanaan yang berlaku di Indonesia (Standar Nasional
                                                                           
                     Indonesia, NSPM, SK SNI, PP No. 36 Th. 2005, UU No. 28 Th. 2002,
                     Permen PUPR No. 22 tahun 2018, dll) dalam Bidang Bangunan Gedung,
                     dan apabila menggunakan referensi yang lain harus mendapatkan
                                                                           
                     persetujuan Pengguna Anggaran.                        
                  ▪  Daftar Standar Biaya Langsung Personil pada Dinas Pekerjaan Umum
                     dan Penataan Ruang Provinsi Bali Tahun anggaran 2022; 
                                                                           
                  ▪  Standar-standar teknis yang digunakan adalah Standar Nasional
                     Indonesia (SNI) yang berkaitan langsung maupun tidak langsung
                     dengan pekrjaan konstruksi.                           
                                                                           
                                                                           
  3. Studi-Studi  A. Melakukan study pustaka/dokumentasi untuk mendapatkan data
    Terdahulu        sekunder tentang peraturan, kebijakan dan dokumen lain yang terkait.
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
 1 Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
                                 3                                         
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                  B. Melakukan survey formal digunakan untuk mengumpulkan informasi
                     dasar/primer dari sampel orang atau lembaga yang diseleksi secara
                     hati-hati.                                            
                                                                           
                  C. Metode penilaian cepat (rapid appraisal). Metode dan pendekatan ini
                     merupakan cara yang cepat untuk mengumpulkan informasi mengenai
                     pandangan dan masukan dari stakeholders lainnya terkait dengan
                                                                           
                     batasan lahan serta nilai nilai kearifan lokal setempat.
                                                                           
  4. Referensi Hukum - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
                       Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
                                                                           
                       Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
                       Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
                       Barang/Jasa Pemerintah;                             
                  -    Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
                                                                           
                       No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
                       Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.            
                  -    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007
                                                                           
                       Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
                  -    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
                       22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                              Ruang Lingkup                                
                                                                           
  1. Lingkup Kegiatan 1. Ruang lingkup pekerjaan/pengadaan jasa konsultasi garis besar meliputi
                    menyiapkan Dokumen perencanaan, alih pengetahuan dan tertib
                                                                           
                    administrasi maupun keuangan di dalam penyelengaraan Pekerjaan
                    Perencanaan Renovasi Interior Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi
                    Bali Kegiatan yang harus dilakukan konsultan dapat diuraikan sebagai
                                                                           
                    berikut antara lain :                                  
                    a. Persiapan Pelaksanaan Disain.                       
                       Persiapan pelaksanaan disain ini bertujuan :        
                       - Mempersiapkan dan mengumpulkan data-data awal     
                                                                           
                       - Struktur organisasi                               
                       - Hubungan kerja instansi bersangkutan              
                       - Mendalami arsitektur lokal setempat serta nilai nilai kearifan
                                                                           
                         lokal setempat yang dapat dituangkan ke dalam disain.
                    b. Survey pendahuluan meliputi kegiatan-kegiatan antara lain :
                       - Data ukur lapangan                                
                                                                           
                       - Mempersiapkan peta lokasi dan gambar existing.    
                       - Melaksanakan konfirmasi dan koordinasi dengan instansi terkait
                         serta berbagai pihak sehubungan akan dilakukannya survey
                       - Konsultan harus mengumpulkan informasi mengenai : 
                                                                           
                         Harga satuan upah/bahan yang didasarkan pada survey yang
                         dilakukan oleh konsultan                          
                       - Membuat foto dokumentasi lapangan                 
                                 4                                         
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                       - Serta data-data lain yang berhubungan dengan Pekerjaan
                         Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
                  2. Tahap Perencanaan/disain                              
                                                                           
                    Kegiatan ini meliputi :                                
                       - Analisis data lapangan                            
                       - Mempersiapkan perencanaan Detail Engineering Design lengkap
                                                                           
                         yang akan segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan
                         konstruksinya.                                    
                       - Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mendapatkan suatu
                         perencanaan teknis lengkap yang memenuhi semua persyaratan
                                                                           
                         teknis serta dapat dilaksanakan di lapangan serta menyediakan
                         dokumen lelang untuk Pekerjaan Belanja Modal Bangunan
                         Gedung Tempat Kerja Lainnya                       
                                                                           
                  3. Tahap Pelelangan                                      
                    Kegiatan ini meliputi :                                
                       - Wajib  menyusun  Dokumen  Teknis untuk pekerjaan  
                                                                           
                         konstruksi.                                       
                      -  Wajib membantu memberikan penjelasan /aanwizjing pada saat
                         pelaksanaan tender konstruksi.                    
                      -  Wajib untuk melakukan pengawasan berkala pada saat
                                                                           
                         pelaksanaan konstruksi.                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
  2. Keluaran2    Produk yang dihasilkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah:
                                                                           
                  - Laporan Pendahuluan sebanyak 5 buku                    
                  - Laporan Akhir sebanyak 5 buku                          
                  - Gambar Rencana A3 dengan jumlah sebanyak 5 buku        
                                                                           
                  - Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebanyak 5 buku           
                  - Spesifikasi Teknis/RKS sebanyak 5 buku                 
                  - Flash Disk 16 Gb sebanyak 2 buah                       
                  - Dokumentasi sebanyak 2 Album                           
                                                                           
                                                                           
  3. Peralatan,   Fasilitas yang disediakan antara lain dapat berupa surat pengantar untuk
    Material,     berkoordinasi dengan pihak lain di dalam maupun di luar lingkungan BPK
    Personel dan  Perwakilan Provinsi Bali serta dapat menyediakan ruang rapat di BPK
    Fasilitas dari PPK Perwakilan Provinsi Bali apabila diperlukan.        
                                                                           
                                                                           
  4. Peralatan dan Komputer, Printer dan Alat Ukur Site                    
    Material dari                                                          
    Penyedia Jasa                                                          
    Konsultansi                                                            
                                                                           
  5. Lingkup      a. Menyampaikan pelaporan secara periodik situasi pelaksanaan
    Kewenangan       perencanaan baik sosial, administrasi maupun teknis kepada pemberi
                                                                           
    Penyedia Jasa                                                          
                                                                           
 2 Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain. 
                                 5                                         
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                     kerja.                                                
                  b. Mengagendakan koordinasi secara rutin dengan PPK, PPTK, Tim
                     Pendukung, pihak Pengguna dan pihak Perencana sendiri Melakukan
                                                                           
                     konsultasi rutin terhadap kegiatan perencanaan konstruksi/arsitektur,
                     agar dilaksanakan sesuai dengan standar dan syarat syarat perencanan
                     perancangan, Rencana Kerja dan Syarat-syarat / RKS serta ketentuan-
                                                                           
                     ketentuan lain yang berlaku.                          
                  c. Menilai dan menggerakkan berita acara sesuai dengan pernyataan
                     pekerjaan dari kontraktor.                            
                  d. Membuat Kelengkapan Administrasi Teknis meliputi : Laporan
                                                                           
                     Pendahuluan, Laporan Akhir, Spesifikasi Teknis / RKS, RAB, Album
                     Gambar A3, Soft Copy Flashdisk Dokumen.               
                  e. Bertanggung jawab atas semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada
                                                                           
                     pemberi kerja.                                        
                  f. Membuat rancangan pelaksanaan pekerjaan baik material, tenaga,
                     alat.                                                 
                                                                           
                  g. Membantu  pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen   
                     Pendaftaran.                                          
                                                                           
  6. Jangka Waktu Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan Perencanaan Renovasi
    Penyelesaian  Interior Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali yaitu 15 (Lima belas)
                                                                           
    Kegiatan      hari kalender                                            
                                                                           
                                                                           
  7. Kebutuhan                                                             
    Personel                                                               
                                          Kualifikasi                      
    Minimal                                                                
                Posisi     Tingkat                          Status         
                                                     Pengal-               
                          Pendidikan Jurusan Keahlian       Tenaga         
                                                     aman                  
                                                             Ahli          
                Tenaga Ahli:                                               
                                             SKA Ahli                      
                                            Muda Ahli                      
                Team Leader S1    Teknik Arsitek    3 tahun Ahli Muda      
                                             Arsitek/                      
                                            STRA Muda                      
                                             SKA Ahli                      
                                            Muda Ahli                      
                                             Teknik                        
                                            Bangunan                       
                                             Gedung/                       
                 Ahli Sipil S1     Teknik Sipil     1 tahun Ahli Muda      
                                             SKK Ahli                      
                                             Teknik                        
                                            Bangunan                       
                                             Gedung                        
                                             Jenjang 7                     
                                            SKK Ahli K3                    
                  Ahli K3         Semua Jurusan                            
                            S1              Konstruksi 1 tahun Ahli Muda   
                 Konstruksi         Teknik                                 
                                             Jenjang 7                     
                Tenaga Pendukung (jika ada):                               
                                   Teknik Sipil/                           
                 Surveyor   S1                 -    1 tahun  -             
                                  Teknik Arsitek                           
                                 6                                         
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                    Teknik                                 
                 Drafter    S1                 -    1 tahun  -             
                                  Arsitektur/Sipil                         
                 Tenaga                                                    
                                   S1 Semua                                
                Administrasi S1                -    1 tahun  -             
                                    Jurusan                                
               dan Keuangan                                                
8. Jadwal                                                                  
   Tahapan                                                                 
                                              Jadwal Pekerjaan             
                 No    Uraian Pekerjan                                     
   Pelaksanaan                                                             
                                      1     2    3    4     5    6         
   Kegiatan                                                                
                 1   Persiapan                                             
                 2   Mobilisasi Personil                                   
                     Pelaksanaan                                           
                 3                                                         
                     Pekerjaaan                                            
                     Laporan                                               
                 4                                                         
                     Pendahuluan                                           
                 5   Laporan Akhir                                         
                 6   RAB dan BoQ                                           
                     RKS/Spesifikasi                                       
                 7                                                         
                     Teknis                                                
                 8   Gambar A3                                             
                 9   Dokumentasi                                           
                               Laporan*)                                   
1. Laporan     Memuat Persiapan Konsepsi Perencanaan yang meliputi : Study Literatur,
   Pendahuluan Interprestari KAK, Pengumpulan Data dan Informasi Lapangan, Pengukuran,
               Klarifikasi Data, Membuat Konsep, gagasan, sketsa, Konsultasi awal.
               Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kalender
               sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) set buku laporan.  
2. Laporan Akhir Memuat hasil akhir pelaksanaan kegiatan perencanaan. Rencana Detail yang
               terdiri dari : Gambar Detail Arsitektur, Menyusun Spesifikasi Teknis Menyusun
               RAB dan BoQ, Penyempurnaan dan Pengesahan dari Instansi terkait.
               Laporan Akhir harus diserahkan selambat-lambatnya pada masa akhir kontrak,
               sebanyak 5 (lima) set buku laporan.                         
               Pada akhir proses perencanaan, penyedia jasa juga wajib membantu PPK
               menyusun Dokumen Pengadaan sebagai dasar dalam proses pengadaan
               konstruksi.                                                 
                                                                           
 *) Jenis dan jumlah laporan disesuaikan dengan lingkup pekerjaan          
                                                                           
                              Hal-Hal Lain                                 
1. Produksi    Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam
   Dalam Negeri wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK
               dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.   
                                                                           
                                                                           
2. Persyaratan Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk
   Kerja Sama  pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus
               dipatuhi:                                                   
               Tidak ada                                                   
                                 7                                         
                                                                           
                                                                           
                                                                           
3. Pedoman     Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:
   Pengumpulan Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan Pekerjaan
   Data Lapangan Pekerjaan Masterplan Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali. Disesuaikan
               dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan perencanaan.          
                                                                           
                                                                           
                                                                           
4. Alih        Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk
   Pengetahuan menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih 
               pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                              Bali, 28 Juli 2025           
                                               Menetapkan                  
                                                                           
                                        Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)     
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                             Bayu Suryo Putro              
                                          NIP. 197811012005011004