Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Madya Surakarta (Kontrak Tahun Jamak Tahun Anggaran 2025 Dan 2026)

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            

     Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pajak melalui pelayanan yang
lebih baik serta pengawasan yang optimal kepada Wajib Pajak, diperlukan penyediaan sarana
dan prasarana yang memenuhi kenyamanan bagi pengguna layanan dan para pegawai.
Salah satu sarana dan prasarana tersebut adalah fasilitas gedung kantor bagi pegawai di
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.                                   

     Gedung Kantor Pelayanan Pajak merupakan kebutuhan pokok dan fasilitas yang
berfungsi sebagai tempat pelaksanaan tugas dan fungsi bagi pegawai Direktorat Jenderal
Pajak (DJP). Gedung Kantor Pelayanan Pajak juga merupakan tempat pemberian pelayanan
kepada Wajib Pajak dan pengguna layanan lainnya. Oleh karenanya diperlukan tersedianya
gedung kantor yang sesuai dengan wilayah kerjanya, melalui kegiatan pembangunan gedung
kantor.                                                                 

     Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-184/PMK.01/2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dibentuk KPP Madya
Surakarta berlokasi di Jalan Veteran No.299 Surakarta yang saat ini masih menggunakan
gedung kantor dengan status sewa. Untuk kegiatan operasional perkantoran dan
menjalankan seluruh tugas pokok dan fungsi dalam menghimpun penerimaan pajak yang
optimal dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan tanah/gedung bangunan yang
representative berlokasi strategis, hal ini untuk memudahkan para Wajib Pajak dan
stakeholder lainnya menjangkau layanan kantor dan para pegawai dapat melaksanakan
kinerjanya secara optimal.                                              

     Saat ini KPP Madya Surakarta memiliki aset BMN berupa tanah dan bangunan yang
terletak di Jl. Ir. Juanda, Pucangsawit, Kota Surakarta diatas tanah seluas 3.190m2.
Mengingat KPP Madya Surakarta memiliki wilayah kerja yang relative luas yakni 17
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan melayani jumlah Wajib Pajak terdaftar
sebanyak 3.461 WP dan jumlah pegawai 120 orang, maka diperlukan segera melaksanakan
pembangunan gedung KPP Madya Surakarta yang layak berlokasi strategis untuk
menyelenggarakan pelayanan yang prima pada Wajib Pajak dan stakeholder serta
menyediakan ruang kerja pegawai yang baik.                              

     Selain hal tersebut pembangunan gedung kantor merupakan upaya pengamanan dan
optimalisasi aset barang milik negara dan efisiensi anggaran biaya sewa gedung. Gedung
KPP Madya Surakarta direncanakan akan dibangun 4 lantai seluas +2.787,2 M2 yang akan
dilaksanakan pembangunan fisik selama 2 tahun anggaran.                 

     Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara, Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan
Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis,
pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru,
perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada,
dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.                          

     Proses pemilihan penyedia jasa Konsultansi Perencana telah selesai dilaksanakan
dan selanjutnya akan dilakukan Tender Penyedia pekerjaan konstruksi untuk penetapan
Pelaksana Pekerjaan Fisik sehingga tercapai tujuan pelaksanaan kegiatan Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Madya Surakarta
(Kontrak Tahun Jamak Tahun Anggaran 2025 dan 2026).