Pengadaan Kaos Kaki Pegawai Djbc Tahun Anggaran 2023

KERANGKA   ACUAN   KERJA  (KAK) /                        

                    TERM  OF REFERENCE   (TOR)                            

PENGGUNA               :  KEMENTERIAN      KEUANGAN      REPUBLIK         
ANGGARAN                  INDONESIA                                       

SATKER/SKPD            :  DIREKTORAT  JENDERAL  BEA  DAN CUKAI            

NAMA  PPK              :  BAGIAN   PENGELOLAAN     BARANG    MILIK        

                          NEGARA      SEKRETARIAT      DIREKTORAT         
                          JENDERAL  BEA DAN  CUKAI                        

NAMA  PEKERJAAN        :  PENGADAAN  KAOS KAKI PEGAWAI DJBC  TAHUN        

                          ANGGARAN  2023 (TENDER ULANG)                   

                     TAHUN   ANGGARAN    2023                             
                 KEMENTERIAN   KEUANGAN   REPUBLIK  INDONESIA             

                        DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI                 
                      SEKRETARIAT  DIREKTORAT  JENDERAL                   
                     JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA – 13230 KOTAK POS 225 JAKARTA – 13013
                      TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; SITUS www.beacukai.go.id
                      PUSAT KONTAK LAYANAN : 1500225 SURAT ELEKTRONIK: [email protected]
                    KERANGKA  ACUAN KERJA (KAK)                           
           PEKERJAAN  PENGADAAN  KAOS KAKI PEGAWAI DJBC                   
                TAHUN ANGGARAN   2023 (TENDER ULANG)                      
1.  LATAR         :  A. Dasar Hukum                                       
    BELAKANG                                                              
                       1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
                          Kepegawaian;                                    
                       2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
                          Negara;                                         
                       3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang  
                          Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
                       4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan
                          atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
                          Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;               

                       5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015
                          tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
                       6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016
                          tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
                          Jenderal Bea dan Cukai;                         
                       7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2013
                          tentang Pakaian Dinas Seragam,  Atribut, Dan    
                          Kelengkapannya Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan
                          Cukai;                                          

                       8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan    
                          Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang
                          Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui
                          Penyedia;                                       
                       9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/
                          BC/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal
                          Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2014 tentang Pedoman
                          Penggunaan Pakaian Dinas Seragam, Atribut, Dan  

                          Kelengkapannya Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan
                          Cukai;                                          
                     B. Gambaran Umum                                     

                     Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau yang biasa disingkat dengan
                     DJBC adalah sebuah Direktorat Jenderal yang berada dibawah
                     naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), merupakan instansi
                     pemerintah yang melayani masyarakat di bidang Kepabeanan dan
                     Cukai.                                               

                     Tugas dan Fungsi DJBC utamanya adalah berkaitan dengan
                     pengelolaan keuangan negara, antara lain memungut bea masuk
                     berikut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan cukai.   

                     Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar ke Kas Negara
                     adalah dari sektor Pajak dan termasuk di dalamnya adalah Bea
                     Masuk dan Cukai yang dikelola oleh DJBC.             
                     Dalam rangka melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Negara,

                     pegawai bea cukai memakai seragam dan atributnya sebagai identitas
                     pengemban fungsi garda terdepan menjadi pegawai bea dan cukai
                     yang sah, sehingga identitas tersebut dapat dibedakan dari bentuk
                     seragam dan atributnya.                              
                     Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor

                     PER-38/BC/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Perubahan atas
                     Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2014
                     tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Seragam, Atribut, Dan
                     Kelengkapannya Kelengkapannya Bagi PegawaiPeraturan Direktur
                     Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2014 tanggal 27 Januari
                     2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Seragam, Atribut
                     dan Kelengkapannya bagi Pegawai untuk Tahun Anggaran 2023.

                     Proses Pengadaan Kaos Kaki Pegawai di Lingkungan DJBC Tahun
                     Anggaran 2023 (Tender Ulang) dilaksanakan sesuai dengan
                     Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.       
                     Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan
                     barang dan jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang
                     dilaksanakan secara swakelola ataupun yang dilaksanakan oleh

                     penyedia barang/jasa yang diatur dengan Peraturan Presiden
                     Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas
                     Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
                     Barang dan Jasa Pemerintah.                          

                     Penambahan satuan kerja baru yang mengakibatkan penambahan
                     jumlah pegawai DJBC meningkat. Hal tersebut berakibat pada
                     bertambahnya jumlah Kaos Kaki yang harus disediakan. 

2.  MAKSUD DAN    :  a. Maksud                                            
    TUJUAN                                                                
                      Maksud dari kegiatan Pengadaan Kaos Kaki Pegawai di 
                      Lingkungan DJBC Tahun Anggaran 2023 (Tender Ulang)  
                      peruntukannya sebagai atribut dinas di Lingkungan Direktorat
                      Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2023.         

                     b. Tujuan                                            

                      Tujuan Pengadaan Kaos Kaki Pegawai di Lingkungan DJBC Tahun
                      Anggaran 2023 (Tender Ulang):                       
                      1. Menunjang kelancaran tugas di bidang Kepabeanan dan Cukai
                         di Lingkungan DJBC.                              
                      2. Sebagai Identitas Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
                         secara Integritas                                
                      3. Dengan memberikan fasilitas kaos kaki dinas diharapkan dapat
                         meningkatkan kinerja pegawai di Lingkungan Direktorat

                         Jenderal Bea dan Cukai                           

3.  TARGET/       :  Target/sasaran yang ingin dicapai dalam Pengadaan Kaos Kaki
    SASARAN          Pegawai di Lingkungan DJBC Tahun Anggaran 2023 (Tender Ulang)
                     adalah penyediaan Kaos Kaki harian untuk menunjang kelancaran
                     kegiatan sehari-hari di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4.  NAMA          :  Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Pengadaan

    ORGANISASI       Kaos Kaki Pegawai DJBC TA 2023 (Tender Ulang):       
    PENGADAAN        a. K/L/D/I  : Kementerian Keuangan Republik Indonesia
    BARANG           b. Satker/SKPD : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai   
                     c. PPK      : Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara 
                                  Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

5.  SUMBER DANA   :  a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Pengadaan Kaos
    DAN               Kaki Pegawai DJBC Tahun Anggaran 2023 (Tender Ulang):
    PERKIRAAN         DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun

    BIAYA             Anggaran 2023.                                      
                     b. Total perkiraan biaya yang diperlukan:            
                       -  Nilai Pagu  Anggaran paket  pekerjaan adalah    
                          Rp982.260.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta dua

                          ratus enam puluh ribu rupiah);                  
                       -  Nilai total HPS paket pekerjaan adalah Rp839.800.000,00
                          (delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu
                          rupiah).                                        

6.  RUANG         :  1. Ruang lingkup pekerjaan :                         
    LINGKUP,          Pengadaan Kaos Kaki Pegawai Pria dan Wanita setara dengan
    LOKASI            ukuran sepatu nomor 39-42 warna hitam dengan identitas bea
    PEKERJAAN,        cukai dirajut/dijerat warna abu-abu sebanyak 32.300 pasang
    FASILITAS         pasang yang terdiri :                               
    PENUNJANG         •  Kaos Kaki Pegawai Pria sebanyak 26.729 pasang;   

                      •  Kaos Kaki Pegawai Wanita sebanyak 5.571 pasang;  
                         dengan spesifikasi dan ilustrasi gambar terlampir;
                     2. Lokasi Pekerjaan : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
                     3. Fasilitas yang diberikan PPK : Tidak ada          

7.  PRODUK YANG   :  Hasil produksi yang akan dihasilkan dari Pengadaan Kaos Kaki
    DIHASILKAN       pegawai yaitu tersedianya kaos kaki pegawai sesuai dengan
                     spesifikasi yang dipersyaratkan.                     

8.  JANGKA WAKTU  :  Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/Pengadaan Kaos Kaki pegawai
    PELAKSANAAN      DJBC TA 2023 (Tender Ulang): 60 (enam puluh) hari kalender sejak
    PEKERJAAN        ditandatanganinya Kontrak Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.

9.  TENAGA        :  Tenaga ahli/terampil yang diperlukan:                
    AHLI/TERAMPIL    Tidak ada                                            

10. METODE KERJA  :  Sebelum dilakukan Serah Terima, terlebih dahulu dilaksanakan
                     Inspeksi Pabrik sekaligus pengambilan sampel kaos kaki yang telah
                     diproduksi untuk selanjutnya dilakukan pengujian oleh Balau Uji/
                     Laboratorium Pemerintah yang telah terakreditasi Komite Akreditasi

                     Nasional (KAN) guna menilai kesesuaian spesifikasi minimal 1 (satu)
                     kali selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.      

11  PERSYARATAN   :  1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha
    PENYEDIA           (SIUP) kode KBLI 4641 Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan
                       Alas Kaki dengan kualifikasi kecil;                
                     2. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk
                       Berusaha (NIB) yang masih berlaku;                 

                     3. Telah memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan
                       hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;               
                     4. Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu)
                       pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di
                       lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman
                       subkontrak                                         
                       Divisi 61: Jasa Perdagangan Besar                  
                     5. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup
                       yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3

                       (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun
                       swasta, termasuk pengalaman subkontrak             
                       Kelompok 611 : Jasa Perdagangan Besar, kecuali atas dasar
                       balas jasa atau kontrak                            
                     6. Menyampaikan Surat Pernyataan Peserta: Sanggup Memberikan
                       Layanan Garansi Purna Jual Barang selama 6 (enam) bulan sejak
                       tanggal Berita Acara Serah terima Barang (TTD, Bermaterai)
                     7. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat

                       yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
                     8. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada
                       Kontrak yang dibuktikan dengan:                    
                       a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
                       b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);               
                       c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap
                         (apabila dikuasakan); dan                        
                       d. Kartu Tanda Penduduk .                          
                     9. Menyetujui Pakta Integritas dan Pernyataan Peserta sebagaimana

                       terlampir dalam Dok.Pemilihan (Tidak Dalam Pengawasan
                       Pengadilan, pailit, Daftar Hitam, Pertentangan Kepentingan,
                       Sanksi Pidana dll.)                                
                     10. dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai
                       perjanjian Kemitraan.                              
                     11. Persyaratan lainnya, meliputi:                   
                        a. Apabila Peserta Pemilihan sebagai Pabrik Kaos Kaki dalam
                           negeri wajib melampirkan:                      

                           - (Asli) Surat Pernyataan sebagai Pabrik Kaos Kaki;
                           - (Copy) Surat Izin Usaha Industri (SIUI).     
                        b. Apabila Peserta Pemilihan sebagai Distributor/Trader wajib
                           melampirkan:                                   
                           - (Asli) Surat Dukungan dari Pabrik kaos Kaki dalam negeri;
                           - (Copy) Surat Izin Usaha Industri (SIUI) dari perusahaan
                             pendukung;                                   
                           - (Asli) Surat pernyataan kesediaan mengambil barang

                             /memproduksi dari perusahaan pendukung dan   
                             ditandatangani oleh kedua belah pihak (trader dan
                             pendukung).                                  
                        c. Mengunggah hasil pemindaian asli laporan hasil uji
                           laboratorium dari balai uji pemerintah dimana surat
                           pengajuan uji laboratoriumnya bertanggal sejak pemberian
                           penjelasan (aanwijzing) sampai dengan batas akhir
                           pemasukan penawaran sesuai dengan jadwal pada aplikasi
                           SPSE;                                          
                        d. Parameter yang diuji dilakukan di balai uji pemerintah yang

                           terakreditasi Komite Akreditas Nasional (KAN) dan
                           dituangkan dalam suatu sertifikat/laporan pengujian;
                        e. Laporan hasil uji laboratorium harus memenuhi spesifikasi
                           teknis yang dipersyaratkan;                    
                        f. Tidak diperkenankan untuk menggunakan lebih dari 1 hasil
                           laboratorium untuk 1 hasil uji;                
                        g. Bagi peserta yang telah lulus evaluasi dan diundang dalam
                           rangka pembuktian kualifikasi agar menyampaikan kepada
                           pokja contoh kaos kaki sebanyak 3 pasang kaos kaki

                           pegawai pria dan 3 pasang kaos kaki pegawai wanita
                           dengan ukuran sepatu nomor 39-42 sesuai dengan 
                           spesifikasi yang disyaratkan sebagai masukan untuk PPK
                           pada saat kontrak dan tidak dijadikan sebagai dasar
                           penilaian;                                     

12. SPESIFIKASI   :  Spesifikasi teknis sebagaimana terlampir;            
    TEKNIS                                                                
                 KEMENTERIAN   KEUANGAN  REPUBLIK  INDONESIA              

                       DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI                  
                     SEKRETARIAT   DIREKTORAT  JENDERAL                   
                     JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA – 13230 KOTAK POS 108 JAKARTA-10002
                      TELEPON (021) 4890308 FAKSIMILI (021) 4892773 SITUS www.beacukai.go.id
                     PUSAT KONTAK LAYANAN : 1500225 SURAT ELEKTRONIK: [email protected]
                     PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS                         
                  PENGADAAN KAOS KAKI PEGAWAI DJBC                        
                 TAHUN ANGGARAN 2023 (TENDER ULANG)                       

K/L/D/I         : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA                 
SATKER/SKPD     : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI                       
PPK             : BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA, SEKRETARIAT     
                  DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI                       
PEKERJAAN       : PENGADAAN KAOS KAKI PEGAWAI DJBC TA 2023                

LOKASI          : KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI          
TAHUN ANGGARAN  : 2023                                                    

1. SPESIFIKASI TEKNIS KAOS KAKI PEGAWAI PRIA DAN WANITA                   

No           Parameter Uji         Satuan       Spesifikasi Teknis        

 1. Berat Kaos Kaki/Pasang          Gram          Minimum 49,17           

 2. Kontruksi :                                                           
2.1 Kepala :                                                              
2.1.1 Wale                        Wale/Inchi       23,5 – 27,5            

2.1.2 Course                     Course/Inchi       19 – 23               
2.2 Badan :                                                               
2.2.1 Wale                        Wale/Inchi        20 – 24               
2.2.2 Course                     Course/Inchi      28,5 – 32,5            
2.3 Telapak :                                                             

2.3.1 Wale                        Wale/Inchi        20 – 24               
2.3.2 Course                     Course/Inchi      28,5 – 32,5            

 3. Nomor Benang                                                          
3.1 Karet                          Tex (Td) 40,85 – 49,45 (367,65 – 445,05)

3.2 Poliester Pelapis karet        Tex (Td) 14,345 – 15,855 (129,2 – 142,8)
3.3 Spandeks Dilapisi Poliester    Tex (Td) 9,0915 – 11,484 (81,89 – 103,44)
3.4 Katun                         Tex (Ne )  18,43 – 20,37 (28,88 – 31,92)
                                        1                                 
3.5 Nilon                          Tex (Td) 16,15 – 17,85 (145,35 – 160,65)

 4. Perubahan Ukuran Setelah Pencucian                                    
4.1 Arah Wale                        %            Maksimal 5%             
4.2 Arah Course                      %            Maksimal 5%             

 5. Komposisi Serat                                                       

5.1 Karet                            -            1,68% - 1,78%           
5.2 Poliester Pelapis karet          -            2,04% - 2,16%           
No           Parameter Uji         Satuan       Spesifikasi Teknis        

5.3 Spandeks Dilapisi Poliester      -           11,77% - 12,50%          
5.4 Katun                            -           79,70% - 84,64%          
5.5 Nilon                            -             1,8% - 1,9%            

 6. Golongan Zat Warna                                                    

6.1 Katun                          Reaktif           Mutlak               
6.2 Poliester                      Dispersi          Mutlak               
6.3 Nilon                           Asam             Mutlak               

 7. Ketahanan Luntur Terhadap Warna                                       

7.1 Pencucian 40                                                          
7.1.1 Perubahan Warna                -              Minimal 4             
7.1.2 Penodaan Warna Pada Katun      -              Minimal 3             
7.1.3 Penodaan Warna Pada Poliester  -              Minimal 3             
7.1.4 Penodaan Warna Pada Wool       -              Minimal 3             

7.2 Keringat Asam                                                         
7.2.1 Perubahan Warna                -              Minimal 4             
7.2.2 Penodaan Warna Pada Katun      -              Minimal 3             
7.2.3 Penodaan Warna Pada Poliester  -              Minimal 3             
7.2.4 Penodaan Warna Pada Wool       -              Minimal 3             

7.3 Keringat Basa                                                         
7.3.1 Perubahan Warna                -              Minimal 4             
7.3.2 Penodaan Warna Pada Katun      -              Minimal 3             
7.3.3 Penodaan Warna Pada Poliester  -              Minimal 3             
7.3.4 Penodaan Warna Pada Wool       -              Minimal 3             
7.4 Gosokan                                                               

7.4.1 Kering                         -              Minimal 4             
7.4.2 Basah                          -              Minimal 3             
7.5 Sinar Matahari/ Xenon/ Terang Matahari -      Minimal 3 – 4           
2. ILUSTRASI GAMBAR KAOS KAKI                                             

   A. Pria                                                                

   B. Wanita