Jasa Managed Service Ekosistem Enterptise Data Warehouse Dan Business Intelligence Direktorat Jenderal Pajak

KERANGKA           ACUAN       KERJA       (KAK)               

           Jasa  Managed      Service   Ekosistem                       

            Enterprise   Data   Warehouse      dan                      

                  Business     Intelligence                             

                Direktorat   Jenderal    Pajak                          
                  Tahun   Anggaran      2023                            

                       (Tender   Ulang)                                 
                           DAFTAR   ISI                                 

  I.  LATAR BELAKANG                                       1            
  II. NAMA KEGIATAN                                        1            

  III. MAKSUD DAN TUJUAN                                   1            

  IV. GAMBARAN UMUM PEKERJAAN                              1            

  V.  SUMBER PENDANAAN                                     2            

  VI. JUMLAH DAN LOKASI PEKERJAAN                          2            
  VII. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN                 2            

  VIII. RUANG LINGKUP PEKERJAAN                            2            

  IX. PERSYARATAN/KUALIFIKASI PENYEDIA                     5            

  X.  TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN                          6            

  XI. KELUARAN YANG DIHASILKAN                             8            
  XII. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)                       10            
                      DAFTAR   LAMPIRAN                                 

  LAMPIRAN I Format Kesepakatan Kewajiban Menjaga Rahasia/Non Disclosure
             Agreement (NDA)                                            

  LAMPIRAN II Format Surat Keterangan Tenaga Ahli dari Perusahaan Penyedia
   I. LATAR BELAKANG                                                    

         Kementerian Keuangan telah melaksanakan penyediaan Solusi Ekosistem
    Enterprise Data Warehouse dan Business Intelligence (EDWBI) pada tahun 2023 untuk

    kebutuhan proyek Pengembangan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).
    Ekosistem tersebut menggunakan teknologi:                           

    1. Red Hat OpenStack,                                               
    2. Hadoop Yava, dan                                                 

    3. Microsoft SQL Server 2019 Enterprise Edition                     
         Saat ini teknologi Hadoop Yava dan Microsoft SQL Server 2019 Enterprise

     Edition telah dipasang dan berjalan di lingkungan Red Hat OpenStack. Teknologi
     tersebut merupakan teknologi yang belum dapat dikelola mandiri secara optimal oleh

     Kementerian Keuangan sehingga dalam menjalankan kegiatan pengelolaan EDWBI,
     pendampingan oleh pihak ketiga masih diperlukan. Selain itu, pendampingan oleh
     pihak ketiga juga diperlukan dalam kegiatan transfer of knowledge kepada

     Kementerian Keuangan. Pengadaan ini dimaksudkan untuk menyediakan tenaga ahli
     guna melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.                         

  II. NAMA KEGIATAN                                                     

         Nama kegiatan pengadaan ini adalah “Pengadaan Jasa Managed Service
    Ekosistem Enterprise Data Warehouse dan Bussiness Intelligence Direktorat Jenderal

    Pajak Tahun Anggaran 2023”.                                         

  III. MAKSUD DAN TUJUAN                                                

         Maksud dan tujuan dari kegiatan Pengadaan Jasa Managed Service Ekosistem

    Enterprise Data Warehouse dan Business Intelligence Direktorat Jenderal Pajak Tahun
    Anggaran 2023 ini adalah tersedianya tenaga ahli yang dapat melakukan kegiatan
    pengelolaan EDWBI serta melakukan kegiatan transfer of knowledge kepada

    Kementerian Keuangan.                                               

IV. GAMBARAN  UMUM PEKERJAAN                                            

         Pekerjaan ini mencakup kegiatan pengelolaan ekosistem EDWBI secara umum;

    pengelolaan Red Hat OpenStack dan Red Hat Ceph Storage; pengelolaan perangkat
    jaringan internal ekosistem EDWBI, pengelolaan sumber daya TIK terkait Hadoop Yava
    dan SQL Server; kegiatan Transfer of Knowledge (ToK); serta pembuatan dokumentasi

    atas seluruh kegiatan tersebut.                                     

 V. SUMBER PENDANAAN                                                    

         Sumber pendanaan kegiatan Pengadaan Jasa Managed Service Ekosistem
    Enterprise Data Warehouse dan Business Intelligence Direktorat Jenderal Pajak Tahun

    Anggaran 2023 ini berasal dari DIPA BA 015 Pusat Sistem Informasi dan Teknologi
    Keuangan (PUSINTEK) Tahun Anggaran 2023.                            

VI. JUMLAH DAN LOKASI PEKERJAAN                                         

         Jumlah yang diadakan dalam kegiatan Pengadaan Jasa Managed Service
    Ekosistem Enterprise Data Warehouse dan Business Intelligence Direktorat Jenderal
    Pajak Tahun Anggaran 2023 ini adalah:                               

                     Nama Barang                 Jumlah Paket           

     Jasa Managed Service Ekosistem Enterprise Data 1 (satu) Paket      
     Warehouse dan Business Intelligence Direktorat Jenderal            
     Pajak                                                              

         Lokasi pekerjaan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Gatot Subroto

     Kav. 40-42, Kementerian Keuangan, Jakarta dan Data Center, Pusat Informasi
     Teknologi Keuangan Kementerian Keuangan Jakarta.                   

         Kementerian Keuangan akan menyediakan ruang dan fasilitas yang diperlukan

     sesuai dengan jumlah tenaga ahli. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Surat
     Perjanjian (Kontrak).                                              

VII. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN                                
         Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 7 (tujuh) bulan sejak kontrak

     ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau tidak melewati Tahun Anggaran
     2023, tergantung mana yang lebih dahulu terjadi.                   

VIII. RUANG LINGKUP PEKERJAAN                                           

         Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Managed Service Solusi Ekosistem
     Enterprise Data Warehouse dan Business Intelligence Direktorat Jenderal Pajak

     Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:                        
     A.  Pengelolaan dan Kegiatan Operasional Ekosistem EDWBI Secara Umum

        Pengelolaan dan kegiatan operasional ekosistem EDWBI secara umum dilakukan
        dengan ketentuan sebagai berikut:                               

         1. Perangkat yang dikelola sesuai yang dijelaskan pada Bab IV Gambaran

           Umum Pekerjaan;                                              
         2. Bekerja pada jam dan hari kerja sesuai dengan ketentuan Kementerian

           Keuangan;                                                    
         3. Bekerja di luar jam dan hari kerja sesuai permintaan Kementerian Keuangan
           minimal tetapi tidak terbatas pada kegiatan troubleshooting, reconfiguration,

           melakukan update dan kegiatan lainnya yang tidak bisa dilakukan pada jam
           dan hari kerja;                                              

         4. Membuat kajian atas permasalahan yang muncul dan menindaklanjuti
           permasalahan tersebut dengan dengan ketentuan sebagai berikut:

           a.  Bilamana menjadi tanggung jawab penyedia, waktu penyelesaian
               terhadap gangguan atau masalah adalah 3 x 24 jam sejak laporan

               terjadinya gangguan atau masalah disampaikan atau sesuai dengan
               ketentuan SLA Kementerian Keuangan dalam hal terdapat ketentuan

               SLA Kementerian Keuangan; Jika waktu penyelesaian permasalahan
               melebihi waktu yang ditentukan, penyedia harus menyampaikan

               pemberitahuan tertulis kepada PPK mengenai sebab keterlambatan
               penyelesaian gangguan atau masalah.                      
           b.  Bilamana permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab pihak

               penyedia solusi ekosistem EDWBI, penyedia jasa managed service
               wajib mendampingi pihak Kementerian Keuangan untuk berkoordinasi

               dengan pihak penyedia solusi ekosistem EDWBI dalam penyelesaian
               permasalahan tersebut.                                   

         5. Apabila pada saat pekerjaan pengelolaan ternyata mengakibatkan
           kerusakan pada sistem lain, maka penyedia jasa wajib melakukan perbaikan-

           perbaikan yang diperlukan sehingga sistem tersebut dapat berfungsi kembali
           sebagaimana mestinya maksimal 3 x 24 jam sejak permasalahan dilaporkan

           atau sesuai dengan ketentuan SLA Kementerian Keuangan dalam hal
           terdapat ketentuan SLA Kementerian Keuangan. Jika waktu penyelesaian

           permasalahan melebihi dari waktu yang ditentukan, penyedia harus
           menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PPK mengenai sebab
           keterlambatan penyelesaian gangguan atau masalah.            

         6. Apabila pada saat pekerjaan pengelolaan ternyata mengakibatkan
           kerusakan pada data, maka penyedia jasa wajib melakukan perbaikan-

           perbaikan yang diperlukan sehingga data tersebut dapat kembali
           sebagaimana mestinya maksimal 3 x 24 jam sejak permasalahan dilaporkan

           atau sesuai dengan ketentuan SLA Kementerian Keuangan dalam hal
           terdapat ketentuan SLA Kementerian Keuangan. Jika waktu penyelesaian

           permasalahan melebihi dari waktu yang ditentukan, penyedia harus
           menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PPK mengenai sebab

           keterlambatan penyelesaian gangguan atau masalah.            

      B. Pengelolaan Red Hat OpenStack dan Red Hat Ceph Storage         

         1. Melakukan analisis insiden, kapasitas, dan performa cluster Red Hat
           OpenStack dan Red Hat Ceph Storage berdasarkan log dan/atau alat

           monitoring;                                                  
         2. Mengintegrasikan cluster Red Hat OpenStack dan Red Hat Ceph Storage

           dengan monitoring system yang sudah ada. Dalam hal monitoring system
           tidak terdapat monitoring system dimaksud, penyedia jasa harus membuat

           sistem tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan software berbasis
           open source, yang hak milik atas perangkat tersebut akan diberikan kepada

           Kementerian Keuangan;                                        
         3. Melakukan kegiatan perencanaan dan implementasi pembuatan sumber

           daya IaaS / PaaS sesuai permintaan dari pihak Kementerian Keuangan;
         4. Membuat kajian perencanaan peningkatan kapasitas.           

      C. Pengelolaan Sumber Daya TIK terkait Hadoop Yava dan SQL Server 

        Penyedia harus melaksanakan kegiatan sebagaimana berikut :      
        1. Melakukan pengecekan secara berkala untuk menjamin stabilitas,

           performansi, dan skalabilitas (scalability) sumber daya TIK; 
        2. Melakukan instalasi dan update bilamana diperlukan;          

        3. Melakukan kegiatan tuning maintenance;                       
        4. Melakukan kegiatan administrasi sistem;                      

        5. Melakukan kegiatan backup, archieve, dan data recovery;      
        6. Membuat kajian perencanaan peningkatan kapasitas;            
        7. Membantu untuk melakukan instansiasi object (contohnya : database, folder

           hdfs); dan                                                   
        8. Melakukan kegiatan pengamanan data (lost prevention).        

      D. Pengelolaan Perangkat Jaringan Internal Ekosistem EDWBI        

        Penyedia harus melaksanakan kegiatan sebagaimana berikut :      
        1. Melakukan pengecekan secara berkala untuk menjamin stabilitas,

           performansi, dan skalabilitas (scalability) jaringan internal Ekosistem EDWBI;

        2. Melakukan instalasi dan update bilamana diperlukan;          

        3. Melakukan kegiatan performance tuning;                       
        4. Membuat kajian perencanaan peningkatan kapasitas;            

        5. Mengintegrasikan perangkat jaringan internal Ekosistem EDWBI dengan
           monitoring system yang sudah ada. Dalam hal tidak terdapat monitoring
           system dimaksud, penyedia jasa harus membuat sistem tersebut terlebih

           dahulu dengan menggunakan software berbasis open source, yang hak milik
           atas perangkat tersebut akan diberikan kepada Kementerian Keuangan.

      E. Transfer of Knowledge (ToK)                                    
        Memberikan ToK mengenai penggunaan dan pengelolaan ekosistem EDWBI

        kepada pegawai yang ditunjuk Kementerian Keuangan sebanyak minimal 5 (lima)
        orang selama minimal 5 (lima) hari kerja sebanyak 6 (enam) kali, dengan rincian:

         1. ToK operasionalisasi Red Hat OpenStack dan Redhat Ceph Storage
           sebanyak 2 (dua) kali;                                       

         2. ToK pengelolaan perangkat jaringan sebanyak 1 (satu) kali   
         3. ToK pengelolaan Sumber Daya TIK Hadoop Yava sebanyak 2 (dua) kali;

         4. ToK SQL Server sebanyak 1 (satu) kali;                      
         Kegiatan ToK dilaksanakan sesuai jadwal yang disepakati dalam kontrak. ToK
         difasilitasi oleh Kementerian Keuangan dan berlokasi di Kementerian Keuangan.

     F. Pembuatan Dokumentasi                                           
       Penyedia jasa harus membuat dokumentasi pekerjaan dalam bentuk hardcopy dan

       softcopy.                                                        

  IX. PERSYARATAN/KUALIFIKASI PENYEDIA                                  
      Penyedia Jasa Managed Service Ekosistem Enterprise Data Warehouse dan

      Business Intelligence DJP Tahun Anggaran 2023 harus memenuhi kualifikasi
      sebagai berikut:                                                  

      1. Penyedia jasa memiliki kualifikasi usaha kecil atau non kecil  
      2. Penyedia jasa merupakan Badan Usaha dengan kode Klasifikasi Baku

         Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 6202 (Kegiatan Konsultasi Komputer dan
         Manajemen Fasilitas Komputer) atau kode KBLI 6311 (Aktivitas Pengolahan

         Data, Hosting dan YBDI);                                       
      3. Penyedia jasa memiliki pengalaman kerja dalam melakukan pekerjaan sejenis

         sesuai dengan KBLI 6202 atau KBLI 6311 paling sedikit 1 (satu) pekerjaan
         sebagai Penyedia Layanan sejenis dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun

         terakhir dengan nilai kontrak minimal 50 % dari nilai Harga Perkiraan Sendiri
         (HPS) pengadaan ini, dibuktikan dengan hasil pemindaian kontrak pekerjaan,

         Berita Acara Serah Terima (BAST), dan Faktur Pajak;            
      4. Apabila ditetapkan sebagai pemenang, penyedia jasa wajib menandatangani

         Kesepakatan Kewajiban Menjaga Rahasia/Non Disclosure Agreement (NDA)
         dengan format sebagaimana lampiran I.                          

   X. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN                                       

        Penyedia jasa menyediakan minimal 7 (tujuh) orang tenaga ahli, dengan rincian:

                                    Status                              
        No     Posisi    Jumlah                   Keterangan *)         
                                 Kepegawaian *)                         
        1.  Cloud Engineer 2 (dua) Pegawai Tetap / a. Minimal sarjana   
                                Tidak Tetap     (S1)/setara di bidang   
                                                TIK;                    
                                              b. Memiliki pengalaman    
                                                dalam proyek            
                                                pemasangan dan          
                                                konfigurasi Red Hat     
                                                OpenStack minimal 5     
                                                (lima) tahun yang       
                                                dibuktikan dengan       

                                                Curriculum Vitae (CV)   
                                                atau surat keterangan   
                                                dari penyedia jasa;     
                                              c. Diutamakan memiliki    
                                                sertifikat keahlian Red 
                                                Hat Certified Specialist
                                                in Cloud Infrastructure.

        2.  Network      1 (satu) Pegawai Tetap/ a. Minimal sarjana     

            Engineer            Tidak tetap     (S1)/setara di bidang TIK;
                                             b. Diutamakan memiliki     
                                                sertifikat keahlian     
                                                jaringan pada level     
                                                menengah (satu tingkat  
                                                di atas level basic);   
                                             c. Berpengalaman dalam     
                                                proyek pemasangan dan   

                                                konfigurasi perangkat   
                                                jaringan minimal 3 (tiga)
                                                tahun yang dibuktikan   
                                                dengan Curriculum Vitae 
                                                (CV) atau surat         

                                    Status                              
        No     Posisi    Jumlah                   Keterangan *)         
                                 Kepegawaian *)                         
                                                keterangan dari penyedia
                                                jasa;                   
        3.  Big Data     2 (dua) Pegawai Tetap / a. Minimal sarjana     
            Administrator       Tidak tetap     (S1)/setara di bidang   
                                                TIK;                    
                                              b. Memiliki pengalaman    
                                                sebagai administrator   

                                                Big Data minimal 3 (tiga)
                                                tahun;                  
                                              c. Diutamakan             
                                                Berpengalaman sebagai   
                                                administrator Big Data  
                                                (Hadoop) YAVA dan       
                                                dibuktikan dengan       
                                                Curriculum Vitae (CV)   

                                                atau surat keterangan   
                                                dari penyedia jasa;     
        4.  Database     1 (satu) Pegawai tetap / a. Minimal sarjana    
            Administrator       Tidak Tetap     (S1)/setara di bidang TIK;
                                              b. Memiliki pengalaman    
                                                keahlian sebagai DBA    
                                                minimal 3 (tiga) tahun; 
                                              c. Diutamakan             

                                                berpengalaman sebagai   
                                                DBA SQL Server dan      
                                                dibuktikan dengan       
                                                Curriculum Vitae (CV)   
                                                atau surat keterangan   
                                                dari penyedia jasa;     
        5.  Project Manager 1 (satu) Pegawai tetap / a. Minimal sarjana 
                                Tidak Tetap     (S1)/setara;            

                                             b. Memiliki sertifikasi    
                                                Project Management      
                                                Professional (PMP) atau 
                                                Projects in Controlled  
                                                Environments            
                                                (PRINCE2) atau          
                                                Certified Scrum         
                                                Professional (CSP)      
                                             c. Berpengalaman sebagai   

                                                project manager         
                                                minimal 5 (lima) tahun  
                                                dan dibuktikan dengan   
                                                Curriculum Vitae (CV)   
                                                atau surat keterangan   

                                    Status                              
        No     Posisi    Jumlah                   Keterangan *)         
                                 Kepegawaian *)                         
                                                dari penyedia jasa.     

       *) Status kepegawaian dan Keterangan Pengalaman dibuktikan dengan surat
       keterangan dari Penyedia Jasa dengan format sebagaimana lampiran II.

       Ketentuan tenaga ahli lainnya:                                   

       1. Warga negara Indonesia atau warga negara asing yang dapat berbahasa
          Indonesia dengan lancar;                                      

       2. Bersedia mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan Kementerian
          Keuangan.                                                     

        Tenaga Ahli yang diusulkan dalam kegiatan di atas harus bertanggung jawab
      kepada Kementerian Keuangan selama masa kontrak. Penggantian Tenaga Ahli

      harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :                        
       1. Penggantian tenaga ahli dilakukan sepanjang yang bersangkutan:

          a. berhalangan tetap (misal meninggal, sakit keras yang berkepanjangan);
          b. permintaan dari Kementerian Keuangan ;                     
       2. Penggantian di luar sebab tersebut, penyedia berkewajiban untuk membayar

         sanksi finansial berupa denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak per pergantian
         personil;                                                      

       3. Kualifikasi personil pengganti minimal harus sama dengan yang digantikan;
       4. Penggantian personil harus mendapatkan persetujuan dari PPK;  

       5. Personel pengganti tenaga ahli atas permintaan Kementerian Keuangan harus
         tersedia maksimal 2 (dua) minggu sejak permintaan penggantian tenaga ahli

         ditandatangani oleh PPK;                                       
       6. Pada saat proses penggantian tenaga ahli, penyedia harus menjamin

         ketersediaan tenaga ahli yang mengelola baik di hari kerja atau di luar hari kerja
         (bilamana sedang ada troubleshooting) sesuai dengan jumlah dan spesifikasi

         yang ditawarkan.                                               

XI. KELUARAN YANG DIHASILKAN                                            
         Keluaran (output) produk yang dihasilkan dari kegiatan Pengadaan Jasa

       Managed Service Ekosistem Enterprise Data Warehouse dan Business 

       Intelligence Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai

       berikut:                                                         
       A. Tersedianya Tenaga Ahli sebagaimana disebutkan pada butir/angka X untuk

          melaksanakan kegiatan pengelolaan Red Hat OpenStack dan Red Hat Ceph
          Storage, pengelolaan sumber daya TIK terkait Hadoop Yava dan SQL Server,
          kegiatan operasional terkait data di Hadoop Yava dan SQL Server, pengel-

          olaan perangkat jaringan internal ekosistem EDWBI, kegiatan Transfer of
          Knowledge (ToK), serta penyusunan dokumentasi atas setiap kegiatan yang

          disebutkan sebelumnya;                                        
       B. Dokumentasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang terdiri dari:

          1. Dokumentasi Pekerjaan                                      
            Dokumentasi pekerjaan berupa laporan pekerjaan yang harus diserahkan

            kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada saat masa pelaksanaan  
            pekerjaan, yaitu :                                          

            a. Laporan awal rencana pelaksanaan pekerjaan yang berisi program
              mutu yang merupakan detil tahapan pelaksanaan pekerjaan. Laporan

              tersebut harus diserahkan pada saat rapat persiapan pelaksanaan
              kontrak;                                                  

            b. Laporan akhir penyelesaian pekerjaan yang minimal berisi hasil
              pelaksanaan pekerjaan, paling lambat diserahkan pada saat 
              penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST).         

          2. Dokumentasi Teknis                                         

            Dokumentasi teknis harus diserahkan paling lambat pada saat 
            penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), konten dokumen

            teknis tersebut meliputi:                                   
            a. Dokumentasi pelaksanaan pengelolaan Red Hat Openstack dan Red

              Hat Ceph Storage per bulan;                               
            b. Dokumentasi pelaksanaan pengelolaan perangkat jaringan internal

              Ekosistem EDWBI per bulan;                                
            c. Dokumentasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya TIK Hadoop Yava

              per bulan                                                 
            d. Dokumentasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya TIK SQL Server
              per bulan;                                                

            e. Dokumentasi pelaksanaan ToK sesuai dengan jumlah pelaksanaan
              kegiatan ToK.                                             

XII. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)                                      

        Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan Pengadaan Jasa Managed

    Service Ekosistem Enterprise Data Warehouse dan Business Intelligence Tahun
    Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.729.990.500,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh
    Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) sebagaimana

    terlampir.                                                          
                                 Jakarta, 10 Mei 2023                   
                                 Pejabat Pembuat Komitmen 5             

                                 Ditandatangani secara elektronik       
                                 Yusuf Nurrohman                        

                                            Lampiran I                  
                                            Kerangka Acuan Kerja (KAK)  
                                            Pengadaan Jasa Managed Service
                                            Ekosistem Enterprise Data Warehouse dan
                                            Business Intelligence Direktorat Jenderal
                                            Pajak Tahun Anggaran 2023   

  Format Kesepakatan Kewajiban Menjaga Rahasia/Non Disclosure Agreement (NDA)

             KESEPAKATAN  KEWAJIBAN MENJAGA RAHASIA/                    

                  NON DISCLOSURE AGREEMENT (NDA)                        

  Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaksanaan dari kontrak/ perjanjian kerja sama
  antara: .................................................................................(1) dengan Kementerian

  Keuangan   Nomor:   ..................................................... (2) Tanggal:
  ...................................................... (3) untuk pekerjaan Pengadaan Jasa Managed Service

  Ekosistem Enterprise Data Warehouse dan Business Intelligence Direktorat Jenderal
  Pajak Tahun Anggaran 2023 dengan ini saya:                            

  Nama Pegawai   : .......................................................................................... (4)
  Jabatan        : .......................................................................................... (5)
  menyatakan bahwa saya mengerti, setuju, dan bersedia untuk mengikuti ketentuan-

  ketentuan di bawah ini:                                               
  1. Bahwa selama saya bekerja untuk Kementerian Keuangan maupun setelah saya tidak

    bekerja untuk Kementerian Keuangan lagi, saya setuju untuk menjaga kerahasiaan dan
    untuk tidak memanfaatkan data dan informasi apapun yang berasal dari sistem

    informasi Kementerian Keuangan bagi kepentingan apapun di luar Kementerian
    Keuangan ;                                                          

  2. Bahwa selama saya bekerja untuk Kementerian Keuangan maupun setelah saya tidak

    bekerja untuk Kementerian Keuangan lagi, saya setuju untuk tidak memberikan data
    dan informasi perpajakan Kementerian Keuangan kepada pihak lain yang tidak

    berwenang untuk mengetahuinya;                                      
  3. Bahwa setelah saya tidak lagi bekerja untuk Kementerian Keuangan , saya setuju untuk

    mengembalikan semua data dan informasi milik Kementerian Keuangan dalam bentuk
    apapun yang saya pergunakan selama saya bekerja untuk Kementerian Keuangan ;

  4. Bahwa setelah saya tidak lagi bekerja untuk Kementerian Keuangan , saya setuju untuk

    memusnahkan dan tidak menyimpan, memiliki, mencetak ulang, atau memberikan
    kepada orang lain, peralatan, catatan, data, laporan, proposal, daftar, korespondensi,

    spesifikasi, gambaran cetak biru, sketsa, material, dokumen atau aset data dan
    informasi lainnya, atau output apapun yang saya kembangkan sendiri selama saya

    bekerja untuk Kementerian Keuangan.                                 
  Kesepakatan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya dan tanpa adanya paksaan

  dari pihak manapun, dan saya sanggup dituntut di muka hukum apabila saya melanggar
  kesepakatan ini.                                                      

                            Pihak Ketiga                                

 …….……………,……………………..                       Mengetahui,                  
                          (6)                                           
 Pegawai,                                  ………………………………         ,       
                                                              (8)       

 (               )                         (               )            
                 (7)                                        (9)         
                      Pihak Kementerian Keuangan                        

 Menyetujui,                                                            
 ….......................................                               
                   (10)                                                 

 (                )                                                     
                   (11)                                                 
 NIP……………………….                                                          
                  (12)                                                  

        Petunjuk Pengisian Kesepakatan Kewajiban Menjaga Rahasia/       
            Non Disclosure Agreement (NDA) Untuk Pihak Ketiga           

  Data Pemohon                                                          

  (1)  Diisi dengan nama instansi/badan hukum pihak ketiga.             
  (2)  Diisi dengan nomor kontrak/perjanjian kerja sama dengan Kementerian

       Keuangan .                                                       
  (3)  Diisi dengan tanggal kontrak/perjanjian kerja sama dengan Kementerian

       Keuangan .                                                       
  (4)  Diisi dengan nama lengkap pegawai dari pihak ketiga.             

  (5)  Diisi dengan posisi yang dijabat pegawai dari pihak ketiga saat ini.
  (6)  Diisi dengan tempat dan tanggal kesepakatan dibuat.              

  (7)  Diisi dengan nama lengkap pemohon.                               
  (8)  Diisi dengan jabatan dari atasan pemohon.                        

  (9)  Diisi dengan nama lengkap atasan pemohon.                        
  (10) Diisi dengan nama jabatan pejabat yang menyetujui kesepakatan ini.
  (11) Diisi dengan nama lengkap pejabat yang berwenang.                

  (12) Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang.                         
                                        Lampiran II                     
                                        Kerangka Acuan Kerja (KAK)      
                                        Pengadaan Jasa Managed Service  
                                        Ekosistem Enterprise Data Warehouse dan
                                        Business Intelligence Direktorat Jenderal
                                        Pajak Tahun Anggaran 2023       

  Format Surat Keterangan Tenaga Ahli dari Perusahaan Penyedia          

                         «KOP PERUSAHAAN»                               

                        SURAT KETERANGAN                                
                             «NOMOR»                                    

     Yang bertandatangan di bawah ini :                                 

  Nama      : (diisi nama direktur/pimpinan perusahaan penyedia)        
  Jabatan   : (diisi nama jabatan)                                      

  Alamat    : (diisi alamat direktur/pimpinan perusahaan penyedia)      

  dengan ini menerangkan bahwa nama-nama tersebut di bawah ini memiliki pengalaman:

   No.   Jabatan    Nama    Status Pegawai     Pengalaman               

    1. Cloud                Pegawai tetap/ Memiliki pengalaman dalam    
       Engineer             Pegawai tidak proyek pemasangan dan         
                            tetap *)    konfigurasi Red Hat OpenStack   
                                        selama…. tahun                  

    2.  Network             Pegawai tetap/ Memiliki pengalaman dalam    
       Engineer             Pegawai tidak proyek pemasangan dan         
                            tetap *)    konfigurasi perangkat jaringan  
                                        selama …tahun                   

    3. ……                                                               
  *) Coret yang tidak perlu                                             

  Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

                                       «Tempat», «Tanggal»              
                                       «Tanda Tangan dan Stempel»       

                                       «Nama Pimpinan Perusahaan»       
                                       «Jabatan»