Pengadaan Jasa Perpanjangan Garansi (Extended Warranty) Perangkat Oracle Exadata Database Machine Infrastruktur Tik Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2023

Direktorat Jenderal  Perbendaharaan                                  

                      Pengadaan    Jasa  Perpanjangan                   

                      Garansi  (Extended   Warranty)                    

 Spesifikasi                                                            
                      Perangkat   Oracle  Exadata   Database            

 Teknis               Machine   Infrastruktur TIK Direktorat            

                      Jenderal  Perbendaharaan     Tahun                

                      Anggaran   2023                                   

                                                    Disiapkan oleh      
                      Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

                                                     Disetujui oleh     
                         PPK Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
               KERANGKA    ACUAN  KERJA   KEGIATAN                      

  PENGADAAN JASA PERPANJANGAN GARANSI (EXTENDED WARRANTY) PERANGKAT     

 ORACLE EXADATA DATABASE MACHINE INFRASTRUKTUR TIK DIREKTORAT JENDERAL  
                PERBENDAHARAAN  TAHUN ANGGARAN 2023                     

 Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan                      
 Unit Eselon I/II      : (015.08) Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Direktorat

                         Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan  
 Program               : (WA) Program Dukungan Manajemen                

 Kegiatan              : (4725) Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi
 Klasifikasi Rincian Output : (CCL) Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

 Rincian Output        : (002) Operational Maintenance Sistem Aplikasi Satker
 Volume Keluaran       : 1                                              

 Satuan Ukuran Keluaran : Paket                                         

A. Latar Belakang                                                       
   1. Dasar Hukum                                                       

      •  Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara      
      •  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

      •  Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
         16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah         

      •  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.01/2017 tentang Tata Kelola Teknologi
         Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan    

      •  Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun
         2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui

         Penyedia.                                                      
      •  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 972/KMK.01/2019 tentang Infrastruktur Teknologi

         dan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan               
      •  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 942/KMK.01/2019 tentang Pengelolaan

         Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan          
      •  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di

         Lingkungan Kementerian Keuangan                                

   2. Gambaran Umum                                                     

         Sejalan dengan Visi Direktorat Jenderal Perbendaharaaan yaitu menjadi pengelola
      perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia (To Be A World Class State Treasury
      Manager) dan dalam rangka mendukung misi antara lain mengembangkan kapasitas

      pendukung sistem perbendaharaan yang handal, profesional dan modern.

         Dalam menjalankan misi tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian
      Keuangan Republik Indonesia memerlukan layanan sarana TIK sebagai sarana operasional

      sistem. Data center merupakan pusat dari layanan TIK, dan memerlukan perawatan yang
      optimal. Jika perangkat yang terdapat pada data center mengalami kegagalan atau

      downtime dapat memberikan dampak yang cukup serius dalam keberlangsungan
      operasional diseluruh lingkungan DJPb. Untuk menghindari kegagalan tersebut terdapat 2
      hal yang dapat dilakukan yaitu preventive maintenance dan corrective maintenance.

         Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor
      524/KMK.01/2016 tentang Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan

      Kementerian Keuangan yang ditetapkan sebagai pedoman dalam mengembangkan Sistem
      Informasi Manajemen Keuangan Terpadu IFMIS (Integrated Financial Management

      Information System) di lingkungan Kementerian Keuangan yang merupakan sistem
      informasi yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan keuangan negara. IFMIS

      dilaksanakan melalui integrasi TIK mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dengan
      tahapan integrasi TIK, integrasi data dan integrasi sistem informasi.

         Reformasi dalam bidang Keuangan Negara merupakan amanat Undang-Undang Nomor
      17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, terutama pasal 8 dan pasal 30, dan Undang-

      Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, terutama pasal 2, 8, dan 51
      dan sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi tersebut, pada tahun 2009 telah
      dikembangkan sebuah Sistem Informasi Keuangan yang terintegrasi, transparan, dan

      akuntabel yang mengacu pada best practices dan future state proses bisnis yang telah
      ditetapkan. Sistem baru tersebut terus berkembang dan bertambah seiring dengan

      kebutuhan organisasi dan dibedakan menjadi Sistem Production dan Development.
         Salah satu perangkat yang saat ini beroperasi untuk sitem DJPb adalah Oracle Exadata

      Database Machine yang berkaitan langsung dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat
      Instansi (SAKTI). Dari sisi pengguna, SAKTI saat ini sudah diimplementasikan pada skala

      yang lebih luas ke +/- 20.000 satuan kerja di seluruh Kementerian/Lembaga dengan jumlah
      pengguna dapat mencapai 240 ribu users, maka dibutuhkan dukungan infrastruktur yang

      memadai untuk menjamin tingkat availability, sustainability dan tentunya aspek security.
         Sehubungan dengan berakhirnya masa garansi perangkat Server database SAKTI

      (Oracle Exadata X7-2) pada tahun 2022 dan untuk menjaga avaibility perangkat tersebut
      diperlukan adanya dukungan apabila terdapat permasalahan pada perangkat server baik
      dalam bentuk ketersediaan sparepart maupun jaminan dukungan perbaikan server, maka

      diperlukan perpanjangan masa garansi perangkat dimaksud pada tahun ini.

B. Penerima Manfaat.                                                    
   Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan             

   Direktorat Jenderal Perbendaharaan                                   
   Kementerian Keuangan Republik Indonesia                              

   Satuan Kerja Kementerian/Lembaga                                     

C. Strategi Pencapaian Keluaran                                         
   1. Metode Pelaksanaan                                                

      Pemilihan penyedia barang/jasa dilaksanakan dengan metode Tender. 

   2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan                                     

                                        2023                            
      No.     Uraian                                                    
                       1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 ket           
       1.  Persiapan                                                    
       2.  Pemilihan                                                    
           Penyedia                                                     
       3.  Penetapan dan                                                
           Penunjukan                                                   
           Penyedia                                                     
       4.  Kontrak                                                      

D. Deskripsi Kebutuhan                                                  
   1. Kebutuhan Teknis                                                  

      Perpanjangan masa garansi (extended warranty) perangkat infrastruktur TIK yang berada di
      Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) Kementerian Keuangan dengan

      rincian sebagai berikut :                                         
      No.           Tipe / Model         Nomor Seri Jumlah   Lokasi     

       1. Oracle Exadata Database Machine X7-2: AK00423666 1 unit DC    
          model family                                                  
       2. Oracle Exadata Database Machine X7-2: AK00423667 1 unit DRC   

          model family                                                  

   2. Layanan Dukungan                                                  
      a. Penyediaan Engineer untuk layanan dukungan teknis dan troubleshoot perangkat.

      b. Dukungan lainnya sebagaimana dijelaskan pada Ruang Lingkup Pekerjaan.

E. Alamat Pengiriman dan Lokasi Pekerjaan                               

   1. Pelaksanaan perpanjangan masa garansi dilakukan pada perangkat yang berada di Data
      Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) Kementerian Keuangan.

   2. Support/layanan lainnya yang diperlukan secara onsite dilakukan di Direktorat Sistem
      Informasi dan Teknologi Perbendaharaan yang beralamat di Gedung Prijadi Praptosuhardjo

      III-B, Jl. Dr. Wahidin II No. 3 Jakarta Pusat.                    

F. Ruang Lingkup Pekerjaan                                              
      Ruang lingkup pelaksanaan Pengadaan Jasa Perpanjangan Garansi (Extended Warranty)

   Perangkat Oracle Exadata Database Machine Infrastruktur TIK Direktorat Jenderal
   Perbendaharaan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :                 
   1. Melakukan perpanjangan masa garansi perangkat sesuai kebutuhan teknis sampai dengan

      tanggal 31 Desember 2023.                                         

   2. Melakukan kegiatan assessment perangkat, meliputi :               
      a. Melakukan labeling dan membuat kartu kontrol pemeliharaan perangkat.

      b. Melakukan assessment terhadap seluruh perangkat yang berada pada DC dan DRC
         Kementerian Keuangan dengan ruang lingkup kegiatan, meliputi   

         1) Assessment versi firmware perangkat.                        
         2) Assessment topologi perangkat.                              
         3) Assessment konfigurasi perangkat.                           

         4) Assessment optimalisasi perangkat.                          
         5) Assessment performance perangkat.                           

      c. Melakukan presentasi hasil assessment serta memberikan laporan hasil assessment
         dan rekomendasi sesuai kegiatan yang telah dilakukan.          

      d. Assessment dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
         penandatanganan Kontrak.                                       

   3. Melakukan dukungan ketersediaan dengan menempatkan Engineer On Site dan
      menyediakan Engineer On Call dengan ketentuan sebagai berikut :   

      a. Menyediakan 2 (dua) orang Engineer on Site (EOS) untuk perangkat yang masuk dalam
         daftar perpanjangan masa garansi yang berpengalaman dalam menangani Sistem

         Operasi berbasis Oracle sekurangnya selama 2 (dua) siklus dan dibuktikan dengan
         surat/keterangan dari perusahaan saat ini bekerja atau sebelumnya, serta memiliki
         sertifikasi Oracle Exadata.                                    

      b. Menyediakan layanan Engineer On Call dengan ruang lingkup kegiatan termasuk Onsite
         pada DC dan DRC Kemenkeu terkait penanganan insiden dan problem management

         yang terjadi diluar waktu kerja counterpart Direktorat SITP, yang berpengalaman dalam
         menangani Sistem Operasi berbasis Oracle sekurangnya selama 2 (dua) siklus dan

         dibuktikan dengan surat/keterangan dari perusahaan saat ini bekerja atau sebelumnya,
         serta memiliki sertifikasi Oracle Exadata.                     

      c. Melakukan monitoring seluruh perangkat sebagaimana tercantum pada tabel pada poin
         1) baik di DC dan DRC selama 7 hari × 24 jam dan melaporkan kepada tim counterpart
         infrastruktur Direktorat SITP apabila menemukan kerusakan atau malfungsi pada

         perangkat sebagaimana tercantum pada tabel pada poin 1) untuk dilakukan tindakan
         perbaikan/penanganan.                                          

      d. Melakukan pendampingan kegiatan realokasi perangkat dan optimalisasi
         penggunaan/pemanfaatan perangkat berdasarkan permintaan tim counterpart
         infrastruktur Direktorat SITP Direktorat Jenderal Perbendaharaan apabila diperlukan

         dan dibutuhkan.                                                
      e. Memberikan dukungan kegiatan penerapan Baseline Security Configuration (Security
         Hardening) untuk perangkat TIK yang dikelola.                  

      f. Bersedia menandatangani dokumen Non Disclosure Agreement (NDA) dan menjaga
         kerahasiaan data dan informasi.                                
      g. Engineer on Site (EOS) wajib hadir secara onsite di DC/Kantor Direktorat SITP dan

         mengikuti jam kerja Kementerian Keuangan (pukul 07.30 s.d. 17.00 waktu setempat)
         dengan tetap memberikan professional support di luar jam kerja (pukul 17.00 s.d.

         07.30 waktu setempat keesokan harinya) dan hari libur serta harus hadir di lokasi
         pekerjaan apabila diperlukan.                                  
      h. Pembuktian kehadiran EOS dapat menggunakan absensi fingerprint (menggunakan

         perangkat absen yang disediakan mandiri oleh penyedia) atau foto kehadiran pada
         lokasi kantor dengan timestamp. Penyedia wajib membuat kertas kerja kegiatan

         kunjungan yang ditandatangani oleh pendamping kegiatan dari tim counterpart
         infrastruktur Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) dan
         Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan output laporan absensi

         fingerprint atau foto kehadiran sebagai lampiran bukti kehadiran.
      i. Membuat laporan lembar kerja (worksheet engineer) kegiatan pelaksanaan pekerjaan
         atau laporan lain yang disepakati, minimal terdiri dari laporan analisa hasil monitoring

         perangkat, baik availability, utility, maupun performance dan dilaporkan pada setiap
         kunjungan dan bulanan (dikompilasi sebagai laporan bulanan).   

      j. Penyedia dapat melakukan kegiatan pemeliharaan melalui akses remote atau virtual
         operation dengan pengelolaan keamanan informasi sesuai persetujuan dari counterpart

         Direktorat SITP.                                               
   4. Apabila diperlukan, melakukan upgrade/pacthing perangkat atau part selama masa Kontrak

      dan sesuai kesepakatan bersama, yang meliputi :                   
      a. Melakukan firmware upgrade versi terakhir.                     

      b. Penyedia wajib memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengalaman,
         kendala, kelebihan dan kekurangan pada versi firmware/software terbaru serta

         memberikan rekomendasi kepada Pusintek sesuai dengan kebutuhan beserta risiko
         yang mungkin terjadi.                                          
      c. Kegiatan update disesuaikan dengan kebutuhan Counterpart Direktorat SITP.

      d. Menyediakan dokumentasi (prosedur) hasil upgrade dan melaporkannya kepada Tim
         Counterpart Infrastruktur Direktorat SITP.                     

   5. Melakukan kegiatan pemeliharaan berkala (preventive maintenance) dan perbaikan
      perangkat (corrective maintenance) dengan ketentuan sebagai berikut :

      a. Pemeliharaan Berkala (Preventive Maintenance)                  
         Pemeliharaan berkala bertujuan untuk menjaga agar perangkat tetap berfungsi dengan

         normal. Adapun ruang lingkup pekerjaan pemeliharaan berkala adalah :
         1) Melakukan pemeriksaan kondisi perangkat di Data Center Kementerian Keuangan

            setiap bulan paling lambat tanggal 10 yang dilakukan oleh penyedia jasa dan
            berkoordinasi dengan Tim Infrastruktur Direktorat SITP Direktorat Jenderal

            Perbendaharaan;                                             
         2) Mengisi kartu kontrol pada setiap perangkat yang masuk dalam lingkup
            pemeliharaan pada saat pelaksanaan pemeliharaan berkala maupun perbaikan

            perangkat yang dilakukan oleh tim dari Penyedia di Data Center Kementerian
            Keuangan; dan                                               

         3) Untuk pemeriksaan kondisi perangkat berkala pada DRC Kementerian Keuangan,
            penyedia dapat memanfaatkan Engineer On Call yang telah ditetapkan pada

            Kontrak.                                                    
      b. Perbaikan Perangkat (Corrective Maintenance)                   
         1) Kegiatan perbaikan perangkat di Data Center Kementerian Keuangan dilakukan

            bilamana ditemukan ada perangkat yang tidak berfungsi atau rusak. Perbaikan
            mengikuti mekanisme Penyelesaian Masalah (Problem Solving) sebagaimana

            terdapat pada angka 6.                                      
         2) Kegiatan perbaikan perangkat di DRC Kemenkeu dapat dilaksanakan secara on call
            oleh penyedia jasa dan berkoordinasi dengan tim counterpart Direktorat SITP.

   6. Penyelesaian Masalah (Problem Solving) :                          
      a. Penyedia jasa bertanggung jawab atas seluruh perangkat yang dipelihara dengan

         coverage pekerjaan 7 hari × 24 jam, termasuk hari libur yang ditetapkan oleh
         Pemerintah.                                                    

      b. Gangguan/permasalahan terhadap perangkat TIK yang dikelola dibedakan menjadi 2
         (dua) kategori, yaitu :                                        

         1) Gangguan/permasalahan yang berdampak pada  layanan, yaitu   
            gangguan/permasalahan pada perangkat yang menyebabkan sistem di dalamnya

            terganggu.                                                  
         2) Gangguan/permasalahan yang tidak berdampak pada layanan, yaitu

            gangguan/permasalahan pada perangkat namun tidak menyebabkan sistem di
            dalamnya terganggu.                                         
      c. Dalam hal penyelesaian gangguan terhadap perangkat TIK, penyedia jasa wajib

         memenuhi ketentuan sebagai berikut :                           
         1) Response time atau waktu yang dibutuhkan untuk merespon adanya masalah

            hingga dapat diselesaikan adalah maksimal 30 menit, yang dihitung sejak laporan
            kerusakan diterima oleh penyedia jasa sampai ada tindakan penanganan kerusakan

            tersebut.                                                   
         2) Resolution time atau solusi penyelesaian gangguan/permasalahan yang berdampak

            pada layanan adalah maksimal 8 jam, dan penanganan/permasalahan yang tidak
            berdampak pada layanan adalah maksimal 1 x 24 jam, dihitung sejak laporan

            gangguan diterima oleh penyedia jasa sampai perangkat yang mengalami
            gangguan diperbaiki, digantikan, atau menggunakan backup unit dari penyedia

            sehingga dapat beroperasi normal kembali.                   
      d. Dalam hal terdapat penggantian suku cadang, barang pengganti harus merupakan suku
         cadang asli (genuine parts) terhadap seluruh peralatan yang rusak atau tidak dapat

         diperbaiki.                                                    
      e. Menyediakan suku cadang ready to use (golden part) untuk seluruh perangkat TIK

         dengan status “Production”.                                    
      f. Menyediakan layanan eskalasi sesuai dengan struktur organisasi Call Tree Handling

         Problem dan berkoordinasi intensif dengan Tim Counterpart Infrastruktur Direktorat
         SITP.                                                          

      g. Menyediakan laporan dokumentasi permasalahan dan solusi yang dilakukan terhadap
         perangkat TIK yang dikelola.                                   

   7. Service Level Agreement (SLA)                                     
      Penyedia memberikan jaminan Service Level Agreement (SLA) 99,9% ketersediaan fungsi

      perangkat TIK yang dikelola pada DC dan DRC dengan menggunakan alat monitoring dari
      penyedia atau Direktorat SITP. Apabila terdapat gangguan pada alat monitoring tersebut,

      maka dapat menggunakan fitur pada perangkat TIK yang dikelola untuk membuktikan
      ketersediaan perangkat.                                           
   8. Melakukan pelatihan atau alih pengetahuan (transfer knowledge) terkait perangkat.

G. Laporan Kegiatan                                                     
      Penyedia barang/jasa wajib menyampaikan dokumen/laporan sebagai berikut :

   1. Laporan yang disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebagai dasar penerbitan
      dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan, berupa :

      a. Certificate of Ownership atau Warranty Letter yang diterbitkan oleh Principal.
      b. Jaminan Pemeliharaan senilai 5% (lima per seratus) dari nilai Kontrak sebelum PPN

         yang berlaku sejak tanggal diterbitkannya Certificate Of Ownership atau Sertifikat
         Extended Warranty sampai dengan 31 Desember 2023.              

      c. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (apabila diperlukan).            
   2. Laporan yang disampaikan kepada Tim Counterpart Infrastruktur Direktorat SITP Ditjen

      Perbendaharaan dengan ketentuan sebagai berikut :                 
      a. Evaluasi Pelaksanaan Pemeliharaan                              
         Penyedia wajib memberikan laporan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan pada masa

         kontrak setiap triwulan, meliputi :                            
         1) Ringkasan laporan assessment beserta rekomendasi;           

         2) Kegiatan tindak lanjut atas rekomendasi laporan assessment; 
         3) Daftar renewal perangkat dan lisensi serta periode garansi; 

         4) Daftar kegiatan update firmware/software;                   
         5) Daftar kegiatan penyelesaian gangguan/masalah;              

         6) Daftar response time dan waktu penyelesaian gangguan/masalah;
         7) Rekapitulasi/laporan SLA perangkat;                         

         8) Rekapitulasi kehadiran Engineer on Site (EOS)               
         9) Rekomendasi peningkatan kualitas pemeliharaan pada periode berikutnya.

      b. Dokumentasi Kegiatan                                           

         Penyedia menyampaikan laporan dokumentasi pekerjaan, yaitu :   
         1) Laporan hasil pekerjaan atas Ruang Lingkup Pekerjaan poin 4.a dan 4.b

            disampaikan paling lambat 30 hari kalender sejak penandatanganan kontrak.
         2) Laporan setiap kegiatan pekerjaan setiap bulan, paling lambat 5 (lima) hari kerja

            setiap awal bulan berikutnya, sekurang-kurangnya mencakup:: 
            a) Laporan dokumentasi kegiatan.                            
            b) Laporan kehadiran EOS.                                   

            c) Laporan update firmware/software (jika ada).             
            d) Laporan dokumentasi solusi permasalahan perangkat.       

            e) Laporan hasil analisis dan implementasi optimalisasi (jika ada).
            f) Laporan SLA perangkat.                                   
            g) Kertas kerja kegiatan yang sekurang-kurangnya berisi:    

              •  Tanggal aktivitas.                                     
              •  Log aktivitas kegiatan engineer.                       

              •  Dokumentasi solusi gangguan/permasalahan.              
              •  Check list laporan Preventive Maintenance.             

              •  Tanda tangan PIC pendamping.                           
         3) Laporan evaluasi pelaksanaan disampaikan paling lambat tanggal 10 setelah
            periode triwulan berakhir, dan disempurnakan (dengan data tambahan kegiatan

            bulan Desember) tanggal berakhirnya kontrak.                

H. Persyaratan Penyedia Barang/Jasa                                     
   •  Persyaratan kualifikasi administratif sebagai berikut :           

      1. Memiliki NIB kualifikasi perusahaan Non Kecil                  
      2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan status valid keterangan Wajib Pajak
         berdasarkan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).              

      3. Memiliki izin usaha pada bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang masih
         berlaku, serta termasuk dalam klasifikasi usaha dengan kategori Klasifikasi Baku

         Lapangan Usaha Indonesia kode KBLI 6202 (Aktivitas Konsultasi Komputer dan
         Manajemen Fasilitas Komputer) atau KBLI 6209 (Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa

         Komputer Lainnya) atau KBLI 4651 (Perlengkapan Komputer dan Piranti Lunak)..
      Paket pekerjaan ini menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh

      perusahaan kecil, maka dari itu PPK menetapkan kualifikasi adminitratif bagi peserta
      dengan kategori perusahaan non kecil.                             

   •  Persyaratan kualifikasi teknis sebagai berikut :                  

      1. Penyedia barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun
         waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk
         pengalaman subkontrak.                                         

      2. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling
         kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan

         pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.      

   •  Persyaratan teknis sebagai berikut :                              
      1. Perusahaan penyedia harus mendapat Surat Dukungan dari Principal produk terkait.

         Surat Dukungan tersebut ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satker Kantor
         Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang beralamat di Jl. Lapangan Banteng

         Timur No. 2 – 4, Jakarta Pusat.                                
         Asli Surat Dukungan dimaksud disampaikan sebelum Surat Penunjukan Penyedia

         Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan.                               
      2. Perusahaan termasuk Field Delivery Partner untuk Oracle Exadata yang dibuktikan

         dengan sertifikat atau surat keterangan dari Principal.        
      3. Penyedia harus dapat menyediakan Tenaga Ahli (Engineer) sebagai berikut :
         No. Jenis Tenaga Ahli   Pengalaman       Sertifikat Jumlah     
          1. Engineer on Site Berpengalaman dalam Memiliki 2 (dua)      

             (EOS)         menangani Sistem Operasi sertifikat orang    
                           berbasis Oracle sekurangnya Oracle Engineer  
                           selama 2 (dua) siklus dan Exadata            
                           dibuktikan dengan                            
                           surat/keterangan dari                        
                           perusahaan saat ini bekerja                  
                           atau sebelumnya                              
          2. Engineer on Call Berpengalaman dalam Memiliki Paling       

                           menangani Sistem Operasi sertifikat sedikit 1
                           berbasis Oracle sekurangnya Oracle (satu)    
                           selama 2 (dua) siklus dan Exadata orang      
                           dibuktikan dengan              Engineer      
                           surat/keterangan dari                        
                           perusahaan saat ini bekerja                  
                           atau sebelumnya                              

I. Jangka Waktu Pekerjaan                                               
      Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender

   terhitung mulai dari tanggal penandatanganan Kontrak.                

J. Sumber Dana dan Biaya                                                
      Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Jasa Perpanjangan

   Garansi (Extended Warranty) Perangkat Oracle Exadata Database Machine Infrastruktur TIK
   Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Anggaran

   Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dibebankan pada DIPA Satker Kantor Pusat Direktorat
   Jenderal Perbendaharaan TA 2023 dengan kode 015.08.WA.4725.CCL.002.005.TJ.523121.

      Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan sebesar Rp2.307.468.000 (dua miliar tiga ratus
   tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
   Adapun unsur Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pengadaan jasa ini sebesar 0%.

                                       Pejabat Pembuat Komitmen Satker  
                                       Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

                                       Ditandatangani secara elektronik 

                                       Rianto Hadi Jatmiko