Rekonstruksi Gedung Kantor Kppn Blitar

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA                    
                 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN                       

                KANTOR WILAYAH DJPb PROVINSIJAWA TIMUR                    

                          SPESIFIKASI TEKNIS/                             

                      KERANGKA ACUAN KERJA( KAK)                          

SATUAN KERJA         Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar        
                     Rehabiiitasi Gedung Kantor KPPN Blitar               
NAMAPEKERJAAN :                                                           

                          TAHUN ANGGARAN 2023                             
                    KERANGKA  ACUAN KERJA( KAK)                           

                           PEKERJAAN FISIK                                
                REHABILITASI GEDUNG KANTOR KPPN BLITAR                    
                         URAIAN PENDAHULUAN                               

                     Setiap bangunan gedung negara hams diwujudkan dengan sebaik-baiknya
1. LATAR                                                                  
   BELAKANG                                                               
                     sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunamiya, andal, ramah
                     lingkimgan dan dapat seb^ai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi
                     positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia.   

                     Setiap bangunan gedung negara hams direncanakan, dirancang dengan sebaik
                     baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi

                     mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan mmah negara.

                      Penyedia Jasa Konstmksi untuk bangunan gedung negara perlu diarahkan secara
                      baik dan menyelumh, sehingga mampu menghasilkan karya bangunan yang
                      memadai dan layak diterima menumt kaidah, norma serta tata laku profesional.

2. MAKSUDDAN        a. Kerangka Acuan Keija (KAK) ini mempakan petunjuk bagi Penyedia Jasa
   TUJUAN                                                                 
                       Konstmksi yang memuat masukan (Input), kriteria, proses dan keluaran
                      (Output) yang hams dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan dalam
                       pelaksanaan pekeijaan konstmksi.                   
                    b. Hal dengan penugasan ini diharapkan Penyedia Jasa Konstmksi dapat

                       melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran
                       yang optimal sesuai KAK ini.                       

                     Yang menjadi Target / sasaran dalam pekerjaan konstmksi ini adalah :
3. SASARAN                                                                
                     1. Penyelesaian pekeijaan konstmksi yang tepat waktu.
                     2. Biaya pekerjaan konstmksi efisien sesuai dengan anggaran kegiatan.
                     3. Pelaksanaan pekeijaan konstmksi yang sesuai dengan spesifikasi teknis.

4. LOKASI            Jalan Raya Garum KM 4 Blitar                         
   KEGIATAN                                                               
 5. SUMBER           Biaya Pekeijaan ini dibebankan kepada DIPA Kantor Pelayanan
   PENDANAAN                                                              
                     Perbendaharaan Negara Blitar Tahun anggaran 2023.    

                     Dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp 1.184.000.000,- (Satu Milyar Seratus
                     delapan Puluh Empat Juta Rupiah)                     

                     Dan Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 1.175.853.000,- (Satu Milyar Seratus

                     Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)
6. PEJABAT          Nama PPK   Subandi                                    
   PEMBUAT                                                                
                    NIP        196505141985031001                         
   KOMITMEN (PPK)                                                         
                    Jabatan    Kepala Seksi Bank                          
                    Satuan Keija KPPN Blitar                              
7. DATA DASAR        1. Sebagai bahan masukan bagi penyedia jasa untuk melakukan pekeijaan
                       konstruksi fisik, dapat disampaikan data dasar sebagai berikut:

                       a. Bangnnan Rehabilitasi dengan penggantian atap lama yang dibongkar
                          diganti dengan atap yang baru                   

                       b. Pekerjaan perlu memperhatikan kondisi bangunan yang lama sehingga
                          dapat berjalan dengan tepat.                    

                     2. Dalam melaksanakan pekeijaan konstruksi fisik, kontraktor mengacu pada
                       hasil perencanaan.                                 
                     3. penyedia jasa barus memeriksa validitas/kebenaran informasi yang

                       digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, kesalahan/kelalaian pekerjaan
                       sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab

                       sepenuhnya dari penyedia jasa.                     

                       Untuk Melengkapi KAK ini data terlampir adalah sebagai berikut:
                          Detail Engineering Desain( DED)                 

                          Rencana Keija dan Syarat                        
                     Dasar hukum yang tidak terkait langsung dengan proyek yang akan
8. REFERENSl                                                              
   HUKUM                                                                  
                     dilaksanakan namun dibutuhkan sebagai petunjuk dalam melaksanakan
                     kegiatan misalnya Peraturan berkaitan dengan jasa konstruksi, pembangunan
                     gedung negara, pengadaaan barang dan jasa, dan hal lain yang berkaitan,
                     diantarannya:                                        

                     1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan beserta
                       perubahannya                                       

                     2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta
                       perubahannya                                       
                     3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahim 2005 tentang PeraturanPelaksanaan

                       Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangiman Gedung
                     4. Peraturan Pemerintah R1 Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan

                       Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa
                       Konstruksi beserta penibahaimya                    

                     5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan
                       Bangunan Gedimg Negara                             

                     6. Peraturan Pemerintah RI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
                       27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;             
                     7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan
                       Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah

                     8. Permen PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan
                       Gedung Negara;                                     

                     9. Instruksi Menteri PUPR No.02/IN/My2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang
                       Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019( COVID-19)
                       dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;             

                     10. Peraturan terkait lainnya tentang pembangunan Bangunan Gedung Negara.

9. LINGKUP          Ruang lingkup pekeijaan utama terdiri dari;           
   KEGIATAN DAN                                                           
                    Lingkup pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Penyedia Pengadaan Pekeijaan
   PEKERJAAN                                                              
                    Konstruksi Pekerjaan Fisik Rehabilitasi Gedung Kantor KPPN Blitar Tahun 2023
                    adalah berpedoman kepada ketentuan yang berlaku, khususnya sebagaimana
                    diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                    Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negaia terdiri dari:
                     1. Pekeijaan Persi^an;                               

                     2. Pekeijaan Tanah;                                  
                     3. Pekeqaan Pasangan;                                

                     4. Pekeijaan Beton;                                  
                     5. Pekerjaan Rangka Atap;                            

                     6. Pekeijaan Pintu Jendela;                          
                     7. Pekerjaan Keramik;                                

                     8. Pekerjaan Pengecatan;                             
                     9. Pekeijaan Instalasai Listrik                      

                     10. Pekerjaan Instalasi Air                          
                     11. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi          

                     Pekeijaan Rehabilitasi Gedung Kantor KPPN Blitar Tahun Anggaran 2023,
                     yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Pekeijaan Konstruksi meliputi:
                     a. Pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama atau
                       {Provisional Hand Over) pekerjaan; dan             
                     b. Pelaksanaan pemeliharaan pekeijaan konstruksi sampai dengan serah

                       terima akhir atau {Final Hand Over) pekerjaan.     
                     Penyedia Pekeijaan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggimg
                     jawab secara kontraktual kepada Pejabat pembuat Komitmen.

                    Lingkup kegiatan pada tah^ pelaksanaan pekeijaan konstruksi fisik terdiri atas
                    namun tidak terbatas pada ;                           
                     a. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan

                       konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
                     b. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan,
                       jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga keija, dan jadwal
                       penggunaan peralatan berat.                        
                       Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
                     c.                                                   
                       Menghadirkan Personel Manajerial dan Tenaga Teknis dalam R^at
                     d.                                                   
                       Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (PCM) dan telah Menyusun dan
                       mempresentasikan dokumen Rencana Mutu Pekeijaan Konstruksi( RMPK)
                       dan Rencana Keselamatan Konstruksi( RKK)p ada saat PCM.
                       Melaksanakan penjaminan dan pengendalian mutu secara keseluruhan
                     e.                                                   
                       terhadap setiap pekeijaan yang dilakukan berdasarkan Rencana Mutu
                       Pekeijaan Konstruksi( RMPK).                       
                       Dalam pelaksanaan setiap tahapan pekeijaan konstruksi Penyedia Jasa
                       hams menerapkan SMKK sebagaimana ketentuan dan membentuk Unit
                       Keselamatan Konstruksi (UKK) yang bertanggung jawab terhadap
                       pelaksanaan SMKK dalam Pekeijaan Konstruksi.       
                       Melaksanakan pekerjaan konstmksi fisik di lapangan sesuai dengan
                     9-                                                   
                       pedoman pelaksanaan.                               
                       Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat
                     h.                                                   
                       lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan
                       kemajuan pekeijaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi, dan surat-
                       menyurat.                                          
                       Memastikan penggunaan bahan material dan peralatan Hfllam pelaksanaan
                       pembangunan Gedung kantor dan wajib memprioritaskan penggunaan
                       tingkat komponen dalam negeri dilengkapi dengan sertifikat TKDN atau
                       surat perayataan TKDN.                             
10. KELUARAN         Output/keluaran pekerjaan yang hams dicapai oleh penyedia jasa adalah
                     mewujudkan dokumen perancangan yang telah ditetapkan menjadi bangunan
                     kantor yang siap dimanfaatkan sesuai dengan hasil perancangan dan memenuhi
                     ketentuan peraturan yang berlaku                     

11. PERALATAN       Berikut adalah rincian komposisi, jenis dan kapasitas (produktivitas) peralatan
   UTAMA                                                                  
                    utama dalam pekerjaan ini:                            

                      No       Jenb           Kapasitas      Jiunlali     

                     1   Dump Tmck / Pick Up 3-5m3        1 Unit          

                         Generating Set                                   
                     2                    lOKva           1 Unit          
                     3   Concentrate Mixer                I Unit          
                                          Minimal 1                       
12. PERSONEL                                                              
   MANAJERIAL                                                             
                      No     Jabatan Dalam  Pengalaman Sertifikat Kompetensi
                          Pekerjaan Yang Akan Kerja        Kerja          
                             Dilaksanakan    (Tahim)                      

                         Pelaksana                    SKT      Pelaksana  
                                                      Bangunan Gedung /   
                                                      Pekerjaan Gedung atau
                                                      Pelaksana Bangunan  
                                                      Pemmahan      /     

                                                      Permukiman          
                          Ahli K3 Konstruksi /        Serdfikat    K3     
                         Petugas   Keselamatan        Konstruksi          
                         Konstruksi                                       

 13. BAGIAN YANG DI  TIDAK ADA                                            
   SUBKONTRAKKAN                                                          
 14. RENCANA         Calon Penyedia menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel
   KESELAMATAN                                                            
                     jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini ;
   KONSTRUKSI                                                             
   (RKK)                                                                  
                      No.     Uraian Pekeijaan     Identifikasi Bahaya    
                           Pemasangan atap dan Jatuh dari ketinggian      
                       1                                                  
                           plafond                                        
                                             Klasifikasi Resiko : Kecil   
                     Jangka waktu pelaksanaan pekeijaan 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak
 15. JANGKA WAKTU                                                         
   PELAKSANAAN                                                            
                     tanggal mulai keija pada SPMK.                       
   PEKERJAAN                                                              
                     Jangka waktu penyelasaian pekeijaan konstruksi fisik ini adalah sejak tanggal
                     mulai kerja yang ditetapkan dalam SPMK sampai dengan tanggal serah terima
                     kedua pekerjaan/final hand over (FHO) dengan Rincian sebagai berikut:
                     1) Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Fisik    

                        Jangka waktu pelaksanaan pekeijaan fisik sesuai rancangan selama 90
                        (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal mulai kerja pada SPMK. Jika

                        melebihi jangka waktu tersebut maka penyedia dianggap terlambat dan
                        dikenakan denda keterlambatan. Hal denda keterlambatan diatur dalam

                        kontrak.                                          
                      2) Tahapan Masa P^eliharaan                         

                        Jangka waktu pemeliharaan selama 180 hari kalender sejak serah terima

                        pertama. Kontraktor wajib melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan
                        yang teijadi di masa pemeliharaan konstruksi      

 16. PERSYARATAN     Berikut adalah kualifikasi penyedia yang dapat berpartisipasi dalam pekeijaan ini
   KIIALIFIKASI                                                           
   PENYEDIA                                                               
                     1) Merupakan penyedia berbadan usaha yang memiliki surat IjinUsaha di
                        bidang Jasa Konstruksi                            
                     2) Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecit, serta

                        disyaratkan sub bidang kiasifikasl/layanan BG 004 (Jasa Pelaksana

                        Konstruksi Bangunan Komersiai) sesuai Lampiran II Peraturan Menterl
                        Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 Tahun

                        2014 atau BG 002 (Konstruksi Gedung Perkantoran) sesuai Lampiran i
                       Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021            
                     3) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstriiksi dalam

                       kunin waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah
                       maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak       

                     4) Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kixrang dari 3( tiga)tahun:
                        a) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari
                          ketentuan 3)u ntuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling

                          banyak Rp2.500.000.000,00( dua miliar limaratus jutarupiah);
                     5) Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: SKP

                       = KP - P, dimana KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
                       untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket( KP)d itentukan sebany ak 5 (lima)

                        paket pekeijaan; dan                              
                     6) Memiliki TDP/NIB yang masih berlaku dengan kode KBLI 41012

                       Konstruksi Gedung Perkantoran Nomor NPWP, dengan status keterangan
                        Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

                        beitatus Valid                                    
                     7) Memiliki akta pendirian penisahaan dan akta perubahan penisahaan (apabila

                        ada perubahan).                                   
                     8) Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan

                        pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan
                        pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau

                        yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam
                        menjalani sanksi pidana,dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur

                        Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan
                        Negara;                                           

 17. LAPORAN         Laporan yang dihasilkan oleh penyedia hams telah mengakomodir semuakeluaran
                     dan mang lingkup pekeijaan berdasarkan kontrak dan Penyediaj asa bertanggung

                    jawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi l^oran yang disampaikan.
 18. PENERAPAN                                                            
                     Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini penyedia hams berkomitraen
   SMKK                                                                   
                     melaksanakan konstmksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident,
                     dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstmksi;
                     1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;        

                     2. Menggunakan tenaga keija kompeten bersertifikat;  
                     3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;

                     4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;  
                     5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;

                     6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur( SOP);  
                     7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya pener^an SMKK yangmemuat
                       paling sedikit:                                    

                        a. penyiapan RKK;                                 
                        b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;           

                        c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Dili;  

                        d. asuransi dan perizinan;                        
                        e. Persone! Keselamatan Konstruksi;               

                        f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
                        g. rambu-rambu yang diperlukan;                   

                        h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi (tidak
                          diharuskan b^i Pekeijaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan

                          Konstruksi kecil)                               
                        i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan

                          Konstruksi.                                     
                    Sebagai bagian dalam penerapan SMKK di lapangan, penyedia wajib :

                    1. Menyusun RKK pelaksanaan (lengkap) Pekerjaan konstruksi dan
                       mepresentasikannya saat rapat PCM.                 

                    2. Mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten karena RKK menjadi
                       bagian dari Dokumen Kontrak. Sebagai salah satu wujud peitanggungjawaban
                      dan dokumentasi atas pelaksanaan penerapan SMKK kontraktor hams

                       membuat Laporan pelaksanaan RKK yang memuat hasil kineija SMKK.
                     1) Jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan palingbanyak 3 (tiga)
 19. PERSYARATAN                                                          
   KERJA SAMA                                                             
                        pemsahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi;       
                     2) Persyaratan lainya sebagaimana peraturan perundang undangan
20. PRODUKSI DALAM   Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/
   NEGERI                                                                 
                     bahan produksi dalam negeri dan tenaga keija Indonesia untuk Pekeijaan
                     Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia.           

21. KETENTUAN       Tender Pekeijaan Konsruksi ini dilakukan dalam kondisi keuangan negarayang
   PAINDEMI COVID-                                                        
                    sedang dalam proses penghematan dampak pandemi COVID-19. Jikadikemudian
   19                                                                     
                     hari ada kebijakan terkait dengan pemotongan anggaran,sehingga tidak terdapat
                     anggaran yang tersedia, dan berdampak paket hams dibatalkan, maka Penyedia
                    tidak menuntut ganti mgi atau melakukan tindakan hukum apapun atas hal
                    tersebut                                              
                     Kementerian Keuangan menjadi tolok ukur lembaga birokrasi yang
 22. PROGRAM ANTl                                                         
   KOLUSI, KORUPSI,                                                       
                     beikomitmen mengembangkan program Reformasi Birokrasi dan
   DAN NEPOTISME                                                          
   (KKN)             Transformasi Kelembagaan untuk menjadi yang terdepan dalam perbaikan
                     lingkungan birokrasi di Indonesia.                   
                     Atas dasar itu penyedia baik dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa

                     maupun dalam melaksanakan setiap lingkup keijanya berkomitmen imtuk bebas
                     dari KJCN serta menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas dan Profesionalisme dan

                     turut serta mendukung dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa di
                     lingkungan Kementerian Keuangan semakin berkualitas, akuntabel dan

                     transparan dengan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut;

                      1. Penyamapaian dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk
                        memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

                      2. Persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
                      3. Meminjam nama perusahaan lain untuk ikut tender PBJ (pinjam'bendera'

                        perusahaan lain);                                 
                      4. Mengirim penawaran yang tidal wajar dengan mengorbankan volumedan

                        kualitas;                                         
                      5. Praktik jual paket pekerjaan dan praktik persaingan usaha tidak sehat;

                      6. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dengan anggota UKPBJ/Satker;
                      7. Pengunduran diri dengan alasan yang tidak dapat diterima UKPBJ

                      8. Tidak menyelesaikan pekcijaan sesuai dengan yang ditetq)kan dalam

                        Kontrak                                           
                     Kementerian Keuangan tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap setiap
                     praktik kongkalikong, negosiasi negatif, cincay, ataupun praktik praktik

                     sebagaimana disebutkan diatas serta siap memberlakukan sanksisesuai ketentuan
                     yang berlaku terhadap penyedia yang melanggar ketentuan berlaku dalam proses

                     PBJ di Kementerian Keuangan                          

                                                 2 Mei 2023               
                                                  embuat Komitmen         

                                       KANTORPEUyJ'                       
                                       PERSENOAHAkV,                      
                                      I   negara *                        

                                                 50514  0310              
                                         ^0V1NS\