Perbaikan Renovasi Indoor Gedung Kpknl Purwakarta Tahun 2023

SPESIFIKASI TEKNIS                               

  PA/KPA       : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG       
                 PURWAKARTA                                               

  K/L/D/I      : KEMENTERIAN KEUANGAN                                     

  SATKER/SKPD  : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG              
                 PURWAKARTA                                               

  PPK          : IRWAN NURYANTO (KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN        
                 NEGARA KPKNL PURWAKARTA)                                 

  PEKERJAAN    : PENGADAAN JASA KONSTRUKSI RENOVASI INDOOR GEDUNG         
                 KPKNL PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023                     

  LOKASI       : JL. SILIWANGI NO. 9 NAGRI KIDUL, PURWAKARTA              

                        TAHUN ANGGARAN 2023                               

                               [1]                                        
                         SPESIFIKASI TEKNIS                               
      PENGADAAN JASA KONSTRUKSI RENOVASI GEDUNG BANGUNAN KANTOR           
               KPKNL PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023                       

                        URAIAN PENDAHULUAN                                

 1. Latar     Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwakarta mempunyai tugas
   Belakang   melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pengawasan terhadap Kekayaan
              Negara dalam wilayah kewenangannya.                         
              Dalam rangka meningkatkan meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan
              KPKNL Purwakarta perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang salah

              satunya adalah penyediaan fasilitas bangunan gedung bangunan kantor yang
              baik dan fungsional serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau
              pegawai KPKNL Purwakarta diperlukan upaya untuk meningkatkan wujud
              bangunan melalui kegiatan renovasi.                         
              Gedung bangunan kantor KPKNL Purwakarta sejak awal berdiri belum pernah
              dilakukan pemeliharaan total sehingga di beberapa titik terdapat kerusakan yang
              perlu dilakukan renovasi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik
              sebagaimana mestinya.                                       

              Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan dukungan
              manajemen terhadap penyediaan fasilitas berupa perbaikan untuk
              mempertahankan kondisi gedung bangunan kantor bangunan negara agar tetap
              layak digunakan oleh pegawai DJKN di lingkungan KPKNL Purwakarta Dengan
              output kegiatan ini adalah Kegiatan Renovasi Gedung Indoor Kantor Pelayanan
              Kekayaan Negara Dan Lelang Purwakarta.                      

              Dalam pelaksanaan kegiatan renovasi gedung bangunan kantor Bangunan
              KPKNL Purwakarta, dengan perkiraan pelaksanaan 1 (satu) tahun anggaran,
              perlu dibutuhkan penyedia jasa pekerjaan konstruksi guna menghasilkan
              pekerjaan konstruksi renovasi gedung bangunan kantor yang sesuai dengan
              kontrak pekerjaan dan persyaratan yang berlaku.             
 2. Maksud dan a. Spesifikasi Teknis ini merupakan petunjuk bagi penyedia jasa konstruksi
   Tujuan       untuk melaksanakan pekerjaan renovasi gedung bangunan kantor KPKNL
                Purwakarta beserta sarana dan prasarana Tahun Anggaran 2023.
              b. Tujuan yang ingin dicapai dengan kegiatan ini adalah:    

                1) Perbaikan untuk mempertahankan kondisi bangunan negara di
                  lingkungan KPKNL Purwakarta berupa bangunan gedung bangunan
                  kantor yang layak;                                      
                2) Mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang mampu dan
                  berkualitas dalam melaksanakan pekerjaan yang diuraikan dalam ruang
                  lingkup pekerjaan dan bekerja sesuai dengan jadwal proyek yang telah
                  direncanakan;                                           
                3) Mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang dapat bekerja secara
                  profesional yang berpedoman pada Detail Engineering Design (DED),
                  Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah ditetapkan dari hasil
                  konsultan perencana dengan baik;                        

                               [2]                                        
                4) Dengan penugasan ini diharapkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dapat
                  melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan
                  professional untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi standar
                  bangunan gedung bangunan kantor negara yang telah ditetapkan.

 3. Sasaran   a. Tercapainya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pekerjaan Renovasi Indoor
                 Gedung Kantor KPKNL Purwakarta Tahun Anggaran 2023;      
              b. Penyelesaian Pekerjaan Renovasi Indoor Gedung Kantor KPKNL
                 Purwakarta Tahun Anggaran 2023;                          
              c. Biaya pekerjaan konstruksi sesuai dengan anggaran kegiatan;
              d. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan Detail Engineering
                 Design (DED), Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah ditetapkan dari
                 hasil konsultan perencana (termasuk spesifikasi teknis dan gambar).

 4. Lokasi    Jalan Siliwangi No. 9, Nagri Kidul, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat
   Pekerjaan                                                              
              a. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Daftar Isian Pelaksanaan
 5. Sumber                                                                
                 Anggaran (DIPA) KPKNL Purwakarta Satu (1)Tahun Anggaran 2023, dengan
   Pendanaan                                                              
                 nomor DIPA 015.09.2.506208/2023 tanggal 30 November 2022;
              b. Pagu Anggaran Kegiatan adalah sebesar Rp 387.975.000,00; 
              c. Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebesar Rp 387.857.000,00;
              d. Biaya pekerjaan konstruksi Renovasi Gedung Bangunan Kantor KPKNL
                 Purwakarta Tahun Anggaran 2023 dan tata cara pembayaran diatur secara
                 kontraktual setelah melalui tahapan proses Pengadaan Pekerjaan
                 Konstruksi sesuai peraturan yang berlaku;                
              e. Pembayaran biaya pekerjaan konstruksi didasarkan pada prestasi atau
                 kemajuan pekerjaan fisik dilapangan dengan cara angsuran 
                 /bertahap/termin;                                        
              f. Pembayaran sebagaimana dimaksud diatas dilakukan sebagai berikut :
                   1) Pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama atau
                     (Provisional Hand Over) pekerjaan konstruksi dibayarkan paling
                     banyak 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari nilai kontrak; dan
                   2) Masa pemeliharaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir
                     atau (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi dibayarkan 5% (lima per
                     seratus) dari nilai kontrak.                         
              g. Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian yang dibuat
                 antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Pekerjaan Renovasi
                 Gedung Bangunan Kantor KPKNL Purwarta beserta sarana dan prasarana
                 Tahun Anggaran 2023.                                     
 6. Nama dan  Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan kegiatan ini adalah:
   Organisasi K/L/PD    : Kementerian Keuangan Republik Indonesia         
   PPK        Satker/SKPD : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwakarta.
              Nama PPK  : Irwan Nuryanto / 197803291998031002             

              Untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, KPA/PPK sebagai  
              penanggungjawab membentuk Tim Pengelola Kegiatan Proyek Pekerjaan
              Renovasi Gedung Bangunan Kantor KPKNL Purwakarta Tahun Anggaran 2023.

                               [3]                                        
                          DATA PENUNJANG                                  
 1. Data Dasar a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPKNL Purwakarta (533121)
                 Tahun Anggaran 2023, dengan nomor DIPA 015.09.2.506208/2023 tanggal
                 30 November 2022;                                        

              b. Sebagai bahan masukan bagi penyedia jasa konstruksi untuk melakukan
                 Pekerjaan Renovasi Indoor Gedung Kantor KPKNL Purwakarta Tahun
                 Anggaran 2023, dapat disampaikan data sebagai berikut:   
                1) Renovasi akan dilakukan di areal lahan Gedung Bangunan Kantor
                   KPKNL Purwarta dengan total luas bangunan ± 525 m2;    

                2) Gedung Bangunan Kantor yang akan direnovasi adalah sebanyak 2 (dua)
                   lantai dengan design sesuai gambar perencanaan;        
                3) Gedung Bangunan Kantor KPKNL Purwakarta hasil renovasi selanjutnya
                   akan ditempati oleh Pejabat/ Pegawai.                  

              d. Dalam melakukan pekerjaan konstruksi fisik, Penyedia Pekerjaan Konstruksi
                 mengacu pada hasil perencanaan;                          
              e. Penyedia Pekerjaan Konstruksi harus memeriksa validitas / kebenaran
                 informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya. Kesalahan /
                 kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi
                 tanggung jawab sepenuhnya dari Penyedia Pekerjaan Konstruksi;
              f. Untuk melengkapi KAK ini data terlampir adalah sebagai berikut:
                1) Detail Engineering Desain (DED);                       
                2) Rencana Kerja dan Syarat; dan                          
                3) Bill of Quantity;                                      

 2. Standar   a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 
   Teknis                                                                 
              b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GEDUNG
                BANGUNAN KANTOR;                                          
              c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
                Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 
              d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan
                Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GEDUNG 
                BANGUNAN KANTOR;                                          
              e. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan
                GEDUNG BANGUNAN KANTOR Negara;                            

              f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22
                Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan GEDUNG BANGUNAN   
                KANTOR Negara;                                            
              g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01
                Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan
                Konstruksi Bidang PUPR;                                   
              h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10
                Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
              i. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor
                524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja
                Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi
                Konstruksi                                                

                               [4]                                        
              j. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
                02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus
                Disease 2019 (COVID-19) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
              k. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
                18/SE/M/2020 tentang Pelaksanaan Tatanan dan Adaptasi Kebiasaan Baru
                (New Normal) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;       

              l. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
                Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman
                Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Barang/Jasa
                Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi;                         
              m. Standar Teknis, Standar Profesi dan peraturan terkait lainnya yang berlaku
                seperti SNI, SKBI dan SKSNI termasuk peraturan terkait lainnya tentang
                pembangunan gedung negara.                                
 3. Referensi a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
   Hukum        Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah
                terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; 

              b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
                Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
                Nomor 12 Tahun 2021;                                      
              c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22
                Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan;                  
              d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
                11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa
                Pemerintah;                                               
              e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
                12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
                Melalui Penyedia.                                         

                            RUANG LINGKUP                                 
              a. Lingkup kegiatan adalah kegiatan Pekerjaan Renovasi Indoor Gedung
 1. Lingkup                                                               
                Kantor KPKNL Purwakarta Tahun Anggaran 2023 dengan output kegiatan ini
    Kegiatan                                                              
                adalah gedung bangunan kantor yang lebih baik.            
              b. Pekerjaan Renovasi Indoor Gedung Kantor KPKNL Purwakarta Tahun
                Anggaran 2023 yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Pekerjaan
                Konstruksi meliputi:                                      
                1) Pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama atau
                  (Provisional Hand Over) pekerjaan; dan                  
                2) Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah
                  terima akhir atau (Final Hand Over) pekerjaan.          
              c. Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya harus
                 mematuhi segala peraturan terkait konstruksi yang berlaku dalam wilayah
                 Republik Indonesia, baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Teknis terkait
                 mapun peraturan, keputusan dan/atau rekomendasi dari Pemerintah Daerah
                 setempat;                                                
              d. Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
                 jawab secara kontraktual kepada Pejabat pembuat Komitmen;
              e. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Jasa Pelaksana Konstruksi
                 Meliputi :                                               
                1) Pekerjaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
                  (SMKK):                                                 
                   a) Penyiapan RKK;                                      
                   b) Sosialisasi, promosi dan pelatihan;                 
                               [5]                                        
                   c) Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD);
                   d) Asuransi dan Perizinan Pelaksanaan Lapangan;        
                   e) Personel Keselamatan Konstruksi;                    
                   f) Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;    
                   g) Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan disesuaikan dengan
                     kebutuhan pekerjaan di lapangan (manajemen lalu lintas);
                   h) Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai
                     lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan;         
                   i) Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko
                     Keselamatan Konstruksi.                              
              f. Lingkup Kegiatan Pekerjaan Renovasi Indoor Gedung Kantor KPKNL
                 Purwakarta Tahun Anggaran 2023 tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan
                 berikut:                                                 
                   a) Pekerjaan Renovasi Indoor Gedung Kantor KPKNL Purwakarta
                     Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Purwakarta:         
                   b) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-
                     pekerjaan yang memerlukannya.                        
                   c) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan
                     dokumen pelaksanaan.                                 
                   d) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-
                     rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan,
                     laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi
                     dan surat-menyurat.                                  
                   e) Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di
                     lapangan (as built drawing) yang selesai sebelum Tanggal
                     Penyerahan Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO),
                     setelah disetujui oleh Konsultan Pengawas dan diketahui oleh
                     Konsultan Perencana Konstruksi;                      
                   f) Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa
                     pemeliharaan konstruksi pelaksanaan pekerjaan ini, Melakukan
                     pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi
                     fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
                   g) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan,
                     jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan
                     jadwal penggunaan peralatan berat.                   
                   h) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman
                     pelaksanaan.                                         
                   i) Menghadirkan Personel Manajerial dan Tenaga Teknis dalam
                     Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (PCM) dan telah
                     Menyusun dan mempresentasikan dokumen Rencana Mutu   
                     Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Rencana Keselamatan  
                     Konstruksi (RKK) pada saat PCM.                      
                   j) Melaksanakan penjaminan dan pengendalian mutu secara
                     keseluruhan terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan berdasarkan
                     Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK).            
                   k) Dalam pelaksanaan setiap tahapan pekerjaan konstruksi Penyedia
                     Jasa harus menerapkan SMKK sebagaimana ketentuan dan 
                     membentuk Unit Keselamatan Konstruksi (UKK) yang bertanggung
                     jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi.
                   l) Mengurus perizinan yang diperlukan pada saat pelaksanaan
                     konstruksi fisik, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Surat
                     Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).                   
                   m) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan
                     pedoman pelaksanaan.                                 
                   n) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-
                     rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan,
                               [6]                                        
                     laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang   
                     timbul/dihadapi, dan surat-menyurat.                 
                   o) Memberikan manual operasi dan pemeliharaan bangunan gedung
                     bangunan kantor, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan serta
                     garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal,
                     elektrikal, dan sistem pemipaan (plumbing) kepada pengguna jasa.
                   p) Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi dimasa
                     pemeliharaan konstruksi.                             
                   q) Membuat surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari Penyedia
                     Pekerjaan Konstruksi dan penyedia jasa pengawasan teknis.
                   r) Melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test).
                   s) Memastikan penggunaan bahan material dan peralatan dalam
                     pelaksanaan pembangunan gedung bangunan kantor kantor dan
                     wajib memprioritaskan penggunaan tingkat komponen dalam negeri
                     dilengkapi dengan sertifikat TKDN atau surat pernyataan TKDN.
              Dan berlaku untuk Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Struktur, Pekerjaan
              Arsitektur,Pekerjaan MEP, dan lain-lain sesuai dokumen pelaksanaan.

              Pelaksanaan pada tahap masa pemeliharaan:                   
              a. Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi merupakan kegiatan
                 menjaga keandalan konstruksi bangunan gedung bangunan kantor melalui
                 pemeriksaan hasil pelaksanaan konstruksi fisik setelah serah terima pertama
                 (Provisional Hand Over);                                 
              b. Dalam pemeliharaan pekerjaan konstruksi tersebut, Penyedia Pekerjaan
                 Konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan yang
                 terjadi selama masa konstruksi;                          
              c. Masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi diakhiri dengan serah terima akhir
                 (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi yang dilampiri dengan berita acara
                 pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi.           
              Penyedia Pekerjaan Konstruksi memastikan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dapat
              diterbitkan.                                                

                 PERSYARATAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI                     

 1. Persyaratan a. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang
    Kualifikasi  Jasa Konstruksi yang berlaku;                            
    Penyedia                                                              
              b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta
                 disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan BG 004 (Jasa Pelaksana
                 Konstruksi Bangunan Komersial) sesuai Lampiran II Peraturan Menteri
                 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 Tahun
                 2014 atau BG 002 (Konstruksi Gedung Perkantoran) sesuai Lampiran I
                 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021;                 
              c. Memiliki Nomor lnduk Berusaha (NlB) dan Sertifikat Standar terverifikasi (untuk
                 Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020) dengan kode KBLI 41012 dengan
                 ketentuan sebagai berikut:                               
                  dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud belum terverifikasi, peserta
                   menyampaikan NlB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan dibuktikan dengan
                   tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar
                   sedang menunggu verifikasi;                            
                  atau memiliki Nomor lnduk Berusaha (NlB) dan SBU yang masih berlaku (untuk
                   Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017);              
              d. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi
                 Status Wajib Pajak;                                      
                               [7]                                        
              e. Memiliki Pengalaman Kontrak atau subkontrak dibuktikan dengan Kontrak,dan
                 BAST;                                                    

              f. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan
                 (apabila ada perubahan);                                 
              g. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan
                 pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan
                 pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, yang
                 bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani
                 sanksi pidana; dan/atau pengurus/pegawainya tidak berstatus sebagai
                 Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar
                 tanggungan Negara;                                       
              h. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP);                    
              i. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan.

              a. Personel Manajerial                                      
 2. Daftar                                                                
                 Peyedia pekerjaan konstruksi akan membentuk suatu organisasi kerja sesuai
   Personil                                                               
                 dengan personel yang disyaratkan di dalam KAK ini, dengan kualifikasi
                 keahlian yang dipersyaratkan sebagai berikut:            
               No  Jabatan Dalam Sertifikat Pengalaman Kerja Jumlah       
               .    Pekerjaan Kompetensi Kerja Profesional Minimal (orang)
               1. Pelaksana     Pelaksana     2 tahun       1             
                                Lapangan                                  
                             Pekerjaan Gedung                             
                              (TS051/TS052)                               
               2. Petugas      K3 Konstruksi     -          1             
                  Keselamatan                                             
                  Konstruksi                                              

              b. Sesuai dengan ketentuan, personel manajerial/tenaga ahli harus memiliki
                 sertifikat tenaga ahli/ sertifikat keterampilan/Sertifikat K3 Konstruksi dari
                 asosiasi yang masih berlaku, dilengkapi dengan curriculum vitae,
                 pengalaman dan/atau referensi dari pemberi kerja         
              c. Memiliki KTP dan NPWP;                                   

              a. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan
 3. Daftar                                                                
                 pekerjaan, minimal:                                      
   Peralatan                                                              
                     Jenis   Jumlah                  Keterangan           
               No.                    Kapasitas                           
                    Peralatan (minimal)                                   
               1.  Mesin Potong 1   Daya 1200 watt, Status Milik sendiri/sewa
                   Keramik         Ukuran 32 mm (1¼”) beli/sewa           
               2.  Scafolding 3         Set      Status Milik sendiri/sewa
                                                 beli/sewa                
               3.  Mesin Gerinda 1   Daya 670 watt, Status Milik sendiri/sewa
                   Tangan 4”          ukuran 4”  beli/sewa                
               4.  Mesin potong 1 Daya 1500 watt, ukuran Status Milik sendiri/sewa
                   alumunium       10”, max. cutting 45° beli/sewa        
              Catatan :                                                   
                               [8]                                        
               1) Peserta tender mengisi daftar peralatan utama yang akan digunakan dalam
                  pelaksanaan pekerjaan dan spesifikasinya meliputi jenis peralatan,
                  kapasitas dan jumlahnya.                                
               2) Daftar peralatan utama bukan sebagai pembatasan kebutuhan riil
                  peralatan di lapangan.                                  
               3) Penyedia jasa harus memahami dan menyediakan kebutuhan peralatan

                  lainnya yang dibutuhkan agar pelaksanaan pekerjaan di lapangan berjalan
                  lancar, meski hal ini bukan sebagai unsur yang dinilai dalam evaluasi teknis.

              Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):                       
 4. Rencana                                                               
              Penyedia menyampaikan rencana keselamatan kerja berupa elemen SMKK,
   Keselamatan                                                            
              pakta komitmen keselamatan konstruksi dan pemenuhan Peraturan Menteri
   Konstruksi                                                             
              Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang
   (RKK)                                                                  
              Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan Instruksi Menteri
              Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol
              Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam
              Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan penjelasan manajemen risiko serta
              penjelasan rencana Tindakan dalam tabel identifikasi bahaya, penilaian risiko,
              pengendalian dan peluang dan tabel rencana Tindakan (sasaran program).
              Adapun satu pekerjaan yang memiliki bahaya terbesar dengan potensi
              membawa kerugian harta dan jiwa dengan tingkat resiko Rendah adalah :
                No  Uraian Pekerjaan       Identifikasi Bahaya            
               1   Pekerjaan Plafon Jatuh dari Ketinggian (Terjatuh atau terpeleset)
              Rencana Keselamatan Kerja (RKK) harus disampaikan pada saat pengajuan
              penawaran dan harus melengkapi RKK sesuai dengan lampiran pada SSKK draft
              kontrak.                                                    

              Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini Penyedia Pekerjaan Konstruksi harus
 5. Penerapan                                                             
              berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya zero
   SMKK                                                                   
              accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi :
              a. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;               
              b. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;         
              c. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;    
              d. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;         
              e. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;    
              f. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);         
              g. Memenuhi komponen biaya penerapan SMKK yang memuat paling sedikit
                 kegiatan sebagaimana tertuang dalam poin 10 Ruang Lingkup.
              Sebagai bagian dalam penerapan SMKK dilapangan, Penyedia Pekerjaan
              Konstruksi wajib :                                          
              a. Menyusun RKK pelaksanaan (lengkap) pekerjaan konstruksi dan
                 mempresentasikannya saat rapat PCM.                      
              b. Mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten karena RKK menjadi
                 bagian dari Dokumen Kontrak. Sebagai salah satu wujud    
                 pertanggungjawaban dan dokumentasi atas pelaksanaan penerapan SMKK

                               [9]                                        
                 kontraktor harus membuat Laporan Pelaksanaan RKK yang memuat hasil
                 kinerja SMKK.                                            
              c. Penyedia Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun RMPK        
              d. Penyedia Pekerjaan Konstruksi apabila diperlukan wajib menyusun rencana
                 pengelolaan lingkungan dalam dokumen Rencana Kerja Pengelolaan dan
                 Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL).                     

              e. Penyedia Pekerjaan Konstruksi apabila diperlukan wajib menyusun rencana
                 manajemen lalu lintas dalam dokumen Rencana Manajemen Lalu Lintas
                 Pekerjaan (RMLLP).                                       

 6. Jangka Waktu Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan Renovasi Indoor Gedung Kantor KPKNL
   Pelaksanaan Purwakarta Tahun Anggaran 2023 adalah sejak tanggal mulai kerja yang
              ditetapkan dalam SPMK sampai dengan tanggal serah terima kedua
              pekerjaan/final hand over (FHO) oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi
              (kontraktor) dengan perincian sebagai berikut               

              a. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Fisik : Jangka waktu pelaksanaan
                pekerjaan fisik sesuai rancangan diperkirakan paling lama 90 (sembilan
                puluh) hari kalender sejak tanggal SPMK.                  

              b. Tahap Masa Pemeliharaan : Penyedia Jasa Konstruksi mempunyai
                kewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharan pada masa
                pemeliharaan, yang diperkirakan selama 180 (seratus delapan puluh) hari
                kalender.                                                 

              KELUARAN DAN LAPORAN                                        
              a. Mewujudkan dokumen perancangan yang telah ditetapkan menjadi wujud
1. Keluaran                                                               
                 fisik renovasi GEDUNG BANGUNAN KANTOR yang siap dimanfaatkan dan
                 memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.               
              b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi, meliputi :         
                1) Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan
                   konstruksi fisik termasuk Surat Persetujuan Bangunan GEDUNG
                   BANGUNAN KANTOR (PBG).                                 
                2) Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings).
                3) Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan renovasi GEDUNG
                   BANGUNAN KANTOR beserta segala perubahan/addendumnya.  
                4) Laporan pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan
                   mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk
                   laporan uji mutu dan laporan akhir pekerjaan perencanaan.
                5) Berita acara pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas perubahan
                   pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama
                   (Provisional Hand Over) dan serah terima akhir (Final Hand Over)
                   dilampiri dengan berita acara pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan
                   konstruksi, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan
                   dengan pelaksanaan konstruksi fisik.                   
                6) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test).
                7) Foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan
                   pelaksanaan konstruksi fisik.                          

                               [10]                                       
                8) Manual operasi dan pemeliharaan bangunan GEDUNG BANGUNAN
                   KANTOR, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan serta garansi atau
                   surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan
                   sistem pemipaan (plumbing) kepada pengguna jasa.       
                9) Surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari Penyedia Pekerjaan
                   Konstruksi dan penyedia jasa pengawasan teknis.        

                10) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan GEDUNG BANGUNAN
                   KANTOR (SLF)                                           
                11) Laporan Pelaksanaan RKK                               
              a. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan,
2. Laporan Harian                                                         
                 seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lapangan dicatat di dalam Buku
                 Harian Lapangan (BHL) sebagai laporan harian pekerjaan berupa rencana
                 dan realisasi pekerjaan harian.                          
              b. Buku Harian Lapangan (BHL) berisi:                       
              c. Kuantitas dan macam bahan yang berada di lapangan;       
              d. Penempatan tenaga kerja untuk tiap dan macam tugasnya;   
              e. Jumlah, jenis, dan kondisi peralatan;                    
              f. Kuantitas dan kualitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan;
              g. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang
                 berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;               
              h. Perintah/petunjuk yang penting dari Kepala Satuan Kerja, Kontraktor
                 Pelaksana, dan Konsultan Supervisi;                      
              i. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.  
              j. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kalender
                 berikutnya, sebanyak 3 (tiga) laporan dan soft copy.     
              a. Laporan mingguan dibuat setiap minggu yang terdiri dari rangkuman laporan
3. Laporan                                                                
                 harian dan berisi hal kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu,
   Mingguan                                                               
                 serta hal-hal penting yang perlu dilaporkan.             
              b. Laporan dibuat sebanyak 3 (tiga) buku laporan dan soft copy dalam media
                 penyimpanan elektronik. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya
                 pada saat pelaksanaan rapat rutin mingguan.              
              a. Laporan bulanan dibuat setiap bulan yang terdiri dari rangkuman laporan
4. Laporan                                                                
                 mingguan dan berisi hal kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan,
   Bulanan                                                                
                 serta hal-hal penting yang perlu dilaporkan.             
              b. Laporan dibuat sebanyak 3 (tiga) buku laporan dan soft copy dalam media
                 penyimpanan elektronik. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1
                 (satu) minggu pada bulan berikutnya.                     
              KETENTUAN LAINNYA                                           
              a. Seluruh data dan soft copy file pekerjaan (Microsoft Word, Microsoft Exel dan
1. Kerahasiaan                                                            
                 lain-lain) yang digunakan untuk evaluasi dan analisa selama pekerjaan ini
   Data                                                                   
                 wajib disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;       
              b. Data yang diperoleh Penyedia dari Pejabat Pembuat komitmen bersifat
                 rahasia, dan merupakan milik Pejabat Pembuat Komitmen dan sifat rahasia
                 tersebut tetap melekat meskipun perjanjian/pekerjaan ini telah berakhir.
              c. Kebocoran atas rahasia tersebut oleh Penyedia akan dianggap sebagai
                 pelanggaran yang dapat dituntut oleh Pejabat Pembuat komitmen.
                               [11]                                       
              a. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia Pekerjaan Konstruksi
2. Produksi                                                               
                 berkewajiban mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan
   Dalam Negeri                                                           
                 tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia
                 sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.      
              b. Penyedia Pekerjaan Konstruksi memastikan penggunaan bahan material
                 dan peralatan dalam pelaksanaan pembangunan GEDUNG BANGUNAN
                 KANTOR kantor dan wajib memprioritaskan penggunaan tingkat komponen
                 dalam negeri dilengkapi dengan sertifikat TKDN atau surat pernyataan
                 TKDN.                                                    
              a. Kementerian Keuangan menjadi tolak ukur lembaga birokrasi yang
3. Program Anti                                                           
                 berkomitmen mengembangkan program Reformasi Birokrasi dan
   Kolusi,                                                                
                 Transformasi Kelembagaan untuk menjadi yang terdepan alam perbaikan
   Korupsi, dan                                                           
                 lingkungan birokrasi di Indonesia.                       
   Nepotisme                                                              
              b. Atas dasar itu Penyedia baik dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa
   (KKN)                                                                  
                 maupun dalam melaksanakan setiap lingkup kerjanya berkomitmen untuk
                 bebas dari KKN serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan
                 profesionalisme dan turut serta mendukung dalam rangka mewujudkan
                 pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan semakin
                 berkualitas, akuntabel dan transparan dengan tidak melakukan hal-hal
                 sebagai berikut :                                        
              c. Penyampaian dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi
                 persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;     
              d. Persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
              e. Meminjam nama perusahaan lain untuk ikut tender PBJ;     
              f. Mengirimkan penawaran yang tidak wajar dengan mengorbankan volume
                 dan kualitas;                                            
              g. Praktik jual paket pekerjaan dan praktik persaingan usaha tidak sehat;
              h. Korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dengan anggota UKPBJ/Satker;
              i. Pengunduran diri dengan alasan yang tidak dapat diterima UKPBJ;
              j. Tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam
                 Kontrak.                                                 
              k. Bagi penyedia yang melakukan praktik sebagaimana disebutkan diatas akan
                 diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam proses PBJ di
                 Kementerian Keuangan.                                    
              a. Spesifikasi Teknis ini dibuat sebagai pedoman dan bahan tanggapan bagi
4. Ketentuan                                                              
                 calon Penyedia untuk melaksanakan penawaran biaya/nilai pekerjaan
   Lain-Lainnya                                                           
                 kepada pemberi tugas dan sekaligus sebagai pedoman untuk tugas nantinya
                 apabila ditetapkan sebagai Penyedia untuk Kegiatan Pengadaan Jasa
                 Pelaksana konstruksi Pekerjaan Renovasi Indoor Gedung Kantor KPKNL
                 Purwakarta Tahun Anggaran 2023.                          
              b. Setelah Spesifikasi Teknis ini diterima, calon Penyedia hendaknya
                 memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan
                 masukan lain yang dibutuhkan.                            
              c. Apabila terdapat dokumen addendum, maka yang digunakan atau yang
                 berlaku ialah dokumen addendum.                          
              d. Dalam hal peserta tender menyampaikan penawaran harga kurang dari 80%
                 HPS, akan dilakukan Evaluasi Kewajaran Harga sesuai dengan ketentuan
                 dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman
                 Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran harga pada Tender Barang/Jasa
                               [12]                                       
                 Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi dengan memperhatikan ketentuan Upah
                 tenaga kerja berdasarkan lokasi pekerjaan Kabupaten Purwakarta,
                 Material/Bahan, dan Peralatan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran
                 Tersebut;                                                
              e. Penyusunan harga perkiraan sendiri atau HPS sudah mempertimbangkan :
                1) Komponen TKDN   dalam hal  spesifikasi teknis yang     

                  dipersyaratkan/digunakan.                               
                2) Pengurusan perijinan pada saat pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk
                  Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Surat Persetujuan Bangunan GEDUNG
                  BANGUNAN KANTOR (PBG) dan perizinan untuk lingkup pekerjaan yang
                  membutuhkan perizinan dari instansi terkait.            
                3) Pengujian-pengujian yang dibutuhkan selama pelaksanaan konstruksi.

                                 Purwakarta,                              
                                 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)           
                                 KPKNL Purwakarta                         

                                 Irwan Nuryanto                           

                               [13]