Pendampingan Dan Audit Sertifikasi Iso 22301 Business Continuity Management Tahun Anggaran 2023

URAIAN       SINGKAT       PEKERJAAN                            

        PENDAMPINGAN        DAN   AUDIT   SERTIFIKASI                     

   ISO  22301  BUSINESS     CONTINUITY     MANAGEMENT                     

                  TAHUN    ANGGARAN       2023                            

                DIREKTORAT     JENDERAL    PAJAK                          
                               2023                                       
 I. Latar Belakang                                                        
       Penerapan Manajamen Keberlangsungan Bisnis, yang selanjutnya disebut dengan

    MKB, telah menjadi sebuah kebutuhan organisasi termasuk Direktorat Jenderal Pajak.
    Ancaman bencana yang terjadi pada beberapa unit kerja Direktorat Jenderal Pajak
    menunjukkan pentingnya organisasi memiliki kesiapan dan kesigapan dalam merespon

    secara cepat dan efektif ancaman bencana. Kesiapan dan kemampuan organisasi dalam
    menghadapi bencana memiliki peran penting dalam rangka memberikan jaminan

    perlindungan jiwa, asset dan lingkungan kerja. Selain itu, MKB juga penting dalam
    memastikan pemenuhan kebutuhan dan kewajiban kepada stakeholder terpenuhi dengan

    baik meski dalam kondisi bencana sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
    Keuangan Nomor 520/KMK.01/2021 tentang Pedoman Manajemen Keberlangsungan

    Bisnis Kementerian Keuangan.                                          

       Penerapan MKB di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak juga didasari kebutuhan
    untuk pemenuhan rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan 

    berdasarkan hasil assessment Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT)
    yang merekomendasikan penerapan MKB di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
    sebagai bagian perbaikan risiko manajemen operasional yang diatur dalam Performance

    Outcome Area (POA) 2.6 TADAT.                                         

    Selain itu, terdapat beberapa ketentuan regulasi yang mengamanahkan Direktorat
    Jenderal Pajak sebagai penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk

    mengimplementasikan sistem keberlangsungan layanan. Beberapa regulasi tersebut
    antara lain:                                                          

    a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

    b. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

       Transaksi Elektronik                                               
    c. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis

       Elektronik                                                         

    d. Keputuan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.01/2021 tentang Pedoman Manajemen
       Keberlangsungan Bisnis Kementerian Keuangan                        

    Dalam rangka memastikan implementasi MKB di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

    terlaksana dengan baik terutama dalam pengelolaan sistem informasi kritikal DJP maka
    dibutuhkan evaluasi yang bisa mengukur tercapainya implementasi MKB tersebut sesuai

    dengan standar Business Continuity Management yang diatur dalam ISO 22301. Evaluasi
    tersebut diharapkan mampu memberikan rekomendasi dan perbaikan dalam pelaksanaan
    MKB  serta memberikan jaminan kepada pihak stakeholder bahwa MKB telah
    diimplementasikan dengan baik oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dibuktikan dengan

    capaian sertifikasi ISO 22301.                                        

 II. Maksud dan Tujuan                                                    

    Maksud dan tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:           
    1. Memperoleh rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan MKB di

       lingkungan Direktorat Jenderal Pajak terutama terkait pengelolaan sistem informasi
       kritikal Direktorat Jenderal Pajak;                                

    2. Peningkatan kompetensi pegawai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem
       informasi kritikal Direktorat Jenderal Pajak sesuai standar yang ditetapkan dalam ISO

       22301;                                                             
    3. Tercapainya sertifikasi ISO 22301 yang menunjukkan terpenuhinya standar

       pengelolaan MKB dalam pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kritikal Direktorat
       Jenderal Pajak.                                                    

III. Gambaran Umum Pekerjaan                                              
    Secara umum, gambaran umum kegiatan Pendampingan dan Audit Sertifikasi ISO 22301

    Business Continuity Management Tahun Anggaran 2023 mencakup 5 (Lima) tahap
    kegiatan, yaitu:                                                      

     1. tahap persiapan;                                                  
     2. tahap pra-implementasi                                            

     3. tahap implementasi;                                               
     4. tahap audit;                                                      

     5. tahap pasca audit.                                                

IV. Sumber Pendanaan                                                      
        Sumber pendanaan pekerjaan Pendampingan dan Audit Sertifikasi ISO 22301

    Business Continuity Management Tahun Anggaran 2023 berasal dari DIPA Bagian
    Anggaran 015 Tahun Anggaran 2023 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat
    Teknologi Informasi dan Komunikasi).                                  

V.  Lokasi Pekerjaan                                                      

        Pekerjaan Pendampingan dan Audit Sertifikasi ISO 22301 Business Continuity
    Management Tahun Anggaran 2023 berada pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

    yang berlokasi di Jakarta.                                            
VI. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan                                    
        Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pendampingan dan Audit Sertifikasi ISO

    22301 Business Continuity Management Tahun Anggaran 2023 adalah dijalankan selama
    150 (seratus lima puluh) hari dimulai sejak tanggal mulai kerja pada Surat Perintah Mulai
    Kerja (SPMK) dan tidak melewati tanggal 31 Desember 2023.