Pengadaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Rumah Dinas Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA              
                     DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN                  
               KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN         
                           PROVINSI SULAWESI UTARA                       

                     GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI 3, JALAN BETHESDA NO. 8 MANADO
                           TELP.(0431) 848444, FAKSIMILE. (0431) 848666  
                            SITUS www.djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/sulut/id
    URAIAN SINGKAT PEKERJAAN REHABILITASI RUMAH DINAS KANTOR WILAYAH     
            DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA                
                       TAHUN ANGGARAN 2023                               

                        URAIAN PENDAHULUAN                               
1. Latar         Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Utara merupakan instansi
  Belakang   vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi

             Utara membawahi 4 Kantor Pelayanan yaitu KPPN Manado, KPPN Bitung, KPPN
             Kotamobagu dan KPPN Tahuna. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan
             koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis,
             monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan
             pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan
             perundang-undangan.                                         
                 Tugas pokok Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Utara
             merupakan kepanjangan tugas Ditjen Perbendaharaan yang dilaksanakan di
             wilayah dan dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya memerlukan dukungan
             sarana dan prasarana.Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Satuan
             Kerja pengguna dan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kanwil Ditjen

             Perbendaharaan Prov. Sulawesi Utara perlu ditunjang dengan sarana dan
             prasarana yang salah satunya adalah penyediaan fasilitas Rumah Dinas yang
             memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau pegawai Kanwil
             Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Utara diperlukan upaya untuk
             meningkatkan wujud bangunan melalui kegiatan Rehabilitasi.  

1. Maksud dan a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan acuan bagi penyedia jasa
  Tujuan       konstruksi yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang
               harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan
               tugas pekerjaan renovasi.                                 
             b. Dengan penugasan ini diharapkan penyedia jasa kosntruksi dapat
               melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran
               yang optimal sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.       
             c. Tujuan yang ingin dicapai dengan kegiatan ini adalah perbaikan untuk
               mempertahankan kondisi sarana dan fasilitas penunjang di lingkungan Kanwil
               Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Utara berupa bangunan Rumah Dinas
               yang layak. sesuai dengan standar teknis dan standar tata letak unit vertikal
               Ditjen Perbendaharaan.                                    

2. Sasaran   Mendapatkan penyedia terbaik yang dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi
             Rehabilitasi Rumah Dinas Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
             Sulawesi Utara dengan baik berdasarkan ketentuan yang ada pada standar tata
                          Halaman 1 dari 9                               
             letak unit vertical Ditjen Perbendaharaan dengan memperhatikan aspek
             biaya,mutu dan waktu yang telah ditetapkan.                 

3. Lokasi    Rumah Dinas yang terletak di Jalan Batukota dan Jalan Victoria Winangun , Kota
  Pekerjaan  Manado, Sulawesi Utara                                      

             a. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Daftar Isian Pelaksanaan
4. Sumber                                                                
               Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 015 Tahun Anggaran 2023   
  Pendanaan                                                              
             b. Total pagu anggaran yang dibutuhkan adalah maksimal sebesar
               Rp.491.000.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta rupiah).
             c. Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebesar Rp.491.000.000,00
               (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta rupiah).            
5. Nama dan  Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan kegiatan ini adalah:
  Organisasi K/L/PD    : Kementerian Keuangan Republik Indonesia         
  PPK        Satker/SKPD : Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Utara.
             Nama PPK  : Agus Mirsatya                                   
                          DATA PENUNJANG                                 
6. Data Dasar a. Petikan DIPA KANWIL DJPb PROV. SULUT TA.2023 Nomor : SP DIPA-
                015.08.2.528260/2023 tanggal 30 November 2022;           

             b. Detailed Engineering Design (DED), Owner Estimate (OE) dan Spesifikasi
                Teknis;                                                  
             c. Untuk informasi lainnya, agar penyedia jasa secara aktif berkoordinasi dengan
                PPK;                                                     

             d. Penyedia jasa harus memeriksa validitas/kebenaran informasi yang digunakan
                dalam pelaksanaan tugasnya, kesalahan/kelalaian pekerjaan sebagai akibat
                dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyedia
                jasa                                                     

7. Standar   a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 
  Teknis                                                                 
             b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
             c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
             d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
               Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 
             e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-
               undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;       
             f. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan
               Gedung Negara;                                            

             g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun
               2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;          
             h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun
               2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi
               Bidang PUPR;                                              
             i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun
               2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
             j. PUPI (Peraturan Umum Pembebanan Indonesia) tahun 1987.   

             k. SNI Nomor : 03-0106-1987 tentang : Penggunaan ubin lantai keramik marmer
               dan cara uji.                                             
                          Halaman 2 dari 9                               
             l. SNI Nomor : 03-3527-1994 tentang : Mutu Kayu bangunan.   

             m. SNI Nomor : 03-1726-1984 tentang Pedoman Perencanaan Tahan Gempa
               untuk Rumah dan Gedung.                                   
             n. SNI Nomor : 03-1734-1989 tentang : Pedoman Perencanaan Beton Bertulang
               dan Struktur Dinding Bertulang untuk Rumah dan Gedung.    
             o. SNI Nomor : 03-1736-1989 tentang : Tata Cara Perencanaan Struktur
               bangunan untuk penanggulangan bahaya kebakaran.           
             p. SNI Nomor : 03-2407-1991 tentang : Tata cara pengecatan kayu untuk Rumah
               dan Gedung.                                               

             q. SNI Nomor : 03-2834-1992 tentang: Tata cara pembuatan rencana Campuran
               Beton Normal.                                             
             r. SNI Nomor : 0255-1987.D. tentang: Persyaratan Instalasi Listrik.
             s. SNI Nomor : 03-1727-1989 tentang Perencanaan Pembebanan untuk rumah
               dan Gedung.                                               
             t. SNI Nomor : 03-2847-1992 tentang : Perhitungan Struktur Beton untuk
               Bangunan Gedung.                                          

             u. Keputusan Menteri PU Nomor : 468/KPTS/1998 tanggal 1 Maret 1998 tentang:
               Persyaratan Teknis Aksesbilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan.
             v. Keputusan Menteri PU Nomor : 10/KPTS/2000 tentang: Ketentuan Teknis
               Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan
               Lingkungannya.                                            
             w. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 
               45/PRT/M/2007 tanggal 20 Desember 2007 Tentang Pedoman Teknis
               Pembangunan Bangunan Gedung Negara.                       
             x. Peraturan tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ).

             y. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-97/PB/021
               tentang Buku Pedoman Standar Layout dan Desain Bangunan Instansi
               Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan               

8. Studi-Studi Tidak terdapat studi-studi terdahulu.                     
  Terdahulu                                                              

                          Halaman 3 dari 9                               
9. Referensi a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
  Hukum        Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir
               dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;          
             b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
               Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
               Nomor 12 Tahun 2021;                                      
             c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun
               2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;          
             d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11
               Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
               Pemerintah;                                               
             e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12
               Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui
               Penyedia.                                                 

                           RUANG LINGKUP                                 
             a. Lingkup kegiatan adalah Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas Kanwil DJPb
10. Lingkup                                                              
               Prov. Sulut adalah Gedung bangunan menjadi yang lebih baik sesuai dengan
  Kegiatan                                                               
               standar tata letak kantor unit vertikal Ditjen Perbendaharaan.
             b. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :
               1) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik sesuai dengan spesifikasi teknis
                  sesuai dengan hasil perancangan sebagaimana dalam DED dan Kontrak,
                  meliputi :                                             
                 1. Pekerjaan persiapan dan K-3                          
                 2. Pekerjaan Pembongkaran                               
                 3. Pekerjaan Pondasi                                    
                 4. Pekerjaan Cor Beton Bertulang                        
                 5. Pekerjaan Pemasangan Atap dan List Plank             
                 6. Pekerjaan Plafon                                     
                 7. Pekerjaan Pemasangan Keramik 30 x 30                 
                 8. Pekerjaan Kusen Alumunium Pintu, Jendela dan Ventilasi
                 9. Pekerjaan Bingkai Alumunium Jendela dan Kaca         
                 10. Pekerjaan Dinding                                   
                 11. Pekerjaan Ruang Dapur                               
                 12. Pekerjaan Instalasi                                 
                 13. Pekerjaan Pengecatan                                
                 14. Pekerjaan Saluran Air Dalam Site                    
                 15. Pekerjaan Pembersihan                               

               2) Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan
                 konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapari maupun segi kebenarannya.

                          Halaman 4 dari 9                               
               3) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal
                 pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal
                 penggunaan peralatan.                                   
               4) Melaksanakan persiapan di lapangari sesuai dengan pedoman
                 pelaksanaan                                             
               5) Menghadirkan Personil Manajerial dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan
                 Pekerjaan (PCM) de telah menyusun dan mepresentasikan dokumen
                 Rencana Mutu Pekeraan Konstruksi (RMPK) dan Rencara Keselamatan
                 Konstruksi (UKK) pada saat PCM.                         
               6) Melaksanakari penjaminan dan pengendalian mutu secara keseluruhan
                 terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan berdasarkan Rencana Mutu
                 Pekerjaan Konstruksi (RMPK).                            
               7) Dalam pelaksanaan setiap tahapan poenaan Konstruksi penyedia jasa
                 harus menerackan SMKK seoagaimara ketentuan dan membentuk Unit
                 Keselamatan Konstruxsi (UKK) yang bertanggung jawab terhadap
                 pelaksanaan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi             
               8) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing)             
               9) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi Fisik, melalui rapat- rapat
                 lapangan, Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan
                 kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan
                 surat-menyurat                                          
               10) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as buïlt
                 drawings) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui
                 oleh tenaga teknis dari Dinas PUPR dan penyedia jasa konstultan
                 pengawas konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan
                 konstruksi.                                             
               11) Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa
                  pemeliharaan konstruksi.                               
               12) Membuat surat penjaminan atas kegagalan bangunan      
11. Keluaran Struktur rangka atap dan bangunan yang kokoh sesuai dengan standar teknis
             Gedung dan bangunan pemerintah dan tata letak ruangan yang sesuai dengan
             ketentuan Ditjen Perbendaharaan                             
12. Peralatan, Peralatan, material, personel dan Fasilitas yang disediakan PPK untuk menunjang
  Material,  kegiatan ini, antara lain berupa fasilitas sumber listrik (prabayar) pada Gudang
             Arsip dengan terlebih dulu penyedia mengisi token sesuai dengan kebutuhannya
  Personel dan                                                           
             pada saat pelaksanaan pekerjaan                             
  Fasilitas dari                                                         
  PPK                                                                    
13. Peralatan                        Kapasitas           Status          
              No. Jenis Alat/Type Jumlah       Kondisi                   
  Utama dari                                                             
                                      Minimal          Kepemilikan       
  penyedia                                                               
                  Beton Molen                                            
                                              Berfungsi Sewa/Milik       
               1  (Concrete   1 Unit 0,3 – 0,6 m3                        
                                                Baik     Sendiri         
                  Mixer)                                                 
                  Alkon/Pompa                 Berfungsi Sewa/Milik       
               2              1 Unit  3 Inch                             
                  Air                           Baik     Sendiri         
                  Concrete                    Berfungsi Sewa/Milik       
               3              1 Unit 3600 rpm                            
                  Vibrator                      Baik     Sendiri         
                                              Berfungsi Sewa/Milik       
               4 Scaffolding  1 Set  3 Tingkat                           
                                                Baik     Sendiri         
                                                        Sewa/Milik       
                                              Berfungsi                  
               5 Dump Truck   1 Unit  3-5 m3             Sendiri         
                                                Baik                     
                          Halaman 5 dari 9                               
             a. Untuk peralatan milik sendiri harus dibuktikan dengan melampirkan
                faktur/kwitansi pembelian dan STNK / BPKB untuk kendaraan;
             b. Untuk alat sewa harus dibuktikan dengan memiliki surat perjanjian sewa
                alat dari perusahaan penyewaan alat dan melampirkan faktur/kwitansi
                pembelian, STNK/BPKB untuk kendaraan terhadap alat yang disewa

14. Pekerjaan No                   Uraian Pekerjaan                      
  Utama       1  Pekerjaan Persiapan dan Pembersihan Lokasi              
              2  Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas :                    
                 a. Pekerjaan Pembongkaran                               
                 b. Pekerjaan Pondasi                                    
                 c. Pekerjaan Cor Beton Bertulang                        
                 d. Pekerjaan Pemasangan Atap & List Plank               
                 e. Pekerjaan Pemasangan Plafon                          
                 f. Pekerjaan Pemasangan Keramik 30x30                   
                 g. Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela dan Ventilasi         
                 h. Pekerjaan Bingkai Almunium Jendela dan Kaca          
                 i. Pekerjaan Dinding                                    
                 j. Pekerjaan Ruang Dapur                                
                 k. Pekerjaan Instalasi Air dan Listrik                  

                 l. Pekerjaan Pengecatan                                 
                 m. Pekerjaan Saluran Air dalam Site3                    
                 n. Pekerjaan Pembersihan                                

             a. Penyedia Jasa Kosntruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa
               pelaksanaan konstruksi yang berlaku dilandasi Undang-undang nomor 2
               Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.                       
15. Lingkup  b. Secara umum tanggung jawab penyedia adalah minimal sebagai berikut :
  Tanggung     1) Menjamin mutu dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
  Jawab          ketentuan yang berlaku;                                 
  Penyedia     2) Mempekerjakan tenaga yang terampil dan berpengalaman, sesuai dengan
  Jasa           keahliannya dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kompleksitas
                 pelaksanaan pekerjaan. Penyedia harus melaksanakan ketertiban,
                 kebersihan, kesehatan dan keamanan lokasi pekerjaan. Penyedia harus
                 menyediakan tempat tinggal yang memadai dan tidak mengganggu
                 lingkungan untuk para pekerja yang tinggal sementara di lokasi pekerjaan.
               3) Menyediakan bahan dan peralatan yang sesuai dengan ketentuan dan

                 persyaratan peralatan minimal dalam KAK, Spesifikasi Teknis dan Kontrak
               4) Melaksanakan pekerjaan persiapan berupa pembersihan lokasi demi
                 kelancaran pelaksanaan pekerjaan                        
               5) Menyediakan mobilisasi yang baik untuk bahan, peratalan dan pekerja di
                 lokasi pekerjaan                                        

                          Halaman 6 dari 9                               
               6) Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan, laporan kemajuan pekerjaan dan
                 penerapan SMKK.                                         

16. Jangka Waktu a. Jangka waktu pelaksanaan diperkirakan paling lama 120 (seratus dua puluh)
  Pelaksanaan  hari kalender sejak SPMK.                                 
             b. Masa pemeliharaan konstruksi adalah minimal 180 (Seratus Delapan Puluh
               hari) kalender setelah pekerjaan mencapai 100% dan serah terima pertama;

17. Kebutuhan Untuk melaksanakan pekerjaan ini, Penyedia Jasa Konstruksi harus menyediakan
  Personil   tenaga yang memenuhi ketentuan, baik ditinjau dari segi lingkup pekerjaan
  Minimal    maupun tingkat kompleksitas pekerjaan.                      
             Tenaga–tenaga yang dibutuhkan dalam kegiatan ini minimal terdiri dari:

                                Pengalaman                               
              No.    Jabatan                Sertifikat Kompetensi Kerja  
                                  (tahun)                                
                                             SKT Pelaksana Lapangan      
                                          Pekerjaan Bangunan Perumahan   
                                            / Pemukiman (TA023) atau     
                  Pelaksana                                              
               1                 2 Tahun   Pelaksana Lapangan Pekerjaan  
                  Lapangan                                               
                                          Perumahan dan Gedung (TA020)   
                                             atau Manajer Lapangan       
                                            Pekerjaan Gedung Level 6     
                                            Sertfikat K3 Konstruksi /Ahli
                  Ahli K3                  Keselamatan Konstruksi, tidak 
               2                 0 Tahun                                 
                  Konstruksi               dibatasi hanya diterbitkan oleh
                                          salah satu lembaga atau instansi
18. Identifikasi                                                         
   Bahaya     No.         Uraian Pekerjaan        Resiko Bahaya          
                  Pekerjaan Penggantian dan Pemasangan Jatuh dari ketinggian
               1                                                         
                  Atap                              bangunan             

19. Kualifikasi Penyedia wajib memiliki :                                
  Penyedia                                                               
                 1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di
                    bidang jasa konstruksi, berupa;                      
                     i. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar
                       terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020);
                     ii. Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada huruf
                       a) belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat
                       Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang
                       mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu
                       verifikasi; atau                                  
                     iii. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SBU yang masih
                       berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017).
                  2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil.
                          Halaman 7 dari 9                               
                    Serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan: Jasa Pelaksana
                    Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel (BG 001) sesuai
                    dengan UU No. 18 Tahun 1999 yang masih berlaku atau sudah
                    konversi ke Jasa Pelaksana Kontruksi Bangunan Gedung Hunian
                    (F41011) sesuai KBLI tahun 2020                      

                  3. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi
                    dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan
                    pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak, dibuktikan
                    dengan Kontrak dan Berita Acara Serah Terima         
                  4. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:

                    SKP = KP – P, dimana                                 

                    KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:   
                    a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan
                      sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan             
                    b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan
                      sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.      
                    P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.
                    N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani
                      pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun
                      terakhir.                                          

                  5. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga)
                    tahun:                                               
                    a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan
                       dari ketentuan angka 3 untuk pengadaan dengan nilai paket
                       sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar
                       lima ratus juta rupiah);                          
                    b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama,
                       untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di
                       atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai
                       dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
                       rupiah)                                           
                  6. Nomor NPWP Valid, dengan status keterangan Wajib Pajak
                    berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid dan telah
                    memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun
                    pajak 2022.                                          

                  7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan
                    (apabila ada perubahan);                             
                  8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan
                    pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan
                    pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
                    dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak
                    sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak
                    berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan
                    mengambil cuti diluar tanggungan Negara;             

                  9. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang
                    benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

                          Halaman 8 dari 9