Renovasi Interior Kppn Khusus Penerimaan Pada Gedung Prijadi Praptosuhardjo Iiib

TA           

                                                         2023         

                 KEMENTERIAN     KEUANGAN                             
                     REPUBLIK  INDONESIA                              

          KERANGKA           ACUAN       KERJA                        

     PEKERJAAN       RENOVASI     INTERIOR     KPPN                   

KHUSUS     PENERIMAAN        PADA    GEDUNG     PRIJADI               

               PRAPTOSUHARDJO           IIIB                          
      LANTAI    2 DITJEN   PERBENDAHARAAN                             
                      KERANGKA ACUAN KERJA                            
  PEKERJAAN RENOVASI INTERIOR KPPN KHUSUS PENERIMAAN PADA GEDUNG      
     PRIJADI PRAPTOSUHARDJO IIIB LANTAI 2 DITJEN PERBENDAHARAAN       

     I. RUANG LlNGKUP KEGIATAN                                        

        1. Lingkup Kegiatan:                                          
          Pekerjaan Renovasi Interior KPPN Khusus Penerimaan Pada Gedung
          Prijadi Praptosuhardjo IIIB Lantai 2 Ditjen Perbendaharaan, sesuai hasil
          output perencana, yang akan dilaksanakan yaitu: Renovasi ruang kerja,

          yang terdiri dari:                                          
          a. Pekerjaan persiapan dan pekerjaan SMK3K;                 
          b. Pekerjaan pembongkaran interior eksisting di KPPN Khusus 
             Penerimaan Pada Gedung Prijadi Praptosuhardjo IIIB Lantai 2:
             Lantai, Plafond, Dinding, Closet Duduk, Furniture, Elektrikal, &
             Perapihan Instalasi Plumbing serta Pemindahan BMN eksisting ke
             luar lokasi pekerjaan;                                   

          c. Pekerjaan Arsitektur Interior KPPN Khusus Penerimaan Pada
             Gedung Prijadi Praptosuhardjo IIIB Lantai 2 Direktorat Jenderal
             Perbendaharaan meliputi: Dinding dan Partisi, Kusen Pintu dan
             Jendela, Penutup Lantai dan Dinding, Plafond dan Penggantung, &
             Pengecatan                                               
          d. Pekerjaan MEP pada Renovasi Interior KPPN Khusus Penerimaan
             Pada Gedung Prijadi Praptosuhardjo IIIB Lantai 2 Direktorat Jenderal
             Perbendaharaan meliputi: Pekerjaan Elektrikal, Pekerjaan Panel

             Listrik, Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Stop Kontak, Pekerjaan
             Tray Kabel, Pekerjaan Fire Alarm, Pekerjaan Telepon/PABX,
             Pekerjaan Data LAN, Pekerjaan CCTV, dan Pekerjaan Mekanikal
             Plumbing.                                                
          sehingga terwujud ruang kerja dan ruang rapat yang layak dan memadai
          sesuai dengan dokumen perencanaan.                          

        2. Program Kerja:                                             
          a. Penyedia Jasa Konstruksi Fisik harus segera menyusun program
             kerja minimal meliputi:                                  

             - Jadwal kegiatan secara detail;                         
             - Personil tenaga kerja lengkap;                         
             - Peralatan dan Perlengkapan yang digunakan;             
             - Konsep penanganan pekerjaan.                           
          b. Program kerja secara keseluruhan harus diketahui oleh Konsultan
             Pengawas, serta disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen; 

        3. Referensi Hukum                                            

          Dasar hukum yang tidak terkait langsung dengan proyek yang akan
          dilaksanakan namun dibutuhkan sebagai petunjuk dalam melaksanakan
          kegiatan misalnya Peraturan berkaitan dengan jasa konstruksi,
          pembangunan gedung negara, pengadaaan barang dan jasa, dan hal lain
          yang berkaitan, diantarannya:                               
          a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
             beserta perubahannya;                                    
          b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

             beserta perubahannya;                                    
          c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
             Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang    
             Bangunan Gedung;                                         
          d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan
             Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa
             Konstruksi beserta perubahannya;                         

          e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang      
             Pembangunan Bangunan Gedung Negara ;                     
          f. Peraturan Pemerintah RI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
             Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;             
          g. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan 
             Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan peraturan
             turunannya;                                              
          h. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

             Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman   
             Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
          i. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan 
             Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha
             Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan
             Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan
             Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;                        
          j. Permen PUPR  Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan     

             Bangunan Gedung Negara;                                  
          k. Peraturan terkait lainnya tentang pembangunan Bangunan Gedung
             Negara.                                                  
        4. Sumber Pendanaan, Pagu Anggaran dan Harga Perkiraan Sendiri

          Paket Pekerjaan Renovasi Interior KPPN Khusus Penerimaan Pada
          Gedung Prijadi Praptosuhardjo IIIB Lantai 2 Ditjen Perbendaharaan
          dibiayai dari APBN melalui DIPA Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan
          TA. 2023 Nomor: SP DIPA-015.08.1.527010/2023, alokasi dana Bagian

          Umum,  kode pembebanan 4715.EBB.004.100.A.533121 (Belanja   
          Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan) dengan pagu anggaran  
          sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah) dan Harga Perkiraan
          Sendiri (HPS) atas pekerjaan ini ditetapkan sebesar Rp1.990.138.631,-
          (Terbilang: Satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta seratus tiga
          puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).      
        5. Lingkup Pekerjaan                                          
          a. Pekerjaan Persiapan                                      

             - Mengumpulkan data berupa spesfikasi teknis maupun      
               dokumentasi perencanaan renovasi ruangan yang telah disetujui.
             - Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu      
               pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan 
               tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.   
             - Menyusun konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep
               organisasi (jumlah dan kualifikasi tim pelaksana), metode
               pelaksanaan, dan tanggung jawab waktu pelaksanaan.     

             - Melakukan rencana kegiatan sesuai dengan gambar dan    
               spesifikasi teknis dari perencana serta, menginventarisasi/
               klasifikasi barang-barang eksisting dengan berkoordinasi dan
               mendapat persetujuan dengan pihak intern.              
             - Melaksanakan persiapan-persiapan lainnya di lapangan sesuai
               dengan pedoman pelaksanaan.                            
             - Menghadirkan Personil Manajerial dalam Rapat Persiapan 
               Pelaksanaan Pekerjaan (PCM) dan telah menyusun dan     

               mepresentasikan dokumen Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi
               (RMPK) dan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada saat
               PCM.                                                   
          b. Interpretasi dan Pengembangan Rencana.                   
             - Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk      
               pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun
               segi kebenarannya.                                     

             - Memahami rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan 
               visualisasi oleh perencana berdasarkan gambar-gambar pra-
               rencana bangunan.                                      
             - Perkiraan biaya pembangunan.                           
          c. Pelaksanaan Kegiatan.                                    
             - Pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan dokumen teknis
               yang telah disusun oleh perencana sesuai gambar teknis dan
               spesifikasi teknis dengan segala tambahan dan perubahannya

               pada saat penjelasan pekerjaan.                        
             - Pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan kualitas 
               masukan (bahan / tenaga dan alat), kualitas proses (tata cara
               pelaksanaan pekerjaan) dan kualitas hasil pekerjaan seperti yang
               tercantum dalam spesifikasi teknis.                    
             - Pelaksana pekerjaan akan mendapatkan pengawasan dari pihak
               pengguna jasa, dimana dalam hal ini diserahkan kepada  

               konsultan pengawas.                                    
             - Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan Keselamatan dan
               Kesehatan Kerja (K3) serta mengikuti Protokol pencegahan
               Covid-19 di Proyek Konstruksi.                         
             - Penyedia melaksanakan penjaminan dan pengendalian mutu 
               secara keseluruhan terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan
               berdasarkakan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK).
             - Pelaksanaan pekerjaan akan didahului dengan Penandatanganan
               Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPK) yang merupakan
               Kontrak Kerja Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat Laporan
               Kemajuan Pekerjaan (Laporan harian, mingguan dan bulanan)

               hingga Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dilanjutkan
               dengan Pemeriksaan Pekerjaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
               yang dilengkapi dengan jaminan pemeliharaan.           
             - Penyedia harus menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing).
             - Penyedia melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik,
               melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan,
               laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan
               yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat.         

             - Penyedia harus membuat gambar yang sesuai dengan       
               pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum
               serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa
               manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi
               dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.
             - Penyedia memberikan manual operasi dan pemeliharaan    
               bangunan gedung, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan
               serta garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan

               mekanikal dan elektrikal kepada pengguna jasa.         
             - Penyedia wajib melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan
               yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi. Pemeliharaan
               pekerjaan adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil
               pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam masa pemeliharaan ini
               penyedia jasa konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat
               atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa 
               konstruksi sehingga konstruksi bangunan berfungsi dengan baik.

             - Dalam pelaksanaan setiap tahapan pekerjaan Konstruksi  
               penyedia jasa harus menerapkan SMKK sebagaimana ketentuan
               dan membentuk Unit Keselamatan Konstruksi (UKK) yang   
               bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam      
               Pekerjaan Konstruksi.                                  

     II. LOKASI PEKERJAAN                                             

        KPPN Khusus Penerimaan, Gedung Prijadi Praptosuhardjo IIIB Lantai 2,
        Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, JI. Wahidin No.3,
        Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat.                       

     III. NAMA DAN ORGANISASI PEMBERI KERJA                           
        Nama PPK      : Kiki Kirmani                                  
        Satuan Kerja  : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

     IV. KELUARAN                                                     

        Output/keluaran pekerjaan yang harus dicapai oleh penyedia jasa adalah
        mewujudkan dokumen perancangan yang telah ditetapkan menjadi wujud fisik
        bangunan gedung yang siap dimanfaatkan dan memenuhi ketentuan peraturan
        yang berlaku.                                                 

     V. PERALATAN UTAMA                                               

        Berikut adalah daftar jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan kerja
        utama (dilampirkan dengan bukti kepemilikan/sewa) :           
        No    Jenis Peralatan  Jumlah Unit  Kapasitas (Minimal)       

                                (Minimal)                             
         1  Scaffolding/Steger Set 3 set  Sesuai spesifikasi SNI,     
                                          Minimal 1,7 meter per set   

         2  Mesin Bor Listrik    3 unit   Variable Speed, Reversible, 
                                          Kecepatan tanpa beban       
                                          minimal 2.000 RPM           

         3  Levelling laser      3 unit   Akurasi horizontal vertical <
                                          0,5mm per 1m                
         4  Gerinda Potong       3 unit   Kecepatan tanpa beban       

                                          minimal 11.000 RPM          
         5  Mesin Gergaji (Circular 3 unit Kecepatan tanpa beban      
            Saw)                          minimal 5.000 RPM           

     VI. PERSONEL MANAJERIAL                                          
        Penyedia menyampaikan daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat

        pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa dengan ketentuan
        sebagai berikut:                                              
         No   Jabatan Dalam     Kualifikasi Personel   Jumlah         
              Pekerjaan Yang                          Personel        
            Akan Dilaksanakan                                         

                            • Memiliki SKK   Manajer                  
                              Lapangan    Pelaksanaan                 
                              Pekerjaan Gedung (SKKNI                 
                              108-2015) Jenjang 6 kode                
            Pelaksana                                                 
         1                    SIP.01.013.6.            1 Orang        
            Bangunan Gedung                                           
                            • Memiliki    pengalaman                  
                              melaksanakan  pekerjaan                 
                              konstruksi renovasi atau                
                              pembangunan     gedung                  
                              selama 2 (dua) tahun yang               
                              dibuktikan      dengan                  
                              melampirkan Daftar Riwayat              
                              Pengalaman  Kerja dan                   
                              Referensi Kerja dari pemberi            
                              kerja.                                  
                            • KTP dan NPWP                            
            Petugas K3      • Memiliki SKK K3 Konstruksi              
         2                                             1 Orang        
            Konstruksi      • KTP dan NPWP                            

     VII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN                          
        Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 90 (Sembilan puluh)

        hari kalender sejak tanggal mulai kerja pada SPMK.            
        Jangka waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi fisik ini adalah sejak tanggal
        mulai kerja yang ditetapkan dalam SPMK sampai dengan tanggal serah terima
        kedua pekerjaan/final hand over (FHO) dengan Rincian sebagai berikut:
        1. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Fisik             

        Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai rancangan selama 90
        (Sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal mulai kerja pada SPMK. Jika
        melebihi jangka waktu tersebut maka penyedia dianggap terlambat dan
        dikenakan denda keterlambatan. Hal denda keterlambatan diatur dalam
        kontrak.                                                      
        2. Tahapan Masa Pemeliharaan                                  

        Jangka waktu pemeliharaan selama 180 hari kalender sejak serah terima
        pertama. Penyedia wajib melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang
        terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.                      

     VIII. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA                           

        Persyaratan calon penyedia Pekerjaan Renovasi Interior Ruangan KPPN
        Khusus Penerimaan Pada Gedung Prijadi Praptosuhardjo IIIB Lantai 2 dan 3
        Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah memenuhi persyaratan sebagai
        berikut:                                                      

        1. Merupakan penyedia berbadan usaha yang memiliki NIB yang diterbitkan
          oleh lembaga OSS dengan kode KBLI 41012 (Konstruksi Gedung  
          Perkantoran) atau kode KBLI 41019 (Konstruksi Gedung lainnya).
        2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil yang

          masih berlaku, serta disyaratkan subbidang klasifikasi/layanan BG 004 (Jasa
          Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Komersial) berdasarkan PermenPU
          19/PRT/M/2014 atau BG 002 (Konstruksi Gedung Perkantoran) berdasarkan
          Peraturan Menteri PUPR 6 Tahun 2021.                        
        3. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam

          kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun
          swasta termasuk pengalaman subkontrak.                      
        4. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: SKP =
          KP – P, dimana KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan nilai
          Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan
          sedangkan P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.

        5. Memiliki hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dengan status valid.
        6. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan
          (apabila ada perubahan).                                    

        7. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan
          pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan
          pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau
          yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam
          menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur

          Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan
          Negara.                                                     

     IX. SPESIFIKASI TEKNIS KONSTRUKSI                                
        Spesifikasi teknis menyeluruh untuk pekerjaan konstruksi ini meliputi :
        1. Dokumen gambar atau Detailed Engineering Design (DED)      
        2. Rencana Kerja dan Syarat (RKS)                             
        3. Dokumen lainnya hasil perancangan konstruksi               
        Sesuai dokumen kontrak, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penyedia
        jasa pelaksanaan konstruksi.                                  

     X. KETENTUAN JAMINAN PELAKSANAAN                                 

        Selain ketentuan teknis dan spesifikasi teknis konstruksi yang telah disebutkan di
        atas, penyedia harus memenuhi ketentuan mengenai penerbitan jaminan
        pelaksanaan sebagai berikut:                                  
        1. Untuk nilai penawaran terkoreksi dengan nilai antara 80% (delapan puluh
          persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, maka jaminan
          pelaksanaan ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak;
        2. Untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari
          nilai HPS, maka jaminan pelaksanaan ditentukan sebesar 5% (lima persen)

          dari nilai HPS;                                             
        3. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
          sebelum penandatanganan kontrak.                            

     XI. PELAPORAN                                                    
        Laporan yang dihasilkan oleh penyedia harus telah mengakomodir semua
        keluaran dan ruang lingkup pekerjaan berdasarkan kontrak dan Penyedia jasa
        bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang
        disampaikan.                                                  

     XII. URAIAN PEKERJAAN DAN IDENTIFIKASI BAHAYA                    

        Berdasarkan analisis risiko pada paket pekerjaan konstruksi ini, maka risiko
        tertinggi yang mungkin terjadi adalah pada pekerjaan elektrikal berupa luka
        akibat tersengat aliran listrik pada instalasi panel listrik, kabel daya, penerangan
        dan stop kontak yang apabila terjadi maka bersifat berbahaya rendah sehingga
        tidak sampai membahayakan keselamatan umum dan harta benda serta
        terganggunya kegiatan konstruksi.                             
        Level risiko atas paket pekerjaan konstruksi ini ditetapkan sebagai berikut:

        1. Tingkat kekerapan (probability) dengan indeks 1-5 ditetapkan pada level 2
          yaitu kejadian yang mungkin terjadi pada beberapa kondisi tertentu, namun
          kecil kemungkinan terjadi (unlikely).                       
        2. Tingkat keparahan (severity) dengan indeks 1-5 ditetapkan pada level 2
          yaitu minor, dimana akibat yang ditimbulkan dari insiden memerlukan

          perawatan P3K dan/atau kerugian materi sedang.              
        Berdasarkan penetapan level risiko tersebut di atas, maka tingkat risiko
        keselamatan konstruksi pada paket pekerjaan ini ditetapkan pada level 4
        (indeks 1-25) atau kategori risiko kecil.                     

                                                       Tingkat        
              Uraian                                                  
                                  Kekerapan Keparahan                 
                       Identifikasi                                   
                                                        Risiko        
        No   Pekerjaan                                                
                        Bahaya                                        
                                  (Indeks 1-5) (Indeks 1-5)           
             Berisiko                                                 
                                                      (Indeks 1-25)   
        1  Elektrikal                                                 
           Instalasi panel                                            
                      - Luka akibat                                   
           listrik, kabel                                             
                       tersengat                                      
           daya,                      2        2         4            
                       aliran listrik                                 
           penerangan dan                                             
                       (risiko kecil)                                 
           stop kontak                                                
     XIII. PENERAPAN SMKK                                             
        Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini penyedia harus berkomitmen
        melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident,
        dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:       
        1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;                 
        2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;           
        3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;      
        4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;           
        5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;      
        6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);           
        7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK yang memuat
          paling sedikit:                                             
           a. Penyiapan RKK;                                          
           b. Sosialisasi, promosi, dan pelatihan;                    
           c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;           
           d. Asuransi dan perizinan;                                 
           e. Personel Keselamatan Konstruksi;                        
           f. Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;        
           g. Rambu-rambu yang diperlukan;                            
           h. Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko
             Keselamatan Konstruksi.                                  

        Sebagai bagian dalam penerapan SMKK di lapangan, penyedia wajib :
        1. Menyusun RKK pelaksanaan (lengkap) Pekerjaan konstruksi dan
          mepresentasikannya saat rapat PCM;                          
        2. Mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten karena RKK menjadi
          bagian dari Dokumen  Kontrak. Sebagai salah satu wujud      
          pertanggungjawaban dan dokumentasi atas pelaksanaan penerapan SMKK

          kontraktor harus membuat Laporan pelaksanaan RKK yang memuat hasil
          kinerja SMKK;                                               
        3. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana pengelolaan
          lingkungan dalam dokumen Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan
          Lingkungan Hidup (RKPPL);                                   
        4. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana manajemen
          lalu lintas dalam dokumen Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan
          (RMLLP);                                                    

     XIV. PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI                              

        Seluruh kegiatan pekerjaan konstruksi yang diatur dalam KAK ini wajib
        menggunakan produk dalam negeri. Penyedia berkewajiban menyampaikan
        penawaran yang mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan
        tenaga kerja Indonesia untuk Pekerjaan Konstruksi ini. Kewajiban penggunaan
        produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dilakukan atas penawaran produk
        dalam yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit
        25% apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN
        ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat

        puluh persen).                                                
        Selain ketentuan diatas, Penyedia juga berkewajiban untuk menyampaikan
        penawaran yang memenuhi target penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN),
        yang terdiri dari PDN TKDN maupun PDN Non TKDN, sebesar paling sedikit
        85% dari total penawaran. PDN TKDN adalah produk yang sudah tersertifikasi
        Kementerian Perindustrian Republik Indonesia sehingga memiliki nilai TKDN dan
        masuk dalam Daftar Inventarisasi PDN, sementara PDN Non-TKDN adalah
        produk dalam negeri yang belum tersertifikasi oleh Kementerian Perindustrian

        Republik Indonesia. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mengacu pada
        daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri, memenuhi Standar
        Nasional Indonesia (SNI), produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil
        produksi dalam negeri, dan produk ramah lingkungan hidup.     

     XV. PROGRAM ANTI KOLUSI, KORUPSI, DAN NEPOTISME (KKN)            
        Kementerian Keuangan menjadi tolok ukur lembaga birokrasi yang berkomitmen
        mengembangkan program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
        untuk menjadi yang terdepan dalam perbaikan lingkungan birokrasi di Indonesia.
        Atas dasar itu penyedia baik dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa
        maupun dalam melaksanakan setiap lingkup kerjanya berkomitmen untuk bebas
        dari KKN serta menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas dan Profesionalisme dan
        turut serta mendukung dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa di
        lingkungan Kementerian Keuangan semakin berkualitas, akuntabel dan
        transparan dengan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:    
        1. Penyampaian dokumen atau keterangan palsu/tidak benar ;    
        2. Persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur penawaran;

        3. Meminjam nama perusahaan lain (pinjam bendera);            
        4. Menyampaikan penawaran harga yang tidak wajar dengan mengorbankan
          volume dan kualitas;                                        
        5. Praktik jual paket pekerjaan dan praktik persaingan usaha tidak sehat;
        6. Korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dengan anggota UKPBJ/Satker;
        7. Pengunduran diri dengan alasan yang tidak dapat diterima UKPBJ;
        8. Tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam
          Kontrak;                                                    

        Kementerian Keuangan tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap setiap
        praktik kongkalikong, negosiasi negatif, cincay, ataupun praktik praktik
        sebagaimana disebutkan diatas serta siap memberlakukan sanksi sesuai
        ketentuan yang berlaku terhadap penyedia yang melanggar ketentuan berlaku
        dalam proses PBJ di Kementerian Keuangan.                     

                                     Jakarta, 23 Juni 2023            
                                     Pejabat Pembuat Komitmen         

                                     Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

                                     ttd                              

                                     Kiki Kirmani