Pengadaan Obat - Obatan

Basic Information

Type: Public Tender

Tender Code: 38500011

Date: 20 July 2023

Year: 2023

KLPD: Kementerian Sekretariat Negara

Work Unit: Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara

Procurement Type: Pengadaan Barang

Method: Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Contract Type: Harga Satuan

Financial Information

Value (Nilai Pagu): Rp 2,489,365,000

Estimated Value (Nilai HPS): Rp 2,448,034,021

Winner (Pemenang): PT Zalfa Mandiri

NPWP: 210802179432000

RUP Code: 41441698

Work Location: Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta Pusat - Jakarta Pusat (Kota)

Participants: 37

Applicants

			Reason
PT Zalfa Mandiri	0210802179432000	Rp 2,240,950,000	-
CV Shufrun Indonesia	0671*420	Rp 2,386,500,000	1. Kualifikasi usaha dan bidang usaha tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan; 2. Tidak melampirkan status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak; 3. Tidak melampirkan bukti mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa; 4. Tidak melampirkan Pernyataan Pakta Integritas; 5. Tidak melampirkan SPT tahun 2022; 6. Tidak memiliki tenaga ahli sesuai yang dipersyaratkan; 7. Tidak memiliki pengalaman pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan.
PT Chemipharma Julien Djonelida	0013046842003000	Rp 2,212,146,210	Tidak memiliki pengalaman pekerjaan pada divisi yang sama, yaitu minimal 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 tahun terkahir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak
PT Goms Mitra Dinamika	0823355441017000	Rp 2,327,594,917	Tidak melampirkan brosur dan gambar barang yang ditawarkan
PT Peranan Intro Solutiva	0915*180	Rp 2,443,909,200	Tidak ada pengalaman pekerjaan pada divisi yang sama, minimal 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir
PT Karya Berlian Sanjaya	0809208366045000	Rp 2,323,152,560	1. Tidak melampirkan bukti status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak. 2. Tidak melampirkan bukti mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa 3. Tidak melampirkan Pernyataan Pakta Integritas 4. Tidak melampirkan Surat Pernyataan Peserta
Elang Perkasa Madani	0847878550528000	Rp 2,233,827,943	Tidak memiliki tenaga ahli seperti yang dipersyaratkan (tidak melampirkan STRA dan SIPA yang masih berlaku)
PT Tamaro Jaya Indonesia	0736556945451000	-	-
PT Imar Karya Tama	0313724064603000	-	-
PT Sarana Usaha Sejahtera Insanpalapa (Telkomedika)	0027789452441000	-	-
CV Bersaudara	0315692772418000	-	-
PT Citra Sedayuh	0020179016904000	-	-
Aneka Suplindo Jaya	0460*070	-	-
PT, Bitri Indonesia	0031816044017000	-	-
PT Dwi Mustika	0022585178521000	-	-
PT Putra Karya Sentosa	0027488527009000	-	-
CV Mitra Anugerah Prima	0030471395039000	-	-
PT Arcamanik Mustika Farma	0020652061423000	-	-
PT Ria Maju Abadi	0022445654428000	-	-
CV Astirindo Jaya	0814916540005000	-	-
CV Mentari Bunga Selian	0628045247002000	-	-
PT Sibras Indonesia	0312497571075000	-	-
PT Serayu Cipta Mandiri	0909740474432000	-	-
CV Armada Gahari Putera	0838059285609000	-	-
PT Integra Pratama	0024*350	-	-
PT Vanaya Indah Perkasa	0904611407427000	-	-
PT Esence Sarana Medika	0318168341518000	-	-
PT Satya Abadi Pharma	0014*150	-	-
CV Dnr Global Tama Supply	0050*120	-	-
PT Kimia Farma Td Cab.Jakarta 1	0010612281051000	-	-
PT Armada Gahari Putera	0860860113609000	-	-
CV Relasi Muda Berkarya	0491*260	-	-
CV Graha Persada	0920349644017000	-	-
PT Karya Dwi Elang	0889*060	-	-
PT Fasla Niscala Mandiri	0643*150	-	-
CV Costa	0022*090	-	-
PT Banyuwangi Pharma Utama	0802005330627000	-	-

Attachment

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             
         PENGADAAN OBAT - OBATAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA           
                        TAHUN ANGGARAN 2023                               

A. Latar Belakang                                                         
   1. Dasar Hukum                                                         

     a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
       Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
       tahun 2021;                                                        
     b. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan
       Bagi Pegawai di Lingkungan Istana/Kantor Kepresidenan;             

     c. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
       Kerja Kementerian Sekretariat Negara.                              

   2. Gambaran Umum                                                       
          Sesuai dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020
     tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara pasal 32 huruf g, Biro Umum

     Sekretariat Kementerian diantaranya menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pelayanan kesehatan
     bagi pegawai di lingkungan Istana/Kantor Kepresidenan. Melaksanakan fungsi tersebut, maka Biro
     Umum Sekretariat Kementerian melakukan kegiatan pengadaan obat-obatan melalui mekanisme
     tender yang dapat diikuti oleh perusahaan/badan usaha yang bergerak di bidang usaha pedagang

     besar farmasi (PBF).                                                 

B. Maksud dan Tujuan                                                      

   1. Maksud Kegiatan                                                     
          Maksud kegiatan pengadaan obat-obatan adalah sebagai salah satu bentuk dukungan
     dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan bagi pegawai di Lingkungan Istana/Kantor

     Kepresidenan.                                                        

   2. Tujuan Kegiatan                                                     

          Tujuan kegiatan pengadaan obat-obatan adalah terpenuhinya obat-obatan yang
     berkualitas dan mencukupi kebutuhan bagi pasien yang mendapat pelayanan kesehatan di
     Lingkungan Istana/Kantor Kepresidenan selama 1(satu) tahun berjalan. Dimana sesuai dengan
     Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi

     Pegawai di Lingkungan Istana/Kantor Kepresidenan pasal 2 ayat (1) dan (2) bahwa yang berhak
     mendapatkan pelayanan kesehatan adalah pegawai pada Kementerian Sekretariat Negara beserta
     keluarganya, pegawai pada Sekretariat Kabinet, pegawai pada Sekretariat Kantor Staf Presiden,
     pegawai pada Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan pegawai pada Badan Pembinaan

     Ideologi Pancasila.                                                  
C. Penerima Manfaat                                                       

          Pihak pihak yang memperoleh manfaat dari pengadaan obat-obatan di Bagian Pelayanan
   Kesehatan antara lain:                                                 

   1. Pihak internal organisasi yaitu pegawai pada Kementerian Sekretariat Negara beserta
     keluarganya, pegawai pada Sekretariat Kabinet, pegawai pada Sekretariat Kantor Staf Presiden,
     pegawai pada Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan pegawai pada Badan Pembinaan

     Ideologi Pancasila;                                                  
   2. Pihak eksternal organisasi yaitu orang-orang di luar Lingkungan Istana/Kantor Kepresidenan yang
     berkunjung atau menghadiri kegiatan-kegiatan di Lingkungan Istana/Kantor Kepresidenan.

D. Ruang Lingkup Kegiatan                                                 
   1. Uraian Kegiatan                                                     

          Kegiatan pengadaan obat-obatan dimulai dari perencanaan kegiatan,
     proses pengadaan barang, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pekerjaan, serah terima
     pekerjaan, dan administrasi pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
     Pengadaan obat-obatan meliputi pengadaan obat untuk kebutuhan pada poli umum dan poli gigi.
          Penyedia yang telah ditunjuk sebagai pemenang tender, nantinya diwajibkan

     melakukan hal-hal sebagai berikut:                                   
      a) Semua obat yang dikirimkan wajib melampirkan bukti resmi (stempel basah) pembelian dari
        distributor/principal, disampaikan bersamaan dengan pengiriman obat sesuai dengan jenis
        dan jumlah obat yang dikirimkan, sebagai jaminan keaslian obat-obatan tersebut;

      b) Penyedia harus menyediakan barang/obat yang telah memenuhi standar BPOM, CPOB (Cara
        Pembuatan Obat Yang Baik) dan sesuai ketentuan yang berlaku serta pengawasan Apoteker
        Penanggung Jawab;                                                 
      c) Pelaksanaan pekerjaan pengadaan obat-obatan dilakukan dengan cara bertahap;
      d) Penyedia harus mengirim barang/obat maksimal 10 (sepuluh) hari kerja dalam setiap tahap

        pengiriman terhitung sejak surat perintah pengiriman diterbitkan; 
      e) Penyedia harus memberikan daftar nilai TKDN dari obat-obat yang ditawarkan.

   2. Indikator Kinerja                                                   

          Terlaksananya kegiatan pengadaan obat-obatan yang berkualitas dan mencukupi
     kebutuhan bagi pasien yang mendapat layanan kesehatan di Lingkungan Istana/Kantor
     Kepresidenan selama 1 (satu) tahun berjalan.                         

   3. Batasan Kegiatan                                                    

          Batasan kegiatan ini adalah pengadaan obat-obatan meliputi pengadaan obat untuk
     kebutuhan pada poli umum dan poli gigi.                              
E. Jadwal Kegiatan                                                        

                               Tabel I                                    
                        Jadwal Pelaksanaan Kegiatan                       

    Tahapan pekerjaan/Kegiatan          Bulan ke                          
                         1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12             

  Pengadaan Obat-Obatan TA. 2023                                          

  1. Perencanaan Pengadaan                 √                              
  2. Pelaksanaan Pemilihan                    √                           
     Penyedia                                                             

  3. Pelaksanaan Pekerjaan                    √  √  √   √

Tenders also won by PT Zalfa Mandiri

		Authority
30 October 2015	Belanja Bahan Obat-Obatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta		Rp 32,465,100,000
28 September 2018	Belanja Reagen Non E-Katalog	Kota Tangerang Selatan	Rp 4,798,840,000
17 May 2017	Pengadaan Alat Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Rp 4,041,651,000
24 September 2018	Belanja Obat Pkd Dan Bmhp Penunjang Program Kia	Kab. Lebak	Rp 3,500,000,000
21 November 2025	Belanja Obat-Obatan	Provinsi DKI Jakarta	Rp 3,210,624,000
18 May 2021	Pengadaan Alat Pengujian Kalibrasi Bpfk Jakarta	Kementerian Kesehatan	Rp 2,824,686,000
8 November 2017	Belanja Obat Non E-Katalog	Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan	Rp 2,494,950,000
28 September 2016	Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Cirebon	Rp 2,350,000,000
17 April 2012	Pengadaan Mikroskop Stereo	Sekretariat Jenderal	Rp 2,100,000,000
28 January 2025	Pengadaan Obat Obatan Dan Bahan Habis Pakai Poliklinik Mkri Ta 2025	Mahkamah Konstitusi Ri	Rp 2,000,000,000