Pekerjaan Konstruksi Fisik Pematangan Lahan Tanah Kementerian Keuangan Bali

KERANGKA  ACUAN KERJA                            
        KONTRUKSI PEMATANGAN  LAHAN TANAH KEMENTERIAN KEUANGAN            

   Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Keuangan                      
   Unit Eselon            : Sekretariat Jenderal                          

   Satuan Kerja           : Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang
                          : Milik Negara Denpasar                         
   Program                : Program Dukungan Manajemen                    
   Hasil                  : Tanah                                         
   Kegiatan               : Pematangan Lahan                              
   Nama Kegiatan          : Pekerjaan Konstruksi Fisik Pematangan Lahan Tanah Kementerian
                          : Keuangan Bali                                 

  A. Latar Belakang                                                       
    1. Setiap proses pembangunan gedung negara dilaksanakan secara bertahap yaitu : tahap persiapan,
      perencanaan, pengadaan barang/jasa, pengawasan dan pelaksanaan kontruksi fisik. Jasa Kontruksi
      Pematangan Lahan Tanah Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh Penyedia/Rekanan/Badan Usaha
      melalui mekanisme yang sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan
      Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14
      Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
    2. Penyedia Jasa Kontruksi dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kerangka acuan kerja yang

      akan dipakai sebagai pedoman dasar pelaksanaan pekerjaan; dan       
    3. Secara kontraktual Penyedia Jasa Kontruksi bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan
      dalam kegiatan operasionalnya dalam melaksanakan pekerjaan ini mengacu pada pertimbangan dari Tim
      Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

  B. Maksud Dan Tujuan                                                    
    1. Maksud dari pengadaan Kontruksi Fisik Pematangan Lahan Tanah Kementerian Keuangan Bali adalah
      untuk memenuhi tahapan-tahapan realisasi masterplan penataan tanah Kementerian Keuangan di
      Kawasan Jl. Muwardi, Desa Sumerta Klod;                             

    2. Tujuan pelaksanaan pekerjaan Kontruksi Fisik Pematangan Lahan Tanah Kementerian Keuangan Bali
      adalah untuk memadatkan tanah, pengaturan elevasi, dan pemasangan drainase utama pada lokasi yang
      ditentukan untuk pembangunan gedung/bangunan negara lainnya.        

  C. Target/Sasaran                                                       

      Target/Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan pengadaan Kontruksi Fisik Pematangan Lahan
 Tanah Kementerian Keuangan Bali ini adalah Penyedia Jasa Konstruksi yang mampu melaksanakan
 pemadatan sesuai dengan engineer estimates yang telah ditetapkan oleh PPK. Pelaksanaan pekerjaan agar
 layak secara fisik, arsitektur, dan material bisa berfungsi dengan baik dan tepat guna sesuai dengan tujuan

 para pemangku kepentingan.                                               

      Peningkatan ketinggian permukaan tanah dibutuhkan untuk mencegah kompleks kementerian
 keuangan berada pada elevasi yang lebih rendah apabila terdapat pekerjaan peninggian jalan dari instansi
 terkait karena ketinggian kompleks sejajar dengan bahu jalan, hal ini untuk mencegah terjadinya banjir pada
 kawasan bangunan Kementerian Keuangan yag akan berdiri pada lokasi dimaksud. Tanah pada lokasi
 pekerjaan sudah pernah dibangun perumahan dinas landed, dan bukan rawa maupun bekas sawah, dan saat
 ini lokasi sudah rata, namun kualitas dari pemadatan agar sesuai dengan ketentuan pada Spesifikasi Teknis.

      Pada lokasi pekerjaan, terdapat Balai Banjar Sembung Sari yang dilengkapi dengan tempat ibadah
 umat hindu dan sarana tempat sakral lainya. Dalam pekerjaan pematangan lahan ini akan dibangun saluran
 drainase utama (U-Ditch) yang antara lain keberadaannya melalui balai banjar dimaksud, sehingga dibutuhkan
 pembokaran terhadap Bale Banjar pembongkaran dan pembuangan sisa bongkaran merupakan satu kesatuan
 dengan pekerjaan penataan lahan, proses pelaksanaanya agar berkoordinasi dengan Pemerintah Desa
 Sumerta Klod dan Desa Adat (Pakraman) Tanjung Bungkak terkait proses fisik dan prosesi Upacara
 Keagamaan.                                                               

  D. Lokasi Kegiatan                                                      

      Jl Muwardi, Renon, Denpasar                                         

  E. Nama Organisasi Pengadaan barang/Jasa                                
      Penyelenggara pengadaan jasa kontruksi yaitu PPK KPTIK dan BMN Denpasar yang beralamat di Gedung
 Keuangan Negara Denpasar I, Jl. Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar.          

  F. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya                                      

      Bersumber dari APBN yang dituangkan dalam DIPA KPTIK dan BMN Denpasar Nomor : SP DIPA-
   015.01.2.689355/2023 Tanggal 3 0 November 2020 dengan Pagu Anggaran sebesar R p 6.214.056.000,-
   (Enam Miliar Dua Ratus Empat Belas Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).  

  G. Ruang Lingkup Pengadaan/Lokasi dan Fasilitas Penunjang               

     1.    Lingkup Kegiatan Jasa Kontruksi                                

     2.    Keluaran      Pelaksanaan pekerjaan fisik yang sesuai dengan   

                         spesifikasi                                      

     3.    Peralatan, Material, Tidak ada                                 
           Personel dan                                                   
           Fasilitas dari Pejabat                                         
           Pembuat Komitmen                                               

                         DAFTAR PERSONIL                                  
 No.   Jabatan dalam Jmlh Pengalaman Sertifikat Kompetensi Status Pegawai 
     Organisasi kegiatan (Org) Kerja (Th)                                 
 Daftar Personil Manajerial                                               
  1  Pelaksana       1      2     Pelaksana Bangunan  Tetap atau          
                                  Gedung TS051 atau   Tidak Tetap         
                                  TS011 atau SKT Teknik                   
                                  Bangunan                                

  2  Petugas         1      0     Memiliki Sertifikat Tetap atau          
     Keselamatan                  Petugas Keselamatan Tidak Tetap         
     Konstruksi                   Konstruksi                              

                     DAFTAR PERALATAN UTAMA                               

  No   Jenis Peralatan Jumlah Satuan. Kapasitas Spesifikasi Ket.          
  1.  Pickup/Truck   1     Buah  Minimal 1,5 m3      Milik/Sewa           
  2.  Dump Truck     1     Buah  Minimal 5 m3        Milik/Sewa           
  3.  Concrete Mixer 1     Unit  Minimal 0.3 m3      Milik/Sewa           
  4.  Excavator Pc 200 1   Unit  Minimal 0.3 m3      Milik/Sewa           
  5.  Total Station  1     Buah                      Milik/Sewa           
  6.  Vibratory Roller 1   Unit                                           

                             IDENTIFIKASI RISIKO                          
  No            Uraian Pekerjaan                Identifikasi Bahaya       

   1  Pekerjaan Pagar & Saluran        • Tertimpa material u-ditch & box culvert→ Luka
                                       ringan                             
4.     Lingkup        Kontruksi Fisik                                     
       Kewenangan                                                         
       Penyedia Jasa                                                      

 5.    Jadwal Tahapan 90 Hari Kalender                                    
       Pelaksanaan                                                        

       Kegiatan                                                           

   H. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan                                   

      Waktu yang diperlukan untuk kegiatan kontruksi fisik ini adalah selama 90 Hari Kalender
    I. Kualifikasi                                                        

      Penyedia yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan jasa konstruksi ini diharapkan memiliki
      kualifikasi berupa :                                                

    1. Merupakan penyedia berbadan usaha yang memiliki surat Ijin Usaha di bidang Jasa Konstruksi, berupa:
      a) Memiliki Nomor lnduk Berusaha (NlB) dan Sertifikat Standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki KBLI
         2020) dengan kode KBLI 43120;                                    
      b) Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada angka a) belum terverifikasi, peserta menyampaikan
         NlB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat
         Standar sedang menunggu verifikasi; atau                         
      c) Memiliki Nomor lnduk Berusaha (NlB) dan SBU yang masih berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU
         KBLI 2017);                                                      
    2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU), serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan : sub bidang
      klasifikasi/layanan SP003 (Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah/Lokasi) / SP004 (Pekerjaan Tanah, Galian,
      dan Timbunan) berdasarkan PermenPU 19/PRT/M/2014 atau PL003 (Penyiapan Lahan Konstruksi)/ PL004
      (Pekerjaan Tanah) berdasarkan Permen PUPR No.6/2021;                
    3. Memiliki Nomor NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid
    4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
    5. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait,
      tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak
      untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak
      berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
    6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik
      di lingkungan pemerintah ataupun swasta, dapat berupa pengalaman subkontrak;
    7. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
         a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan angka 10 dikecualikan untuk pengadaan
           dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
         b. Harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk
           pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
           rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

    8. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP);                               

                          SKP     = KP – P, dimana                        

     KP  = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:                       
      1. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
      2. untuk usaha non kecil (Menangah dan Besar), nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau
         1,2 (satu koma dua) N.                                           
         P   =  jumlah paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan. 

         N  = jumlah pengalaman menyelesaikan pekerjaan konstruksi terbanyak yang dapat ditangani pada saat
         bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir             

         Peserta menyampaikan daftar pekerjaan yang pernah ditangani bersamaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
         terakhir.                                                        

    J. Penutup                                                            

     1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan pedoman umum yang dapat dikembangkan lebih lanjut
       oleh pelaksana kegiatan sepanjang keluaran akhirnya diperoleh hasil yang optimal;

     2. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan diperbaiki
       sebagaimana mestinya yang akan dituangkan pada surat perjanjian pekerjaan (kontrak Kerja) dalam
       bentuk addendum.                                                   

    Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat utuk dipergunakan sebagimana mestinya.

                                         Denpasar, Agustus 2023           

                                         Pejabat Pembuat Komitmen         
                                         KPTIK dan BMN Denpasar           
                                         NI NYOMAN SUMIARTINI             
                                         NIP 19650814 198503 2 001