Pengadaan Penambahan Lisensi, Instalasi Dan Konfigurasi Database Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (Mpn G3) Pada Disaster Recovery Center (Drc) Kementerian Keuangan Ta 2023

Direktorat Jenderal Perbendaharaan                                  

                      Pengadaan  Penambahan    Lisensi,                
 Kerangka                                                              
                      Instalasi dan Konfigurasi                        

                      Database  Modul Penerimaan                       
 Acuan                                                                 
                      Negara Generasi  Ketiga (MPN  G3)                
 Kerja                                                                 
                      Pada Disaster Recovery  Center                   
                      (DRC) Kementerian  Keuangan                      

                      TA 2023                                          

                                               Disiapkan oleh          

                  Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

                                               Disetujui oleh          

                     PPK Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
             KERANGKA   ACUAN  KERJA  KEGIATAN                         

Pengadaan Penambahan Lisensi, Instalasi dan Konfigurasi Database Modul Penerimaan
      Negara Generasi Ketiga (MPN G3) Pada Disaster Recovery Center (DRC)

                   Kementerian Keuangan TA 2023                        

Kementerian          :  Kementerian Keuangan Negara/Lembaga            

Unit Eselon I/II     :  (015.08) Direktorat Jenderal Perbendaharaan /  
                        Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi      

                        Perbendaharaan                                 
Program              :  (WA) Program Dukungan Manajemen                
Kegiatan             :  (4725) Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi

Klasifikasi Rincian Output : (FAB) Sistem Informasi Pemerintahan       
Rincian Output       :  (305) Software dan Hardware SPAN SAKTI dan MPN 
Volume Keluaran      :  1                                              

Satuan Ukuran Keluaran : Paket                                         

A. Latar Belakang                                                      
   1. Dasar Hukum                                                      
                                                                      
        Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara      
                                                                      
        Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
                                                                      
        Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden
        Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   
                                                                      
        Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.01/2017 tentang Tata Kelola
        Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
                                                                      
        Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12
        Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
        Melalui Penyedia.                                              
                                                                      
        Keputusan Menteri Keuangan Nomor 972/KMK.01/2019 tentang Infrastruktur
        Teknologi dan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan     
                                                                      
        Keputusan Menteri Keuangan Nomor 942/KMK.01/2019 tentang Pengelolaan
        Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan          
                                                                      
        Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko
        di Lingkungan Kementerian Keuangan                             
   2. Gambaran Umum                                                    
         Direktorat Sistem lnformasi dan Teknologi Perbendaharaan merupakan unit yang
     berperan aktif dalam memberikan dukungan tersedianya TIK di Direktorat Jenderal

     Perbendaharaan saat ini. Direktorat Sistem lnformasi dan Teknologi Perbendaharaan,
     khususnya Subdit Pengelolaan Data, lnfrastruktur dan Keamanan lnformasi mempunyai

     tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengkajian, ujicoba, penerapan, dokumentasi

     dan pengembangan perangkat lunak dan keras, serta standardisasi teknologi informasi.
     Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka diperlukan adanya sarana
     dan prasarana pendukung baik perangkat keras maupun perangkat lunak, antara lain

     sarana untuk pengkajian dan ujicoba teknologi informasi, sarana pengembangan teknologi
     informasi dan sarana pengembangan Data Center.                    
         Modul Penerimaan Negara (MPN G3) merupakan sistem yang disusun untuk

     memperbaiki sistem MPN sebelumnya (MPN G1 .5 dan G2). Modul Penerimaan Negara
     mengintegrasikan sistem penerimaan negara yang selama ini terpisah dan menyatukan

     unit-unit pemilik tagihan lingkup Kementerian Keuangan yang dikenal dengan sebutan
     biller seperti DJP, DJA, DJBC, DJPPR dan DJPb, serta menghubungkan sistem settlement
     dengan sistem Collecting Agent baik perbankan, kantor pas maupun market place dan

     Fintech. Dengan sistem MPN G3, saat ini pembayaran dapat dilakukan melalui 98
     Collecting Agent yang terhubung secara real-time online 24 jam. Pembayaran dapat
     dilakukan dengan memanfaatkan layanan channel-channel pembayaran seperti ATM,

     electronic banking (e-banking), internet banking, mobile banking, EDC dan lainnya
     yang tersedia 7x24 jam.                                           

         Untuk mendukung high availability sistem MPN G3 dibutuhkan perangkat
     backup yang handal, setara dan performa tinggi antara DC-DRC. Dengan kondisi saat ini
     dan melihat siklus transaksi ke depan, beberapa risiko harus diantisipasi dan dukungan

     perangkat (hardware dan software) untuk keberlangsungan layanan sistem harus
     disiapkan. Pada tahun 2023 telah dilakukan pengadaan perangkat infrastruktur DJ Pb
     berupa scale up Server MPN G3 pada Disaster Recovery Center (DRC). Kondisi saat ini,

     perbandingan perangkat pada DC dan DRC sudah memiliki konfigurasi sejumlah 1 :
     1. Pada pengadaan scale up tersebut belum termasuk pembelian lisensi Oracle untuk
     database server. Oleh karena itu perlu dilakukan pengadaan sesuai dengan ketentuan

     yang berlaku untuk penggunaan lisensi database server Oracle.     

   3. Tujuan dan Manfaat Pengadaan Jasa                                
       Tujuan utama Pengadaan Penambahan Lisensi, Instalasi dan Konfigurasi Database

    Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) Pada Disaster Recovery Center
    (DRC) Kementerian Keuangan TA 2023 adalah sebagai berikut:         

      a) Menjaga infrastruktur perangkat lunak Aplikasi MPN G3 dapat berfungsi dengan
        baik dan lancar.                                               
      b) Terpenuhinya legalitas penggunaan perangkat lunak Aplikasi MPN G3 dan

        mendapat support services secara resmi dari Principal.         
      c) Memitigasi semua risiko yang mungkin dan akan terjadi pada perangkat lunak
        Aplikasi MPN G3.                                               

B. Penerima Manfaat                                                    

   Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan            
   Direktorat Jenderal Perbendaharaan                                  
   Kementerian Keuangan Republik Indonesia                             

   Satuan Kerja Kementerian/Lembaga                                    

C. Strategi Pencapaian Keluaran                                        

   1. Metode Pelaksanaan                                               
     Pemilihan penyedia barang/jasa untuk paket pengadaan ini dilaksanakan dengan

     metode Tender (Lelang Umum).                                      
   2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan                                    

     Pelaksanaan proses Pengadaan Penambahan Lisensi, Instalasi dan Konfigurasi
     Database Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) Pada Disaster

     Recovery Center (DRC) Kementerian Keuangan TA 2023 diharapkan dapat
     dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :                      
                                             2023                      
     No.        Uraian Paket                                           
                                   9      10     11      12            
      1  Persiapan                                                     
      2  Pemilihan penyedia                                            
      3  Penetapan dan Penunjukan Penyedia                             

      4  Kontrak                                                       

D. Deskripsi Kebutuhan                                                 

                                                                      
     Pengadaan 1 (Satu) Paket Penambahan Lisensi, Instalasi dan Konfigurasi Database
     Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) Pada Disaster Recovery Center
     (DRC) Kementerian Keuangan dengan rincian lisensi sebagai berikut :
                                                    Jumlah             
        No                  Deskripsi                                  
                                                    (Core)             
         1  Oracle Real Application Cluster – Processor Perpetual 36   

         2  Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual 36

         3  Oracle Diagnostic Pack – Processor Perpetual 36            

         4  Oracle Tuning Pack – Processor Perpetual  36               

E. Alamat Pengiriman dan Lokasi Pekerjaan                              
   a. Pengadaan Penambahan Lisensi, Instalasi dan Konfigurasi software license
     dilaksanakan pada perangkat yang berada di Disaster Recovery Center (DRC)

     Kementerian Keuangan.                                             

   b. Support / layanan lainnya yang diperlukan dilaksanakan di Direktorat Sistem Informasi

     dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang beralamat
     di Jl. Wahidin II No 3, Jakarta Pusat.                            

F. Ruang Lingkup Pekerjaan                                             
     Ruang lingkup pelaksanaan Pengadaan Penambahan Lisensi, Instalasi dan Konfigurasi

   Database Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) Pada Disaster Recovery
   Center (DRC) Kementerian Keuangan TA 2023 sebagai berikut :         
   1. Melakukan pengadaan penambahan lisensi, instalasi dan konfigurasi lisensi software

     database pada Aplikasi MPN G3 sebagaimana pada poin Deskripsi Kebutuhan.
   2. Memberikan bukti pengadaan software license dengan sertifikat dan dapat dibuktikan di
     sistem aplikasi yang bersangkutan atau situs resmi Principal.     

   3. Melakukan dukungan ketersediaan dengan menyediakan Engineer On Call terkait
     penanganan insiden dan problem management dengan ketentuan sebagai berikut :

     a. Bersedia menandatangani dokumen Non Disclosure Agreement (NDA) dan menjaga
        kerahasiaan data dan informasi.                                
     b. Melakukan pendampingan dan optimalisasi penggunaan/pemanfaatan perangkat

        lunak berdasarkan permintaan Tim Counterpart Direktorat SITP apabila diperlukan.
     c. Memberikan dukungan kegiatan penerapan Baseline Security Configuration
        (Security Hardening) untuk perangkat lunak yang dikelola.      

     d. Teknisi dapat melakukan kegiatan yang diperlukan melalui akses remote atau virtual
        operation dengan pengelolaan keamanan informasi sesuai persetujuan dari Tim
        Counterpart Direktorat SITP.                                   

   4. Melakukan upgrade/patching perangkat lunak apabila diperlukan selama masa kontrak
     dan sesuai kesepakatan bersama, yang meliputi :                   

     a. Penyedia wajib memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengalaman,
        kendala, kelebihan dan kekurangan pada versi software terbaru serta memberikan
        rekomendasi kepada Tim Counterpart Direktorat SITP sesuai dengan kebutuhan

        beserta risiko yang mungkin terjadi.                           
     b. Kegiatan update disesuaikan dengan kebutuhan Tim Counterpart Direktorat SITP.
     c. Menyediakan dokumentasi (prosedur) hasil upgrade/patching dan melaporkan

        kepada Tim Counterpart Direktorat SITP.                        
   5. Melakukan kegiatan pemeliharaan berkala (preventive maintenance) dan perbaikan

     perangkat lunak (corrective maintenance) untuk menjaga stabilitas layanan dan segera
     melakukan eskalasi ke Tim counterpart Direktorat SITP jika ditemukan permasalahan.
   6. Memberikan dukungan berupa instalasi dan konfigurasi perangkat lunak dalam kegiatan

     relokasi Data Center Kementerian Keuangan.                        
   7. Penyelesaian masalah (problem solving) antara lain :             
     a. Penyedia jasa bertanggung jawab atas seluruh perangkat lunak yang dipelihara

        dengan coverage pekerjaan 7 × 24 jam, termasuk hari libur yang ditetapkan oleh

        Pemerintah.                                                    

     b. Gangguan/permasalahan terhadap perangkat TIK yang dikelola dibedakan menjadi
        empat kategori, meliputi :                                     

        I. Tingkat keparahan level 1; Gangguan sistem utama. Misalnya, gangguan besar
           dalam pengoperasian/fungsionalitas sistem bisnis yang kritikal dan
           berdampak pada keseluruhan sistem, server crash atau kegagalan sistem

           total.                                                      

        II. Tingkat keparahan level 2; Gangguan sistem yang parah. Misalnya gangguan
           parah pada pengoperasian/fungsionalitas sistem bisnis yang kritikal namun
           tidak berdampak pada keseluruhan sistem seperti: sejumlah besar

           workstations/terminal tidak dapat melakukan/memposting transaksi, kehilangan
           kemampuan untuk melakukan fungsi pembayaran, kehilangantotal dari

           pelaporan (lokal atau hosting), kehilangan semua pencetakan, kegagalan untuk
           mereset total atau menyelesaikan Audit EODISOD/Night, memposting ulang

           untuk tanggal atau rentang tanggal tertentu, loading halaman atau gambar
           yang sangat lambat, atau tidak dapat mengakses interface tools.

        III. Tingkat keparahan level 3; Kegagalan fungsi tunggal. Misalnya, gangguan kecil
           dalam pengoperasian/fungsionalitas yang tidak mempengaruhi seluruh sistem

           seperti: masalah ketepatan waktu, kegagalan pencetakan tertentu (bukan
           keseluruhan), kegagalan workstation/terminal tertentu, kegagalan melihat

           suatu laporan, pengaturan ulang kata sandi, atau tidak berfungsinya program
           loyalitas.                                                  

       IV. Tingkat keparahan level 4; Masalah kecil/prosedural atau apabila ada
           pertanyaan. Misalnya pertanyaan terkait pemrograman atau konfigurasi,

           pertanyaan yang berkaitan dengan fungsionalitas, pengoperasian, pemformatan
           atau masalah tampilan.                                      
     c. Dalam hal penyelesaian gangguan/masalah terhadap perangkat lunak, penyedia

        jasa wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :                
          i. Response time atau waktu yang dibutuhkan untuk merespon adanya

             masalah hingga dapat diselesaikan adalah maksimal 30 menit, yang
             dihitung sejak laporan gangguan diterima oleh penyedia jasa sampai ada
             tindakan penanganan kerusakan tersebut.                   

         ii. Resolution time atau waktu maksimal penyelesaian masalah yang
             berdampak pada layanan adalah maksimal 1x8 jam, dan penanganan
             gangguan/permasalahan yang tidak berdampak pada layanan adalah

             maksimal 1x24 jam, dihitung sejak laporan gangguan diterima penyedia
             sampai perangkat lunak yang mengalami gangguan dapat diperbaiki dan

             beroperasi normal kembali.                                

    d.                                                                 
      d. Menyediakan layanan eskalasi sesuai dengan struktur organisasi Call Tree
         Handling problem dan senantiasa berkoordinasi dengan Tim Counterpart Direktorat
         SITP.                                                         
      e. Menyediakan laporan dokumentasi permasalahan dan solusi yang dilakukan

         terhadap software yang dikelola.                              
   8. Memberikan jaminan Service Level Agreement (SLA) 99,9% ketersediaan fungsi

     perangkat lunak yang dikelola dengan menggunakan alat monitoring dari penyedia atau
     Direktorat SITP. Apabila terdapat gangguan pada alat monitoring tersebut, maka dapat
     menggunakan fitur pada perangkat TIK yang dikelola untuk membuktikan ketersediaan

     perangkat.                                                        
   9. Memberikan pelatihan (training) / transfer knowledge minimal sebanyak 1 (satu) kali.
     Laporan/dokumentasi pelaksanan training/transfer knowledge dapat disampaikan

     kepada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan setelah masa
     kontrak berakhir.                                                 

G. Laporan Kegiatan                                                    

     Penyedia barang/jasa wajib menyampaikan laporan yang telah diverifikasi dan
   ditandatangani oleh Pejabat Pengguna/Pengelola Perangkat dari Direktorat SITP untuk

   dijadikan dasar penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan yang
   memuat dokumen-dokumen sebagai berikut :                            
   1. Sertikat perpanjangan (renewal) software license.                

   2. Laporan pelaksanaan instalasi software license.                  
   3. Laporan Service Level Agreement (SLA) yang memuat dokumen komitmen SLA pada
     saat penandatanganan kontrak dan laporan pemenuhan SLA setelah pekerjaan selesai.

   4. Laporan update/patching perangkat lunak (jika ada).              
   5. Laporan dokumentasi solusi permasalahan perangkat lunak (jika ada).

   6. Laporan hasil analisis dan rekomendasi dalam rangka optimalisasi software performance
     (jika diperlukan).                                                

H. Persyaratan Penyedia Barang/Jasa                                    
                                                                      
     Persyaratan Kualifikasi Administratif :                           
     1. Memiliki dan melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).  
     2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan status valid keterangan Wajib Pajak
        berdasarkan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).              

     3. Termasuk dalam klasifikasi usaha dengan kategori Klasifikasi Baku Lapangan
        Usaha Indonesia kode KBLI 6202 (Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen
        Fasilitas Komputer) atau KBLI 6209 (Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa

        Komputer Lainnya) atau KBLI 4651 (Perlengkapan Komputer dan Piranti Lunak).
                                                                      
     Persyaratan Kualifikasi Teknis :                                  
     1. Penyedia barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam

        kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta,

        termasuk pengalaman subkontrak.                                
     2. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling
        kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di

        lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
                                                                      
     Persyaratan Teknis :                                              
     1. Perusahaan penyedia harus mendapat Surat Dukungan dari Principal produk terkait
        yang berkedudukan di Indonesia.                                

        Surat Dukungan tersebut ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satker
        Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang beralamat di Jl. Lapangan
        Banteng Timur No. 2 – 4, Jakarta Pusat.                        

     2. Penyedia merupakan Partner dari Oracle.                        
     3. Penyedia jasa harus dapat menyediakan tenaga ahli (Engineer On Call) sebanyak

        1 (satu) orang, dalam rangka dukungan teknis dan troubleshoot dengan kualifikasi
        sebagai berikut :                                              
         a) Tenaga Ahli Database Administrator, memiliki pengalaman sejenis minimal 1

           siklus yang dilampirkan dalam CV dan memiliki sertifikasi dari Principal Oracle
           yang masih berlaku                                          

I. Jangka Waktu Pekerjaan                                              
     Jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Penambahan Lisensi, Instalasi dan Konfigurasi
   Database Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) Pada Disaster Recovery

   Center (DRC) Kementerian Keuangan TA 2023 adalah sejak tanggal penandatanganan
   kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.                     

J. Besaran Komponen TKDN                                               
    Pada pekerjaan Pengadaan Penambahan Lisensi, Instalasi dan Konfigurasi Database

   Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) Pada Disaster Recovery Center
   (DRC) Kementerian Keuangan TA 2023 ini tidak memiliki unsur komponen TKDN karena
   pengadaan lisensi software sesuai pada poin Deskripsi Kebutuhan, belum tercantum dalam

   sumber referensi P3DN Kementerian Perindustrian (http://tkdn.kemenperin.go.id/).

K. Sumber Dana dan Biaya                                               
     Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Penambahan Lisensi,
   Instalasi dan Konfigurasi Database Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3)

   Pada Disaster Recovery Center (DRC) Kementerian Keuangan TA 2023 bersumber dari
   Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dibebankan pada DIPA Satker Kantor
   Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun anggaran 2023 dengan kode

   015.08.WA.4725.FAB.305.100.TF.536111.                               

     Pagu anggaran dialokasikan sebesar Rp23.323.159.094,- (Dua puluh tiga miliar tiga
   ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah).
   Sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan sebesar Rp23.323.053.600,- (Dua

   puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) termasuk
   Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.                          

                                     Pejabat Pembuat Komitmen Satker   
                                     Kantor Pusat Ditjen Perbendahataan

                                     Ditandatangani secara elektronik  
                                    Ahmad Iqbal Zakyuddin