Pengadaan Jasa Pendukung Kegiatan Operasional Perkantoran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2024

Dokumen Lelang                                 
        Pengadaan Jasa Pendukung Kegiatan Operasional Perkantoran       

         Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2024     

Syarat Kualifikasi                                                      

1. Izin Usaha: Kualifikasi usaha Non Kecil, KBLI 81100 Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa
   Penyedia Fasilitas, dan 78200 Penyediaan Tenaga kerja Waktu Tertentu.

2. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status
   Wajib Pajak.                                                         

3. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan
   jelas berupa milik sendiri atau sewa.                                

4. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang
   dibuktikan dengan:                                                   

   a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;                  
   b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);                                 

   c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan);
      dan                                                               
   d. Kartu Tanda Penduduk.                                             

5. Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) = 1 tahun
   sebelumnya.                                                          

6. Membuat surat pernyataan kesanggupan yang berisi:                    
   a. Memberikan kepada tenaga kerja yaitu upah pokok dan tunjangan jabatan/tunjangan

     kinerja di luar iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh
     pemberi kerja paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berjalan;

   b. Memberikan uang pengganti lembur sesuai kelebihan jam kerja dan telah disetujui
     oleh PPK;                                                          

   c. Membayarkan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sesuai ketentuan yang
     berlaku;                                                           

   d. Memberikan pelatihan service excellence atau semacamnya yang mampu
     menghasilkan peningkatan kinerja yang positif. Khusus untuk Landscape diberikan
     pelatihan gardener dan khusus untuk climbing diberikan pelatihan/sertifikasi izin SIO

     Climbing maksimal 14 (empat belas) hari setelah penandatanganan kontrak;
   e. Membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar minimal gaji 1 bulan dan

     dibayarkan secara penuh tanpa memperhitungkan potongan absensi dan sanksi
     lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari raya keagamaan

     sesuai dengan peraturan yang berlaku;                              
   f. Menerima dan memperkerjakan tenaga kerja eksisting;               
   g. Menyediakan peralatan/perlengkapan/bahan dengan kondisi wajar dari segi kualitas
     dan harga yang berlaku secara umum;                                

   h. Bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang dialami tenaga kerja dalam
     melaksanakan pekerjaan;                                            
   i. Bertanggung jawab untuk memberika Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

     untuk tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat pelaksanaan pekerjaan;
   j. Penyedia Jasa dan/atau tenaga kerjanya wajib mematuhi segala peraturan

     keselamatan kerja dan segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan
     Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;                            

   k. Menjamin bahwa tenaga kerjanya tidak melakukan tindak pidana dan tidak terlibat
     dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Apabila di lokasi

     pekerjaan terdapat tenaga kerja dari Penyedia Jasa melakukan pelanggaran
     terhadap ketentuan ini, maka PPK akan memproses sesuai ketentuan hukum yang

     berlaku di Negara Republik Indonesia dan Penyedia Jasa wajib segera mengganti
     tenaga kerjanya tersebut dengan yang baru selambat-lambatnya 1 x 24 Jam; dan

   l. Penyedia jasa wajib memastikan BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan tenaga kerja
     bulan Januari 2025 masih aktif.                                    
7. Membuat laporan atau bukti link aplikasi monitoring dan helpdesk yang terdapat layanan

   pengaduan, monitoring pekerjaan operasional, dan pemantauan fasilitas manajemen
   minimal berbasis internet (web/mobile based).                        

8. Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:                     
   a. tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;                              

   b. keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
   c. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan

   d. tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti
      diluar tanggungan Negara.                                         

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain                          

1. Memiliki Konfirmasi Status Wajib Pajak KSWP dengan status valid berdasrkan hasil
   Konfirmasi Status Wajib Pajak.                                       
2. Penyedia adalah badan usaha berbentuk badan hukum dan didirikan sesuai ketentuan

   peraturan perundang-undangan.                                        
3. Memiliki Sertifikat ISO 9001 : 2015 tentang Manajemen Mutu dan Kualitas yang masih

   berlaku yang telah diaudit dalam 12 bulan terakhir (dibuktikan dengan hasil audit), jika
   sertifikat baru diterbitkan 2023 maka tidak perlu melampirkan hasil audit.
4. Memiliki Sertifikat ISO 14001 : 2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan yang masih
   berlaku yang telah diaudit dalam 12 bulan terakhir (dibuktikan dengan hasil audit), jika

   sertifikat baru diterbitkan 2023 maka tidak perlu melampirkan hasil audit.
5. Memiliki Sertifikat ISO 45001 : 2018 tentang Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
   Kerja yang masih berlaku yang telah diaudit dalam 12 bulan terakhir (dibuktikan dengan

   hasil audit), jika sertifikat baru diterbitkan 2023 maka tidak perlu melampirkan hasil audit.
6. Memiliki Sertifikat ISO 37001 : 2016 tentang Anti Penyuapan yang masih berlaku yang

   telah diaudit dalam 12 bulan terakhir (dibuktikan dengan hasil audit), jika sertifikat baru
   diterbitkan 2023 maka tidak perlu melampirkan hasil audit.           

7. Memiliki Sertifikat ISO 31000 : 2018 tentang Risk Manajemen yang masih berlaku yang
   telah diaudit dalam 12 bulan terakhir (dibuktikan dengan hasil audit), jika sertifikat baru

   diterbitkan 2023 maka tidak perlu melampirkan hasil audit.           
8. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK3 atas

   nama perusahaan minimal hasil audit 85 atau Surat Keterangan Audit SMK3 yang
   berkekuatan hukum sama dengan sertifikat SMK3 yang diterbitkan oleh Kementerian

   Ketenagakerjaan Republik Indonesia. sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
   Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan
   Kesehatan Kerja. Apabila sedang dalam masa perpanjangan, maka wajib melampirkan

   surat keterangan dari penerbit sertifikat tersebut.                  
9. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) atas

   nama perusahaan minimal hasil audit 85% atau Surat Keterangan Audit SMK3 yang
   berkekuatan hukum sama dengan sertifikat SMK3 yang diterbitkan oleh Kementerian

   Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
   Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan

   Kesehatan Kerja. Apabila sedang dalam masa perpanjangan, maka wajib melampirkan
   surat keterangan dari penerbit sertifikat tersebut.                  

10. Memiliki Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan Sertifikat
   BPJS Kesehatan.                                                      

11. Melampirkan bukti pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam 3
   (tiga) bulan terakhir yaitu bulan September, Oktober, dan November 2023.