| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0314867128002000 | Rp 16,574,673,652 | - | |
PT Usaha Gedung Mandiri | 0010001196123001 | Rp 16,971,407,027 | - |
| 0032939530034000 | Rp 17,151,371,923 | - | |
| 0026721530011000 | Rp 17,296,288,061 | - | |
| 0017713496061000 | Rp 16,562,968,492 | - Tidak melampirkan referensi untuk SDM Tenaga Ahli dan SDM Tenaga Teknis/Terampil - Tidak melampirkan Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia - Tidak melampirkan surat izin operasional SIO untuk petugas gondola dan petugas climbing dengan melampirkan lisensi atau surat izin operator | |
| 0723348025061000 | - | - | |
PT Trimitra Putra Mandiri | 00*2**6****19**0 | - | - |
| 0027482454007000 | - | - | |
PT Sarana Tata Laksana | 08*0**4****48**0 | - | - |
| 0854283876432000 | - | - | |
| 0032351421301000 | - | - | |
Presisi Mitra Solusi | 05*7**6****17**0 | - | - |
| 0601740269448000 | - | - | |
| 0030649743015000 | - | - | |
| 0728891524011000 | - | - | |
Roy Abadi Sejahtera | 05*8**1****25**0 | - | - |
| 0705898302022000 | - | - | |
PT Yura Mitra Mandiri | 09*8**2****07**0 | - | - |
Lampiran I
SPESIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN PENGELOLAAN GEDUNG
KANTOR KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
I. KETENTUAN UMUM
A. UMUM
Pengelolaan gedung adalah pekerjaan mengelola gedung Kantor Pusat Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang handal dan
kompeten dengan tujuan untuk memastikan bahwa gedung beserta seluruh fungsi dan
fasilitasnya dapat beroperasi dan terawat dengan baik sekurang-kurangnya sesuai
dengan kondisi awal, terpelihara kebersihannya, mempunyai umur ekonomis yang
tinggi dengan biaya operasional yang efisien serta penanganan masalah secara tepat
dan cepat.
Dalam pelaksanaan pengadaan jasa pengelolaan gedung, perlu diperhatikan :
• Penyedia Jasa memahami keseluruhan pekerjaan pengelolaan gedung seperti
yang diuraikan dalam Term of Refference (TOR) dan persyaratan pelaksanaan
pengadaan seperti yang diuraikan di dalam Dokumen Pemilihan
• Penyedia jasa diwajibkan mempelajari secara seksama kondisi di lapangan.
• Penyedia jasa dapat menanyakan hal yang tidak jelas kepada pemberi tugas
pada saat pemberian penjelasan (aanwijzing) untuk memperoleh penjelasan
dan persetujuan apabila terdapat ketidakjelasan dalam TOR.
• Penyedia jasa dalam pelaksanaan tugasnya harus memahami dan
membentuk/bertindak pula sebagai Manajemen Keselamatan Kebakaran
Gedung (MKKG).
B. KHUSUS
Penyedia jasa pengelolaan gedung adalah perusahaan yang bergerak di bidang
pengelolaan gedung/Building Management, dapat menyediakan tenaga kerja yang
terampil, sistem/metode pengelolaan gedung yang mumpuni, peralatan kerja yang
memadai, dan bahan-bahan serta spare part yang dipergunakan serta bertanggung
jawab terhadap hasil pekerjaan.
Dalam pelaksanaan pengadaan jasa pengelolaan gedung perlu diperhatikan :
a. Kualifikasi dan Persyaratan Calon Penyedia Jasa
1. Kualifikasi
a) Memiliki izin usaha (Kualifikasi Non Kecil) berupa: Izin usaha perdagangan
pada Divisi 81 (Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung Dan Pertamanan)
dengan kode KBLI 81100 Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang
Fasilitas;
b) Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB);
c) Memiliki Izin operasional Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga
Pengamanan dan jasa pendidikan dan pelatihan keamanan (BUJP) yang
dikeluarkan oleh BKPM;
d) Memiliki Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;
e) Memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
f) Memiliki sertifikat APKLINDO (Asosiasi Perusahaan Klining Servis
Indonesia) yang masih berlaku;
g) Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Terakhir
(apabila ada);
h) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melakukan Konfirmasi
Status Wajib Pajak (KSWP);
i) Melampirkan Laporan Keuangan tahun 2022 yang telah diaudit oleh
Lembaga independen/Kantor Akuntan Publik (KAP);
j) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang
benar, tetap dan jelas, baik berupa milik sendiri maupun sewa.
k) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak
yang dibuktikan dengan :
• Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila
dikuasakan); dan
• Kartu Tanda Penduduk (KTP)
l) Surat Pernyataan kesanggupan menyediakan peralatan/bahan
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam KAK dan spesifikasi teknik
dengan kondisi baru (bermeterai)
m) Surat Pernyataan kesanggupan menempatkan tenaga ahli sesuai dengan
yang disampaikan dalam penawaran (bermeterai);
n) Surat Pernyataan (bermeterai) yang menyatakan bahwa dokumen
penawaran (RAB), SOP, Spesifikasi teknis, Metodologi dan Job desk)
dengan dokumen pengadaaan (TOR, RAB, LDP dan Spesifikasi Teknis)
adalah satu-kesatuan yang mengikat dan saling melengkapi.
2. Persyaratan Teknis
a) Memiliki pengalaman:
1) Penyediaan jasa pada Divisi 85 (Aktivitas Penyedia Jasa Penunjang)
paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta;
2) Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang
sama pada kelompok 851: Jasa Ketenagakerjaan; 852: Jasa
Penyelidikan dan Keamanan; 853: Jasa Kebersihan; 859: Jasa
Penunjang Lainnya paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun
waktu 3 (tiga) tahun terakhir, baik dalam lingkungan pemerintah
maupun swasta;
3) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun
terakhir paling kurang sama dengan 50% dari nilai total HPS;
• Seluruh pengalaman dibuktikan dengan Surat
Perjanjian/Kontrak dan Berita Acara Serah Terima (BAST).
b) Memiliki sertifikat manajemen ISO 9001:2015, ISO 45001 dan ISO 14001
yang masih berlaku.
c) Surat pernyataan perihal kesanggupan membayar upah tenaga kerja sesuai
UMP selama kontrak pekerjaan berlangsung.
d) Memiliki sertifikat kepesertaan program BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan, serta menyertakan bukti pembayaran BPJS Kesehatan
dan BPJS Ketenagakerjaan periode Januari 2023 sampai dengan Oktober
2023 dan wajib melampirkan surat pernyataan kesanggupan (bermeterai)
untuk memenuhi pembayaran BPJS sesuai ketentuan yang berlaku.
e) Memiliki surat izin operasional (SIO) untuk petugas gondola dan petugas
climbing dengan melampirkan lisensi atau surat izin operator.
f) Memiliki surat izin alat (SIA) untuk alat gondola dengan melampirkan surat
pengesahan alat (SIA) dari instansi yang berwenang dan surat evaluasi hasil
pemeriksaan dan pengujian alat yang masih berlaku.
g) Surat Dukungan teknis dari Prinsipal atau Perusahaan Penyedia
Barang/Jasa atas peralatan penting antara lain:
- Hygiene Service dari Calmic/Ecocare/Suisse ,
- Surat Dukungan teknis dari Perusahaan Maintenance yang
berpengalaman atas Lift Hyundai, AC Multistack & Daikin dibuktikan
dengan dokumen kerja sama
- Surat dukungan dari Perusahaan yang memiliki Ijin Operasional Hama/
Pest Control dibuktikan dengan melampirkan NIB dengan KBLI yang
membidangi industri pemberantas hama dan sertifikat Asosiasi
Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (ASPHAMI)
h) Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan (SMK3)
yang diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang masih berlaku.
1. Ketentuan Ketenagakerjaan
Penyedia Jasa bertanggung jawab dan wajib memenuhi seluruh peraturan
ketenagakerjaan yang berlaku.
2. Penunjukan Tim Inti
Penyedia Jasa wajib menunjuk Tim Inti Pekerjaan Pengelolaan Gedung Kantor
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
dengan ketentuan:
a) Beranggotakan minimal 3 (tiga) orang pegawai tetap perusahaan di luar
pegawai/tenaga kerja kontrak (di luar BoQ), dengan masa kerja minimal 1 (satu)
tahun terhitung sejak tanggal batas akhir penyampaian dokumen penawaran
1) Kemampuan: (secara bersama-sama)Memiliki pengetahuan yang mendalam
mengenai lingkup pekerjaan pengelolaan gedung yang meliputi aspek
teknis, aspek manajerial dan aspek keuangan;
2) Memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai hierarki pengambilan
keputusan di lingkungan penyedia jasa terkait pekerjaan pengelolaan gedung;
3) Memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai administrasi kontrak
khususnya dengan instansi pemerintah.
b) Tanggung jawab:
1) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pengelolaan gedung dan dapat
bertindak/mengambil keputusan atas nama perusahaan demi kelancaran
pelaksanaan kegiatan pengelolaan gedung;
2) Bertanggung jawab mewakili perusahaan atas penyelesaian complain dari
pemberi kerja (Biro Umum dan SDM dan SDM Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) yang tidak dapat
diselesaikan oleh Building Manager.
c) Syarat:
1) Pendidikan minimal Sarjana (S1) sesuai bidangnya;
2) Menduduki jabatan manajerial di perusahaan.
3. Transportasi dan Akomodasi
Transportasi dan akomodasi tenaga kerja (tenaga kebersihan/teknisi/supervisor/
manager) termasuk makan/minum di lokasi pekerjaan menjadi tanggung jawab
penyedia jasa. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan hanya menyediakan ruangan secukupnya untuk kantor administrasi
dan ruang ganti tenaga kerja yang ditempatkan di Kantor Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
C. JAMINAN KUALITAS
a) Penyedia jasa wajib memastikan tenaga kerja yang ditempatkan (tenaga
kebersihan / teknisi / leader / supervisor / chief / Building Manager) memiliki
kemampuan teknis dan/atau manajerial untuk melaksanakan pengelolaan
gedung serta memenuhi kualifikasi minimal yang disyaratkan.
b) Penyedia jasa wajib memastikan sistem/metode pengelolaan gedung yang
diterapkan sesuai dengan persyaratan teknis yang tertuang dalam buku manual
peralatan (manual book) yang dikeluarkan oleh produsen/principal setiap
peralatan serta sesuai dengan ketentuan pengelolaan gedung yang berlaku yang
dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja,
Dinas Pemadam Kebakaran, dll (termasuk segala perijinan dan pengujian yang
diwajibkan).
c) Penyedia Jasa wajib memeriksa dan memastikan peralatan kerja dan bahan
dalam kondisi baik (siap pakai) dan jumlah minimal sesuai dengan yang
ditetapkan dalam perjanjian kerja.
d) Penyedia Jasa wajib melaksanakan pekerjaan dengan baik, sesuai dengan
persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja.
e) Penyedia Jasa bertanggung jawab terhadap disiplin kehadiran kerja tenaga kerja
yang ditempatkan (tenaga kebersihan/teknisi/tenaga keamanan, leader,
supervisor, chief, Building Manager)
II. KETENTUAN TEKNIS
A. LINGKUP DAN SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN
1. Penyediaan Tenaga Kerja
Penyedia jasa menyediakan tenaga kerja pengelolaan gedung minimal yang terdiri
dari:
a. Tenaga Building Manager
Bertanggungjawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan
mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan pengelolaan gedung yang meliputi
engineering, housekeeping, dan security sehingga operasional, kebersihan, dan
keamanan gedung dapat berjalan dengan baik serta komponen/peralatan
gedung terawat dengan baik dan menggunakan biaya yang efektif dan efisien,
dengan ketentuan:
1) Kemampuan: a) Memiliki kemampuan menyusun rencana kerja yang
komprehensif berdasarkan pengetahuan yang
mendalam mengenai sistem bangunan tinggi;
b) Memiliki kemampuan melaksanakan pembagian kerja
yang efektif berdasarkan pengetahuan yang
mendalam mengenai analisa beban kerja dan proses
bisnis pengelolaan gedung;
c) Memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai
sistem pengawasan;
d) Memiliki kemampuan mengelola subkontraktor/
supplier dengan baik berdasarkan pengetahuan pasar
yang luas dan kemampuan komunikasi yang baik;
e) Memiliki kemampuan mengelola stake-holder dengan
bijaksana berdasarkan pemahaman yang mendalam
tentang budaya birokrat dan kemampuan komunikasi
yang baik;
f) Memiliki kemampauan menganalisa dan
menyimpulkan permasalahan dengan cepat;
g) Memiliki kemampuan mengambil keputusan-
keputusan penting atas nama perusahaan untuk
menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
h) Memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sehingga
meminimalkan kemungkinan terjadinya kecelakaan
kerja serta adanya korban jiwa akibat bencana
(kebakaran, gempa, banjir dll);
i) Memiliki kemampuan dalam mewakili owner untuk
berkoordinasi dengan dinas external terkait
(Kepolisian, Pemadam Kebakaran, PLN dll) setempat;
j) Mampu memberikan rekomendasi terkait dengan
teknis perawatan dan pengelolaan gedung serta
peralatannya (engineering consultant).
2) Persyaratan a) Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan foto kopi
KTP
b) Pendidikan minimal S1 Teknik Sipil/Arsitektur/Mesin/
Elektro;
c) Usia maksimal 56 tahun;
d) Memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun sebagai
Building Manager / Facility Coordinator / Chief
Engineering dalam pengelolaan bangunan gedung
bertingkat pada instansi pemerintah maupun swasta,
dibuktikan dengan surat referensi dari instansi pemberi
kerja;
e) Memiliki sertifikat Ahli K3 Umum yang dikeluarkan oleh
kemenaker RI;
f) Memiliki sertifikasi Ahli Perawatan Bangunan Gedung
dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
g) Memiliki sertifikat Fire Safety Manager dikeluarkan
oleh BNSP / kemenaker RI;
h) Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
yang masih berlaku;
i) Memiliki Surat Keterangan Sehat terbaru.
b. Tenaga Chief Engineering
Bertanggung jawab untuk membantu Building Manager dalam merencanakan,
melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan
pengelolaan gedung dalam bidang keteknikan sehingga operasional gedung
dapat berjalan dengan baik serta komponen/peralatan gedung dapat terawat
dan berfungsi secara optimal. Dengan ketentuan:
1) Kemampuan: a) Memiliki kemampuan menyusun rencana kerja yang
komprehensif berdasarkan pengetahuan yang
mendalam mengenai sistem bangunan tinggi;
b) Memiliki kemampuan melaksanakan pembagian kerja
yang efektif berdasarkan pengetahuan yang
mendalam mengenai analisa beban kerja dan proses
bisnis pengelolaan gedung;
c) Memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai
sistem pengawasan;
d) Memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai
sistem bangunan tinggi, termasuk sistem kerja, sistem
pemeliharaan, jaringan purna jual (authorized partner)
serta jaringan sales, service, dan spare part yang
dibutuhkan.
e) Memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai
ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait pengelolaan/
pengoperasian gedung bertingkat khususnya gedung
pemerintah
f) Memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai
kualifikasi teknisi gedung, jenjang pelatihan, provider
pelatihan serta metode seleksi teknisi gedung
g) Memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai
pengaturan jadwal kerja, pengawasan kerja dan
evaluasi hasil kerja teknisi gedung
h) Memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai
standar kualitas/performance komponen gedung/
peralatan, metode pengujian/pengukuran serta
analisa penyebab kekurangan/penurunannya;
i) Memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai
penyusunan Standard Operating Procedure (SOP)
pengelolaan gedung
j) Memiliki kemampuan penanganan gangguan/
kerusakan sistem bangunan tinggi sehingga
meminimalkan terganggunya operasional kantor
akibat gangguan/kerusakan sistem bangunan tinggi
tersebut;
k) Memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat
(kebakaran/gempa/banjir, dll) sehingga meminimalkan
kerusakan komponen gedung/peralatan serta
kemungkinan terjadinya korban jiwa.
l) Mampu memberikan rekomendasi terkait dengan
teknis perawatan dan pengelolaan gedung serta
peralatannya (engineering consultant).
2) Persyaratan a) Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan foto kopi
KTP;
b) Pendidikan minimal S1 Teknik Sipil/Arsitektur/Mesin/
Elektro;
c) Usia maksimal 56 tahun;
d) Memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun sebagai
chief engineering atau jabatan setara yang berkenaan
dengan pengelolaan bangunan gedung bertingkat,
dibuktikan dengan surat referensi dari instansi pemberi
kerja;
e) Memiliki sertifikasi Ahli Perawatan Gedung dari Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
f) Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
yang masih berlaku;
g) Memiliki Surat Keterangan Sehat terbaru.
c. Tenaga Chief Security
Bertanggung jawab untuk membantu Building Manager merencanakan,
melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan
pengelolaan pengamanan gedung yang meliputi pengamanan
komponen/peralatan gedung, pengaturan kendaraan, pengamanan ketertiban,
kenyamanan dan keselamatan sehingga operasional gedung dapat berjalan
dengan baik. Dengan ketentuan:
1) Kemampuan: a) Memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai
sistem pengamanan di lingkungan bangunan tinggi;
b) Memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai
ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait
pengamanan gedung bertingkat khususnya gedung
pemerintah;
c) Memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai
kualifikasi, metode seleksi, jenjang pelatihan, serta
provider pelatihan anggota Satuan Pengamanan
gedung;
d) Memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai
pengaturan jadwal kerja, pengawasan pelaksanaan
pengamanan, dan evaluasi hasil kerja Satpam
gedung;
e) Memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai
penyusunan Standard Operating Procedure (SOP)
pengelolaan Pengamanan gedung;
f) Memiliki kemampuan penanganan gangguan
terhadap keamanan dan ketertiban serta dapat
berkoordinasi dengan pihak terkait (contoh: Polsek,
PamObvit);
g) Memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat
(kebakaran/gempa/banjir, dll) sehingga meminimalkan
kemungkinan terjadinya korban jiwa.
2) Persyaratan a) Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan foto kopi
KTP;
b) Minimal S1 semua jurusan wajib memiliki sertifikat
Gada Utama dan usia maksimal 56 tahun;
c) Atau Pensiunan TNI/POLRI dengan pangkat minimal
Perwira Pertama, dengan batas usia maksimal 63
tahun;
d) Memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun sebagai
top/middle manager dalam proyek pengelolaan atau
pembangunan gedung bertingkat bagi GADA UTAMA
dibuktikan dengan surat referensi dari instansi pemberi
kerja;
e) Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
yang masih berlaku;
f) Memiliki Surat Keterangan Sehat terbaru.
d. Tenaga Chief Housekeeping
Bertanggungjawab untuk membantu Building Manager merencanakan,
melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan
pengelolaan gedung yang meliputi pemeliharaan kebersihan serta perawatan dan
pemeliharaan gedung dan area sekitarnya. Dengan Ketentuan:
a) Memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai
1) Kemampuan:
pengelolaan kebersihan gedung dan pertamanan,
khususnya gedung perkantoran, yang meliputi:
• Karakteristik area dan metode penanganan
• Jenis material dan metode penanganan
• Jenis peralatan dan chemical yang digunakan
b) Memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai
pengaturan jadwal kerja, pengawasan kerja dan
evaluasi hasil kerja tenaga kebersihan
c) Memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai
standar kualitas kebersihan gedung
d) Memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai
penyusunan Standard Operating Procedure (SOP)
pengelolaan kebersihan gedung
2) Persyaratan a) Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan foto kopi
KTP;
b) Pendidikan minimal S1 semua jurusan;
c) maksimal 56 tahun;
d) Memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun sebagai
chief housekeeping atau jabatan setara yang
berkenaan dengan pengelolaan bangunan gedung
bertingkat atau hotel, dibuktikan dengan surat
referensi dari instansi pemberi kerja;
e) Memiliki sertifikat Klining Servis Skema Koordinator
dari BNSP;
f) Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
yang masih berlaku;
g) Memiliki Surat Keterangan Sehat terbaru.
e. Tenaga Supervisor Teknik
Bertanggung jawab untuk melakukan supervisi teknis dan pengawasan sesuai
dengan bidangnya sehingga pelaksanaan pengelolaan gedung sesuai dengan
persyaratan teknis yang tertuang dalam buku manual peralatan (manual book)
yang dikeluarkan oleh produsen/principal setiap peralatan serta sesuai dengan
ketentuan pengelolaan gedung yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian
Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja, Dinas Pemadam Kebakaran, dll.
Dengan ketentuan:
1) Kemampuan: a) Memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai
sistem kerja komponen bangunan/peralatan
bangunan tinggi, termasuk cara pengoperasian,
indikator kualitas/performance, metode/jadwal
pemeliharaan, medium/slow moving parts, supplies,
dll.;
b) Memiliki kemampuan analisa dan penanganan
gangguan/kerusakan komponen gedung/peralatan;
c) Memiliki kemampuan memahami manual book
peralatan dan Standar Operating Procedure (SOP),
memberikan pelatihan/instruksi teknis kepada para
teknisi
2) Persyaratan a) Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan foto kopi
KTP;
b) Pendidikan minimal S1 teknik;
c) maksimal 56 tahun;
e) Memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun sebagai
leader/supervisor dalam proyek pengelolaan atau
pembangunan gedung bertingkat;
f) Memiliki sertifikat K3 umum/ K3 Listrik/ K3 Lift/ K3
Genset
g) Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
yang masih berlaku;
h) Memiliki Surat Keterangan Sehat terbaru.
f. Leader Teknik Operasional
Bertanggungjawab mengepalai Kelompok Kerja dan teknisi Mekanikal Elektrikal
yang bertugas pada setiap shift sehingga pelaksanaan pengoperasian,
pemeliharaan, dan perbaikan dapat berjalan dengan baik.
1) Kemampuan: a) Memiliki pengetahuan mengenai kualifikasi teknisi
gedung dan jenjang pelatihan teknisi gedung;
b) Memiliki pengetahuan mengenai pengaturan jadwal
kerja, pengawasan kerja dan evaluasi hasil kerja
teknisi gedung;
c) Memiliki kemampuan penanganan gangguan/
kerusakan sistem bangunan tinggi sehingga
meminimalkan terganggunya operasional kantor akibat
gangguan/kerusakan sistem bangunan tinggi tersebut.
2) Persyaratan a) Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan foto kopi
KTP;
b) Pendidikan minimal STM/SMK jurusan elektro/mesin
c) Usia maksimal 56 tahun;
d) Memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun sebagai
kepala/ leader teknisi atau 10 (sepuluh) tahun sebagai
teknisi;
e) Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
yang masih berlaku;
f) Memiliki Surat Keterangan Sehat terbaru.
g. Leader Teknik Perawatan
Bertanggungjawab mengepalai Kepala Kelompok Kerja dan teknisi yang bertugas
pada setiap shift sehingga pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan
perbaikan dapat berjalan dengan baik.
1) Kemampuan: a) Memiliki pengetahuan mengenai sistem bangunan
tinggi, termasuk sistem kerja, sistem pemeliharaan,
jaringan purna jual (authorized partner) serta jaringan
sales, service, dan spare part yang dibutuhkan.
b) Memiliki pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan
yang berlaku terkait pengelolaan/ pengoperasian
gedung bertingkat khususnya gedung pemerintah
c) Memiliki pengetahuan mengenai kualifikasi teknisi
gedung dan jenjang pelatihan teknisi gedung;
d) Memiliki pengetahuan mengenai pengaturan jadwal
kerja, pengawasan kerja dan evaluasi hasil kerja
teknisi gedung;
2) Persyaratan a) Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan foto kopi
KTP;
b) Pendidikan minimal STM/SMK jurusan
elektro/mesin/sipil;
c) Usia maksimal 56 tahun;
d) minimal 3 (tiga) tahun sebagai kepala teknisi/leader
atau 10 (sepuluh) tahun sebagai teknisi;
e) Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
yang masih berlaku;
f) Memiliki Surat Keterangan Sehat terbaru.
h. Teknisi operasional mekanikal / elektrikal / sipil / computer / telepon /
jaringan
Bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan penunjang operasional kantor
serta pemeliharaan peralatan jaringan telepon, listrik, internet, audio, video,
perangkat computer, AC, Lift, dan pompa air.
a) Memiliki kemampuan penanganan gangguan/
1) Kemampuan:
kerusakan sistem bangunan sehingga meminimalkan
terganggunya operasional kantor akibat
gangguan/kerusakan sistem bangunan tersebut.
b) Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
dan Surat Keterangan dokter terbaru.
a) Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan foto kopi
2) Persyaratan
KTP;
b) Pendidikan minimal STM/SMK jurusan Teknik atau
setara;
c) Usia maksimal 56 tahun;
d) minimal 3 (tiga) tahun sebagai teknisi;
e) Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
yang masih berlaku;
f) Memiliki Surat Keterangan Sehat terbaru.
i. Teknisi sipil/bangunan
Bertanggungjawab untuk melaksanakan perawatan dan perbaikan sipil/bangunan,
pekerjaan konstruksi dasar, dan pertukangan.
1) Kemampuan: a) Memiliki keterampilan terkait pengelolaan/
pengoperasian gedung bertingkat khususnya gedung
pemerintah.
a) Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan foto kopi
2) Persyaratan
KTP;
b) Pendidikan minimal STM/SMK jurusan Teknik sipil;
c) Usia maksimal 56 tahun;
d) minimal 3 (tiga) tahun sebagai teknisi;
e) Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
yang masih berlaku;
f) Memiliki Surat Keterangan Sehat terbaru.
j. Danru security
Bertanggung jawab mengepalai security yang bertugas pada setiap shift sehingga
pelaksanaan pengamanan dapat berjalan dengan baik, dengan jumlah yang
bertugas untuk setiap shift adalah 1 (satu) orang Danru.
a) Memiliki pengetahuan mengenai sistem pengamanan
1) Kemampuan:
di lingkungan bangunan tinggi, termasuk pengaturan
sistem kerja pengamanan;
b) Memiliki pengetahuan mengenai pengaturan dan
jadwal kerja, pengawasan kegiatan pengamanan dan
evaluasi hasil kerja Satpam gedung;
c) Memiliki kemampuan penanganan gangguan terhadap
keamanan dan ketertiban serta dapat berkoordinasi
dengan pihak terkait (contoh: Polsek, PamObvit);
d) Memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat
(kebakaran/gempa/banjir, dll) sehingga meminimalkan
kemungkinan terjadinya korban jiwa.
a) Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan foto kopi
2) Persyaratan
KTP;
b) minimal SMA sederajat dan memiliki sertifikat dari
Polda (GADA MADYA) Usia maksimal 56 tahun;
c) minimal 3 (tiga) tahun sebagai Danru atau 10 (sepuluh)
tahun sebagai anggota security
d) Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
yang masih berlaku;
e) Memiliki Surat Keterangan Sehat terbaru.
k. Anggota security
Bertanggung jawab melaksanakan pengaman sesuai Prosedur yang telah di
tetapkan
a) Memiliki pengetahuan mengenai sistem pengamanan
1) Kemampuan:
di lingkungan bangunan tinggi,;
b) Memiliki kemampuan penanganan gangguan
keamanan dan ketertiban.
c) Memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat
(kebakaran/gempa/banjir, dll.
a) Pria;
2) Persyaratan
b) Tinggi badan minimal 160cm;
c) Berbadan tegap (proporsional);
d) Melampirkan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi
hukuman pidana;
e) Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan foto kopi
KTP;
f) minimal SMA sederajat dan memiliki sertifikat dari
Polda (GADA PRATAMA)
g) Usia maksimal 50 tahun;
h) minimal 3 (tiga) tahun sebagai Danru atau 10 (sepuluh)
tahun sebagai anggota security
i) Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
yang masih berlaku;
j) Memiliki Surat Keterangan Sehat terbaru.
l. Tenaga Administrasi dan Gudang
Bertanggungjawab melaksanakan kegiatan adminstrasi Building Management
dan melaksanakan kegiatan.
a) Bisa mengoprasikan computer (ms office);
1) Kemampuan:
b) Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan foto kopi
2) Persyaratan
KTP;
c) Pendidikan minimal SMA sederajat;
d) Usia maksimal 56 tahun;
e) minimal 3 (tiga) tahun sebagai tenaga administrasi dan
atau gudang;
f) Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
yang masih berlaku;
g) Memiliki Surat Keterangan Sehat terbaru.
m. Tenaga kurir
Bertanggungjawab melaksanakan kegiatan adminstrasi Building Management
dan melaksanakan kegiatan Pengiriman dokumen (diutamakan pria).
a) Memahami konsep tata naskah dinas dan kearsipan
1) Kemampuan:
b) Memahami lokasi kantor Kementrian/Lembaga/
Instansi serta berbagai stakeholder di area
Jabodetabek
a) Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan foto kopi
2) Persyaratan
KTP;
b) Pendidikan minimal SMA sederajat;
c) Usia maksimal 56 tahun;
d) Minimal 2 (dua) tahun sebagai kurir;
e) Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
yang masih berlaku;
f) Memiliki Surat Keterangan Sehat terbaru.
n. Tenaga resepsionis
Bertanggungjawab melaksanakan kegiatan Building Management dan
melaksanakan kegiatan customer service / menampung komplain dari pengguna
gedung (complaint centre).
a) Ramah dan mampu berkomunikasi dengan baik;
1) Kemampuan:
b) Berpenampilan menarik, tinggi minimal 160cm;
c) Menguasai Bahasa inggris pasif, dibuktikan dengan
sertifikat toefl minimal 400;
d) Bisa mengoperasikan computer (ms office).
a) Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan foto kopi
2) Persyaratan
KTP;
b) Pendidikan minimal SMA sederajat;
c) Usia maksimal 30 tahun;
d) minimal 3 (tiga) tahun sebagai reseosionis;
e) Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
yang masih berlaku;
f) Memiliki Surat Keterangan Sehat terbaru.
o. Supervisor Housekeeping
Bertanggung jawab untuk melakukan supervisi teknis dan pengawasan
pelaksanaan pemeliharaan kebersihan sehingga pelaksanaan pemeliharaan
kebersihan gedung sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian
kerja, dengan ketentuan :
a) Memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai
1) Kemampuan:
metode pemeliharaan kebersihan gedung, jenis dan
cara penggunaan peralatan serta bahan yang
diperlukan.
b) Memiliki kemampuan memahami Standar Operating
Procedure (SOP), memberikan pelatihan/instruksi
teknis kepada para tenaga kebersihan serta menguji
pemahaman SOP para tenaga kebersihan
a) Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan foto kopi
2) Persyaratan
KTP;
b) Pendidikan minimal SMA sederajat;
c) Usia maksimal 56 tahun;
d) minimal 3 (tiga) tahun sebagai pengawas kebersihan;
e) Memiliki sertifikat Klining Servis Skema Leader dari
BNSP;
f) Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
yang masih berlaku;
g) Memiliki Surat Keterangan Sehat terbaru.
p. Leader Housekeeping/cleaner
Bertanggungjawab atas pelaksanan pekerjaan kebersihan dapat berjalan
dengan baik, Dengan ketentuan :
a) Memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai
1) Kemampuan:
metode pemeliharaan kebersihan gedung, jenis dan
cara penggunaan peralatan serta bahan yang
diperlukan
a) Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan foto kopi
2) Persyaratan
KTP;
b) Pendidikan minimal SMA sederajat;
c) Usia maksimal 56 tahun;
d) minimal 3 (tiga) tahun sebagai pengawas kebersihan;
e) Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
yang masih berlaku;
f) Memiliki Surat Keterangan Sehat terbaru.
q. Tenaga Housekeeping
Bertanggungjawab melaksanakan kegiatan Building Management dan
melaksanakan kegiatan Penyajian /pelayanan kegiatan rapat.
a) memiliki pengetahuan mengenai metode
1) Kemampuan:
pemeliharaan kebersihan gedung, jenis dan cara
penggunaan peralatan serta bahan yang diperlukan;
a) Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan foto kopi
2) Persyaratan
KTP;
b) Pendidikan minimal SMP sederajat;
c) Usia maksimal 56 tahun;
d) Minimal 2 (dua) tahun sebagai pengawas kebersihan;
e) Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
yang masih berlaku;
f) Memiliki Surat Keterangan Sehat terbaru.
r. Petugas halaman dan taman
Bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pemeliharaan taman dan halaman,
dengan ketentuan:
a) memiliki pengetahuan mengenai metode
1) Kemampuan:
pemeliharaan kebersihan gedung, jenis dan cara
penggunaan peralatan serta bahan yang diperlukan;
g) Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan foto kopi
2) Persyaratan
KTP;
h) Pendidikan minimal SMP sederajat;
i) Usia maksimal 56 tahun;
j) Minimal 2 (dua) tahun sebagai pengawas kebersihan;
k) Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
yang masih berlaku;
l) Memiliki Surat Keterangan Sehat terbaru.
s. Petugas gondola/climbing
Bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pemeliharaan taman dan
halaman, dengan ketentuan:
1) Kemampuan: a) Mampu untuk mengoperasikan gondola dan peralatan
climbing lainnya;
b) Mampu untuk melaksanakan pembersihan fasad
gedung tinggi;
a) Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan foto kopi
2) Persyaratan
KTP;
b) Pendidikan minimal SMP sederajat;
c) Usia maksimal 56 tahun;
d) Minimal 2 (dua) tahun sebagai tenaga climbing;
e) Memiliki Surat Izin Operasi serta Sertifikat Climbing
dan Rope Access;
f) Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
yang masih berlaku;
g) Memiliki Surat Keterangan Sehat terbaru.
t. Operator telepon
Bertanggung jawab melakukan pengelolaan sambungan telfon dan melakukan
komunikasi pelayanan baik internal maupun eksternal. Dengan Ketentuan :
1) Kemampuan: a) Wanita
b) Mampu untuk berkomunikasi dengan jelas, lancar, dan
baik.
a) Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan foto kopi
2) Persyaratan
KTP;
b) Pendidikan minimal SMP sederajat;
c) Usia maksimal 56 tahun;
d) Minimal 1 (satu) tahun sebagai operator telepon;
e) Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
yang masih berlaku;
f) Memiliki Surat Keterangan Sehat terbaru.
u. Pengemudi
Bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan pengantaran pada berbagai
kegiatan perkantoran. Dengan Ketentuan :
a) Berpenampilan rapi dan berperilaku baik
1) Kemampuan:
b) Mampu untuk membaca peta dan navigasi
c) Memiliki wawasan tentang jalan dan gedung di area
Jabodetabek
a) Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan foto kopi
2) Persyaratan
KTP;
b) Pendidikan minimal SMP sederajat;
c) Usia maksimal 56 tahun;
d) Minimal 3 (tiga) tahun sebagai supir;
e) Memiliki surat Ijin Mengemudi (minimal SIM A);
g) Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
yang masih berlaku;
h) Memiliki Surat Keterangan Sehat terbaru.
2. Pelaksanaan Pekerjaan Pengelolaan Gedung
Penyedia jasa melaksanakan pekerjaan pengelolaan gedung yang terdiri dari:
a. Engineering
Pekerjaan engineering adalah pekerjaan pengoperasian, pemeliharaan,
perbaikan, dan dokumentasi perubahan dari seluruh komponen gedung dengan
ketentuan :
1) Area Pengelolaan
JUMLAH LUAS TOTAL
NO LOKASI
LANTAI (m2)
1 Gedung Utama (Herritage) 1 1.810
2 Gedung Selatan 4 1.120
3 Gedung Utara 4 1.076,8
4 Gedung Office 8 11.104
5 Lantai Parkir Gedung 7 8.767
6 Rooftop 1 215
7 Parkir Halaman Utama 1 1187
8 Halaman/Taman 1 415
10 Kediaman 2 589
2) Lingkup Pekerjaan dan Pertanggungjawaban Biaya
a) Pekerjaan Sipil
Pelaksana Biaya
No Lingkup Pekerjaan
Vendor Owner Vendor Owner
A UMUM (berlaku untuk semua komponen bangunan)
1 Membuat Petunjuk Pemeliharaan dan SOP
Inspeksi dan Pemeliharaan Sehari-hari √ √
Perbaikan
2 Inspeksi dan Pemeliharaan sehari-hari √ √
3 Perbaikan:
- Perbaikan pemasangan bata (dinding
tembok/dinding bata) 2 x 5 m = 10m²
sudah termasuk plesteran;
- Perbaikan dinding yang retak-retak,
pecah-pecah;
- Perbaikan dinding keramik 5m²/bulan;
- Perbaikan dinding ACP dengan luas
±5m²;
- Perbaikan lantai conblok; √ √*
- Perbaikan lantai plesteran (Floor);
- Perbaikan lantai keramik yang pecah-
pecah 5m²/bulan;
- Perbaikan plafon akustik, plapon
Gypsum, Plapon GRC
- Perbaikan saluran air hujan gedung
lama dan Baru
- Perbaikan saluran luar gedung
(halaman)
4 Penggantian Komponen Gedung √ √*
5 Perijinan √ √
6 Penambahan/Perubahan
- Perubahan partisi dinding maksimal
30m² perbulan dengan harga 1m²
- Pengecatan sesuai kapasitas 25kg (5
kaleng) bila dicatkan 125m² perbulan √ √*
- Penambahan dinding yang sifatnya
sementara pada Gedung Baru dan
Gedung Lama baik material dari bahan
gypsum, bata, pasir dan semen
7 Dokumentasi Pemeliharaan dan
√ √
Perubahan
*biaya bahan dibebankan dan ditagihkan terpisah ke owner sedangkan biaya
tenaga kerja adalah tanggung jawab vendor/penyedia
b) Pekerjaaan Mekanikal/Elektrikal
Pelaksana Biaya
No Lingkup Pekerjaan
Vendor Owner Vendor Owner
A UMUM (berlaku untuk semua peralatan*)
Membuat Petunjuk Operasional &
√
1 Pemeliharaan dan SOP √
2 Operasional √ √
3 Inspeksi dan pemeliharaan Sehari-hari √ √
4 Pemeliharaan berkala √ √
5 Penggantian supplies √ √
6 Overhaul √ √
7 Perbaikan √
- Perbaikan/penggantian jenis TL, PL,
Pijar (atau yang ada di Kemenko PMK)
- Perbaikan Instalasi Kelistrikan baik
Penerangan, Stop Kontak maupun
Kelistrikan yang digunakan oleh Power
power lainnya
- Perbaikan Panel-panel power
penerangan & stop kontak
- Perbaikan panel-panel power pompa-
pompa, AC
- Perbaikan modifikasi lampu
√
penerangan, stop kontak & komputer
serta power data
- Perbaikan modifikasi tambahan
jaringan baru baik Gedung lama
maupun Gedung Baru
- Perbaikan pompa-pompa yang rusak
oleh pihak kedua:
• Blower Fire Alarm
• Blower Exhaust Fan
• Pompa Pemadam Kebakaran (Main
Pump, Diesel pump & Jocky Pump)
8 Perijinan √ √
9 Penambahan/Perubahan √ √
10 Dokumentasi Pemeliharaan dan √ √
Perubahan
11 Sistem Manajemen Keselamatan dan √ √
Kesehatan Kerja
B KHUSUS (berlaku untuk masing-masing peralatan berikut)
1 Sistem Fire Hydrant dan Fire Sprinkler
- Mengadakan uji coba terhadap seluruh √ √
sistem secara berkala (3 bl. 1x)
disaksikan oleh petugas
2 Sistem Fire Extinguisher dan Fire
Supression
√ √
- Pengisian Ulang Gas Fire Extinguisher
- Pengisian Ulang Gas NOVEC 1230
3 Sistem fire alarm
- Memonitoring setiap gejala yang timbul
pada system fire alarm √ √
- Mengadakan pengetesan secara
berkala pada smoke & heat detector
4 Sistem Sewage Treatment Plant (STP)
- Penyedotan tinja √ √
- Uji Limbah
5 Sistem Water Treatment Plant (WTP)
- Memastikan kualitas air buangan di √ √
bawah ambang batas ketentuan
6 Deepwell
- Melaporkan keadaan muka air bawah √ √
tanah setiap 6 (enam) bulan sekali
7 Sistem Pembangkit Tenaga Listrik
√ √
- Pengadaan BBM (solar)
8 Sistem Building Automation System / BAS
(jika ada)
- Memonitoring setiap gejala yang timbul
√ √
pada BAS
- Melakukan upaya efesiensi melalui
program pengoperasian system
9 Sistem Telekomunikasi
- Pemeriksaan traffic average pada jam √ √
sibuk dan melakukan pencatatan
b. Housekeeping
1) Area Pengelolaan
JUMLAH LUAS TOTAL
NO LOKASI
LANTAI (m2)
1 Gedung Utama (Herritage) 1 1.810
2 Gedung Selatan 4 1.120
3 Gedung Utara 4 1.076,8
4 Gedung Office 8 11.104
5 Lantai Parkir Gedung 7 8.767
6 Rooftop 1 215
7 Parkir Halaman Utama 1 1187
8 Halaman/Taman 1 415
10 Kediaman 2 589
2) Lingkup Pekerjaan dan Pertanggungjawaban Biaya
Pelaksana Biaya
No Lingkup Pekerjaan
Vendor Owner Vendor Owner
1 Pembuangan Sampah dan Pemilahan
√ √
Sampah untuk Bank Sampah
2 Pembersihan Toilet √ √
3 Pembersihan Lantai √ √
4 Pembersihan Dinding dalam Gedung √ √
5 Pembersihan Plafon √ √
6 Pembersihan Ruang Kerja dan Ruang
√ √
Rapat
7 Pembersihan Kabin Lift dan Isinya √ √
8 Pembersihan Landasan Parkir √ √
9 Pembersihan Halaman/taman √ √
10 Pembersihan Dak, Talang, dan Saluran Air √ √
11 Pembersihan Dinding/Kaca Luar √ √
12 Anti Rayap, Pest & Rodent Control √ √
13 Pembasmian Nyamuk Penyebab Penyakit
√ √
DBD
14 Penyediaan Peralatan Kebersihan √ √
B. KETENTUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
a. Engineering
1) Umum
a) Membuat Petunjuk Pengoperasian dan Pemeliharaan dan SOP, yang akan
disepakati oleh Owner pada awal kontrak.
(1) Petunjuk Pemeliharaan minimal berisi :
• data teknis komponen bangunan/peralatan (merk/tipe apabila ada,
kapasitas, jumlah)
• petunjuk pengoperasian
• program pemeliharaan (item, jadwal pemeliharaan dan
penggantian sparepart/supplies)
• merk/tipe sparepart/supplies yang digunakan
• nama authorized partner apabila diwajibkan kontrak servis dengan
authorized partner
(2) Petunjuk Pengoperasian dan Pemeliharaan harus mengacu kepada buku
manual peralatan dan ketentuan operasional yang berlaku di gedung
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.
(3) Penyedia Jasa wajib melakukan konfirmasi ke produsen/authorized
partner mengenai kebenaran/kelengkapan buku manual peralatan.
Kesalahan/ketidaklengkapan buku manual peralatan yang tidak
dikonfirmasi oleh Penyedia Jasa kepada produsen/authorized partner
merupakan tanggung jawab Penyedia Jasa.
(4) SOP minimal berisi :
• Tahapan pengoperasian/pemeliharaan
• Personil yang melaksanakan
• Waktu pelaksanaan
• Quality control
• Flow chart
b) Operasional
(1) Pengoperasian (pre checking, operating, monitoring, turning off, post
checking) harus mengacu kepada buku manual peralatan dan ketentuan
operasional yang berlaku di gedung Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
(2) Kerusakan yang terjadi akibat kesalahan pengoperasian (termasuk
kesalahan pengoperasian akibat kesalahan/ketidaklengkapan buku
manual peralatan yang tidak dikonfirmasi oleh Penyedia Jasa kepada
produsen/authorized partner) menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.
(3) Peralatan/bahan pembantu yang diperlukan untuk pengoperasian dan
tidak tercantum dalam daftar peralatan/bahan pembantu yang harus
disediakan oleh Penyedia Jasa dianggap menjadi lingkup dan tanggung
jawab Penyedia Jasa.
c) Inspeksi dan Pemeliharaan Sehari-hari
(1) Inspeksi dilaksanakan secara terjadwal untuk memastikan tidak ada
masalah/kerusakan pada komponen gedung/peralatan yang dapat
mengakibatkan terganggunya operasional kantor dan dapat mendeteksi
lebih awal apabila terdapat penurunan performance, minimal meliputi:
• Inspeksi sebelum jam kerja
• Monitoring selama jam kerja
• Inspeksi sesudah jam kerja
• Inspeksi auditorium/ruang pertemuan lainnya sebelum acara
(2) Pemeliharaan Sehari-hari merupakan pemeliharaan rutin ringan untuk
memastikan komponen gedung/peralatan selalu dalam keadaan berfungsi
dengan normal.
(3) Kerusakan yang terjadi akibat kesalahan pemeliharaan (termasuk
kesalahan pemeliharaan akibat kesalahan/ketidaklengkapan buku manual
peralatan yang tidak dikonfirmasi oleh Penyedia Jasa kepada
produsen/authorized partner) menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.
(4) Peralatan/bahan pembantu yang diperlukan untuk pemeliharaan dan tidak
tercantum dalam daftar peralatan/bahan pembantu yang harus disediakan
oleh Penyedia Jasa dianggap menjadi lingkup dan tanggung jawab
Penyedia Jasa.
d) Pemeliharaan Berkala
(1) Pemeliharaan Berkala harus mengacu kepada buku manual peralatan dan
ketentuan operasional yang berlaku di gedung Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
(2) Kerusakan yang terjadi akibat kesalahan pemeliharaan (termasuk
kesalahan pemeliharaan akibat kesalahan/ketidaklengkapan buku manual
peralatan yang tidak dikonfirmasi oleh Penyedia Jasa kepada
produsen/authorized partner) menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.
(3) Peralatan/bahan pembantu yang diperlukan untuk pemeliharaan dan tidak
tercantum dalam daftar peralatan/bahan pembantu yang harus disediakan
oleh Penyedia Jasa dianggap menjadi lingkup dan tanggung jawab
Penyedia Jasa.
(4) Authorized Partner adalah jaringan pelayanan purna jual resmi yang diakui
oleh produsen/principal dibuktikan dengan surat penunjukan dari
produsen/principal.
(5) Lingkup Kontrak Servis yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa minimal
harus sama dengan syarat minimal yang ditentukan dalam TOR dan BOQ.
e) Penggantian Sparepart/Supplies
(1) Penggantian sparepart/supplies dilaksanakan sesuai dengan jadwal
pemeliharaan atau apabila ditemukan adanya kerusakan/gangguan/
penurunan perfomance pada komponen gedung/peralatan hingga dapat
berfungsi kembali dengan baik dan mencapai perfomance sekurang-
kurangnya sesuai dengan spesifikasi/ persyaratan sistem dari produsen
dan/atau standar kualitas yang ditetapkan dalam perjanjian kerja.
(2) Penggantian spare part/supplies selalu menggunakan spare part/supplies
baru dan original sesuai dengan spesifikasi, merk dan type spare
part/supplies yang diganti.
(3) Apabila spare part/supplies yang harus diganti sulit ditemukan di pasaran
atau sudah tidak diproduksi lagi, maka penyedia jasa dapat menggantinya
dengan merk lain yang compatible tanpa mengurangi kualitasnya setelah
terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Biro Umum dan SDM dan SDM
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.
f) Overhaul
(1) Overhaul dilaksanakan sesuai dengan jadwal pemeliharaan atau apabila
diketemukan adanya kerusakan/gangguan/penurunan perfomance pada
peralatan hingga dapat berfungsi kembali dengan baik dan mencapai
perfomance sekurang-kurangnya sesuai dengan spesifikasi/ persyaratan
sistem dari produsen dan/atau standar kualitas yang ditetapkan dalam
perjanjian kerja.
(2) Pelaksanaan overhaul harus direncanakan dan dikoordinasikan dengan
Biro Umum dan SDM dan SDM Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk meminimalkan gangguan
pada operasional kantor.
g) Perbaikan
(1) Perbaikan dilaksanakan apabila ditemukan adanya kerusakan/gangguan/
penurunan perfomance komponen gedung/peralatan baik melalui proses
inspeksi, pemeliharaan maupun dari komplain yang diajukan oleh
penghuni hingga komponen gedung/peralatan tersebut dapat berfungsi
kembali dengan baik dan mencapai perfomance sekurang-kurangnya
sesuai dengan spesifikasi/persyaratan dari produsen dan/atau standar
kualitas yang ditetapkan dalam perjanjian kerja.
(2) Pelaksanaan perbaikan harus direncanakan dan dikoordinasikan dengan
Biro Umum dan SDM dan SDM Kementerian koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk meminimalkan gangguan
pada operasional kantor.
h) Perizinan
(1) Seluruh perizinan yang terkait dengan pengelolaan gedung ini dan
penggunaan komponen gedung/peralatan harus dipenuhi sesuai
ketentuan yang berlaku.
(2) Seluruh pengujian yang terkait dengan pengelolaan gedung ini yang
diwajibkan oleh instansi-instansi yang berwenang baik yang terkait dengan
pengurusan perijinan maupun tidak, harus dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
(3) Segala biaya terkait dengan pengurusan perijinan dan atau pengujian yang
tidak disertai dengan kwitansi resmi dari pemungut biaya menjadi
tanggung jawab Penyedia Jasa.
i) Penambahan/Perubahan
(1) Setiap permohonan penambahan, perubahan dan relayout komponen
gedung/peralatan (termasuk instalasi dan peralatan bantunya) dari
penghuni disampaikan kepada Building Management.
(2) Building Management melengkapi permohonan tersebut dengan
pertimbangan teknis dan rencana anggaran biaya (RAB) lalu
menyampaikan ke Biro Umum dan SDM dan SDM Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk
mendapatkan persetujuan.
(3) Apabila pelaksanaan penambahan/perubahan dilaksanakan oleh
kontraktor eksternal, Building Management wajib melaksanakan
pengawasan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan tersebut
sesuai/tidak melanggar pertimbangan teknis yang disampaikan oleh
Building Management dan untuk memastikan tidak ada komponen
gedung/peralatan yang rusak akibat pelaksanaan pekerjaan tersebut (baik
yang menjadi lingkup pekerjaan perubahan atau lainnya).
(4) Building Management bertanggungjawab atas segala
kerusakan/penurunan performance akibat pelaksanaan pekerjaan
penambahan/perubahan baik yang dilaksanakan oleh Building
Management atau yang dilaksanakan oleh kontraktor eksternal.
j) Dokumentasi Pemeliharaan dan Penambahan/Perubahan
(1) Dokumentasi pemeliharaan meliputi kartu pemeliharaan, buku
pemeliharaan, dan laporan bulanan pemeliharaan.
(2) Dokumentasi penambahan, perubahan dan relayout komponen
gedung/peralatan (termasuk instalasi dan peralatan bantunya) meliputi
laporan pelaksanaan dan revisi as built drawing.
(3) Dokumentasi atas pemeliharaan dan perubahan tersebut dibuat rangkap
2 (untuk Biro Umum dan SDM dan SDM Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan arsip Building
Management). Arsip Building Management diadministrasikan sedemikian
rupa sehingga memudahkan pencarian dan diserahkan secara lengkap
kepada Biro Umum dan SDM dan SDM pada akhir masa kontrak.
k) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(1) Seluruh aspek dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja wajib dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan mendapat
sertifikasi (apabila ada) dari instansi yang berwenang (Kementerian
Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja, Dinas Pemadam
Kebakaran, dll).
(2) Segala tuntutan dari pihak manapun akibat tidak/kurang dilaksanakanya
ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi
tanggung jawab Penyedia Jasa.
l) Lain-Lain
(1) Setelah ditunjuk sebagai pemenang, Penyedia Jasa diberikan waktu
selama satu minggu untuk melakukan pemeriksaan terhadap konstruksi
gedung dan seluruh komponen gedung/peralatan bersama-sama dengan
Building Management sebelumnya (existing) dan Biro Umum dan SDM
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan sebagai lampiran dari Berita Acara Penyerahan Lokasi
Pekerjaan dan menjadi kondisi awal pelaksanaan pekerjaan.
(2) Penyedia Jasa wajib melakukan evaluasi atas performance (unjuk kerja)
sistem dan peralatan dan evaluasi terhadap gangguan yang terjadi.
Bilamana hasil evaluasi menunjukkan bahwa diperlukan suatu
penambahan/perubahan pada sistem dan peralatan untuk menjamin
performance sistem dan peralatan tersebut, maka penyedia jasa wajib
melaporkan kepada Biro Umum dan SDM Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. secara tertulis dengan
dilengkapi uraian kegiatan, perkiraan biaya dan pertimbangan teknis dari
instansi terkait.
(3) Kerusakan komponen gedung/peralatan akibat komponen
gedung/peralatan yang tidak/kurang sesuai dengan ketentuan teknis
gedung pemerintah menjadi tanggungjawab penyedia jasa apabila
sebelumnya penyedia jasa tidak melakukan dan/atau melaporkan evaluasi
performance secara tertulis ke Biro Umum dan SDM Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
(4) Penyedia Jasa wajib menjaga kerahasiaan sistem dan peralatan gedung
Kementerian koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
serta data lainnya yang ada pada gedung Kementerian koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Terhadap pelanggaran
penjagaan kerahasiaan akan dikenakan tuntutan sesuai dengan ketentuan
dan perundang- undangan yang berlaku.
(5) Selama bertugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan seluruh tenaga kerja diwajibkan
untuk:
• mentaati ketentuan keamanan dan ketertiban di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.
• memakai seragam dan sepatu (disediakan penyedia jasa) dan tanda
pengenal yang berlaku di koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan.
• menjaga kebersihan dan kerapihan
• berkoordinasi kepada penanggung jawab ruangan pada saat
melakukan pekerjaan di ruang kerja
2) Khusus
a) Sistem Fire Hydrant dan Fire Sprinkler
(1) Setiap pelaksanaan uji coba terhadap sistem Fire Hydrant dan/atau Fire
Sprinkler dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan
pihak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.
(2) Apabila terjadi kebakaran, dan sistem fire hydrant dan/atau fire sprinkler tidak
berfungsi dengan baik maka penyedia jasa bertanggung jawab atas segala
tuntutan dari pihak manapun.
b) Sistem Fire Extinguisher dan Fire Supression
(1) Setiap pelaksanaan uji coba/pemeriksaan terhadap sistem Fire Extinguisher
dan/atau Fire Supression dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh
Penyedia Jasa dan pihak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
(2) apabila terjadi kebakaran, dan sistem fire extinguisher dan/atau fire supresion
tidak berfungsi dengan baik maka penyedia jasa bertanggungjawab atas
segala tuntutan dari pihak manapun.
c) Sistem Fire Alarm
(1) Monitoring system fire alarm dilakukan 24 jam setiap hari kalender;
(2) apabila terjadi kebakaran, dan sistem fire alarm tidak berfungsi dan/atau
terpantau dengan baik maka penyedia jasa bertanggungjawab atas segala
tuntutan dari pihak manapun;
d) Sistem Sewage Treatment Plant (STP)
(1) Kualitas effluent dari sewage treatment plant harus selalu sesuai dengan
ketentuan yang dipersyaratkan oleh keputusan Gubernur DKI Jakarta;
(2) Apabila baku mutu tersebut tidak dicapai maka Penyedia Jasa
memberitahukan secara tertulis kepada Biro Umum dan SDM Kemenko
Bidang PMK tentang langkah penanganannya termasuk apabila perlu
dilakukan perbaikan terhadap instalasi Sewage Treatment Plant (STP);
(3) Uji Limbah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap
pelaksanaan uji limbah dibuatkan Berita Acara dengan ditandatangani oleh
instansi yang berwenang;
e) Penyedia jasa bertanggung jawab atas segala tuntutan dari pihak manapun akibat
tidak dipenuhinya standar baku mutu tersebut dan penyedia jasa tidak melaporkan
sebelumnya secara tertulis kepada Biro Umum dan SDM Sistem Water Treatment
Plant (WTP)
(1) Kualitas air buangan harus selalu berada di bawah ambang batas ketentuan
yang berlaku;
(2) Penyedia jasa bertanggungjawab atas segala tuntutan dari pihak manapun
akibat tidak dipenuhinya standar kualitas air buangan sesuai ketentuan yang
berlaku.
f) Deepwell
(1) Keadaan air muka tanah dilaporkan kepada instansi yang berwenang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut ditembuskan kepada Biro
Umum dan SDM;
(2) Penyedia jasa bertanggungjawab atas segala tuntutan dari pihak manapun
akibat tidak dilaporkannya keadaan air muka tanah tersebut sesuai ketentuan
yang berlaku.
g) Penggunaan Air Bersih
(1) Penyedia jasa bertanggung jawab atas penggunaan air bersih termasuk
kontrol pemakaiannya.
b. Housekeeping
Membuat Petunjuk Pengoperasian dan Pemeliharaan dan SOP, yang akan
disepakati oleh Owner pada awal kontrak dengan pelaksanaan pekerjaan
housekeeping sebagai berikut:
1) Pembuangan Sampah dan Pemilahan Sampah
Pembuangan sampah dan Pemilahan Sampah yang dimaksud adalah
pembuangan sampah yang berada ditempat sampah pada setiap lantai
gedung/ruangan kerja dan halaman/taman yang terlebih dahulu dilakukan
pemilahan sampah untuk dikumpulkan di Bank Sampah dan selebihnya ke tempat
pembuangan sementara yang telah ditentukan dan pembuangan sampah dari
tempat pembuangan sementara ke TPA terdekat dengan ketentuan sebagai
berikut :
a) Sampah harus dibuang ke tempat pembuangan sementara yang telah
ditentukan dalam keadaan tertutup rapat (polybag) paling lambat pada jam
07.00 WIB setiap hari.
b) Pembuangan sampah di tempat pembuangan sementara ke TPA terdekat
dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, dengan ketentuan:
c) Sampah di tempat pembuangan sementara maksimal ¾ kapasitas tempat
pembuangan sampah sementara tersebut.
d) Untuk menghindari adanya sisa sampah yang tertinggal lama di tempat
pembuangan sementara sehingga membusuk dan dapat menimbulkan bau
tidak sedap, tempat pembuangan sampah sementara harus dalam keadaan
kosong dan dicuci minimal 1 minggu sekali (setiap akhir pekan)
e) Sampah yang dikumpulkan di Bank Sampah berupa sampah dengan
klasifikasi 3R sesuai Dinas Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
f) Tempat sampah harus dibersihkan setiap hari/dilap setelah sampah dibuang
dan diletakkan pada tempat yang telah ditentukan dalam keadaan tertutup
(khusus untuk tempat sampah dalam ruangan). Setiap seminggu sekali/pada
saat general cleaning, tempat sampah harus dicuci.
g) Pembuangan sampah dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
h) Pembersihan sampah termasuk juga terhadap sampah medis.
2) Pembersihan Toilet
Pembersihan toilet yang dimaksud adalah pembersihan seluruh perangkat
toilet/kamar mandi/wc yang terdiri dari lantai, dinding, pintu, closet, urinoir, kran,
jet washer, wastafel, dan cermin dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Pembersihan lantai harus menggunakan peralatan dan obat antiseptic yang
tidak merusak lantai dan beraroma harum.
b) Pembersihan dinding dan pintu menggunakan sabun deterjen dan obat
pembersih yang tidak merusak dinding dan beraroma harum.
c) Pekerjaan pembersihan closet, urinoir, kran, jet washer, washtafel, dan
cermin menggunakan sabun deterjen dan obat pembersih yang tidak
merusak permukaan dan beraroma harum.
d) Setiap selesai dibersihkan setiap kamar mandi/wc harus diberi 1 (satu) buah
kamper, sedangkan setiap urinoir harus diberi 3 (tiga) buah kamper dengan
diameter 1,5 cm.
e) Pelaksanaan pembersihan toilet/kamar mandi/wc minimal pada setiap pagi
sebelum jam 06.30 WIB, siang sebelum jam 12.00 WIB, dan sore sebelum
jam 17.00 WIB.
f) Tempat sabun cair (soap dispenser) yang ada di setiap toilet harus selalu
dalam keadaan terisi.
g) Pembersihan menyeluruh (general cleaning) harus dilakukan minimal setiap
1 (satu) bulan sekali.
h) Pembersihan toilet/kamar mandi/wc dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila
diperlukan.
3) Pembersihan Lantai
Pembersihan lantai yang dimaksud adalah membersihkan seluruh lantai ruang
kerja, aula, tangga, dan lobby setiap hari dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Pembersihan lantai harus menggunakan peralatan dan bahan (obat
antiseptic) yang tidak merusak lantai dan beraroma harum;
b) Untuk lantai keramik, marmer atau porselen, sebelum dilakukan pengepelan
harus disapu terlebih dahulu, kemudian dipel menggunakan air bersih yang
diberi obat antiseptic yang tidak merusak keramik, marmer atau porselen dan
beraroma harum;
c) Untuk lantai yang dilapisi karpet, dibersihkan dengan menggunakan vacuum
cleaner. Apabila diperlukan, untuk menghilangkan noda harus dilakukan
pencucian karpet;
d) Pelaksanaan pembersihan lantai minimal pada setiap pagi sebelum jam
06.30 WIB dan siang setelah jam 13.00 WIB setiap hari;
e) Pemolesan lantai keramik, marmer dan porselen setiap bulan sekali pada
saat pembersihan menyeluruh (general cleaning);
f) Pembersihan lantai dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4) Pembersihan Dinding dalam Gedung
Pembersihan dinding dalam gedung yang dimaksud adalah membersihkan
dinding ruang kerja, aula, tangga, dan lobby dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Untuk dinding dari bahan porselen, menggunakan air bersih dan obat
pembersih yang tidak merusak porselen.
b) Untuk dinding yang bercat minyak, menggunakan air bersih dan sabun
deterjen.
c) Untuk dinding yang dilapisi wallpaper, menggunakan bulu ayam dan kain lap
yang dibasahi dengan larutan pembersih yang tidak merusak wallpaper,
kemudian dikeringkan dengan lap kering.
d) Untuk dinding, list partisi, plint yang terbuat dari kayu yang dilapisi melamin
harus dibersihkan dengan cairan pembersih/pengkilap yang tidak merusak
kemudian dikeringkan dengan lap kering.
e) Untuk dinding kaca, menggunakan air bersih dan obat pembersih kaca
kemudian dikeringkan dengan karet pengering kaca dan lap kering.
f) Pelaksanaan pembersihan dinding minimal setiap 1 (satu) minggu sekali .
g) Pembersihan lantai dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
5) Pembersihan Plafon
Pembersihan plafon yang dimaksud adalah membersihkan plafon ruang kerja,
aula, tangga, dan lobby dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Pembersihan plafon menggunakan sapu dan kemoceng bulu ayam.
b) Pelaksanaan pembersihan plafon minimal setiap 1 (satu) bulan sekali.
c) Pembersihan plafon dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
6) Pembersihan Ruang Kerja
Pembersihan ruang kerja yang dimaksud adalah pembersihan lantai, dinding,
plafon sebagaimana telah diuraikan diatas dan seluruh perabotan (meja, kursi,
lemari, lukisan, kulkas, tv, monitor, cpu, dll.) dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Pembersihan perabotan menggunakan lap basah kemudian dikeringkan
dengan lap kering sampai tidak ada debu yang menempel.
b) Pembersihan perabotan yang menggunakan arus listrik harus dilakukan
secara hati- hati untuk menghindari adanya kerusakan perabotan tersebut
akibat penggunaan lap basah.
c) Khusus untuk perabotan yang terbuat dari kayu yang dilapis melamin harus
dibersihkan dengan cairan pembersih/pengkilap yang tidak merusak
kemudian dikeringkan dengan lap kering.
d) Pelaksanaan pembersihan perabotan minimal pada setiap pagi sebelum jam
06.30 WIB setiap hari.
e) Pembersihan perabotan dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
7) Pembersihan Lift
Pembersihan lift yang dimaksud adalah pembersihan lantai, dinding dan plafon lift
dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Pembersihan lantai lift, harus disapu dan/atau divacum terlebih dahulu,
kemudian dipel menggunakan air bersih yang diberi cairan antiseptic yang
tidak merusak lantai lift.
b) Pembersihan dinding dan plafon lift menggunakan air bersih dan cairan
pembersih yang tidak merusak dinding lift.
c) Tata cara pembersihan lift dan jenis pembersih/antiseptic yang akan
digunakan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak
maintenance lift untuk menghindari kerusakan lift.
d) Pelaksanaan pembersihan lift minimal 2 (dua) kali setiap hari.
e) Pembersihan lift dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
8) Pembersihan Lantai dan Halaman Parkir
Pembersihan lantai dan halaman parkir yang dimaksud adalah penyapuan,
pembersihan toilet dan pembuangan sampah di lantai dan halaman parkir dengan
ketentuan sebagai berikut :
a) Pelaksanaan pembersihan lantai dan halaman parkir minimal pada setiap
pagi sebelum jam 06.30 WIB dan siang setelah jam 13.00 WIB setiap hari.
b) Pembersihan toilet yang terletak di lantai dan halaman parkir mengikuti
ketentuan pembersihan toilet yang telah diuraikan.
c) Pembuangan sampah di tempat sampah yang ditempatkan di basement
parkir mengikuti ketentuan pembuangan sampah yang telah diuraikan.
d) Pembersihan laintai parkir dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
9) Pembersihan Halaman/taman
Pembersihan halaman/taman yang dimaksud adalah penyapuan dan
pembuangan sampah di lingkungan Kantor Pusat yang meliputi halaman parkir,
jalan, taman, dan area di luar gedung lainnya. Khusus untuk taman, meliputi
perawatan tanaman (penyiraman, pemotongan dahan, dan pemupukan).
Ketentuan pembersihan halaman/taman adalah sebagai berikut :
a) Pelaksanaan pembersihan halaman/taman minimal pada setiap pagi sebelum
06.30 WIB dan siang setelah jam 13.00 WIB setiap hari.
b) Pembuangan sampah di tempat sampah yang ditempatkan di halaman/taman
mengikuti ketentuan pembuangan sampah yang telah diuraikan.
c) Perawatan tanaman, mengikuti ketentuan sebagai berikut :
(1) Penyiraman, dilakukan setiap pagi/sore hari.
(2) Penyiangan, dilakukan sesuai kondisi di lapangan.
(3) Pendangiran, dilakukan setiap hari.
(4) Pemangkasan, dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.
(5) Pemupukan, dilakukan dengan pupuk organic (pupuk kandang) dan
pupuk anorganik (NPK,Urea) dengan ketentuan :
• Pupuk organic setiap 6 (enam) bulan sekali.
• Pupuk anorganik setiap 1 (satu) bulan sekali.
(6) Pencegahan hama tanaman, dilakukan sesuai dengan kondisi di
lapangan.
10) Pembersihan Dak, Talang, dan Saluran Air
Pembersihan dak, talang dan saluran air yang dimaksud adalah pembersihan dan
pembuangan kotoran yang berada di dak, talang dan saluran air sehingga tidak
mengakibatkan kemampatan , dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Pelaksanaan pembersihan dak, talang dan saluran air setiap seminggu
sekali, waktu ditentukan oleh penyedia jasa
b) Sampah dan kotoran dari dak, talang dan saluran air harus dibuang ke tempat
yang telah ditentukan.
c) Pengawasan terhadap dak, talang dan saluran air dilakukan setiap hari, untuk
menghindari adanya kemampatan.
d) Pembersihan dak, talang dan saluran air dapat dilakukan sewaktu-waktu
selain pada butir 1 diatas apabila diperlukan.
11) Pembersihan Dinding/Kaca Luar
Pembersihan dinding/kaca luar yang dimaksud adalah pencucian dinding/kaca
yang terletak di bagian luar gedung sehingga bersih dari kotoran, lumut dan jamur
dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Untuk pembersihan dinding yang dilapisi cat, menggunakan air bersih dan
sabun deterjen.
b) Untuk pembersihan dinding yang terbuat dari porselen, marmer, granit
menggunakan air bersih dan obat pembersih yang tidak merusak permukaan
c) Untuk pembersihan dinding yang terbuat dari bahan alumunium composite,
menggunakan air bersih dan obat pembersih yang tidak merusak permukaan.
d) Penyediaan gondola untuk pembersihan dinding/kaca luar menjadi tanggung
jawab penyedia jasa.
12) Anti Rayap, Pest and Rodent Control
Anti Rayap, Pest and rodent control yang dimaksud adalah kegiatan pencegahan
adanya Rayap, hama (pest) dan rodent (hewan pengerat) di lingkungan gedung
yang dapat mengakibatkan kerusakan komponen gedung/peralatan dan/atau
membahayakan kesehatan penghuni gedung, dengan ketentuan :
a) Kegiatan anti rayap, pest and rodent control dilaksanakan minimal 1 (satu)
bulan sekali di seluruh area (ruang kerja, koridor, pantry, toilet, tangga darurat,
ruang panel/AHU, auditorium, basement, halaman, saluran air, bak control,
dll) di lingkungan gedung Kemenko Bidang PMK.
b) Kegiatan anti rayap, pest and rodent control harus menggunakan metode
(spraying/cold foging/baiting/lainnya) dan bahan yang tidak membahayakan
penghuni gedung (mempunyai ijin/sertifikasi dari Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia/Badan terkait yang berwenang)
c) Kegiatan anti rayap, pest and rodent control tidak menimbulkan aroma/bau
tidak enak yang mengganggu penghuni gedung
d) Kegiatan pengabutan (fogging) dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan sekali
diluar jam kerja (Sabtu/Minggu/hari libur) di seluruh area di lingkungan
gedung.
e) Kegiatan yang dimaksud, sebelum dan sesudah agar dilaporkan kepada
Owner.
13) Pembasmian Nyamuk Penyebab Penyakit Demam Berdarah (DBD)
Pembasmian Nyamuk Penyebab Penyakit Demam Berdarah (DBD) yang
dimaksud adalah kegiatan pencegahan adanya serangga/nyamuk yang dapat
membahayakan kesehatan penghuni gedung, dengan ketentuan :
a) Kegiatan Pembasmian Nyamuk Penyebab Penyakit Demam Berdarah (DBD)
dilaksanakan minimal 2 (dua) bulan sekali diluar jam kerja (Sabtu/Minggu/hari
libur) di seluruh area di lingkungan gedung.
b) Kegiatan Pembasmian Nyamuk Penyebab Penyakit Demam Berdarah (DBD)
harus menggunakan metode dan bahan yang tidak membahayakan penghuni
gedung (mempunyai ijin/sertifikasi dari Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia/Badan terkait yang berwenang) dalam periode tertentu setelah
fogging yang ditretapkan oleh instansi yang berwenang.
c) Kegiatan Pembasmian Nyamuk Penyebab Penyakit Demam Berdarah (DBD)
tidak menimbulkan aroma/bau tidak enak yang mengganggu penghuni
gedung dalam periode maksimal 3 (tiga) jam setelah fogging.
d) Kegiatan yang dimaksud, sebelum dan sesudah agar dilaporkan kepada
Owner.
14) Ketentuan Lain
a) Pembersihan ruang rapat harus dilaksanakan segera setelah selesai rapat.
b) Apabila terdapat rapat/acara lainnya yang dilaksanakan setelah jam kerja
dan/atau hari libur, penyedia jasa harus menyediakan tenaga kebersihan
untuk kerja lembur dengan biaya lembur menjadi tanggungan penyedia jasa.
c) Apabila diperlukan, penyedia jasa harus menyediakan tenaga kebersihan
tambahan selain yang ditempatkan sesuai permintaan, dan biaya menjadi
tanggungan penyedia jasa.
NO ITEM FREKUENSI WAKTU KET
1 Pembuangan Sampah Setiap Hari Sebelum 07.00 Lantai
2 Pembersihan Toilet Setiap Hari Sebelum 06.30 Lantai
Sebelum 12.00
Sebelum 17.00
3 Pembersihan Lantai Setiap Hari Sebelum 06.30 Lantai
Setelah 13.00
4 Pembersihan Dinding Setiap 1 (satu) Lantai
dalam Gedung minggu
5 Pembersihan Plafon Setiap 1 (satu) (weekend) Lantai
Bulan
6 Pembersihan Ruang Kerja Setiap Hari Sebelum 06.30 Lantai
7 Pembersihan Lift Setiap Hari 2 (dua) kali Lantai
8 Pembersihan Lantai dan Setiap Hari Sebelum 06.30 Parkir
Halaman Parkir Setelah 13.00
9 Pembersihan Setiap Hari Sebelum 06.30 Halaman
Halaman/taman Setelah 14.00
10 Pembersihan Dak, Setiap 1 (satu) (weekend)
Talang, dan Saluran Air Minggu
11 Pembersihan Setiap 4 (empat)
Dinding/Kaca Luar Bulan
12 Penyemprotan Nyamuk di Sesuai Sebelum 06.30 Ruang Kerja
bagian-bagian tertentu kebutuhan Setelah 14.00 dan
Parkir
13 Pest & Rodent Control Setiap 1 (satu) (Foging
bulan weekend)
14 Pembasmian Nyamuk Setiap 2 (dua) Weekend
Penyebab Penyakit DBD bulan
15) Penyediaan/sewa peralatan kebersihan sebagai berikut
Penyediaan/sewa peralatan kebersihan yang dimaksud adalah pengering tangan
otomatis dan keset debu di tempat-tempat yang ditentukan selama jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Peralatan-peralatan tersebut harus selalu terpasang di tempat-tempat yang
ditentukan dan berfungsi dengan baik.
b) Penyedia Jasa wajib melakukan pengawasan secara rutin terhadap
keberadaan dan fungsi peralatan-peralatan tersebut. Kerusakan/kehilangan
peralatan tersebut selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan bukan
tanggungjawab pemberi kerja.
c. Pemberian Rekomendasi Teknis
Gambaran umum pekerjaan Pemberian Rekomendasi Teknis yang harus
dilaksanakan oleh penyedia jasa adalah sebagai berikut:
a) Penyedia jasa melakukan review terhadap ketentuan teknis yang tertuang
dalam kontrak-kontrak dengan penyedia jasa terkait operasional gedung di
Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan untuk memastikan ketentuan teknis tersebut sesuai dengan
manual pengoperasian/pemeliharaan peralatan serta ketentuan yang berlaku
(Keselamatan dan Kesehatan Kerja/K3). Hasil review harus diselesaikan
paling lambat 30 hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
ditandangani. Penyedia jasa terkait opersional gedung di Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meliputi dan tidak terbatas pada:
1) Pemeliharaan AC (sentral dan split)
2) Pemeliharaan Genset
3) Pemeliharaan Lift
4) Pemeliharaan Peralatan Mekanikal Elektrikal
5) Pemeliharaan Sipil
6) Pemeliharaan CCTV dan Access Control
b) Penyedia jasa melakukan review terhadap Standard Operating Procedure
(SOP), rencana kerja operasional dan pemeliharaan fasilitas gedung yang
dilaksanakan oleh setiap penyedia jasa terkait operasional gedung di
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai dengan
ketentuan teknis yang tertuang dalam kontrak. Hasil review harus
diselesaikan paling lambat 30 hari kalender sejak SPMK ditandatangani.
c) Penyedia jasa melakukan pengawasan terhadap operasional gedung yang
dilaksanakan oleh setiap penyedia jasa terkait operasional gedung
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yaitu :
1) Pengawasan operasional peralatan (AC, Genset, Lift, Peralatan ME
lainnya, dll) sesuai dengan SOP.
2) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan pemelihaaan sesuai dengan
ketentuan teknis yang tertuang dalam kontrak
3) Pengawasan terhadap tindak lanjut complain dari stakeholder
4) Pengawasan terhadap biaya perbaikan dan pengggantian sparepart
terkait operasional gedung
5) Laporan hasil pengawasan untuk butir 1), 2) dan 3) harus disampaikan
secara mingguan paling lambat hari Selasa di minggu berikutnya
6) Laporan hasil pengawasan untuk butir 4) harus disampaikan secara
bulanan paling lambat hari tanggal 5 bulan berikutnya
7) Selain laporan rutin sebagaimana butir 5) dan 6), penyedia jasa harus
menyampaikan laporan apabila terjadi hal-hal yang harus segera
ditangani tanpa menunggu waktu penyampaian laporan rutin, misalnya
laporan kerusakan peralatan yang harus segera ditangani.
d) Penyedia jasa wajib mengurus dan memastikan surat dan/atau sertifikat
operasional gedung (meliputi Transportasi dalam gedung, tata udara, genset,
fire protection, pengolahan limbah dan lain-lain) yang diperlukan.
C. HASIL YANG DICAPAI
Pengelolaan Gedung Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Engineering
1) Umum
a) Kondisi gedung (konstruksi dan seluruh komponen gedung/peralatan) terawat
dengan baik sehingga selalu dalam kondisi minimal sama dengan pada saat
serah terima.
b) Pemeliharaan gedung (seluruh komponen gedung/peralatan) dilakukan
sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku dan manual pemeliharaan yang
dikeluarkan oleh produsen dan terdokumentasi dengan baik
c) Operasional gedung selalu berjalan dengan baik dengan standar kualitas
sebagaimana disyaratkan sehingga tidak mengganggu operasional kantor
d) Penanganan gangguan dan/atau komplain dari penghuni dilakukan sesuai
dengan Standard Operating Procedure (SOP) (yang disepakati penyedia jasa
dan Biro Umum dan SDM Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan;
e) Pelaksanaan pengelolaan gedung tidak boleh mengganggu operasional
kantor;
f) Seluruh perubahan komponen gedung/peralatan (termasuk instalasi dan
peralatan bantunya) selama masa kontrak terdokumentasi dengan baik
sesuai dengan perjanjian kerja;
g) Seluruh perijinan dan/atau pengujian yang terkait dengan penggunaan
gedung dipenuhi sesuai dengan ketentuan;
h) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3/HSE) dipenuhi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
i) Biaya pengelolaan gedung (listrik, telepon, air, penggantian sparepart/
supplies, dll) terkontrol dengan baik
2) Pekerjaan Sipil
a) Tidak ada kerusakan pada komponen gedung, yang meliputi dan tidak
terbatas pada:
(1) Dinding: tidak ada cat yang terkelupas/ada coretan/jamur, tidak ada
wallpaper yang terkelupas/sobek/ada coretan, tidak ada dinding kayu
yang terkelupas/dimakan rayap, tidak ada dinding marmer / granit /
keramik / alumunium composite yang pecah/retak/tergores, tidak ada
dinding bata/beton yang pecah/retak/terkelupas, tidak ada dinding kaca
yang pecah/retak/tergores;
(2) Lantai/tangga: tidak ada lantai/tangga yang pecah/retak/terangkat/
tergores
(3) Plafon: tidak ada plafon yang pecah/retak/bolong/rusak
(4) Atap/kanopi: tidak ada atap yang bocor/terangkat, tidak ada kanopi yang
bocor/pecah/terangkat/rusak
(5) Pintu/jendela: tidak ada pintu/jendela yang rusak/terkelupas/tergores/
dimakan rayap, tidak ada engsel/handle/door closer/kunci/gerendel yang
rusak/berkarat, tidak ada horizontal/vertical blind yang rusak, tidak ada
kaca yang pecah/retak, tidak ada kaca film/sandblast yang
rusak/terkelupas/tergores, tidak ada pintu geser yang rusak
(6) Basement/Halaman/Jalan: tidak ada lantai/aspal/beton yang
rusak/terkelupas/bolong/menggelembung, tidak ada paving yang pecah,
tidak ada kanstin yang rusak/pecah/terkelupas catnya
(7) Rambu/papan penunjuk/marking: tidak ada rambu/papan penunjuk yang
rusak/berkarat, tidak ada marking yang rusak/buram
b) Tidak ada kerusakan/keausan komponen gedung sebelum waktunya;
3) Pekerjaan Mekanikal - Elektrikal
a) Peralatan Mekanikal – Elektrikal harus selalu dalam keadaan mampu
berfungsi dan beroperasi / siap pakai;
b) Penggantian spare part/supplies selalu menggunakan spare part/supplies
baru dan original sesuai dengan spesifikasi, merk dan type spare
part/supplies yang diganti;
c) Tidak ada kerusakan/keausan peralatan sebelum waktunya
b. Housekeeping
Pekerjaan housekeeping gedung Kementerian Koordinator Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1) Kebersihan Lantai
a) Lantai selalu dalam keadaan bersih, tanpa ada noda kotoran
b) Lantai selalu dalam keadaan kering, tanpa ada genangan air/karpet basah.
c) Lantai tidak menimbulkan bau yang tidak enak.
2) Kebersihan Dinding dalam Gedung
Dinding selalu dalam keadaan bersih, tanpa ada noda kotoran/cipratan air.
3) Kebersihan Plafon
Plafon selalu dalam keadaan bersih, tanpa ada noda kotoran, jaring laba-laba dan
sarang serangga.
4) Kebersihan Ruang Kerja
a) Perabotan dalam ruangan selalu dalam keadaan bersih, bebas dari debu
hingga sela-sela.
b) Perabotan yang terbuat dari bahan kayu selalu dalam keadaan mengkilat.
c) Tidak ada bau tidak enak.
5) Kebersihan Toilet
a) Permukaan lantai dan dinding toilet selalu dalam keadaan bersih, tanpa noda
kotoran, lumut, menguning dll
b) Nat lantai dan dinding tetap berwarna putih
c) Tidak ada genangan air atau bekas air mengering
d) Tidak berbau
e) Tissue dan kamper tetap terisi sesuai ketentuan.
6) Kebersihan Lift
a) Seluruh permukaan lift (lantai, dinding, plafond an pintu) selalu dalam
keadaan bersih dan mengkilap.
b) Tidak ada bau tidak enak.
7) Kebersihan Lantai Parkir
Parkir selalu dalam keadaan bersih (lantai, dinding, plafon, toilet)
8) Kebersihan Halaman/Tanaman
a) Halaman (halaman parkir, jalan, taman dan area diluar gedung lainnya) selalu
dalam keadaan bersih (termasuk hari libur).
b) Tidak ada sampah yang berserakan atau menumpuk di tempat tertentu selain
tempat pembuangan sampah.
c) Tanaman selalu dalam hidup, segar, dan terawat. Rumput terpotong rapi,
daun/dahan terpotong rapi.
d) Tanah selalu dalam keadaan gembur, tidak keras dan retak-retak
9) Kebersihan Dak, Talang, dan Saluran Air
a) Dak, talang dan saluran air selalu dalam keadaan bersih, tidak ada
sampah/kotoran yang berserakan atau menumpuk.
b) Pembuangan air dalam keadaan lancar.
10) Kebersihan Dinding dan Kaca Luar
Dinding/kaca luar selalu dalam keadaan bersih, tidak ada noda kotoran, lumut
dan/atau jamur.
11) Kebersihan Tempat Sampah
a) Tempat sampah selalu dalam keadaan bersih di bagian luar, diletakkan
ditempat yang telah ditentukan dan tidak dalam keadaan penuh.
b) Tidak ada bau tidak enak yang keluar dari tempat sampah.
c) Tempat pembuangan sementara selalu dalam keadaan siap menampung
sampah buangan dari lantai/halaman/taman.
d) Sampah di tempat pembuangan sampah sementara maksimal ¾ kapasitas
tempat pembuangan sampah sementara.
12) Anti Rayap, Pest and Rodent Control
a) tidak ada rayap, hama dan/atau hewan pengerat (termasuk nyamuk/serangga)
di lingkungan gedung Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.
b) tidak ada komponen gedung/peralatan yang rusak akibat serangan hama/hewan
pengerat.
c) anti rayap, pest and rodent control tidak membahayakan kesehatan penghuni
gedung.
13) Pembasmian Nyamuk Penyebab Penyakit DBD
Tidak ada nyamuk penyebab penyakit DBD di lingkungan gedung Kementerian
Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan foging tidak
membahayakan kesehatan penghuni gedung.
14) Penyediaan/Sewa Peralatan Kebersihan
Peralatan kebersihan tersedia di tempat yang ditentukan dan berfungsi dengan
baik.
c. Pemberi Rekomendasi Teknis
a) Ketentuan teknis yang tertuang dalam kontrak-kontrak terkait opersional gedung
sesuai dengan manual opersional dan pemeliharaan peralatan serta sesuai
dengan ketentuan yang berlaku (Keselamatan dan Kesehatan Kerja/K3).
b) SOP dan rencana kerja operasional serta pemeliharaan peralatan sesuai dengan
ketentuan dan kondisi di lapangan sehingga operasional dan pemeliharaan
gedung berjalan dengan lancar.
c) Operasional dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan terawasi dengan baik.
d) Data-data dan laporan rutin terkait operasional gedung terdokumentasi dengan
baik sehingga mendukung pengambilan keputusan terkait.
e) Surat ijin dan/atau sertifikat operasional gedung (Sertifikat Layak Fungsi meliputi
Transportasi dalam gedung, tata udara, genset, fire protection, pengolahan limbah
dan lain-lain) yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Pengamanan Dalam/Security
Pengamanan Dalam yang dimaksud adalah pengamanan gedung, pengunjung
gedung, inventaris kantor, dokumen gedung, prasarana dan sarana gedung, serta
kendaraan yang berada di areal operasional yaitu :
JUMLAH LUAS TOTAL
NO LOKASI
LANTAI (m2)
1 Gedung Utama (Herritage) 1 1.810
2 Gedung Selatan 4 1.120
3 Gedung Utara 4 1.076,8
4 Gedung Office 8 11.104
5 Lantai Parkir Gedung 7 8.767
6 Rooftop 1 215
7 Parkir Halaman Utama 1 1187
8 Halaman/Taman 1 415
10 Kediaman 2 589
1) Lingkup Pekerjaan Pengamanan
a) Pengamanan Inventaris gedung, dokumen-dokumen gedung termasuk sarana
dan prasarana gedung, tangga, lift, panel-panel listrik, kran-kran dikamar kecil
dan lain-lain.
b) Pengamanan kendaraan; baik kendaraan para pengunjung maupun kendaraan
para penghuni gedung dan menempatkan rambu-rambu untuk parkir kendaraan
supaya tertib dan aman.
c) Pengamanan lift: dimana para penghuni gedung maupun pengunjung membawa
naik/turun jasa melebihi beban yang terlalu berat (diluar ketentuan).
d) Pengamanan para penghuni gedung itu sendiri;
e) Pengamanan dan pengawasan jalan lingkungan secara tertib dan teratur agar
jangan sampai menempatkan barang melebihi batas ketentuan agar tidak
mengganggu jalan umum dan ketertiban.
f) Pengamanan instalasi telepon berikut unit-unitnya antara lain; soket, outlet
telepon.
g) Pengamanan sound system.
2) Inti Pengamanan
Mengamankan kawasan tempat tugasnya dari setiap gangguan keamanan dan
ketertiban serta mengadakan tindakan preventif dari ancaman gangguan sabotase
dan bahaya kebakaran. Penempatan petugas yang dianggap perlu dan
mengadakan patroli keliling rutin secara bergantian. Jika terjadi hal-hal yang tidak
diharapkan agar selalu berhubungan dengan instansi terkait atau kepolisian yang
terdekat.
3) Pengamanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Petugas keamanan dalam hal ini juga sekaligus sebagai :
a) Penanggung Jawab.
Bertanggung jawab penuh system pengamanan kebakaran mulai dari
pembinaan, pengoperasian, pengendalian dan pengawasan.
b) Koordinator.
Koordinator dibawah komando bertanggung jawab atas pelaksanaan pemadam
dan mengkoordinasikan seluruh unit termasuk penyelamat dokumen-dokumen
yang penting.
c) Unit Pemadam Kebakaran.
Bertugas memadamkan kebakaran pada tiap-tiap lantai masing-masing yang
terkena kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran datang, maka dapat
dilakukan cara penaggulangan dengan alat yang ada seperti Hydran atau apa
yang ada.
d) Unit Pengamanan.
Bertugas mengamankan lokasi tempat kebakaran dimana hal itu untuk menjaga
orang-orang yang tidak bertanggung jawab, serta menyiapkan tempat untuk
mobil armada.
e) Unit Penghubung.
Bertugas melakukan koordinasi dengan petugas dari dinas pemadam kebakaran
serta koordiansi yang terkait atau kepolisian sesuai dengan wilayahnya masing-
masing.
f) Unit Kesehatan
Bertugas membantu orang-orang yang terluka akibat kebakaran serta memberi
pertolongan sementara sebelum diteruskan kerumah sakit.
g) Unit Penyelamat
Bertugas menyelamatkan dokumen-dokumen yang bernilai tinggi dari ancaman
bahaya kebakaran, serta bertugas mencari/memeriksa setiap tempat kejadian
bahwa ditempat tersebut sudah tidak ada barang yang perlu diselamatkan
4) Pengelolaan Parkir
a) Lingkup Pengelolaan Pelataran Parkir :
(1) Lingkup pekerjaan meliputi pengelolaan dan pengaturan parkir kendaraan di
area pelataran Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat :
• Area pelataran (untuk parkir).
• Area sebagian bahu jalan & trotoar (untuk parkir) sekitar kantor Kemenko
PMK
• Pengelolaan dan pengaturan parkir kendaraan, dimulai dari sejak
kendaraan masuk dipintu yang ditunjuk/disediakan.
(2) Menyediakan sarana operasional yaitu rambu-rambu petunjuk arah atau bentuk
lainnya. Biaya pengadaannya ditanggung oleh pemberi tugas.
(3) Menjaga dan bertanggungjawab atas kendaraan yang menggunakan fasilitas-
fasilitas pelataran (parkir) dari tindakan yang merugikan pengunjung.
(4) Menjaga keamanan dan ketertiban pengelolaan pelataran parkir sehingga tidak
mengganggu operasional gedung secara keseluruhan.
(5) Menjaga kebersihan areal pelataran (untuk parkir).
(6) Melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya terhadap pengunjung, khususnya
penggunaan kendaraan yang masuk dilingkungan Gedung Kemenko PMK.
(7) Menempatkan petugas, baik dipintu masuk/keluar maupun diareal pelataran
gedung (parkir) per lantai sesuai kebutuhan. Agar mudah dikenali khususnya
petugas dilapangan yang sedang bertugas harus mengenakan pakaian
seragam.
(8) Menunjuk dan menugaskan penanggung jawab lapangan untuk melakukan
pengawasan operasional.
b) Pengoperasian Pelataran Parkir
(1) Pintu Masuk
Memberikan tanda parkir (karcis parkir/kartu parkir) kepada pengendara
kendaraan dengan mencatat/merekam nomor polisi kendaraan yang digunakan
dan jam masuk kendaraan.
(2) Pintu Keluar
• Menerima tanda parkir (karcis parkir/kartu parkir) dari pengendara
kendaraan dan mencocokan nomor polisi kendaraan yang bersangkutan
dengan nomor tercatat pada tanda parkir, melalui pembacaan manual
• Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab operasional, bila terjadi
sesuatu perselisihan dengan pengguna pelataran parkir.
c) Area/lokasi Parkir
(1) Petugas mengarahkan kendaraan yang parkir ke areal parkir yang tepat dan
masih tersedia ruang parkir.
(2) Pada lokasi parkir yang sudah penuh agar dipasang tanda “PARKIR PENUH”
(3) dan petugas harus mengarahkan kendaraan ke lokasi parkir alternatif.
(4) Petugas membimbing kendaraan agar dapat parkir dengan tertib dan
menempatkan kendaraan sesuai dengan marka atau jalur yang sudah
disediakan.
(5) Petugas senantiasa melakukan pengawasan berkeliling untuk melakukan
pengamanan dengan maksimal dari upaya pencurian, perusakan kendaraan,
sabotase dengan cara mengantisipasi keberadaan orang-orang yang
berkeliaran dan tidak berkepentingan diareal parkir.
(6) Membantu kendaraan yang mendapat gangguan teknis dan lainnya dengan cara
yang santun serta menempatkan kendaraannya ditempat yang tidak
mengganggu kendaraan lain.
d) Waktu Pengelolaan :
(1) Pengelolaan pelataran parkir dilakukan secara penuh 24 jam sepanjang hari.
(2) Dengan persetujuan Kepala Biro Umum dan SDM dan SDM Kementerian
Koordinator Bidang PMK, waktu pengelolaan pelataran parkir dapat diatur
insidential apabila memang diinginkan.
(3) Pengaturan shift kerja sepenuhnya diatur oleh Pengelola Keamanan Gedung
Kemenko PMK.
e) Laporan-laporan Lainnya :
Memberikan laporan secara berkala sebagai berikut:
(1) Laporan penggunaan pelataran parkir meliputi:
• Jumlah dan jenis kendaraan
• Jumlah kendaraan parkir
(2) Laporan kondisi umum operasional pengelolaan parkir meliputi :
• Keamanan (terjadinya peristiwa kecurian, kehilangan, kerusakan dan
lainnya)
• Kebersihan
• Perawatan sarana/prasarana, perlengkapan operasional
• Jumlah petugas
(3) Laporan/Usul/saran bagi peningkatan pelayanan pekerja
e. Resepsionis
Lingkup pekerjaan Resepsionis meliputi pengadaan jasa tenaga resepsionis
untuk ditempatkan pada counter di Lobby Dasar depan dengan meliputi :
• Memberikan pelayanan informasi kepada para tamu Kemenko PMK yang
akan bertemu dan/atau berurusan dengan unit atau pegawai dilingkungan
Kemenko PMK.
• Setiap tamu yang akan berkunjung wajib diperiksa barang-barang
bawaannya.
• Petugas Resepsionis sebelum memberikan informasi kepada tamu wajib
menanyakan apakah tamu yang bersangkutan telah melakukan perjanjian,
kalau tidak petugas menghubungi pegawai yang akan dituju oleh tamu untuk
dilakukan klarifikasi.
• Petugas resepsionis berhak melarang pedagang, peminta sumbangan yang
tidak memiliki surat resmi dari instansi pemerintah/swasta yang berlaku untuk
masuk ke lingkungan Kemenko PMK.
III. PROPOSAL TEKNIS
Penyedia Jasa wajib menyampaikan proposal teknis, yang berisi antara lain:
A. DESKRIPSI SISTEM MEKANIKAL/ELEKTRIKAL GEDUNG
KEMENTERIAN KOORDINATOR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN.
Yang dimaksud dengan deskripsi sistem mekanikal/elektrikal gedung
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah uraian
singkat dan skematis mengenai sistem mekanikal/elektrikal (skema sistem,
uraian singkat sistem kerja, standard performance, dan analisa kondisi
sistem) yang ada di gedung Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan, yang minimal meliputi :
1. Sistem mekanikal/elektrikal secara menyeluruh
2. Sistem tata udara
3. Sistem transportasi dalam gedung
4. Sistem listrik arus kuat (LAK)
5. Sistem fire alarm, fire hydrant/sprinkler, dan fire suppression
6. Sistem plumbing
7. Sistem BAS (jika ada)
B. STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) PENGELOLAAN GEDUNG
1. ENGINEERING
a. SOP pemeriksaan kondisi gedung sebelum jam kerja (daily pre-
inspection)
b. SOP penanganan kerusakan (trouble shooting)
c. SOP penanganan pengaduan (complain handling)
d. SOP pemeriksaan kondisi gedung setelah jam
kerja (daily post- inspection)
e. SOP pemeriksaan infrastruktur penanggulangan keadaan
darurat (kebakaran, gempa, ancaman bom, dll)
f. SOP pemeriksaan auditorium/ruang pertemuan lainnya
(termasuk sarana pendukung) sebelum dan sesudah
acara serta pengawasan selama acara (pre event-
inspection & monitoring)
2. HOUSEKEEPING
a. SOP pemeriksaan kondisi kebersihan gedung sebelum jam kerja
(daily pre- inspection)
b. SOP pemeriksaan kondisi kebersihan selama jam kerja (daily
inspection)
c. SOP penanganan pengaduan (complain handling)
d. SOP pemeriksaan kebersihan auditorium/ruang pertemuan lainnya
(termasuk sarana pendukung) sebelum dan setelah acara serta
pengawasan selama acara (pre event-inspection & monitoring)
3. KONSULTASI KETEKNIKAN
a. SOP pengawasan operasional gedung (daily monitoring)
b. SOP pengawasan pelaksanaan pemeliharaan gedung (maintenance
monitoring)
c. SOP pengawasan penanganan pengaduan (complain handling
monitoring)
d. Surat ijin dan/atau sertifikat operasional gedung (meliputi
transportasi dalam gedung, tata udara, genset, fire protection,
pengolahan limbah dan lain-lain) yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
4. SECURITY
a. SOP pemeriksaan kondisi keamanan gedung sebelum jam kerja
(daily pre- inspection)
b. SOP pemeriksaan kondisi keamanan selama jam kerja (daily
inspection)
c. SOP pemeriksaan kondisi keamanan setelah/diluar jam kerja jam
kerja (daily inspection)
d. SOP penanganan pengaduan (complain handling)
e. SOP pemeriksaan kemanan tamu/pengunjung/barang keluar masuk
area gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan.
f. SOP pemeriksaaan acara pertemuan sebelum event, selama event
dan sesudah event.
C. KUALIFIKASI TIM INTI
Yang dimaksud dengan tim inti pegawai tetap perusahaan/unit organisasi dalam
perusahaan (dengan masa kerja minimal 3 Tahun) yang bertanggungjawab terhadap
pelaksanaan pekerjaan pengelolaan gedung antara lain :
1. Strategi dan Program Kerja Pengelolaan Gedung
2. Penyusunan dan pengembangan SOP
3. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan
D. STRUKTUR ORGANISASI DAN RENCANA PENEMPATAN KERJA
Yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah struktur organisasi pelaksanaan
pekerjaan di lapangan dimana pucuk pimpinan tertinggi adalah pimpinan
perusahaan/penandatangan kontrak yang menugaskan Building Manager hingga ke
tenaga kerja yang di tempatkan. Sedangkan rencana penempatan tenaga kerja yang
dimaksud adalah rencana jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (dengan jumlah
minimal sesuai yang disyaratkan).
E. KUALIFIKASI BUILDING MANAGER, CHIEF ENGINEERING, CHIEF
HOUSEKEEPING, CHIEF SECURITY, SUPERVISOR TEKNIK, DAN SUPERVISOR
HOUSEKEEPING
(Dilampiri copy ijazah & surat keterangan pengalaman kerja yang menyebutkan lokasi
dan periode tugas) dan sertifikat-sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan
persyaratan.
F. DAFTAR PERALATAN DAN BAHAN YANG DIPERLUKAN
semua peralatan dan bahan-bahan yang digunakan harus benar-benar baik dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan, agar dapat mendukung kelancaran
pelaksanaan pekerjaan pengelolaan gedung.
G. DAFTAR PENGALAMAN KERJA PERUSAHAAN SELAMA 3 (TIGA) TAHUN
TERAKHIR
Dilampiri dengan fotokopi surat perjanjian kerja, dengan ketentuan :
a. Agar disebutkan seluruh pengalaman kerja sejenis (kelompok (grup) 851: Jasa
Ketenagakerjaan; 852: Jasa Penyelidikan dan Keamanan; 853: Jasa Kebersihan;
859: Jasa Penunjang Lainnya) selama 3 (tiga) tahun terakhir
b. Periode kerja yang dipertimbangkan dalam penilaian untuk setiap pekerjaan
minimal 6 (enam) bulan tanpa terputus.
IV. KETENTUAN BIAYA UPAH TENAGA KERJA
1. Gaji Pokok
Gaji pokok minimal sama dengan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.
Penyedia wajib melampirkan surat pernyataan kesanggupan (bermeterai) membayar
upah tenaga kerja minimal sesuai UMP DKI Jakarta dan tidak pernah melanggar surat
pernyataan sejenis pada pekerjaan tahun-tahun sebelumnya. Untuk Gaji pegawai
merupakan hal yang tidak dikompetisikan.
2. BPJS (10,89%)
Pada RAB telah diperhitungkan tambahan biaya 10,89% bersifat at cost untuk
pembayaran BPJS dengan rincian sebagai berikut: jaminan kesehatan 4%; jaminan
kecelakaan kerja 0,89%; jaminan hari tua 3,70%, jaminan kematian 0,30%, dan
jaminan pensiun 2%.
Penyedia wajib melampirkan surat pernyataan kesanggupan (bermeterai) memenuhi
ketentuan pembayaran BPJS.
Penyedia wajib melampirkan laporan pembayaran BPJS setiap mengajukan tagihan
dan wajib mempertanggungjawabkan selisih nilai BPJS dalam kontrak dengan nilai
pembayaran rill yang telah dibayarkan ke BPJS. Terhadap selisih yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan, Penyedia wajib menyetorkan selisih dimaksud ke Kas
Negara sebelum tagihan bulan berikutnya.
Penyedia wajib membayarkan BPJS sesuai kontrak yang ditandatangani dan untuk
masing-masing sub item (dhi. jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan
hari tua, dan jaminan kematian) paling lambat pada bulan ke-4 (empat), minimal
jumlah tenaga kerja yang harus sudah tercover masing-masing sub item tersebut
adalah 70% dari total jumlah tenaga kerja. Apabila Penyedia belum membayarkan
BPJS, maka Penyedia wajib mempertanggungjawabkannya dan menyetorkan ke Kas
Negara sebelum mengajukan tagihan pada bulan ke-5 (lima) dst.
3. TUNJANGAN HARI RAYA (THR)
Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan adalah mutlak sebesar 1 kali gaji untuk masing-
masing tenaga kerja yang telah bekerja minimal 3 (tiga) bulan sebelum Hari Raya Idul
Fitri Tahun 2024 dan dibayarkan paling lambat 2 minggu sebelum Hari Raya.
4. LEMBUR
Lembur tenaga kerja di alokasikan maksimal sebesar 2500 jam/bulan di bayarkan
kepada masing-masing tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar jam kerja.
Biaya lembur merupakan harga satuan yang tidak dikompetisikan, dikali jumlah jam
lembur yang dicapai pada bulan tersebut.
V. KETENTUAN PERALATAN DAN NILAI PENAWARAN
PERALATAN
Peralatan/bahan yang disediakan/disewa harus dalam kondisi baru. Penggunaan
peralatan pengganti sebelum datangnya peralatan baru diperbolehkan untuk bulan
Februari dan Maret 2024.
NILAI PENAWARAN
Untuk harga penawaran di bawah 80% dari HPS, Pokja Pemilihan wajib melakukan
evaluai kewajaran harga yang bertujuan untuk menjamin bahwa penyedia barang dan
jasa mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis, dan
waktu pelaksanaan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan.| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 19 November 2021 | Jasa Alih Daya Kebersihan, Keamanan, Pengemudi Dan Sekretaris Tahun 2022 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Rp 100,000,000,000 |
| 7 December 2022 | Building Management Kantor Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2023 | Kota Bekasi | Rp 18,399,975,000 |
| 19 January 2018 | Building Management / Pengelola Gedung | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Rp 16,545,410,000 |
| 3 January 2017 | Building Management / Pengelola Gedung | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Rp 14,000,000,000 |
| 28 December 2021 | Pemeliharaan Gedung Kantor Pusat, Rumah Dinas Dan Gedung Arsip Kemendagri | Kementerian Dalam Negeri | Rp 13,996,530,000 |