Pengadaan Konstruksi Fisik Renovasi Rumah Dinas Dan Pagar Komplek Rumah Dinas

SPESIFIKASI          TEKNIS                            

               KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA                  
                  DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI                     
            KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI               
                   TIPE MADYA PABEAN B YOGYAKARTA                       

  SATUAN KERJA        : KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA             
                        DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B                   
                        YOGYAKARTA                                      

  NAMA PPK            : WIWIK NURCAHYAWATI / 197305261992122001         
  NAMA PEKERJAAN      : PENGADAAN  KONSTRUKSI FISIK RENOVASI            
                        RUMAH DINAS TIPE D DAN PAGAR KOMPLEK            
                        RUMAH  DINAS KANTOR PENGAWASAN  DAN             
                        PELAYANAN BEA  DAN CUKAI  TIPE MADYA            
                        PABEAN B YOGYAKARTA  TAHUN ANGGARAN             
                        2024                                            

                         TAHUN ANGGARAN 2024                            
                         SPESIFIKASI TEKNIS                             

        PENGADAAN  KONSTRUKSI FISIK RENOVASI RUMAH DINAS TIPE D         
                   DAN PAGAR KOMPLEK RUMAH DINAS                        
           KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI                
                   TIPE MADYA PABEAN B YOGYAKARTA                       
                        TAHUN ANGGARAN 2024                             
 1. Uraian         Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-
    Pendahuluan    baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi
                   bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi

                   lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur
                   di Indonesia.                                        
                   Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dirancang
                   dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis
                   bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi
                   bangunan gedung negara.                              
                   Penyedia Konstruksi Fisik untuk bangunan gedung negara perlu
                   diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu 
                   melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik bangunan yang memadai dan

                   layak diterima menurut kaidah, norma, serta tata laku profesional.
                   Spesifikasi Teknis untuk pekerjaan Konstruksi Fisik perlu disiapkan
                   secara matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan
                   konstruksi fisik yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.
 2. Latar Belakang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tugas dan fungsi yang
                   mengharuskan ketersediaan sumber daya manusia di daerah tertentu
                   yang memiliki kegiatan kepabeanan dan cukai. Hal tersebut menuntut
                   kita untuk memiliki mobilitas yang cukup tinggi dalam menjalankan

                   tugas yang diamanahkan, terutama Pegawai yang bertugas di
                   lapangan yang terkadang bekerja melebihi jam kerja yang ditetapkan.
                   Oleh karena itu, keberadaan fasilitas penunjang sangat dibutuhkan
                   demi terpenuhinya kebutuhan pokok dan optimalisasi kinerja pegawai
                   dalam menjalankan tugas. Salah satu kebutuhan tersebut adalah
                   kebutuhan hunian dalam hal ini Rumah Dinas.          
                   Rumah Dinas berfungsi sebagai tempat tinggal bagi Pegawai yang aktif
                   berdinas, dengan kata lain, keberadaan rumah dinas sebagai sarana

                   penunjang bagi Pegawai cukup diperlukan, namun saat ini kondisi
                   Rumah Dinas yang berlokasi di Juwangen, Puwormartani, Kalasan,
                   Sleman, D.I. Yogyakarta (Komplek Bea Cukai Juwangen), mengalami
                   kerusakan sebesar 44,30% yang tergolong rusak sedang. Rumah
                   Dinas tersebut mempunyai kondisi atap yang mengkhawatirkan karena
                   telah lapuk dimakan rayap. Atap rumah tersebut sewaktu-waktu dapat
                   roboh sehingga membahayakan bagi penghuninya. Selain itu, rayap
                   juga menyerang sebagian besar kusen, pintu, dan jendela yang bahan
                   utamanya terbuat dari kayu.                          

                   Keadaan Rumah Dinas dan Pagar Komplek Bea Cukai Juwangen yang
                   memprihatinkan, dirasa perlu untuk melakukan pemeliharaan berupa
                   renovasi terhadap Rumah Dinas dan Pagar tersebut. Diharapkan
                   dengan adanya renovasi Rumah Dinas dan Pagar, dapat memberikan
                   fasilitas yang lebih layak dan nyaman bagi para Pegawai.
                   Untuk mendukung program dimaksud, kegiatan Renovasi Rumah Dinas
                   dan Pagar memerlukan Penyedia Jasa Konstruksi Fisik yang
                   pengadaannya dilakukan melalui proses Tender untuk Renovasi
                           Halaman 3 dari 15                            

                   Rumah Dinas Tipe D dan Pagar Komplek Rumah Dinas KPPBC TMP B
                   Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.                      
 3. Maksud dan     Spesifikasi Teknis ini merupakan petunjuk bagi Penyedia Jasa

    Tujuan         Pelaksanaan Konstruksi Rumah Dinas Tipe D dan Pagar Komplek
                   Rumah Dinas KPPBC TMP B Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 yang
                   berisi masukan, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan
                   diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas mulai
                   dari tahap Tender sampai tahap Pelaksanaan.          
                  3.1 Maksud                                            
                     Maksud kegiatan adalah mendapatkan Penyedia Jasa Konstruksi
                     Fisik melalui mekanisme Tender Pengadaan Konstruksi Fisik
                     Renovasi Rumah Dinas Tipe D Pagar Komplek Rumah Dinas

                     KPPBC TMP B Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.        
                  3.2 Tujuan                                            
                     -  Sebagai acuan /pedoman bagi calon Penyedia Jasa Konstruksi
                        Fisik (Kontraktor) dalam penyusunan peawaran dalam
                        pengadaan ini.                                  
                     -  Sebagai petunjuk dan pedoman bagi Kontraktor yang ditetapkan
                        sebagai penyedia jasa dalam melakukan pelaksanaan
                        konstruksi fisik terhadap proyek Renovasi Rumah Dinas Tipe D

                        dan Pagar Komplek Rumah Dinas KPPBC TMP B Yogyakarta
                        Tahun Anggaran 2024.                            
                     -  Memilih penyedia yang akan bekerja sesuai dengan jadwal
                        proyek yang direncanakan.                       
                     -  Mendapatkan penyedia yang mampu dan berkualitas dalam
                        melaksanakan pekerjaan yang diuraikan dalam ruang lingkup
                        pekerjaan.                                      
                     -  Dengan penugasan ini diharapkan Kontraktor dapat
                        melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan profesional

                        untuk menghasilkan output yang optimal sesuai Spesifikasi
                        Teknis dan ketentuan yang berlaku.              
 4. Sasaran        4.1 Mendapatkan Kontraktor terbaik yang dapat melaksanakan
                       pekerjaan konstruksi fisik Renovasi Rumah Dinas Tipe D Pagar
                       Komplek Rumah Dinas KPPBC TMP B Yogyakarta Tahun 
                       Anggaran 2024 dengan baik berdasarkan aspek Biaya, Mutu,
                       Waktu yang telah ditetapkan.                     
                   4.2 Tercapainya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Konstruksi Fisik

                       Renovasi Rumah Dinas Tipe D Pagar Komplek Rumah Dinas
                       KPPBC TMP B Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;      
                   4.3 Penyelesaian pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Pagar Komplek
                       Rumah Dinas KPPBC TMP B Yogyakarta Tahun Anggaran 2024,
                       Renovasi terdiri dari 5 (lima) rumah Tipe D dengan luas
                       dasar bangunan setiap rumah adalah 50 m² dan Pagar
                       dengan panjang 68 m’ yang berada di Juwangen,    
                       Puwormartani, Kalasan, Sleman, D.I. Yogyakarta (Komplek

                       Bea Cukai Juwangen).                             
                   4.4 Terarahnya pelaksanaan program Renovasi Rumah Dinas Tipe
                       D dan Pagar Komplek Rumah Dinas KPPBC TMP B Yogyakarta.
                   4.5 Terkendalinya proses pelaksanaan konstruksi renovasi rumah
                       dinas dan pagar komplek rumah dinas KPPBC TMP B  
                       Yogyakarta secara berkualitas, tepat waktu, dalam batas biaya
                           Halaman 4 dari 15                            

                       yang tersedia serta diselenggarakan secara tertib pada tahun
                       Anggaran 2024.                                   

 5. Lokasi Pekerjaan Juwangen, Puwormartani, Kalasan, Sleman, D.I. Yogyakarta (Komplek
                   Bea Cukai Juwangen)                                  

 6. Sumber         A. Sumber dana                                       
    Pendanaan dan    Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan Konstruksi Fisik Renovasi
    Perkiraan Biaya  Rumah Dinas Tipe D dan Pagar Komplek Rumah Dinas KPPBC
                     TMP B  Yogyakarta dibebankan pada DIPA KPPBC TMP B 
                     Yogyakarta TA 2024 nomor DIPA-015.05.2.410810/2024 tanggal 28
                     November 2023 dengan nilai Pagu Anggaran sebesar   
                     Rp653.446.000,00 dan nilai HPS sebesar Rp649.607.310,21.
                   B. Biaya pekerjaan Konstruksi Fisik dan tata cara pembayaran diatur

                     secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan
                     Pekerjaan Konstruksi Fisik sesuai peraturan yang berlaku
                   C. Pembayaran biaya Pekerjaan Konstruksi Fisik didasarkan pada
                     prestasi kemajuan pekerjaan fisikd dengan cara angsuran
                     /bertahap/termin.                                  

 7. Nama Organisasi 7.1 Satker : KPPBC TMP B Yogyakarta                 
    Pengguna  Jasa 7.2 PPK   : Wiwik Nurcahyawati                       
    dan Kegiatan   7.3 Untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, KPA/PPK sebagai
                     penanggungjawab akan  membentuk Tim   Teknis/Tim   
                     Pendukung/Tim Pengelola Kegiatan Proyek.           

                           DATA PENUNJANG                               
 8. Data Dasar     1. Sebagai bahan masukan bagi penyedia jasa untuk melakukan
                     pekerjaan konstruksi fisik, dapat disampaikan data sebagai berikut :
                     a. Renovasi Rumah Dinas akan dilakukan di area Komplek
                        Rumah Dinas dengan luas lahan 2.567 m2.         

                     b. Renovasi terdiri dari 5 (lima) rumah Tipe D dengan luas dasar
                        bangunan setiap rumah adalah 50 m² dan pagar komplek
                        rumah dinas dengan panjang 68 m’.               
                     c. Terdapat Pegawai yang menghuni Rumah Dinas selain dari
                        Rumah Dinas yang akan direnovasi dengan jumlah total
                        Pegawai sebanyak 12 orang beserta keluarganya.  
                   2. Dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik, kontraktor
                     mengacu pada hasil perancangan yang telah ditetapkan PPK;

                   3. Untuk data/informasi lainya agar Penyedia Jasa secara aktif
                     berkoordinasi dengan PPK                           
                   4. Penyedia Jasa harus memeriksa kebenaran informasi yang
                     digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari
                     Pejabat Pembuat Komitmen, maupun yang dicari sendiri. Kesalahan
                     kelalaian pekerjaan konstruksi fisik sebagai akibat dari kesalahan
                     informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya Penyedia Jasa;
                   5. Staf/Tim Teknis pelaksanaan pekerjaan             
                     KPA akan mengangkat beberapa orang yang bertindak sebagai Tim

                     Teknis (dibuatkan SK KPA) untuk pekerjaan konstruksi,
                     pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan ini.        
                           Halaman 5 dari 15                            

 9. Standar Teknis 9.1. Penyedia Jasa dalam pekerjaan konstruksi fisik harus mengacu
                       dan menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait
                       dengan Bangunan Gedung, diantaranya :            
                      a. SNI 1726 2019 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa

                         Untuk Struktur Bangunan Gedung & Non Gedung    
                      b. SNI 1727 2020 Beban desain minimum dan kriteria terkait
                         untuk bangunan gedung dan struktur lain        
                      c. SNI 1729 2020 Spesifikasi Untuk Bangunan Gedung Baja
                         Struktural                                     
                      d. SNI 2847 2019 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan
                         Gedung                                         
                      e. SNI 8460 2017 Persyaratan Perancangan Geoteknik

                      f. SNI lainya yang terkait dengan standar pekerjaan
                         pembangunan bangunan lainya seperti pekerjaan arsitektur,
                         mekanikal, elektrikal, plumbing, sanitasi dsb. 
                      g. Standar lain yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang
                         relevan dengan pekerjaan pembangunan bangunan terkait
                         (AICS/ANSI, ACI, ASTM dsb)                     

                      Selain standar diatas, dalam pekerjaan konstruksi fisik penyedia
                      juga agar mengikuti ketentuan :                   

                      a. Ketentuan spesifikasi komponen bangunan gedung negara
                         sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Permen PUPR no.
                         22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
                         Negara dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
                         29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis
                         Bangunan Gedung                                
                      b. Peraturan Menteri PUPR no. 8 Tahun 2023 tentang Pedoman
                         Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang

                         Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat            
                      c. Peraturan Menteri PUPR no. 10 Tahun 2021 Tentang
                         Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
                         sebagai pedoman Perancangan SMKK               
                      d. Peraturan Menteri Keuangan no. 172 Tahun 2020 Tentang
                         Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara
                      e. Peraturan Menteri PUPR no. 14 Tahun 2017 tentang
                         Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung          

                      f. Peraturan Menteri PUPR No. 11 Tahun 2014 tentang
                         Pengelolaan Air Hujan Bangunan Gedung          

                   9.1. Kriteria Umum                                   
                       Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa seperti
                       yang dimaksud pada Spesifikasi Teknis harus memperhatikan
                       kriteria umum bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan
                       kompleksitas bangunan, yaitu:                    
                       a. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas :       

                          i. Menjamin bangunan Rumah Dinas yang direnovasi
                             berdasarkan ketentuan tata ruang dan tata bangunan
                             yang ditetapkan di daerah yang bersangkutan;
                          ii. Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan
                             fungsinya;                                 
                           Halaman 6 dari 15                            

                          iii. Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat, dan
                             lingkungan.                                
                       b. Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan         
                          i. Menjamin terwujudnya bangunan Rumah Dinas yang

                             didirikan berdasarkan karakteristik lingkungan,
                             ketentuan wujud bangunan dan budaya daerah,
                             sehingga seimbang, serasi dan selaras dengan
                             lingkungannya (fisik, sosial dan budaya);  
                          ii. Menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang dapat
                             memberikan keseimbangan dan keserasian bangunan
                             terhadap lingkungannya;                    
                          iii. Menjamin hasil renovasi bangunan Rumah Dinas

                             dimanfaatkan dengan tidak menimbulkan dampak
                             negatif terhadap lingkungan;               
                       c. Persyaratan Struktur Bangunan                 
                          i. Menjamin terwujudnya bangunan Rumah Dinas yang
                             dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku
                             alam dan manusia (gempa,dll),              
                          ii. Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan
                             kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan
                             struktur bangunan,                         

                          iii. Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau
                             kerusakan benda yang disebabkan oleh perilaku
                             struktur,                                  
                          iv. Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan
                             fisik yang disebabkan oleh kegagalan struktur.
                       d. Persyaratan Ketahanan terhadap Kebakaran      
                          i. Menjamin terwujudnya bangunan Rumah Dinas yang
                             dibangun sedemikian rupa sehingga mampu secara

                             struktural stabil selama kebakaran, sehingga:
                             - Cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi
                               secara aman;                             
                             - Cukup waktu dan mudah bagi pasukan pemadam
                               kebakaran memasuki lokasi untuk memadamkan api;
                             - Dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya.
                       e. Persyaratan Ketahanan terhadap Hama Rayap     
                          i. Menjamin terwujudnya bangunan Rumah Dinas yang

                             mempunyai spesifikasi yang tahan terhadap hama
                             rayap;                                     
                       f. Persyaratan Pencahayaan :                     
                          i. Menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang
                             cukup baik alami maupun buatan dalam menunjang
                             terselenggaranya satuan kerja di dalam bangunan
                             Rumah Dinas sesuai dengan fungsinya,       
                          ii. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan
                             perlengkapan pencahayaan secara baik.      

 10. Studi-studi   Untuk melengkapi KAK ini data terlampir adalah sebagai berikut :
    Terdahulu      1. Rencana Kerja dan Syarat                          
                   2. Detail Engineering Design dari Konsultan Perencana
                   3. Bill of Quantity                                  
                           Halaman 7 dari 15                            

 11. Referensi Hukum 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
                      (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11,
                      Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)
                      beserta perubahannya;                             

                   2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
                      Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
                      Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
                      Nomor 4247);                                      
                   3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
                      2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
                      Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
                      Indonesia Nomor 6841);                            

                   4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
                      Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
                      Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
                      Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
                      Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
                      Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
                      Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
                      Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
                      Nomor 6626);                                      

                   5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
                      Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
                      Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                      2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
                   6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan
                      Bangunan Gedung Negara;                           
                   7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
                      Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan

                      Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan
                      Barang/Jasa Pemerintah;                           
                   8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                      Nomor 19/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan
                      Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang
                      Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa
                      Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
                      1843);                                            

                   9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                      Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk
                      pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
                      Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara
                      Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);         
                   10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                      Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan
                      Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
                      Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

                      2023 Nomor 683);                                  
                   11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                      Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan 
                      Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
                      Nomor 1148);                                      
                           Halaman 8 dari 15                            

                   12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018
                      tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara
                      Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);        
                   13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

                      Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan
                      Konstruksi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia
                      Tahun 2021 Nomor 306);                            
                   14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                      Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen
                      Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
                      2021 Nomor 286)                                   
                   15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

                      Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
                      Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita
                      Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);  
                   16. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor
                      33/KPTS/Dk/2023 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi
                      Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa
                      Konstruksi;                                       
                   17. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
                      396/KEP/2023 tentang Penetapan Upah   Minimum     

                      Kabupaten/Kota Tahun 2024;                        
                   18. Standar Teknis, Standar Profesi dan peraturan terkait lainnya yang
                      berlaku seperti SNI, SKBI dan SKSNI.              
                   19. Peraturan terkait lainnya tentang pembangunan Bangunan
                      Gedung Negara.                                    

                           RUANG LINGKUP                                
 12. Lingkup       Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa
    Pekerjaan      pelaksanaan konstruksi adalah sebagai berikut:       
                   1. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik sesuai dengan
                     spesifikasi teknis hasil perancangan (DED, RKS dan dokumen
                     lainnya) sebagaimana dalam kontrak, untuk pekerjaan:
                     a. Pekerjaan Persiapan                             
                     b. Pekerjaan Atap dan Cover Pipa Air Hujan         

                     c. Pekerjaan Plafond                               
                     d. Pekerjaan Pengecatan                            
                     e. Pekerjaan Penutup Lantai dan Penutup Dinding    
                     f. Pekerjaan Sanitasi Dalam                        
                     g. Pekerjaan Besi dan Pinju Jendela                
                     h. Pekerjaan Landscape                             
                     i. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal              
                     j. Pekerjaan Peniggian Elevasi Ring                

                     k. Pekerjaan Drainase                              
                     l. Pekerjaan Pagar Depan dan Belakang              
                   2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan
                     konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi
                     kebenarannya.                                      
                   3. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan,
                     jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan
                     jadwal penggunaan peralatan berat.                 
                           Halaman 9 dari 15                            

                   4. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman
                     pelaksanaan.                                       
                   5. Menghadirkan Personil Manajerial dalam Rapat Persiapan
                     Pelaksanaan Pekerjaan (PCM) dan telah menyusun dan 

                     mepresentasikan dokumen Rencana Mutu  Pekerjaan    
                     Konstruksi (RMPK) dan Rencana Keselamatan Konstruksi
                     (RKK) pada saat PCM. Dokumen RMPK dan RKK yang disusun
                     dapat mengacu pada dokumen yang telampir dalam Spesifikasi
                     Teknis ini                                         
                   6. Melaksanakan penjaminan dan pengendalian mutu secara
                     keseluruhan terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan
                     berdasarkakan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK).

                   7. Dalam pelaksanaan setiap tahapan pekerjaan Konstruksi penyedia
                     jasa harus menerapkan SMKK sebagaimana ketentuan dan
                     membentuk Unit Keselamatan Konstruksi (UKK) yang bertanggung
                     jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi
                   8. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing)        
                   9. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui
                     rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan
                     bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang
                     timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat.          

                   10. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as
                     built drawings) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah
                     disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia
                     jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa
                     perencanaan konstruksi.                            
                   11. Memberikan manual operasi dan pemeliharaan bangunan gedung,
                     termasuk pengoperasian dan pemeliharaan serta garansi atau surat
                     jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan

                     sistem pemipaan (plumbing) kepada pengguna jasa.   
                   12. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa
                     pemeliharaan konstruksi.                           
                   13. Membuat surat penjaminan atas kegagalan bangunan.
 13. Persyaratan   1. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas:        
    Penyedia         a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
                        menjalankan kegiatan/usaha:                     
                       1) Peserta yang berbadan usaha yang memiliki surat Ijin Usaha

                          di bidang Jasa Konstruksi berupa;             
                          a) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat
                            Standar terverifikasi (untuk badan usaha yang memiliki
                            SBU KBLI 2020) dengan kode KBLI 41011,      
                          b) dalam hal sertifikat standar sebagaimana dimaksud huruf
                            a) belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB,
                            Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar
                            laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat

                            Standar sedang menunggu verifikasi; atau    
                          c) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB( dan SBU yang
                            masih berlaku (untuk badan usaha yang memiliki SBU
                            KBLI 2017).                                 
                       2) Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi
                          Usaha Kecil dengan sub bidang klasifikasi : BG001
                           Halaman 10 dari 15                           

                          Konstruksi Gedung Hunian/KBLI 41011 berdasarka
                          Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                          nomor 6 Tahun 2021 atau BG001 Jasa Pelaksana  
                          Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel  

                          berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
                          Perumahan Rakyat nomor 19 Tahun 2014.         
                     b. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan
                        hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;            
                     c. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri
                        pada Kontrak yang dibuktikan dengan Akta Pendirian
                        Perusahaan dan/atau perubahannya;               
                     d. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak

                        menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait,
                        tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan
                        usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak
                        untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam
                        menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus
                        Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil
                        cuti diluar tanggungan Negara;                  

                   2. Syarat Kualifikasi Teknis:                        

                     a. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa
                        konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun
                        terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta
                        termasuk pengalaman subkontrak                  
                     b. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri
                        kurang dari 3 (tiga) tahun dalam hal Penyedia belum memiliki
                        pengalaman, dikecualikan dari ketentuan a dan b untuk
                        pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak

                        Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
                     c. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang
                        dikerjakan;                                     
                     d. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan
                        ketentuan: SKP = KP – P, dimana KP adalah nilai Kemampuan
                        Paket, dengan ketentuan untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan
                        Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan;
                        P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.
                        N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat
                        ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima)
                        tahun terakhir.                                 

                   3. Surat Dukungan                                    
                     Penyedia wajib memiliki Surat Dukungan dari distributor resmi baja
                     ringan merek Taso. Pemberi Surat Dukungan merupakan distributor
                     resmi yang berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah atau Daerah
                     Istimewa Yogyakarta.                               

                   4. Surat Pernyataan                                  
                     Penyedia wajib menyampaikan Surat Pernyataan denga nisi dan
                     format sesuia dengan lampiran KAK ini.             
                           Halaman 11 dari 15                           

 14. Keluaran      Output/keluaran pekerjaan yang harus dicapai oleh penyedia jasa
                   adalah mewujudan dokumen perancangan yang telah ditetapkan
                   menjadi wujud fisik bangunan gedung yang siap dimanfaatkan dan
                   memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.           

 15. Pekerjaan Utama Berikut adalah daftar Pekerjaan Utama dalam pekerjaan ini :

                    No       Pekerjaan Utama     Tingkat Risiko         
                                                   Pekerjaan            
                     1   Pekerjaan Atap dan Cover Pipa Kecil            
                         Air Hujan                                      
 16. Peralatan Utama Berikut adalah rincian komposisi, jenis, jumlah, dan kapasitas
                   (produktivitas) peralatan utama dalam pekerjaan ini :

                    No       Jenis          Kapasitas     Jumlah        
                    1   Mobil Pick Up    Minimal volume 1 1 Unit        
                                              m3                        
                    2   Truck            Minimal volume 3,5 1 Unit      
                                              m3                        
                    3   Scaffolding      Minimal Tinggi 1,2 3 Unit      
                                               m                        
                    4   Concrete Mixer    Minimal 0,35 m3  1 unit       
                    5   Stamper Kodok   Minimal 4.000 Rpm, 1 Unit       
                                             350 Kg                     
 17. Personel            Jabatan                                        
    Manajerial            dalam                      Sertifikat         
                                    Pengalaman                          
                    No   pekerjaan                  Kompetensi          
                                   Kerja (tahun)                        
                        yang akan                     Kerja             
                       dilaksanakan                                     
                    1  Pelaksana  Minimal 2 Tahun a. Jabatan  Kerja     
                                                 Subklasifikasi Gedung  
                                                 minimal Jenjang 2,     
                                               b. SKK     Konstruksi    
                                                 Pelaksana Lapangan     
                                                 Pekerjaan Gedung,      
                                               c. SKT TA 020 Pelaksana  
                                                 Lapangan Pekerjaan     
                                                 Perumahan     dan      
                                                 Gedung, atau           
                                               d. SKT TA 022 Pelaksana  
                                                 Bangunan  Gedung/      
                                                 Pekerjaan Gedung.      
                    2  Petugas    Minimal 0 Tahun a. Jabatan  Kerja     
                       Keselamatan               Subklasifikasi         
                       Konstruksi                Keselamatan Konstruksi 
                                                 minimal Jenjang 3, atau
                                               b. Sertifikat Pelatihan  
 18. Rencana       Calon Penyedia menyampaikan rencana keselamatan konstruksi
    Keselamatan    sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini :
    Konstruksi                                                          
                    No    Uraian   Identifikasi Bahaya Tingkat Risiko   
                         Pekerjaan                     Pekerjaan        
                    1  Pekerjaan     Terjatuh dari       Kecil          
                       Atap dan       ketinggian                        
                       Cover Pipa                                       
                       Air Hujan                                        
                           Halaman 12 dari 15                           

 19. Jangka Waktu  Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 105 (seratus lima) hari kalender
    Penyelesaian   sejak tanggal mulai kerja pada SPMK.                 
    Pekerjaan                                                           

                   Jangka waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi fisik ini adalah sejak
                   tanggal mulai kerja yang ditetapkan dalam SPMK sampai dengan
                   tanggal serah terima kedua pekerjaan / Final Hand Over (FHO) oleh
                   penyedia jasa pelaksanaan konstruksi (kontraktor) dengan rincian
                   sebagai berikut:                                     

                   1. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Fisik    
                     Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai rancangan
                     selama 105 (seratus lima) hari kalender sejak tanggal mulai kerja
                     pada SPMK. Jika melebihi jangka waktu tersebut maka penyedia
                     dianggap terlambat dan dikenakan denda keterlambatan. Hal denda
                     keterlambatan diatur dalam kontrak.                

                   2. Tahapan Masa Pemeliharaan                         
                     Jangka waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh)
                     hari kalender sejak serah terima pertama. Kontraktor wajib
                     melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa
                     pemeliharaan konstruksi                            

 20. Spesifikasi Teknis Selain ketentuan teknis pada poin 15 sampai dengan 18, spesifikasi
    Konstruksi     teknis menyeluruh untuk pekerjaan konstruksi ini meliputi:
                   1. Dokumen gambar atau detailed engineering design (DED)
                   2. Rencana Kerja dan Syarat (RKS)                    
                   3. Dokumen lainnya hasil perancangan konstruksi      

                  Sesuai dokumen kontrak, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh
                  penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.                 

 21. Laporan       Laporan yang dihasilkan oleh penyedia harus telah mengakomodir
                   semua keluaran dan ruang lingkup pekerjaan berdasarkan kontrak dan
                   Penyedia jasa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data
                   dan informasi laporan yang disampaikan.              

                            HAL-HAL LAIN                                
 22. Penerapan SMKK Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini penyedia harus berkomitmen
                   melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero
                   Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:
                   1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;        
                   2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;  
                   3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
                   4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;  
                   5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
                   6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);  

                   7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK yang
                     memuat paling sedikit:                             
                     a. penyiapan RKK;                                  
                     b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;            
                     c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;   
                     d. asuransi dan perizinan;                         
                     e. Personel Keselamatan Konstruksi;                
                     f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
                           Halaman 13 dari 15                           

                     g. rambu-rambu yang diperlukan;                    
                     h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi (tidak
                       diharuskan bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko
                       Keselamatan Konstruksi kecil)                    

                     i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko
                       Keselamatan Konstruksi.                          

                   Sebagai bagian dalam penerapan SMKK di lapangan, penyedia wajib :
                   1. Menyusun RKK pelaksanaan (lengkap) Pekerjaan konstruksi dan
                     mepresentasikannya saat rapat PCM. Format Rencana  
                     Keselamatan Konstruksi (RKK) dapat mengacu sebagaimana
                     contoh pada lampiran SPESIFIKASI TEKNIS ini;       
                   2. Mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten karena RKK
                     menjadi bagian dari Dokumen Kontrak. Sebagai salah satu wujud
                     pertanggungjawaban dan dokumentasi atas pelaksanaan
                     penerapan SMKK  kontraktor harus membuat Laporan   

                     pelaksanaan RKK yang memuat hasil kinerja SMKK. Format
                     Laporan pelaksanaan RKK dapat mengacu sebagaimana contoh
                     pada lampiran SPESIFIKASI TEKNIS ini.              

 23. Persyaratan Kerja Jika kerja sama dengan penyedia lain diperlukan untuk pelaksanaan

    Sama           kegiatan ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:
                   1) Jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling
                     banyak 2 (dua) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi;
                   2) Persyaratan lainya sebagaimana peraturan perundang undangan.

 24. Produksi Dalam Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang mengutamakan
    Negeri         material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia

                   untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia. Penyedia
                   wajib memastikan nilai TKDN Konstruksi minimal sebesar 40%.
 25. Kontingensi   Jika dikemudian hari ada kebijakan terkait dengan pemotongan
                   anggaran, sehingga tidak terdapat anggaran yang tersedia, dan
                   berdampak paket harus dibatalkan, maka Penyedia tidak menuntut
                   ganti rugi atau melakukan tindakan hukum apapun atas hal tersebut.
 26. Program Anti  Kementerian Keuangan menjadi tolok ukur lembaga birokrasi yang

    Korupsi, Kolusi, berkomitmen mengembangkan program Reformasi Birokrasi dan
    dan Nepotisme  Transformasi Kelembagaan untuk menjadi yang terdepan dalam
    (KKN)          perbaikan lingkungan birokrasi di Indonesia.         

                   Atas dasar itu penyedia baik dalam proses pemilihan penyedia
                   barang/jasa maupun dalam melaksanakan setiap lingkup kerjanya
                   berkomitmen untuk bebas dari KKN serta menjunjung tinggi nilai-nilai
                   Integritas dan Profesionalisme dan turut serta mendukung dalam
                   rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa di lingkungan

                   Kementerian Keuangan semakin berkualitas, akuntabel dan
                   transparan dengan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:
                   1. Penyampaian dokumen atau keterangan palsu/tidak benar.
                   2. Persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur penawaran;
                   3. Meminjam nama perusahaan lain (pinjam bendera);   
                   4. Menyampaikan penawaran harga yang tidak wajar dengan
                     mengorbankan volume dan kualitas;                  
                           Halaman 14 dari 15                           

                   5. Praktik jual paket pekerjaan dan praktik persaingan usaha tidak
                     sehat;                                             
                   6. Korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dengan anggota
                     UKPBJ/Satker;                                      

                   7. Pengunduran diri dengan alasan yang tidak dapat diterima UKPBJ;
                   8. Tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan
                     dalam Kontrak                                      

                   Kementerian Keuangan tidak memberikan toleransi sedikitpun
                   terhadap setiap praktik-praktik sebagaimana disebutkan diatas serta
                   siap memberlakukan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap
                   penyedia yang melanggar ketentuan dalam proses PBJ di Kementerian

                   Keuangan.                                            

                                       Yogyakarta, 27 Februari 2024     
                                       Pejabat Pembuat Komitmen,        

                                       Wiwik Nurcahyawati               
  LAMPIRAN KERANGKA ACUAN KERJA PENGADAAN KONSTRUKSI FISIK RENOVASI     
 RUMAH DINAS TIPE D DAN PAGAR KOMPLEK RUMAH DINAS KANTOR PENGAWASAN     
     DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B YOGYAKARTA         

                        TAHUN ANGGARAN 2024                             

LAMPIRAN I. SURAT PERNYATAAN                                            

(Contoh Format Surat Pernyataan)                                        

[…Kop Perusahaan…]                                                      

                         SURAT PERNYATAAN                               

Sehubungan dengan tender […nama tender…] dengan kode tender […kode tender…], Saya yang
bertanda tangan di bawah ini:                                           

Nama    : […isi nama direksi…]                                          
Alamat  : […isi alamat sesuai KTP…]                                     

No. KTP : […isi nomor NIK…]                                             

No. HP  : […isi nomor HP…]                                              
Merupakan pihak yang sah untuk bertindak selaku dan atas nama […isi nama Perusahaan…],
menyatakan hal-hal sebagai berikut:                                     

1. Telah menyampaikan penawaran harga dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-
  undangan yang berlaku, yang diantaranya namun tidak terbatas pada Peraturan Menteri
  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
  Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Sanggup untuk memenuhi semua ketentuan yang terdapat pada Dokumen Pemilihan,
  KAK/Spesifikasi Teknis, Draft Kontrak, dan dokumen pendukungnya.      
3. Apabila penawaran harga di bawah nilai nominal 80% HPS, akan menyampaikan:
  a. dokumen Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dalam format excel dan pdf yang telah
    ditandatangani oleh direksi;                                        

  b. dokumen pendukung harga upah, bahan, dan peralatan yang dapat dipertanggung jawabkan
    secara legal dan material;                                          
  c. informasi besaran persentase overhead dan profit pada AHSP;        
4. Dokumen pada nomor 3 (tiga) akan disampaikan ke email Kelompok Kerja [..nama pokja dan
  alamat email…] maksimal 1 x 24 jam setelah batas akhir Upload Dokumen Penawaran. Apabila
  kami menyampaikan sebagian atau seluruh dokumen pada nomor 3 (tiga) setelah 1 x 24 jam
  setelah batas akhir Upload Dokumen Penawaran, maka kami menerima apabila penawaran
  perusahaan kami digugurkan.                                           

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya, penuh kesadaran dan tanpa
paksaan dari pihak manapun.                                             

                                       […nama kota…], […tgl, bulan…] 2024

                                       (tanda tangan + materai Rp10.000,-)

                                       […nama penanda tangan…]