Pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan 2 Unit Rumah Negara Golongan II Tipe D Tahun 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                           

  PA/KPA        : KEPALA KANTOR WILAYAH DJPBN PROVINSI BANGKA BELITUNG     

  K/L/D/I       : KEMENTERIAN KEUANGAN                                     

  SATKER/SKPD   : KANTOR WILAYAH DJPBN PROVINSI BANGKA BELITUNG            

  PPK           : KEPALA BAGIAN UMUM                                       

  PEKERJAAN     : PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN 2 UNIT RUMAH       
                  NEGARA GOLONGAN II TIPE D TAHUN ANGGARAN 2024            

  LOKASI        : JL ADHIYAKSA, KELURAHAN KACANG PEDANG, KECAMATAN         
                  GERUNGGANG, KOTA PANGKALPINANG                           

                         TAHUN ANGGARAN 2024                               

                                 [1]                                       
                        KERANGKA ACUAN KERJA                               
 PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN 2 UNIT RUMAH NEGARA GOLONGAN II     
                      TIPE D TAHUN ANGGARAN 2024                           

                          URAIAN PENDAHULUAN                               

 1. Latar      Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan instansi vertikal
    Belakang   unit eselon I Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan
               bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Saat ini jumlah

               Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan di seluruh Indonesia
               adalah sebanyak 34 Kanwil sesuai PMK Nomor 262/PMK.01/2016. 

               Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas
               melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis,
               dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis kajian, penyusunan laporan, dan
               pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan
               perundang-undangan yang berlaku. Selain melaksanakan tugas pokok dan
               fungsinya sehari-hari, khususnya pada Bagian Umum juga melaksanakan

               urusan kepegawaian dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan,
               tata usaha, rumah tangga, kehumasan dan keterbukaan informasi publik (KIP),
               protokoler pimpinan, dan pengelolaan kinerja tercakup dalam aktivitas
               Pengelolaan Organisasi dan SDM.                             

               Dalam rangka memenuhi kebutuhan peningkatan pelaksanaan pelayanan publik
               di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, khususnya pada
               sarana dan prasarana pendukung kinerja pegawai dan stakeholder Kanwil Ditjen
               Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung dibutuhkan penyedia barang yang

               cakap, berpengalaman, dan mampu melaksanakan Pekerjaan Pelaksanaan
               Pembangunan Rumah Negara pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
               Bangka Belitung.                                            
 2. Maksud dan a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi penyedia jasa
    Tujuan       konstruksi untuk melaksanakan pekerjaan Konstruksi Pembangunan 2 unit

                 Rumah Negara Golongan II Tipe D Tahun Anggaran 2024.      
               b. Tujuan yang ingin dicapai dengan kegiatan ini adalah:    
                 1) Mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang mampu dan
                   berkualitas dalam melaksanakan pekerjaan yang diuraikan dalam ruang
                   lingkup pekerjaan dan bekerja sesuai dengan jadwal proyek yang telah
                   direncanakan;                                           
                 2) Mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang dapat bekerja secara
                   profesional yang berpedoman pada Detail Engineering Design (DED),

                   Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah ditetapkan dari hasil
                   konsultan perencana dengan baik;                        
                 3) Dengan penugasan ini diharapkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dapat
                   melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan
                   professional untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi standar
                   bangunan gedung negara yang telah ditetapkan.           

                                 [2]                                       
 3. Sasaran    a. Tercapainya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
                 Pembangunan 2 unit Rumah Negara Golongan II Tipe D Tahun Anggaran
                 2024;                                                     
               b. Penyelesaian pekerjaan Konstruksi Pembangunan 2 unit Rumah Negara
                 Golongan II Tipe D Tahun Anggaran 2024;                   
               c. Biaya pekerjaan konstruksi sesuai dengan anggaran kegiatan;

               d. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan Detail Engineering
                 Design (DED), Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah ditetapkan dari
                 hasil konsultan perencana (termasuk spesifikasi teknis dan gambar).
 4. Lokasi     Komplek Rumah Dinas Kanwil DJPB Prov Bangka Belitung yang terletak di Jl

    Pekerjaan  Adhiyaksa, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota
               Pangkalpinang.                                              

               a. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Daftar Isian Pelaksanaan
 5. Sumber                                                                 
                 Anggaran (DIPA) Kanwil DJPBN Provinsi Bangka Belitung Tahun Anggaran
    Pendanaan                                                              
                 2024, dengan nomor DIPA 015.08.2.634256/2024 tanggal 28 November
                 2023, dengan nilai Pagu Anggaran Sebesar Rp 780.000.000,00 (Tujuh ratus
                 delapan puluh juta rupiah), dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
                 senilai yang tercantum dalam aplikasi LPSE Kementerian Keuangan;
               b. Biaya pekerjaan Konstruksi Pembangunan 2 unit Rumah Negara Golongan
                 II Tipe D Tahun Anggaran 2024 dan tata cara pembayaran diatur secara
                 kontraktual setelah melalui tahapan proses Pengadaan Pekerjaan
                 Konstruksi sesuai peraturan yang berlaku;                 
               c. Pembayaran biaya pekerjaan konstruksi didasarkan pada prestasi atau
                 kemajuan pekerjaan fisik dilapangan dengan cara angsuran  
                 /bertahap/termin;                                         
               d. Pembayaran sebagaimana dimaksud diatas dilakukan sebagai berikut :
                    1) Pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama atau
                      (Provisional Hand Over) pekerjaan konstruksi dibayarkan paling
                      banyak 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari nilai kontrak; dan
                    2) Masa pemeliharaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir
                      atau (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi dibayarkan 5% (lima per
                      seratus) dari nilai kontrak.                         
               e. Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian yang dibuat
                 antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Pekerjaan Konstruksi
                 Pembangunan 2 unit Rumah Negara Golongan II Tipe D Tahun Anggaran

                 2024.                                                     
 6. Nama dan   Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan kegiatan ini adalah:
    Organisasi K/L/PD    : Kementerian Keuangan Republik Indonesia         
    PPK        Satker/SKPD : Kanwil DJPBN Provinsi Bangka Belitung.        

               Nama PPK  : Kepala Bagian Umum                              
               Untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, KPA/PPK sebagai  
               penanggungjawab membentuk Tim Pengelola Kegiatan Proyek Pekerjaan
               Konstruksi Pembangunan 2 unit Rumah Negara Golongan II Tipe D Tahun
               Anggaran 2024.                                              

                                 [3]                                       
                            DATA PENUNJANG                                 

 1. Data Dasar a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kanwil DJPBN Provinsi Bangka
                 Belitung Tahun Anggaran 2024, dengan nomor DIPA 015.08.2.634256/2024
                 tanggal 28 November 2023;                                 
               b. Sebagai bahan masukan bagi penyedia jasa konstruksi untuk melakukan

                 pekerjaan renovasi gedung, dapat disampaikan data sebagai berikut:
                 1) Pembangunan akan dilakukan di areal lahan komplek rumah dinas
                    Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung dengan total luas bangunan ± 100
                    m2 serta sarana dan Prasarana luar Gedung dengan luasan ± 240 m2;

                 2) Rumah Negara yang akan dibangun adalah Rumah Negara Golongan II
                    Tipe D sejumlah 2 (dua) Unit;                          

               d. Dalam melakukan pekerjaan konstruksi fisik, Penyedia Pekerjaan Konstruksi
                 mengacu pada hasil perencanaan;                           
               e. Penyedia Pekerjaan Konstruksi harus memeriksa validitas / kebenaran
                 informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya. Kesalahan /
                 kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi
                 tanggung jawab sepenuhnya dari Penyedia Pekerjaan Konstruksi;
               f. Untuk melengkapi KAK ini data terlampir adalah sebagai berikut:
                 1) Detail Engineering Desain (DED);                       

                 2) Rencana Kerja dan Syarat; dan                          
                 3) Bill of Quantity;                                      

 2. Standar    a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 
    Teknis                                                                 
               b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
               c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
                 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 
               d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan
                 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
               e. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan
                 Gedung Negara;                                            

               f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22
                 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;    
               g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08
                 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan
                 Konstruksi Bidang PUPR;                                   

               h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10
                 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
               i. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor
                 524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja
                 Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi
                 Konstruksi                                                
               j. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
                 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus
                 Disease 2019 (COVID-19) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

                                 [4]                                       
               k. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
                 18/SE/M/2020 tentang Pelaksanaan Tatanan dan Adaptasi Kebiasaan Baru
                 (New Normal) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;       

               l. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
                 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman
                 Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Barang/Jasa
                 Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi;                         
               m. Standar Teknis, Standar Profesi dan peraturan terkait lainnya yang berlaku
                 seperti SNI, SKBI dan SKSNI termasuk peraturan terkait lainnya tentang
                 pembangunan gedung negara.                                

 3. Referensi  a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
    Hukum        Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah
                 terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; 
               b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
                 Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
                 Nomor 12 Tahun 2021;                                      

               c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22
                 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;    
               d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
                 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa
                 Pemerintah;                                               

               e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
                 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
                 Melalui Penyedia.                                         
                              RUANG LINGKUP                                

               a. Lingkup kegiatan adalah kegiatan pekerjaan Konstruksi Pembangunan 2 unit
 1. Lingkup                                                                
                 Rumah Negara Golongan II Tipe D Tahun Anggaran 2024 dengan output
    Kegiatan                                                               
                 kegiatan ini adalah Rumah Dinas yang layak huni untuk pegawai Kanwil
                 DJPBN Provinsi Bangka Belitung.                           
               b. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan 2 unit Rumah Negara Golongan II Tipe
                 D Tahun Anggaran 2024 yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Pekerjaan
                 Konstruksi meliputi:                                      
                 1) Pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama atau
                   (Provisional Hand Over) pekerjaan; dan                  
                 2) Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah
                   terima akhir atau (Final Hand Over) pekerjaan.          
               c. Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya harus
                 mematuhi segala peraturan terkait konstruksi yang berlaku dalam wilayah
                 Republik Indonesia, baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Teknis terkait
                 maupun peraturan, keputusan dan/atau rekomendasi dari Pemerintah
                 Daerah setempat;                                          
               d. Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
                 jawab secara kontraktual kepada Pejabat pembuat Komitmen; 
               e. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Jasa Pelaksana Konstruksi
                 Meliputi :                                                
                 1) Pekerjaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
                   (SMKK):                                                 
                    a) Penyiapan RKK;                                      
                    b) Sosialisasi, promosi dan pelatihan;                 
                    c) Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD);
                    d) Asuransi dan Perizinan Pelaksanaan Lapangan;        
                    e) Personel Keselamatan Konstruksi;                    
                                 [5]                                       
                    f) Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;    
                    g) Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan disesuaikan dengan
                      kebutuhan pekerjaan di lapangan (manajemen lalu lintas);
                    h) Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko
                      Keselamatan Konstruksi.                              

               f. Lingkup Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan 2 unit Rumah Negara
                 Golongan II Tipe D Tahun Anggaran 2024 tidak terbatas pada kegiatan-
                 kegiatan berikut:                                         
                    a) Konstruksi Pembangunan 2 unit Rumah Negara Golongan II Tipe D
                      Tahun Anggaran 2024 di Kota Pangkalpinang:           
                    b) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-
                      pekerjaan yang memerlukannya.                        
                    c) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan
                      dokumen pelaksanaan.                                 
                    d) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-
                      rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan,
                      laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi
                      dan surat-menyurat.                                  
                    e) Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di
                      lapangan (as built drawing) yang selesai sebelum Tanggal
                      Penyerahan Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO),
                      setelah disetujui oleh Konsultan Pengawas dan diketahui oleh
                      Konsultan Perencana Konstruksi;                      
                    f) Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa
                      pemeliharaan konstruksi pelaksanaan pekerjaan ini, Melakukan
                      pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi
                      fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
                    g) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan,
                      jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan
                      jadwal penggunaan peralatan berat.                   
                    h) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman
                      pelaksanaan.                                         
                    i) Menghadirkan Personel Manajerial dan Tenaga Teknis dalam
                      Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (PCM) dan telah
                      Menyusun dan mempresentasikan dokumen Rencana Mutu   
                      Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Rencana Keselamatan  
                      Konstruksi (RKK) pada saat PCM.                      
                    j) Melaksanakan penjaminan dan pengendalian mutu secara
                      keseluruhan terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan berdasarkan
                      Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK).            
                    k) Dalam pelaksanaan setiap tahapan pekerjaan konstruksi Penyedia
                      Jasa harus menerapkan SMKK sebagaimana ketentuan dan 
                      membentuk Unit Keselamatan Konstruksi (UKK) yang bertanggung
                      jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi.
                    l) Mengurus perizinan yang diperlukan pada saat pelaksanaan
                      konstruksi fisik, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Surat
                      Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).                   
                    m) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-
                      pekerjaan yang memerlukannya.                        
                    n) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan
                      pedoman pelaksanaan.                                 
                    o) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-
                      rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan,
                      laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang   
                      timbul/dihadapi, dan surat-menyurat.                 
                    p) Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di
                      lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum serah terima
                                 [6]                                       
                      pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi
                      atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh
                      penyedia jasa perencanaan konstruksi.                
                    q) Memberikan manual operasi dan pemeliharaan bangunan gedung,
                      termasuk pengoperasian dan pemeliharaan serta garansi atau surat
                      jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan
                      sistem pemipaan (plumbing) kepada pengguna jasa.     
                    r) Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi dimasa
                      pemeliharaan konstruksi.                             
                    s) Membuat surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari Penyedia
                      Pekerjaan Konstruksi dan penyedia jasa pengawasan teknis.
                    t) Melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test).
                    u) Memastikan penggunaan bahan material dan peralatan dalam
                      pelaksanaan pembangunan gedung kantor dan  wajib     
                      memprioritaskan penggunaan tingkat komponen dalam negeri
                      dilengkapi dengan sertifikat TKDN atau surat pernyataan TKDN.

               Dan berlaku untuk Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Struktur, Pekerjaan
               Arsitektur,Pekerjaan MEP, dan lain-lain sesuai dokumen pelaksanaan.

               Pelaksanaan pada tahap masa pemeliharaan:                   
               a. Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi merupakan kegiatan
                 menjaga keandalan konstruksi bangunan gedung melalui pemeriksaan hasil
                 pelaksanaan konstruksi fisik setelah serah terima pertama (Provisional Hand
                 Over);                                                    
               b. Dalam pemeliharaan pekerjaan konstruksi tersebut, Penyedia Pekerjaan
                 Konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan yang
                 terjadi selama masa konstruksi;                           
               c. Masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi diakhiri dengan serah terima akhir
                 (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi yang dilampiri dengan berita acara
                 pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi.            
               Penyedia Pekerjaan Konstruksi memastikan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dapat
               diterbitkan.                                                

                  PERSYARATAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI                     

 1. Persyaratan a. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang
    Kualifikasi  Jasa Konstruksi yang berlaku yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan
    Penyedia     kode KBLI 41011 untuk bidang usaha Konstruksi Gedung Hunian dan
                 Keterangan Surat Domisili Perusahaan yang masih berlaku dengan
                 Kualifikasi Kecil;                                        
               b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta
                 disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Subklasifikasi Konstruksi Gedung
                 Hunian BG001, dengan kode KBLI 41011, berdasarkan Peraturan Menteri
                 PUPR nomor 6 tahun 2021;                                  

               c. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi
                 Status Wajib Pajak;                                       
               d. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam
                 kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah atau
                 swasta termasuk pengalaman subkontrak dengan melampirkan: 

                 1) Kontrak;                                               
                 2) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.                   

                                 [7]                                       
               e. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan
                 (apabila ada perubahan);                                  

               f. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan
                 pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan
                 pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, yang
                 bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani
                 sanksi pidana; dan/atau pengurus/pegawainya tidak berstatus sebagai
                 Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar
                 tanggungan Negara;                                        
               g. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP);                    

               h. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan.

               a. Personel Manajerial                                      
 2. Daftar                                                                 
                 Penyedia pekerjaan konstruksi akan membentuk suatu organisasi kerja
    Personil                                                               
                 sesuai dengan personel yang disyaratkan di dalam KAK ini, dengan
                 kualifikasi keahlian yang dipersyaratkan sebagai berikut :
                No  Jabatan Dalam Sertifikat   Pengalaman Kerja Jumlah     
                .    Pekerjaan Kompetensi Kerja  Profesional  (orang)      
                1. Pelaksana   • Manajer         2 tahun        1          
                   Proyek        Lapangan                                  
                                 Pelaksanaan                               
                                 Pekerjaan                                 
                                 Gedung; atau                              
                               • Pelaksana                                 
                                 Bangunan                                  
                                 Gedung/Pelaks                             
                                 ana Lapangan                              
                                 Pekerjaan                                 
                                 Perumahan                                 
                                 dan Gedung;                               
                                 atau                                      
                               • Pelaksana                                 
                                 Lapangan                                  
                                 Pekerjaan                                 
                                 Gedung                                    

                2. Petugas     Sertifikat Petugas   -           1          
                   Keselamatan Keselamatan                                 
                   Konstruksi  Konstruksi                                  

               b. Sesuai dengan ketentuan, personel manajerial/tenaga ahli harus memiliki
                 sertifikat tenaga ahli dari asosiasi yang masih berlaku, dilengkapi dengan

                 curriculum vitae, pengalaman dan referensi/surat keterangan;
               c. Memiliki KTP dan NPWP;                                   
               d. Apabila personil tenaga tetap perusahaan melampirkan bukti potong pajak
                 tahun terbaru Formulir 1721-A1/A2;                        
               e. Apabila diperlukan seluruh personel manajerial yang ditawarkan dapat
                 dihadirkan pada saat klarifikasi.                         

               a. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan
 3. Daftar                                                                 
                 pekerjaan, minimal:                                       
    Peralatan                                                              
                                 [8]                                       
                       Jenis  Jumlah                    Keterangan         
                No.                      Kapasitas                         
                     Peralatan (minimal)                                   
                1.    Molen/    1      Minimal 50kg Status Milik sendiri/sewa
                                                    beli/sewa              
                     Concreate                                             
                      Mixer                                                
                2.  Excavator Mini 1   Minimal 0.14 m3 Status Milik sendiri/sewa
                                                    beli/sewa              
                3.  Stamper Kodok 1  Kekuatan 3,2 Kw dan Status Milik sendiri/sewa
                                                    beli/sewa              
                                      Mesin penggerak                      
                                        minimal 5 HP                       
                4.    Genset (  1     Minimal 3000 Watt Status Milik sendiri/sewa
                                                    beli/sewa              
                      portable                                             
                     generator)                                            
                5.  Mesin Potong 1    Continues Ratting Status Milik sendiri/sewa
                                                    beli/sewa              
                    besi ( cutting                                         
                      wheel )                                              
                6.  Mesin survey 2     Input 2000 Watt Status Milik sendiri/sewa
                                                    beli/sewa              
                      Penyipat                                             
                     Datar/Total                                           
                      Station                                              
               Catatan :                                                   
                1) Peserta tender mengisi daftar peralatan utama yang akan digunakan dalam
                  pelaksanaan pekerjaan dan spesifikasinya meliputi jenis peralatan,
                  kapasitas dan jumlahnya.                                 
                2) Daftar peralatan utama bukan sebagai pembatasan kebutuhan riil
                  peralatan di lapangan.                                   
                3) Penyedia jasa harus memahami dan menyediakan kebutuhan peralatan
                  lainnya yang dibutuhkan agar pelaksanaan pekerjaan di lapangan berjalan
                  lancar, meski hal ini bukan sebagai unsur yang dinilai dalam evaluasi teknis.

               Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):                       
 4. Rencana                                                                
               Penyedia menyampaikan rencana keselamatan kerja berupa elemen SMKK,
    Keselamatan                                                            
               pakta komitmen keselamatan konstruksi dan pemenuhan Peraturan Menteri
    Konstruksi                                                             
               Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang
    (RKK)                                                                  
               Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan Instruksi Menteri
               Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol
               Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam
               Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan penjelasan manajemen risiko serta
               penjelasan rencana Tindakan dalam tabel identifikasi bahaya, penilaian risiko,
               pengendalian dan peluang dan tabel rencana Tindakan (sasaran program).
               Adapun satu pekerjaan yang memiliki bahaya terbesar dengan potensi
               membawa kerugian harta dan jiwa dengan tingkat resiko kecil adalah :
                 No   Uraian Pekerjaan       Identifikasi Bahaya           
                1    Pekerjaan Atap Jatuh dari Ketinggian (Terjatuh atau terpeleset)

                                 [9]                                       
               Rencana Keselamatan Kerja (RKK) harus disampaikan pada saat pengajuan

               penawaran dan harus melengkapi RKK sesuai dengan lampiran pada SSKK draft
               kontrak.                                                    

               Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini Penyedia Pekerjaan Konstruksi harus
 5. Penerapan                                                              
               berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya zero
    SMKK                                                                   
               accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi :
               a. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;               
               b. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;         
               c. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;    
               d. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;         
               e. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;    
               f. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);         
               g. Memenuhi komponen biaya penerapan SMKK yang memuat paling sedikit
                 kegiatan sebagaimana tertuang dalam poin 10 Ruang Lingkup.
               Sebagai bagian dalam penerapan SMKK dilapangan, Penyedia Pekerjaan
               Konstruksi wajib :                                          

               a. Menyusun RKK pelaksanaan (lengkap) pekerjaan konstruksi dan
                 mempresentasikannya saat rapat PCM.                       
               b. Mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten karena RKK menjadi
                 bagian dari Dokumen  Kontrak. Sebagai salah satu wujud    
                 pertanggungjawaban dan dokumentasi atas pelaksanaan penerapan SMKK
                 kontraktor harus membuat Laporan Pelaksanaan RKK yang memuat hasil
                 kinerja SMKK.                                             
               c. Penyedia Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun RMPK        
               d. Penyedia Pekerjaan Konstruksi apabila diperlukan wajib menyusun rencana

                 pengelolaan lingkungan dalam dokumen Rencana Kerja Pengelolaan dan
                 Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL).                      
               e. Penyedia Pekerjaan Konstruksi apabila diperlukan wajib menyusun rencana
                 manajemen lalu lintas dalam dokumen Rencana Manajemen Lalu Lintas
                 Pekerjaan (RMLLP).                                        

 6. Jangka Waktu Jangka waktu penyelesaian pekerjaan Pembangunan Rumah Negara pada
    Pelaksanaan Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 adalah sejak
               tanggal mulai kerja yang ditetapkan dalam SPMK sampai dengan tanggal serah
               terima kedua pekerjaan/final hand over (FHO) oleh penyedia jasa pelaksanaan
               konstruksi (kontraktor) dengan perincian sebagai berikut    

               a. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Fisik : Jangka waktu pelaksanaan
                 pekerjaan fisik sesuai rancangan diperkirakan paling lama 150 (seratus lima
                 puluh) hari kalender sejak tanggal SPMK.                  

               b. Tahap Masa Pemeliharaan : Penyedia Jasa Konstruksi mempunyai
                 kewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharan pada masa
                 pemeliharaan, yang diperkirakan selama 180 (seratus delapan puluh) hari
                 kalender.                                                 

               KELUARAN DAN LAPORAN                                        

                                 [10]                                      
               a. Mewujudkan dokumen perancangan yang telah ditetapkan menjadi wujud
1. Keluaran                                                                
                 fisik Rumah Dinas Negara yang siap dimanfaatkan dan memenuhi ketentuan
                 peraturan yang berlaku.                                   
               b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi, meliputi :         
                 1) Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan
                    konstruksi fisik termasuk Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
                 2) Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings).
                 3) Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan renovasi gedung
                    beserta segala perubahan/addendumnya.                  
                 4) Laporan pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan

                    mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk
                    laporan uji mutu dan laporan akhir pekerjaan perencanaan.
                 5) Berita acara pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas perubahan
                    pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama
                    (Provisional Hand Over) dan serah terima akhir (Final Hand Over)
                    dilampiri dengan berita acara pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan
                    konstruksi, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan
                    dengan pelaksanaan konstruksi fisik.                   

                 6) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test).
                 7) Foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan
                    pelaksanaan konstruksi fisik.                          
                 8) Manual operasi dan pemeliharaan bangunan gedung, termasuk
                    pengoperasian dan pemeliharaan serta garansi atau surat jaminan
                    peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem pemipaan
                    (plumbing) kepada pengguna jasa.                       
                 9) Surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari Penyedia Pekerjaan
                    Konstruksi dan penyedia jasa pengawasan teknis.        

                 10) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Gedung (SLF)
                 11) Laporan Pelaksanaan RKK                               
               a. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan,
2. Laporan Harian                                                          
                 seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lapangan dicatat di dalam Buku
                 Harian Lapangan (BHL) sebagai laporan harian pekerjaan berupa rencana
                 dan realisasi pekerjaan harian.                           
               b. Buku Harian Lapangan (BHL) berisi:                       
               c. Kuantitas dan macam bahan yang berada di lapangan;       
               d. Penempatan tenaga kerja untuk tiap dan macam tugasnya;   
               e. Jumlah, jenis, dan kondisi peralatan;                    
               f. Kuantitas dan kualitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan;
               g. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang

                 berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;                
               h. Perintah/petunjuk yang penting dari Kepala Satuan Kerja, Kontraktor
                 Pelaksana, dan Konsultan Supervisi;                       
               i. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.  
               j. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kalender
                 berikutnya, sebanyak 3 (tiga) laporan dan soft copy.      

               a. Laporan mingguan dibuat setiap minggu yang terdiri dari rangkuman laporan
3. Laporan                                                                 
                 harian dan berisi hal kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu,
   Mingguan                                                                
                 serta hal-hal penting yang perlu dilaporkan.              

                                 [11]                                      
               b. Laporan dibuat sebanyak 3 (tiga) buku laporan dan soft copy dalam media

                 penyimpanan elektronik. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya
                 pada saat pelaksanaan rapat rutin mingguan.               
               a. Laporan bulanan dibuat setiap bulan yang terdiri dari rangkuman laporan
4. Laporan                                                                 
                 mingguan dan berisi hal kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan,
   Bulanan                                                                 
                 serta hal-hal penting yang perlu dilaporkan.              
               b. Laporan dibuat sebanyak 3 (tiga) buku laporan dan soft copy dalam media
                 penyimpanan elektronik. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1
                 (satu) minggu pada bulan berikutnya.                      

               KETENTUAN LAINNYA                                           

               a. Seluruh data dan soft copy file pekerjaan (Microsoft Word, Microsoft Exel dan
1. Kerahasiaan                                                             
                 lain-lain) yang digunakan untuk evaluasi dan analisa selama pekerjaan ini
   Data                                                                    
                 wajib disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;        
               b. Data yang diperoleh Penyedia dari Pejabat Pembuat komitmen bersifat
                 rahasia, dan merupakan milik Pejabat Pembuat Komitmen dan sifat rahasia
                 tersebut tetap melekat meskipun perjanjian/pekerjaan ini telah berakhir.
               c. Kebocoran atas rahasia tersebut oleh Penyedia akan dianggap sebagai
                 pelanggaran yang dapat dituntut oleh Pejabat Pembuat komitmen.
               a. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia Pekerjaan Konstruksi
2. Produksi                                                                
                 berkewajiban mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan
   Dalam Negeri                                                            
                 tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia
                 sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.       
               b. Penyedia Pekerjaan Konstruksi memastikan penggunaan bahan material
                 dan peralatan dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor dan wajib
                 memprioritaskan penggunaan tingkat komponen dalam negeri dilengkapi
                 dengan sertifikat TKDN atau surat pernyataan TKDN.        
               a. Kementerian Keuangan menjadi tolak ukur lembaga birokrasi yang
3. Program Anti                                                            
                 berkomitmen mengembangkan program Reformasi Birokrasi dan 
   Kolusi,                                                                 
                 Transformasi Kelembagaan untuk menjadi yang terdepan dalam perbaikan
   Korupsi, dan                                                            
                 lingkungan birokrasi di Indonesia.                        
   Nepotisme                                                               
               b. Atas dasar itu Penyedia baik dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa
   (KKN)                                                                   
                 maupun dalam melaksanakan setiap lingkup kerjanya berkomitmen untuk
                 bebas dari KKN serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan
                 profesionalisme dan turut serta mendukung dalam rangka mewujudkan
                 pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan semakin
                 berkualitas, akuntabel dan transparan dengan tidak melakukan hal-hal
                 sebagai berikut :                                         
               c. Penyampaian dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi
                 persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;      
               d. Persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
               e. Meminjam nama perusahaan lain untuk ikut tender PBJ;     
               f. Mengirimkan penawaran yang tidak wajar dengan mengorbankan volume
                 dan kualitas;                                             
                                 [12]                                      
               g. Praktik jual paket pekerjaan dan praktik persaingan usaha tidak sehat;

               h. Korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dengan anggota UKPBJ/Satker;
               i. Pengunduran diri dengan alasan yang tidak dapat diterima UKPBJ;
               j. Tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam
                 Kontrak.                                                  
               k. Bagi penyedia yang melakukan praktik sebagaimana disebutkan diatas akan
                 diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam proses PBJ di
                 Kementerian Keuangan.                                     

               a. Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan bahan tanggapan
4. Ketentuan                                                               
                 bagi calon Penyedia untuk melaksanakan penawaran biaya/nilai pekerjaan
   Lain-Lainnya                                                            
                 kepada pemberi tugas dan sekaligus sebagai pedoman untuk tugas nantinya
                 apabila ditetapkan sebagai Penyedia untuk Kegiatan Pengadaan Jasa
                 Pelaksana Konstruksi Pembangunan 2 unit Rumah Negara Golongan II Tipe
                 D Tahun Anggaran 2024.                                    
               b. Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima, calon Penyedia hendaknya
                 memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan
                 masukan lain yang dibutuhkan.                             
               c. Apabila terdapat dokumen addendum, maka yang digunakan atau yang
                 berlaku ialah dokumen addendum.                           
               d. Dalam hal peserta tender menyampaikan penawaran harga kurang dari 80%
                 HPS, akan dilakukan Evaluasi Kewajaran Harga sesuai dengan ketentuan
                 dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman
                 Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran harga pada Tender Barang/Jasa
                 Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi dengan memperhatikan ketentuan Upah
                 tenaga kerja berdasarkan lokasi pekerjaan Kota Pangkal Pinang,
                 Material/Bahan, dan Peralatan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran
                 Tersebut serta peserta harus menyampaikan data dukung bahan/material
                 dari supplier lokasi di sekitar lokasi pekerjaan atau berada di wilayah Kota
                 Pangkal Pinang dan sekitarnya. Apabila data dukung bahan/material yang
                 disampaikan bukan dari lokasi proyek maka harus memperhitungkan biaya
                 pengiriman. Apabila tidak memperhitungkan biaya kirim, maka evaluasi

                 kewajaran harga akan dilakukan menggunakan data HPS.      
               e. Penyusunan harga perkiraan sendiri atau HPS sudah mempertimbangkan :
                 1) Komponen  TKDN   dalam  hal  spesifikasi teknis yang   
                   dipersyaratkan/digunakan.                               
                 2) Pengurusan perijinan pada saat pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk
                   Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Surat Persetujuan Bangunan Gedung
                   (PBG) dan perizinan untuk lingkup pekerjaan yang membutuhkan
                   perizinan dari instansi terkait.                        

                 3) Pengujian-pengujian yang dibutuhkan selama pelaksanaan konstruksi.
                                   Pangkal Pinang, 4 Maret 2024            
                                   Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)          
                                   Kanwil DJPBN Prov Bangka Belitung       

                                   Ditandatangani secara elektronik        
                                   Neil Edwin                              

                                 [13]                                      
                                 [14]