Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Rumah Dinas Tipe D Kanwil Djp Jawa Barat III Tahun Anggaran 2024

Uraian Singkat  Pekerjaan                            

A. Lingkup Kegiatan                                                      
   Lingkup kegiatan yang harus dikerjakan oleh Penyedia Pengadaan Pekerjaan
   Konstruksi Pembangunan Rumah Dinas Tipe D di Kantor Wilayah Direktorat
   Jenderal Pajak Jawa Barat III Tahun Anggaran 2024 adalah berpedoman kepada
   ketentuan yang berlaku, khususnya sebagaimana diatur di dalam dalam   

   Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan         
   Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor           
   22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara terdiri dari:
   1. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan      
      konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun kebenaranya.   
   2. Menyusun progam kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal
      pengadaan bahan, jadwal pengunaan tenaga kerja, dan jadwal pengunaan
      peralatan berat.                                                   
   3. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
   4. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan
      yang memerlukanya.                                                 
   5. penyedia jasa pelaksanaan konstruksi melaksanakan pekerjaan konstruksi
      sampai dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over/PHO) dan 
      melaksanakan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah 
      terima akhir (Final Hand Over/FHO) berdasarkan kontrak pekerjaan   

      konstruksi, lampiran dan perubahannya, serta Sistem Manajemen      
      Keselamatan Kerja (SMKK).                                          
   6. Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi berkewajiban untuk membuat    
      dokumen pelaksanaan konstruksi antara lain meliputi namun tidak terbatas
      pada:                                                              
      a) Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan     
         konstruksi fisik, termasuk PBG;                                 
      b) Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as-built drawings);
      c) Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik beserta segala perubahan atau
         addendumnya;                                                    
      d) Laporan pelaksanaan konstruksi fisik termasuk laporan uji mutu. 
      e) Berita acara pelaksananaan konstruksi yang terdiri atas perubahan
         pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama   
         (provisional hand over), dan serah terima akhir (final hand over) dilampiri
         dengan berita acara pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi
         fisik, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan
         pelaksanaan konstruksi fisik;                                   

      f) Pengetesan dan pengujian (testing and commissioning);           
      g) Foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan      
         pelaksanaan konstruksi fisik;                                   
      h) Dokumen SMKK;                                                   
      i) Manual operasi dan Pemeliharaan Bangunan Gedung, termasuk       
         pengoperasian dan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan mekanikal,
         elektrikal, dan perpipaan (plumbing);                           
      j) Garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal,
         elektrikal dan perpipaan (plumbing);                            
      k) Sertifikat BGH, dalam hal ditetapkan sebagai BGH;               
      l) Surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari penyedia jasa     
         pelaksanaan konstruksi;                                         
      m) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung, dan;         
      n) Dokumen lainnya yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan   
         pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Tipe D Direktorat Jenderal Pajak.

B. Kriteria                                                              
   Kriteria yang dimaksud pada penugasan ini adalah penyedia pekerjaan konstruksi
   harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:          
   1. Persyaratan Umum Pekerjaan                                         
      Setiap bagian dari pekerjaan fisik konstruksi harus dilaksanakan secara benar
      dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima
      dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen;                         

   2. Persyaratan Obyektif                                               
      Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk
      kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dan   
      kuantitas dari setiap bagian pekerjaan;                            
   3. Persyaratan Fungsional                                             
      Pekerjaan fisik konstruksi, baik yang menyangkut waktu, mutu dan biaya
      pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai
      penyedia pekerjaan konstruksi;                                     

   4. Persyaratan Prosedural                                             
      Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan 
      dilaksanakan dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.           

C. Program Kerja                                                         
   Penyedia pekerjaan konstruksi harus segera menyusun program kerja yang
   meliputi:                                                             

   1. Program kerja berupa jadwal kegiatan secara terperinci;            
   2. Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan jumlahnya), tenaga yang diusulkan
      penyedia pekerjaan konstruksi harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas;
   3. Uraian konsepsi penyedia pekerjaan konstruksi atas pengawasan proyek tersebut;
   4. Setelah ketiga hal tersebut diatas mendapat persetujuan/kesepakatan dari Pejabat
      Pernbuat Komitmen, maka akan menjadi pedoman penugasan dalam pelaksanaan
      tugas bagi penyedia pekerjaan konstruksi dalam melaksanakan tugasnya.

 D. Tanggung Jawab                                                       

   1. Penyedia pekerjaan konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas
      konstruksi fisik yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2
      Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan tentang kode etik dan tata
      laku profesi yang berlaku;                                         
   2. Secara urnum tanggung jawab penyedia pekerjaan konstruksi adalah   
      menjaga agar proyek memiliki kinerja sebagai berikut:              
      a) Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai batas waktu berlakunya
         anggaran/waktu yang telah ditetapkan;                           
      b) Ketepatan biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai batasan anggaran yang
         tersedia atau yang telah ditetapkan;                            
      c) Ketepatan kualitas dan kuantitas sesuai standar dan peraturan yang
         berlaku;                                                        
      d) Ketertiban administrasi kontrak dan pelaksanaan pekerjaan fisik;
      e) Penanggung jawab profesional adalah tidak hanya sebagai suatu   
         perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional yang terlibat.