Pengadaan Jasa Konstruksi Renovasi Rumah Dinas Jabatan

URAIAN   SINGKAT  PEKERJAAN                              

  A. Ruang Lingkup Pekerjaan :                                            

1. Renovasi Rumah Dinas Jabatan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB Dan NTT Tahun Anggaran
  2024 yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi meliputi:
  a. Pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama atau (Provisional Hand
     Over) pekerjaan; dan                                                 
  b. Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir atau
     (Final Hand Over) pekerjaan.                                         
2. Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi segala
  peraturan terkait konstruksi yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia, baik yang
  dikeluarkan oleh Kementerian Teknis terkait mapun peraturan, keputusan dan/atau
  rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat.                            
3. Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara
  kontraktual kepada Pejabat pembuat Komitmen.                            
4. Lingkup kegiatan pada tahap pelaksanaan pekerjaan Renovasi fisik terdiri atas namun tidak
  terbatas pada :                                                         
  Renovasi Rumah Dinas Jabatan.                                           
  Renovasi Rumah Dinas Jabatan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB DAN NTT akan 
  dilaksanakan diatas lahan seluas ± 150 m .                              
                               2                                          
  Pekerjaan renovasi fisik dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis hasil perancangan (DED,
  RKS dan dokumen lainnya sebagaimana dalam kontrak.                      
  Renovasi bangunan ini meliputi antara lain pekerjaan :                  

  1. Perlengkapan SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi)           
  2. BANGUNAN UTAMA                                                       
  •  PEKERJAAN PERSIAPAN                                                  
  •  PEKERJAAN TANAH DAN PASIR                                            
  •  PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN                                     
  •  PEKERJAAN BETON                                                      
  •  PEKERJAAN KAYU                                                       
  •  PEKERJAAN ATAP                                                       
  •  PEKERJAAN PLAFOND                                                    
  •  PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING                                 
  •  PEKERJAAN PENGECATAN                                                 
  •  PEKERJAAN LISTRIK                                                    
  •  PEKERJAAN SANITAIR                                                   
  3. BANGUNAN PENUNJANG                                                   
  •  PEKERJAAN PERSIAPAN                                                  
  •  PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN                                     
  •  PEKERJAAN BETON                                                      
  •  PEKERJAAN ATAP                                                       
  •  PEKERJAAN LISTRIK                                                    
  •  PEKERJAAN SALURAN/GOT                                                
5. Dalam melaksanakan konstruksi bangunan Gedung negara sudah termasuk tahap
  pemeliharaan konstruksi;                                                
6. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh
  perencana konstruksi dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan
  pekerjaan/aanwizing pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis) yang
  dipersyaratkan;                                                         
7. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan : kualitas masukan (bahan, tenaga dan
  alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan) dan kualitas hasil pekerjaan, seperti
  yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);             
8. Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa Konsultan
  Pengawas;                                                               
9. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan
  dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Keamanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
10. Penyusunan kontrak kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
11. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan
  konstruksi fisik. Pada masa pemeliharaan ini penyedia jasa pelaksanaan konstruksi
  berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama
  masa konstruksi;                                                        
12. Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang di dalam dan di luar Gedung
  harus di uji coba sesuai dengan fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan yang
  menyebabkan peralatan tidak berfungsi, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan
  sempurna;                                                               
13. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi bangunan Gedung
  negara, masa pemeliharaan konstruksi adalah minimal 180 (serratus delapan puluh) hari
  terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi;              
14. Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :          
  a. Bangunan gedung negara yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi;
  b. Dokumen hasil Pekerjaan Konstruksi, meliputi :                       
     1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as build drawings); 
     2. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan beserta segala
        perubahan/addendumnya;                                            
     3. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik;
     4. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II,
        pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan
        konstruksi fisik;                                                 
     5. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan pekerjaan dan tahapan
        kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik;                            
15. Pelaksanaan pada tahap masa pemeliharaan                              
  a. Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi merupakan kegiatan menjaga
     keandalan konstruksi bangunan gedung melalui pemeriksaan hasil pelaksanaan
     konstruksi fisik setelah serah terima pertama (Provisional Hand Over).
  b. Dalam pemeliharaan pekerjaan konstruksi tersebut, Penyedia Pekerjaan Konstruksi
     berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan yang terjadi selama masa
     konstruksi. Masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi diakhiri dengan serah terima akhir
     (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi yang dilampiri dengan berita acara pelaksanaan
     pemeliharaan pekerjaan konstruksi.                                   
  B. Persyaratan Kualifikasi Penyedia :                                   
1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi
   yang berlaku (NIB).                                                    
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) kualifikasi Usaha Kecil (untuk nilai fisik dibawah 2,5
   milyar) yang masih berlaku dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dengan Klasifikasi
   Bangunan Gedung; Sub Klasifikasi: Konstruksi BAngunan Hunian (Kode BG001) (KBLI
   41011), berdasarkan Peraturan Menteri PUPR nomor 6 tahun 2021;         
3. Memiliki kantor baik milik sendiri maupun dengan status sewa, mohon diitambahkan dengan
   surat keterangan domisili atau bukti kepemilikan kantor baik sewa maupun milik sendiri.
4. Memiliki NPWP dan KSWP berstatus Valid.                                
5. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4
   (empat) tahun terakhir di pemerintahan termasuk pengalaman subkontrak dengan
   melampirkan:                                                           
   a. Kontrak;                                                            
   b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.                                
6. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada
   perubahan).                                                            
7. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan
   kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan
   usahanya tidak sedang dihentikan, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak
   sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan/atau pengurus/pegawainya tidak berstatus
   sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan
   Negara.                                                                
8. Perusahaan telah terdaftar sebagai Peserta Jamsostek dan/atau BPJS Ketenagakerjaan
   yang masih berlaku.                                                    
9. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP).                                  
10. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan.       
11. Melampirkan Surat Pernyataan Tidak Menuntut ganti Rugi apabila kegiatan dibatalkan atau
   terjadi pengurangan anggaran Bermeterai Cukup dan berstempel basah.