Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Negara Kementerian Keuangan (Kontrak Tahun Jamak Tahun Anggaran 2024 Dan 2025)

URAIAN SINGKAT                                  

PENGADAAN  PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN NEGARA          
 KEMENTERIAN KEUANGAN (KONTRAK TAHUN JAMAK TAHUN ANGGARAN 2024          
                           DAN 2025)                                    

 1  LATAR BELAKANG     Kebutuhan hunian bagi ASN Kementerian Keuangan   
                     di DKI Jakarta masih cukup tinggi. Di wilayah DKI Jakarta
                     terdapat seluruh unit Eselon I Kementerian Keuangan baik
                     unit vertikal maupun non vertikal dengan jumlah ± 25.182
                     pegawai. Dari total jumlah pegawai tersebut tidak semua
                     berasal dari DKI Jakarta (perantau), sehingga      
                     memerlukan tempat tinggal sementara. Penyediaan    
                     hunian dengan  bentuk vertikal dipilih dengan      
                     mempertimbangkan keterbatasan luas lahan yang      
                     tersedia, namun tetap dapat memenuhi kebutuhan hunian
                     dengan jumlah yang optimal bagi PNS Kementerian    
                     Keuangan yang belum  memiliki rumah dan/atau       
                     ditugaskan di daerah yang bukan homebase di wilayah
                     DKI Jakarta.                                       
                       Saat ini Direktorat Jenderal Pajak memiliki aset tanah
                     berlokasi strategis yang berada di Kemanggisan, Jakarta

                     Barat. Aset tanah tersebut berhasil diamankan oleh 
                     Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2019 yang     
                     sebelumnya dikuasai oleh pihak ke-3. Mengingat aset
                     tanah berada di lokasi yang strategis, saat ini masih ada
                     upaya dari pihak ke-3 untuk menguasai kembali sehingga
                     diperlukan upaya pengamanan Barang Milik Negara.   
                       Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik    
                     Indonesia Nomor S-941/MK.01/2023 tanggal 19        
                     November 2023 hal Persetujuan Menteri Keuangan     
                     Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Atas Kontrak Tahun  
                     Jamak Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Negara     
                     Kementerian Keuangan, telah diberikan persetujuan atas
                     Kontrak Tahun Jamak pekerjaan Pembangunan Rumah    
                     Susun Kementerian Keuangan dimulai sejak tahun     
                     anggaran 2024 sampai dengan tahun anggaran 2025.   
                       Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam rangka

                     menyediakan hunian vertikal dan pengamanan aset tanah
                     dipandang perlu untuk dilakukan pembangunan Rumah  
                     Susun Negara dengan optimalisasi aset tanah milik DJP
                     yang berlokasi di Komplek Pajak Kemanggisan, Jalan 
                     Sakti IV, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah,
                     Jakarta Barat.                                     
                       Dalam  proses pemilihan penyedia pekerjaan       
                     konstruksi ini diharapkan menghasilkan penyedia yang
                     dapat mewujudkan Bangunan Rumah Susun Negara       
                     Kementerian Keuangan yang sesuai dengan fungsinya, 
                     memenuhi  persyaratan keselamatan, kesehatan,      
                     kenyamanan, kemudahan, dan  selaras dengan         
                     lingkungannya serta diharapkan mampu mewujudkan    
                     penyelenggaraan Bangunan Rumah Susun Negara        
                     Kementerian Keuangan yang tertib, efektif, dan efisien.

 2  LOKASI           Komplek Pajak Kemanggisan, Jalan Sakti IV, Kelurahan
    PEKERJAAN        Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.    

 3  SUMBER DANA      Total pagu anggaran sebesar Rp128.987.000.000      
    DAN PERKIRAAN                                                       
                     (Seratus dua puluh delapan milyar sembilan ratus delapan
    BIAYA                                                               
                     puluh tujuh juta rupiah)